Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, mengatakan pembersihan sampah sudah dimulai sejak pukul 04.00 WIB. Berdasarkan perkiraan sementara, volume sampah yang masuk ke TPA Supiturang mencapai sekitar 600 ton, atau naik sekitar 80 ton dibandingkan hari biasa.

“Kalau perkiraan kami, ada kenaikan sekitar 80 ton dari kondisi normal. Totalnya kurang lebih 600 ton yang masuk TPA Supiturang,” ujar Raymond, Kamis (01/01/2026) tadi.

Lonjakan sampah paling signifikan, juga tercatat di sejumlah titik keramaian. Kawasan Ijen, Kayutangan Heritage hingga area sekitar Stasiun Kota Baru, menjadi penyumbang terbesar. Selain itu, aktivitas pengajian malam tahun baru di sejumlah masjid juga turut menambah volume sampah.

“Banyak juga di sekitar masjid karena ada pengajian, salah satunya di Masjid Kidul Pasar,” tambahnya.

Baca juga :

Meski tidak ada penambahan jumlah petugas, DLH melakukan penyesuaian dengan menambah jam dan ritase pengangkutan. Jika pada hari biasa pengangkutan sampah ke TPA Supiturang selesai sekitar pukul 12.00 WIB, pada momen tahun baru proses tersebut diperpanjang hingga sekitar pukul 15.30 WIB.

“Jam pengangkutan kami tambah karena volumenya membludak. Ini baru selesai sekitar setengah empat sore,” katanya.

Secara total, DLH Kota Malang mengerahkan sekitar 500 petugas kebersihan dengan dukungan 45 unit truk operasional dari total 48 armada yang dimiliki. Setiap truk rata-rata mengangkut 3,5 hingga 4 ton sampah dalam satu kali perjalanan.

“Sekarang kondisinya sudah bersih. Semua titik yang sempat menumpuk sudah tertangani,” imbuh Raymond. (rsy/sit)

Selama pelaksanaan, hewan ternak di sejumlah kandang peternak, kemudian dilakukan pengecekan untuk memastikan dalam kondisi sehat dan sudah cukup umur. “Lewat monitoring ini, kami dari DKPP memastikan keterkaitan kesehatan dan kondisi hewan yang akan dijadikan kurban,” kata Plt Kepala DKPP Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, Kamis (22/05/2025) tadi.

Di Kabupaten Kediri, meski beberapa bulan terakhir tidak ditemukan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, namun hal ini diakui tetap masih menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Selain kegiatan vaksinasi yang masih berjalan, lewat kegiatan monitoring itu petugas juga melakukan edukasi kepada peternak.

Edukasi ini, supaya para peternak menjaga kondisi kesehatan hewan ternak dan kebersihan kandang. Di sisi lain, melalui kegiatan monitoring yang dilakukan, petugas juga mendata populasi hewan ternak yang siap kurban.

Di Kabupaten Kediri, dari data DKPP pada 2025 ini, jumlah sapi yang siap kurban sebanyak 12 ribu ekor, kambing kurang lebih 46 ribu dan domba 6.600 ekor. “Hasil monitoring selama 10 hari ini, permintaan (hewan kurban) baik dari masyarakat Kabupaten Kediri maupun luar kabupaten betul-betul luar biasa,” tambahnya.

Baca juga :

Tingginya permintaan hewan kurban dari luar daerah, menurut Tutik, patut menjadi perhatian pelaku usaha ternak supaya mengetahui harapan konsumen. Pasalnya, pembeli saat ini lebih selektif dalam memilih hewan yang akan dijadikan kurban.

Untuk memastikan hewan ternak yang keluar kandang dalam kondisi sehat menjelang Idul Adha, Tutik mengaku meminta dokter hewan yang terjun ke lapangan untuk membuatkan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). “Jadi, nanti yang menerima sudah tahu ada SKKH. Minimal sudah dicek dokter hewan dan tidak ada indikasi penyakit hewan menular,” ujarnya.

Kegiatan monitoring hewan kurban yang dilakukan petugas dari DKPP tersebut, mendapatkan sambutan positif dari peternak. Salah satunya, Wahyu Widianto. Pemilik kandang ternak di Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih tersebut mengaku SKKH saat ini sangat dibutuhkan para peternak.

