Juru bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, menyebut adanya dugaan penerimaan yang diperoleh Bupati Syamsul dari sejumlah proyek yang berlangsung di Cilacap. “Diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh pihak Bupati, berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/03/2026) tadi.

Baca juga :

Dalam OTT ini, ujarnya, KPK berhasil menjaring 27 orang termasuk Bupati Syamsul. Termasuk, penyelenggara negara dan swasta.

Dirinya menyebut, semua yang terjaring saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif. “Dari penyelenggara negara ASN dan mungkin ada beberapa juga dari pihak swasta. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif di sana. Sejauh ini informasi yang kami terima (Wakil Bupati, red) tidak ada. Saat ini status dari 27 orang itu masih terperiksa,” jelasnya.

Ditambahkannya, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang terjaring OTT. (gie)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa ada 13 orang yang ditangkap KPK dalam OTT ini. Termasuk diantaranya, adalah Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong. Bahkan, 13 orang tersebut sempat menjalani pemeriksaan di Polres Kepahiang dan Polresta Bengkulu.

“Dari 13 orang itu, 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (10/03/2026) tadi.

Baca juga :

Dijelaskannya, bahwa 9 orang itu, diantaranya Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, 3 ASN Pemkab Rejang Lebong serta 4 orang dari pihak swasta. Selain itu, KPK juga menyita sejumlah uang tunai dalam OTT tersebut.

“Turut mengamankan barang bukti, diantaranya dokumen barang bukti elektronik dan juga uang tunai,” jelas Budi.

Adapun OTT ini, lanjutnya, berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait proyek. Namun, Budi belum bisa menjelaskan terkait detail proyek yang dimaksud. Sebaliknya, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT.

“Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diduga terkait dengan suap proyek. Nanti kami akan update ya, terkait dengan proyek-proyek di dinas apa, nilainya berapa gitu, nanti kami akan sampaikan lengkap di konpers,” tambahnya. (gie)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Bupati Fadia ditangkap di kawasan Semarang bersama dua orang lainnya. “Para pihak diamankan di wilayah Semarang. Kemudian, pada pagi hari ini langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi di Gedung Merah Putih Jakarta.

Budi menambahkan, saat ini Bupati Fadia dan dua orang lainnya sudah tiba di Gedung Merah Putih dan sedang menjalani pemeriksaan secara intensif. OTT yang menjerat bupati, ini terkait dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. Namun untuk detail perkaranya, masih menunggu keterangan resmi dalam waktu 1×24 jam. Begitu juga, dengan status Bupati Fadia masih menjadi terperiksa.

Baca juga :

“Kami mengimbau agar para pihak-pihak dimaksud bisa kooperatif. Sehingga, dapat membantu dalam proses penanganan perkara yang saat ini ada di tahap penyelidikan bisa berjalan secara efektif,” urainya.

Sebagai tindak lanjut pemeriksaan, saat ini sejumlah ruang di Pemkab Pekalongan, seperti Kantor Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP, hingga Kantor Bupati dan Sekda, disegel dengan tulisan ‘Masih dalam pengawasan KPK’. Meski demikian, aktivitas ASN tetap berjalan normal dan pengamanan tidak terlihat ditingkatkan.

Sementara dikutip dari laman resmi Protokoler Komunikasi Pimpinan Pekalongan, Bupati Fadia tercatat pernah menduduki kursi Wakil Bupati Pekalongan pada 2011 hingga 2016. Kemudian, Fadia menduduki posisi Bupati Pekalongan pada 2021 hingga 2026 dan kembali menjabat sebagai Bupati Pekalongan pada 2025-2030, atau periode ke dua. (gie)

Informasi yang beredar, oknum di lingkungan DLH itu dibawa ke Mapolda Jatim. Selain oknum tersebut, kepala dinas juga turut diperiksa dalam dugaan perkara itu. Sementara kepastian informasi ini diperoleh, setelah sumber Memontum.com di kepolisian membenarkan peristiwa itu.

