Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa pengembangan gerai KKMP selanjutnya masih menunggu kepastian regulasi terkait pemanfaatan lahan. Menurutnya, sejumlah lahan yang direncanakan untuk pembangunan gerai masih berstatus Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Untuk penambahan bangunan gerai masih menunggu keputusan lahan. Lahannya saat ini masih berupa RTH, sehingga menunggu hasil penyusunan Perda RTH terlebih dahulu,” ujar Eko, Jumat (08/05/2026) tadi.

Baca juga :

Meski pembangunan fisik gerai masih terbatas, ujarnya, namun operasional KKMP sebenarnya sudah berjalan di seluruh kelurahan di Kota Malang. Sementara, aktivitas koperasi dipusatkan di kantor kelurahan masing-masing.

“Koperasi Merah Putih sudah beroperasi di setiap kantor kelurahan. Mereka rata-rata jual gas, air, sama sembako,” katanya.

Saat disinggung soal simpan pinjam di KKMP, Eko menambahkan, bahwa menurutnya masih belum dijalankan. Karena menunggu tersedianya bangunan gerai permanen sebagai pusat operasional koperasi.

“Simpan pinjam belum, masih nunggu pembangunan gerai-gerainya,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa kegiatan itu turut dipicu aksi komunitas yang sebelumnya melakukan bersih-bersih halte secara mandiri. Namun, dirinya menegaskan bahwa pemeliharaan halte tetap menjadi kewajiban dari Pemkot Malang.

“Tidak bisa dipungkiri, kemarin ada komunitas yang bersih-bersih dan itu menjadi trigger. Tetapi ini memang tanggung jawab kami juga karena kondisinya memang perlu dibersihkan,” ujar Jaya-sapaannya.

Menurutnya, memang kondisi halte sebelum dibersihkan cukup memprihatinkan, karena dipenuhi sampah serta vandalisme. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 37 halte di Kota Malang, yang hampir semuanya membutuhkan pembersihan rutin. Hanya saja, ada satu halte di kawasan Gadang yang mengalami kerusakan berat hingga harus dirobohkan karena membahayakan pengguna jalan.

“Struktur rangka halte yang ada di Kawasan Gadang itu telah keropos dan hanya tersisa sekitar 25 persen kondisi layak. Sehingga, kami robohkan supaya tidak menimbulkan kecelakaan. Banyak halte secara fisik masih berdiri, tapi rangkanya sebenarnya sudah keropos,” jelasnya.

Baca juga :

Jaya mengakui, bila keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam perawatan fasilitas halte. Saat ini, Dishub Kota Malang hanya mampu melakukan pembersihan dasar seperti mengangkut sampah, membersihkan tanaman liar, serta merapikan area sekitar halte.

“Tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan bersih-bersih halte. Pemeliharaan dilakukan sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi (Tusi) Dishub melalui kolaborasi Bidang Angkutan dan Bidang Lalu Lintas,” tambahnya.

Jaya berharap, ke depan bisa melakukan pembersihan ke halte lain secara bertahap. Karena halte saat ini lebih banyak dimanfaatkan secara pasif, seperti tempat berteduh saat hujan atau panas dan titik menunggu jemputan. Sementara, untuk naik turun penumpang angkutan umum masih terbatas.

“Halte akan benar-benar dibutuhkan ketika masyarakat menjadikan angkutan umum sebagai kebutuhan utama. Sekarang angkutan umum masih dianggap pelengkap,” katanya.

Terpisah, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa beberapa halte yang ada memang saat ini digunakan untuk layanan Trans Jatim. Itu menurutnya, merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

“Kesepakatannya memang Trans Jatim itu kan dari Dishub Provinsi, sehingga mereka akan memperbaiki. Nanti kita koordinasikan lagi dengan Dishub Provinsi,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa proyek tersebut membutuhkan dukungan sarana prasarana yang tidak sederhana. Salah satunya, adalah pembangunan jembatan khusus, agar distribusi sampah tidak melewati kawasan permukiman warga.

“Kalau 1.000 ton sampah bolak-balik, sirkulasi kendaraan akan tinggi dan banyak melewati jalan kampung. Itu akan mengganggu, sehingga harus ada jembatan. Tapi nilainya cukup besar, sekitar Rp 75 miliar,” kata Wali Kota Wahyu, Rabu (18/03/2026) tadi.

Selain persoalan infrastruktur, Wali Kota Wahyu juga menyebut bahwa volume sampah di Kota Malang juga belum memenuhi syarat pembangunan PSEL yang idealnya mencapai 1.000 ton perhari. Saat ini, jumlah sampah harian dinilai masih di bawah angka tersebut.

“Kalau dengan PSEL, itu idealnya 1.000 ton perhari. Kota Malang saja tidak sampai segitu,” tambahnya.