“Seperti tempat kami ini, pembeli kebetulan juga minta SKKH. Alhamdulilah adanya kegiatan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah ini sangat membantu kami para peternak,” ujarnya.

Wahyu Widianto menambahkan, di kandang miliknya terdapat 20 ekor sapi dan hampir semua telah dipesan konsumen untuk kurban. Selain sapi, dia juga mengembangkan ternak domba yang populasinya kini sekitar 200 ekor. (kom/pan/gie)

Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Rusman Nuryadin, mengatakan bahwa tujuan apel siaga masa tenang ini untuk menunjukkan kesiapan Bawaslu, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak khususnya di Kota Keripik Tempe. “Apel siaga kali ini kita laksanakan dalam rangka perintah Bawaslu RI. Apel ini juga sekaligus memastikan jajaran tenaga pengawas pemilu mulai tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan hingga di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jumlah pengawas yang diterjunkan kali ini sebanyak 1.319. Terdiri dari 1.115 PTPS, 157 pengawas desa, 42 panwaslu kecamatan dan 5 anggota Bawaslu Trenggalek,” ucapnya, saat dikonfirmasi seusai memimpin apel.

Selain itu, Bawaslu juga sudah melakukan pemetaan kerawanan dengan 18 indikator sesuai data yang dirilis sebelumnya. “Ini menjadi antisipasi kita, artinya, kita berikan tugas kepada Pengawas TPS (PTPS), panwas desa, kecamatan untuk mengantisipasi kerawanan tersebut. Sesuai kondisi dilapangan, sampai saat ini kerawanan seperti bencana alam atau daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat sudah kita antisipasi dengan melakukan koordinasi bersama KPU agar segera disesuaikan,” kata Rusman.

Dalam kegiatan tersebut, Rusman mengingatkan soal politik uang (money politic) dalam Pemilu 2024, yang dapat membatasi hak masyarakat dalam memilih Pasangan Calon (Paslon) yang diinginkan. Bawaslu dalam hal ini, akan terus memantau kerawanan money politic di seluruh daerah di Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian, nantinya pemilu bisa berjalan demokratis dan sehat.

Baca juga :

Rusman juga mengingatkan dan menguatkan komitmen seluruh jajarannya untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan dengan aman, damai, dan sesuai peraturan yang berlaku. “Integritas dan netralitas penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi sebuah keharusan,” imbuhnya.

Di sisi lain, berkaca dari Pemilu 2024 ada 3 TPS di Trenggalek yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat kesalahan petugas di tingkat TPS. Untuk itu pihaknya meminta masing-masing PTPS melakukan pengawasan serius jalannya pemilihan.

“Jika ada kesalahan maka harus tegas, kalau tidak boleh ya tidak boleh. PTPS harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan pada saat proses pemungutan hingga rekapitulasi,” tambah Rusman.

Terakhir, di masa tenang ini dirinya meminta petugas Bawaslu untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye lagi. Terkait Alat Peraga Kampanye (APK), perlu dilakukan penertiban dengan segera menentukan titik mana saja yang ada APK, supaya tim bisa lebih cepat dalam melakukan penertiban.

“Kami mengimbau jajaran Bawaslu untuk memprioritaskan upaya pencegahan sebelum penindakan serta menjaga netralitas. Apalagi, kewenangan Bawaslu dibatasi hanya sebatas memberikan rekomendasi,” paparnya. (mil/sit)

Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan atau Krisis Air Bersih Kabupaten Lumajang 2024, ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/290/KEP/427.12/2024. Sebagai bagian dari respons cepat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang melaksanakan droping air bersih.

Pj Bupati Yuyun-sapaan Pj Bupati Lumajang, mengatakan bahwa pengiriman air bersih itu merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana kekeringan. “Saya berharap dengan kegiatan ini, maka kita bisa segera menanggulangi krisis kekeringan yang ada di Kabupaten Lumajang,” kata Pj Bupati Lumajang.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas pelaksanaan droping air bersih serta mengajak semua pihak untuk bekerja sama. “Saya mengajak seluruh stakeholder untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mengatasi kekeringan serta menjaga ekosistem lingkungan agar dampak kekeringan dapat diminimalisir,” tambahnya.