“Polda Jatim,” tulisannya singkat melalui pesan WhatsApp (WA).

Baca juga :

Hingga berita ini ditulis, belum jelas secara pasti, apa yang mendasari dilaksanakannya OTT. Namun, informasi yang berhasil dihimpun Memontum.com, OTT dilakukan karena adanya dugaan penyelewengan alokasi anggaran operasional untuk BBM.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Lumajang, Hertutik, saat dikonfirmasi sempat membantah mengenai informasi tersebut. Melalui pesan WA, dirinya menjawab tidak benar mengenai informasi itu.

“Tidak benar,” responnya melalui pesan WhatsApp, Senin (09/02/2026) tadi. (adi/gie)

Perihal penangkapan Bupati Sadewo, dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, kepada sejumlah jurnalis. “Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW (Sadewo, red),” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Baca juga :

Terkait pemeriksaan kepada Sadewo, tambahnya, dilakukan oleh KPK di Polres Kudus. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari Sudewo dan pihak-pihak yang ditangkap dari OTT di Pati, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Disinggung perkara yang membelit bupati, dirinya belum dijelaskan secara detail perihal perkara OTT ini. “Saat ini dilakukan pemeriksaan di Polres Kudus,” jelasnya.

Selain mengkonfirmasi penangkapan Bupati Sudewo, KPK juga mengungkap adanya pihak lain yang turut diperiksa dalam operasi itu. Tim penyidik mengamankan pihak yang diduga berperan sebagai pengepul dana, yang berasal dari unsur perangkat daerah. “Diantaranya itu yang diamankan, nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi,” imbuh Budi. (gie)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa dalam OTT tersebut terdapat 15 orang yang diamankan oleh penyidik. Dari total tersebut, hanya sembilan orang termasuk Maidi yang dibawa ke Jakarta.

“Ada sembilan orang yang dibawa ke Jakarta, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya adalah Wali Kota Madiun,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Baca juga :

Budi menjelaskan, dalam operasi tangkap tangan itu penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai ratusan juta. “Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” tambahnya.

Ditanya lebih lanjut pihak-pihak yang diamankan, Budi mengatakan bahwa dirinya belum bisa menjelaskan secara detail siapa pihak pemberi dan penerima uang. Para pihak yang terkena OTT berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan.

Sekedar diketahui, bahwa Wali Kota Maidi, adalah wali kota petahana yang telah memimpin Kota Madiun sejak 2019. Sementara OTT yang dilakukan KPK, menambah daftar panjang kepala daerah yang terseret operasi KPK. (gie)

“Mutasi dan promosi jabatan,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto, Jumat (07/11/2025) tadi.

Dalam kasus ini, KPK belum merinci jumlah orang yang ditangkap dalam OTT di Ponorogo. Fitroh baru menyebut, bahwa Bupati Ponorogo menjadi salah satu pihak yang telah diamankan.

Baca juga :

Untuk sementara, para pihak yang ditangkap saat ini masih berstatus terperiksa. KPK memiliki 1×24 jam untuk menentukan status hukum.

Sekedar diketahui, sebelumnya Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, telah melantik 138 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, di Pringgitan Rumah Dinas Bupati, Jumat (07/11/2025) tadi. (gie)

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan bahwa shelter ini sebagai tempat singgah PAS yang terjaring razia. “Shelter kita siapkan untuk memberikan layanan yang lebih optimal kepada PAS. Misalnya anak punk, pengamen jalanan dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terjaring razia penertiban. Mereka ditempatkan di shelter ini, sambil menunggu dilakukan asessment dan sebelum penanganan lebih lanjut,” kata Bupati Ipuk Fiestiandani, Minggu (20/04/2025) tadi.

Bupati Ipuk berharap, hadirnya shelter tersebut bisa meningkatkan pelayanan bagi kelompok PAS. Baik dari sisi fasilitas maupun pendampingan yang diberikan.