Pelaksanaan bantuan air bersih tersebut akan berlangsung selama 118 hari, dari sejak 5 Agustus 2024 hingga 30 November 2024. Dengan kemungkinan perpanjangan atau penghentian, berdasarkan situasi di lapangan.

Sebanyak sembilan armada truk tangki air bersih, nantinya akan melayani 18 desa di tujuh kecamatan di Kabupaten Lumajang. Termasuk, Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Gucialit, Padang, Lumajang dan Kecamatan Tempeh.

Penyaluran bantuan air bersih ini, mencakup 37 titik di Kecamatan Ranuyoso, 9 titik di Kecamatan Klakah, 11 titik di Kecamatan Kedungjajang, 108 titik di Kecamatan Gucialit, 11 titik di Kecamatan Padang, 16 titik di Kecamatan Lumajang dan 21 titik di Kecamatan Tempeh. (kom/adi/gie)

Dalam kunjungannya, Pemerintah Kabupaten Kediri menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan dari pelajar Kelas 7 SMP, yang kini tinggal di Dusun Kuningan, Desa Tiru Kidul, Kecamatan Gurah. Sebelumnya, ADA dan keluarga bertempat tinggal di Kota Blitar.

ADA sendiri bersama kedua orang tuanya, Samini (39) dan Priyanto (48), sebelum lebaran 2024 lalu pindah ke Kabupaten Kediri, yang merupakan kampung halaman ibunya. Diusianya yang masih 13 tahun, ADA harus merawat kedua orang tuanya yang mengalami stroke hingga terpaksa tidak melanjutkan sekolah.

“Kita menindaklanjuti apa yang diperintahkan oleh Mas Bup (Mas Dhito). Pertama, kita memastikan keberadaan warga kami. Karena keluarga ini (status kependudukannya, red) masih warga Blitar,” kata Camat Gurah, Moch Imron, Senin (13/05/2024) tadi.

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, ujarnya, ADA beserta keluarga menginginkan pindah kependudukan menjadi warga Kabupaten Kediri sekaligus pindah di SMPN Plosoklaten 1, atau sekolah terdekat dari rumah yang ditempati saat ini.

Sementara itu, menanggapi keinginan ADA, Dinas Pendidikan (Disdik) tengah mengurus perpindahan ADA agar bisa kembali menempuh pendidikan di sekolah yang diinginkan. Tidak berhenti sampai di situ, ke depan dinas akan berupaya memfasilitasi sekolah ADA.

“Dinas Pendidikan memastikan mutasi anak tersebut (ADA) dari SMPN 2 Blitar ke SMPN 1 Plosoklaten. Untuk beasiswa, kita usulkan melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA),” kata Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Fadeli.

Baca juga :

Dalam kunjungan itu, diketahui kondisi bangunan rumah yang ditempati ADA bersama kedua orang tuanya kurang layak. Meski bangunannya sudah permanen, kondisi sebagian rumah tanpa atap dan beberapa ruang mengalami kerusakan.

Terkait rehabilitasi rumah tersebut, Dinas Perkim akan bekerjasama dengan pihak desa untuk segera melakukan pembenahan berkala. Menurut Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Ainur Rozi, dalam jangka dekat pihaknya bersama pemerintah desa setempat akan memperbaiki atap rumah tersebut.

“Kita akan koordinasikan dengan pihak desa dan dalam jangka dekat, prioritasnya merehab atap rumah,” kata Ainur.

Dalam kesempatan tersebut, Mas Dhito juga menerjunkan petugas kesehatan untuk mengecek kondisi kesehatan kedua orang tua ADA. Selanjutnya, Pemkab Kediri bakal memberikan pendampingan kesehatan terhadap keluarga tersebut.

Sementara untuk Dinas Sosial, dalam kunjungannya langsung memberikan bantuan Sembako. Ke depan, kepesertaan jaminan sosial yang dimiliki ADA dan keluarga juga akan dipadankan dengan kota asalnya, setelah dilakukan pemindahan administrasi kependudukan.

“Setelah data kependudukannya sudah Kabupaten Kediri, nanti kita akan padankan. Kita akan koordinasi dengan Pemkot Blitar dan Kementerian Sosial supaya beliau tetap mendapatkan program bantuan tersebut,” ungkap Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Ariyanto.

Sekedar diketahui, kisah ADA ini awalnya muncul di media sosial dan mendapat perhatian publik. Tidak terkecuali, perhatian langsung juga diberikan Mas Dhito. (kom/pan/sit)

Tim gabungan yang diterjunkan tersebut, terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Disperdagin, Bag Adm Perekonomian, Dishub, DPMPTSP, Perumda Pasar Joyoboyo, Satpol PP, Polres Kediri Kota dan Loka Pom. Tim gabungan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan, Muhammad Fajri Mubasysyir, setiba di lokasi langsung menyisir sejumlah pedagang dan melakukan pengecekan terhadap 23 komoditas bahan pangan yang dijadikan uji sampel. Antara lain, seperti ikan asin, teri, baby cumi, petis, dawet, kerupuk, udang rebon, bakso, terasi dan lain sebagainya.

“Hasilnya dari 23 sampel yang kami lakukan pemeriksaan cepat, empat sampel diantaranya positif mengandung pengawet. Bahan makanan tersebut, yakni teri nasi, rengginang merah, baby cumi dan terasi,” terang dr Muhammad Fajri Mubasysyir.

Baca juga :

Dari hasil yang ditemukan, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Loka Pom Kediri akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk sampel yang dinyatakan positif. “Sambil menunggu hasil pemeriksaan uji konfirmasi, kita informasikan juga kepada penjualnya agar sementara waktu bahan makanan tersebut tidak dijualbelikan dulu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, dr Fajri sekaligus mengimbau masyarakat untuk memilih bahan makanan yang aman untuk kesehatan. “Kita sebagai konsumen harus memilih makanan yang aman untuk dikonsumsi. Menghindari makanan yang diindikasi mengandung zat berbahaya agar aman untuk kesehatan dan terhindar dari risiko dampak jangka panjang yang ditimbulkan,” paparnya.

Kepala Loka POM Kediri, Gidion, dalam kesempatan yang sama menuturkan beberapa ciri-ciri makanan yang mengandung zat berbahaya. Diantaranya dari warna yang mencolok dan lebih mengkilat, bau menyengat serta tekstur yang sangat kenyal.

“Jika ditemui makanan yang warnanya mencolok, sebaiknya jangan dibeli karena kemungkinan besar mengandung rhodamin. Makanan yang mengandung zat berbahaya jika kita konsumsi secara terus menerus akan menimbulkan efek jangka panjang dan bisa mengganggu saluran pencernaan bahkan bisa merusak organ dalam,” tegasnya. (kom/pan/gie)

Satgas pangan yang dipimpin Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) bersama DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Perekonomian, Bagian Hukum serta mengajak Pimpinan Bulog Kediri, menyasar ke tiga lokasi di Kecamatan Pare. Tiga Lokasi tersebut adalah Pasar Pamenang Pare, Super Top Swalayan dan yang terakhir pasar Induk Pare.

Di setiap lokasi yang dikunjungi, para petugas mencatat harga dan ketersedian bahan pokok cukup untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jika terdapat bahan pokok yang harganya melebihi harga pasaran para petugas segera menindaknya.

Wakil Pimpinan Bulog Cabang Kediri, Estu Rahmatingtyas, menjelaskan bahwa harga bahan pokok utamanya beras, telah mengalami kenaikan sejak beberapa bulan yang lalu dan kami sudah melaksanakan operasi pasar. Ini dilakukan, untuk memastikan bahwa harga beras di pasaran tetap terkontrol dan ketersediaan cukup untuk masyarakat.

“Untuk saat ini, harga di pasaran untuk komoditi beras perkilonya mencapai 12,5 ribu dan untuk kemasan 5 kg dijual dengan harga 52 ribu rupiah. Untuk masyarakat, tidak perlu panik karena kami akan secara berkelanjutan melaksanakan operasi pasar guna kestabilan harga, selain itu kami juga melakukan droping beras kepada masyarakat,” katanya.

Baca Juga :

Ditambahkannya, untuk harga beras yang kita drop ke kios-kios yang telah ditunjuk, harganya Rp 10 ribu.

Kepala DKPP Kabupaten Kediri, melalui Kepala Bidang ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan, Arba’i, mengatakan bahwa kenaikan harga beras di masyarakat akhir-akhir ini langsung menjadi perhatian Mas Bupati Hanindhito Himawan Pramana, untuk menerjunkan satgas pangan guna melaksanakan operasi pasar. “Untuk satgas pangan sendiri memiliki tugas memantau perkembangan harga yang berada di masyarakat. Di samping harga, kami juga memastikan stok yang diperlukan oleh masyarakat itu cukup,” jelasnya.