“Di shelter ini, kita bisa melakukan pembinaan dan intervensi secara menyeluruh. Sehingga, warga PAS tidak akan lagi turun ke jalan untuk mencari nafkah. Kita akan berikan treatment sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya sehingga mereka bisa survive dengan keterampilan yang dimiliki, tanpa turun ke jalanan,” ujar Bupati Ipuk.

Baca juga :

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi, Henik Setyorini, menambahkan bahwa PAS mencakup kelompok masyarakat yang menjadi sasaran Program Kesejahteraan Sosial. Antara lain anak-anak rentan, difabel, Lansia terlantar, masyarakat berpendapatan rendah, korban bencana, mereka yang membutuhkan afirmasi khusus.

“Shelter ini sebagai tempat singgah sementara dengan batas waktu maksimal 3×24 jam, sebelum mereka kita kembalikan ke daerah asal atau dipulangkan ke keluarganya atau dirujuk ke Faskes kejiwaan bagi ODGJ,” jelasnya.

Shelter PAS terletak di kompleks Graha Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Jalan HOS Cokroaminoto, Nomor 99, Kecamatan Banyuwangi. Terdapat 12 kamar untuk menginap bagi orang terlantar, 2 sel untuk ODGJ, asrama bagi anak-anak difabel, dan sekretariat bersama pilar-pilar sosial. “Layanan yang kami berikan berupa fasilitasi assessment dan pendampingan. Koordinasi bersama OPD terkait juga kita lakukan untuk tindak lanjut berikutnya,” ujarnya.

Seperti halnya saat ditemukan pengamen Lansia berkostum Gandrung yang sering mangkal di jalanan kota, Dinsos telah menghubungi keluarganya dan berkoordinasi dengan OPD terkait karena yang bersangkutan ingin bergabung dengan sanggar seni untuk menyalurkan bakat. “Begitu juga jika ada anak jalanan yang masih usia sekolah. Kita akan koordinasikan dengan dinas terkait agar anak tersebut bisa bersekolah kembali. Intinya kami ingin memberikan pelayanan yang lebih baik agar permasalahan sosial di Banyuwangi bisa kita tangani bersama,” tambahnya.

Shelter PAS juga menjadi kantor sekretariat bersama pilar-pilar sosial. Sekretariat tersebut sebagai tempat berkoordinasi sekaligus memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan dan konsultasi masalah sosial. (kom/bwi/gie)

AKBP Ardi Kurniawan mengatakan bahwa razia itu dilakukan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat. Dari informasi awal tersebut, pihaknya langsung melakukan pengecekan lokasi hingga pada tahap mengamankan kendaraan dan pembubaran.

“Dari razia itu, jajaran Polres Jombang berhasil mengamankan sekitar 15 kendaraan yang diduga akan digunakan untuk balap liar. Sehingga, kami akan melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar para pemilik tidak mengulangi aksi balap liar,” kata Kapolres.

Baca juga :

Ditambahkannya, setelah razia tilang terhadap kendaraan bermotor, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri (PN), bilamana ada yang terindikasi menjadi pengendara motor balap (penjoki) untuk disidangkan setelah Lebaran Hari Raya. Mengingat, hingga kini jajaran Polres Jombang masih mengamankan kendaraan bermotor dan untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami akan terus melakukan kegiatan razia terhadap balap liar di kawasan lainnya. Itu karena, balap liar sangat meresahkan masyarakat,” tambahnya.

Dirinya berharap, dengan adanya pengamanan dan razia yang dilakukan jajaran Polres Jombang, maka selama Ramadan 2025 tidak ada lagi para remaja di Kota Jombang, yang melaksanakan balap liar. “Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Jombang, khususnya para remaja agar tidak melakukan balap liar karena sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan meninggal dunia,” ungkapnya.

Ditambahkannya, bahwa selain melakukan razia terhadap balap liar, jajaran Polres Jombang bersama Kodim 0814, Satpol PP, juga melakukan razia di sepertiga malam menjelang sahur, untuk pencegahan tindak kriminalitas yang marak terjadi di Kabupaten Jombang. (azl/sit)