Saat ini, tambahnya, dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kediri berjumlah 1,6 juta penduduk, diperlukan beras kurang lebih 10 ribu ton perbulan.

Arbai juga mengatakan, pada periode awal September ini stok ada di angka 18 ribu ton. Dengan angka itu, sebenarnya stok cukup dan masyarakat untuk tidak panik dalam pembeliannya.

“Untuk kegiatan Satgas pangan pada bulan ini, itu ada dua kegiatan. Yaitu pemantauan harga yang kita lakukan seminggu sekali setiap Selasa dan operasi pasar juga seminggu sekali pada hari Kamis,” ungkapnya.

Dengan kegiatan ini, ujarnya, diharapkan harga beras yang mengalami kenaikan harga, bisa melandai. Kemudian, berkat Mas Bupati dan Badan Pangan Nasional, juga akan meluncurkan bantuan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk jumlahnya sekitar 123.817 KPM akan menerima beras seberat 10 kg dan akan tereliasasi pada September, Oktober dan November.

“Di samping itu juga untuk mengatasi stunting, pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa daging dan telur kepada keluarga rawan stunting. Sehingga, program Mas Bupati Hanindhito Himawan Pramana satu digit stunting dapat segera tercapai,” paparnya. (kom/pan/sit)

Kepala DKPP Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, mengatakan bahwa langkah tersebut untuk menindaklanjuti instruksi Bupati Hanindhito Himawan Pramana, guna melakukan pemeriksaan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular (PHM) di Kabupaten Kediri. Pemeriksaan tersebut, meliputi pemeriksaan antemortem (pemeriksaan kesehatan sebelum disembelih) dan postmortem terhadap daging kurban, untuk memastikan daging yang dibagikan aman dikonsumsi.

Pemeriksaan yang dilakukan ini, tambahnya, juga dilakukan di kediaman bupati yang akrab disapa Mas Dhito, yang di hari sama juga tengah melakukan penyembelihan hewan kurban. Hasilnya, petugas tidak menemukan penyakit atau infeksi apapun pada sapi jenis limosin dengan berat sekitar 900 kilogram tersebut.

“Untuk hari ini dan penyembelihan kurban di kediaman Mas Dhito, semuanya aman. Jadi, hati hingga jantung aman, prankeas dan limpa juga normal,” katanya, Kamis (29/06/2023) tadi.

Disampaikan Tutik, bahwa kegiatan pemeriksaan mulai dilakukan Rabu (28/06/2023) hingga Sabtu (01/07/2023) mendatang. Selain di kediaman Mas Dhito, pemeriksaan juga dilakukan pula di Rumah Potong Hewan (RPH) Pare dan Wates.

Baca juga :

Sedang untuk pemeriksaan di tiap kecamatan, paparnya, DKPP bekerjasama dengan dokter hewan yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Jatim X. Petugas juga terus melaporkan, jika ditemukan indikasi infeksi. Setidaknya, hingga Kamis (29/06/2023) siang, hanya ditemukan tiga ekor kambing yang mengalami infeksi pada organ hati.

“Untuk organ hati yang terinfeksi, itu sudah dilakukan pembuangan,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam pelaksanaan Kurban yang berlangsung di rumah bupati, Mas Dhito menyempatkan diri untuk mengajak putri pertamanya, Shanaya Arsyila Pramana, melihat sapi kurban yang akan disembelih. Orang nomor satu di Kabupaten Kediri tersebut, mengungkapkan bahwa kebiasaan ini memang untuk sarana pendidikan bagi anaknya.

“Saya sekaligus berikan pemahaman kepada Shanaya, apa sih kurban itu. Lalu, bagaimana prosesnya,” kata Mas Dhito.

Di sisi lain, bupati yang gemar mengendarai vespa tersebut meminta supaya dalam pembagian daging kurban, tidak menggunakan plastik. Hal ini dilakukan, untuk mengurangi penggunaan plastik yang susah di daur ulang.

“Kita berupaya dalam pembagian daging kurban tidak menggunakan sampah plastik, minimal dikurangi,” paparnya. (kom/pan/sit)