Karena itu, rencana proyek PSEL tersebut akan dipindahkan ke Kabupaten Malang. Meski begitu, Kota Malang tetap akan menyuplai sampah untuk diolah dalam proyek tersebut.

Baca juga :

“Tidak apa-apa pindah ke Kabupaten. Karena sampahnya nanti kita buang di Kabupaten Malang dan akan diolah di sana menjadi energi listrik,” imbuhnya.

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menambahkan bahwa kondisi lahan di TPA Supit Urang juga memerlukan penanganan khusus yang berbiaya besar. Penyiapan lahan hingga pemantapan area, dinilai tidak sederhana.

“Penyiapan lahan dan pemantapannya membutuhkan biaya cukup besar. Termasuk tambahan sarana prasarana seperti jalan dan jembatan baru,” jelasnya.

Selain itu, juga terdapat potensi lonjakan volume kendaraan jika tetap menggunakan akses jalan lama. Menurutnya, intensitas lalu lintas truk sampah bisa meningkat hingga dua setengah kali lipat, sehingga dinilai tidak memungkinkan.

“Kalau tetap memakai jalan yang ada, volumenya bisa naik sampai 2,5 kali lipat. Itu akan sangat membebani akses yang ada,” lanjutnya.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka rencana pembangunan PSEL di Supit Urang akhirnya tidak dilanjutkan. Pemerintah Kota Malang kini mempertimbangkan skema lain yang lebih realistis, untuk pengelolaan sampah ke depan.

“Kita akan mencoba bantuan dari Pemerintah Pusat untuk LSDP, di mana pengolahan sampah itu bisa menjadikan apakah itu RDF atau briket, atau mungkin teknologi yang lain. Itu yang masih kita usahakan sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota dan persetujuan Ketua DPRD,” imbuhnya. (rsy/sit)

Di hari pertama sekolahnya, RR terlihat mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya yang baru. RR sendiri, yang mengenakan seragam pemberian Mas Dhito (sapaan akrab Bupati Hanindhito, red) langsung mengikuti kegiatan belajar seperti kebanyakan siswa lain.

Wali Kelas 1, Fitri Nur’Aini, mengatakan bahwa RR (inisial, red) terbilang cepat dalam membaca meski sudah beberapa waktu tidak masuk sekolah. Begitu juga, dalam kemampuan untuk menulis.

Fitri menilai, tidak ada kendala yang dialami oleh bocah berusia 8 tahun tersebut. “RR masih bisa menulis walaupun masih sedikit kaku,” terang Fitri, Selasa (16/09/2025) tadi.

Bahkan, tidak perlu banyak waktu bagi RR, untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan kegiatan sekolah. Saat jam istirahat misalnya, RR langsung bermain bersama teman-teman yang baru dan juga menuju ke kantin bersama untuk hanya sekadar membeli jajanan.

Saat senam pagi, tambah Fitri, RR juga bersemangat dan ceria. Hal ini membuat dirinya sebagai wali kelas, tidak memiliki kendala sedikit pun untuk mendidik anak yang sekarang tinggal bersama tetangganya ini.

“Tanpa malu RR langsung bisa bersosialisasi (dengan siswa lain),” jelas Fitri.

Baca juga :

RR sendiri saat ditanya, juga mengaku bersyukur bisa kembali bersekolah. Menurutnya, dengan kembali bersekolah dirinya bisa kembali melanjutkan kemampuan membaca dan menulisnya.

“Tadi diajari menulis, lumayan bisa,” terangnya.

Sekedar diketahui, Mas Dhito menemui RR di tempat tetangganya, Mujiastuti dan Siswanto. Pasangan suami istri tersebut, dititipi RR oleh sang ayah sejak 5 bulan yang lalu. Orang tua RR sendiri dikabarkan telah berpisah. Ayahnya menjadi driver truk, sedang ibunya berada di Bandung.

Mujiastuti dan Siswanto, pun mengaku terkendala untuk menyekolahkan RR, karena anak ini tak memiliki identitas akta kelahiran. Setelah mendengar kabar ini, Mas Dhito langsung ke lokasi, Senin (15/09/2025) kemarin. Mas Dhito kemudian memfasilitasi supaya RR dapat kembali bersekolah.

Saat bertemu, Mas Dhito saat itu juga mengajak RR berkomunikasi hingga diperoleh pengakuan bahwa anak tersebut dahulunya pernah sekolah dan duduk di kelas 1 SD. Namun, baru masuk dua pekan, anak ini tidak melanjutkan sekolah.

“Usianya 8 tahun, terakhir SD kelas 1. Karenanya, mulai besok sudah kita siapkan sekolah lagi di SD terdekat,” kata Mas Dhito. (pan/gie)

Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menjelaskan bahwa beban persyaratan tersebut cukup berat. Sebab, kapasitas sampah dari Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang jika digabung pun masih belum mencukupi angka 2 ribu ton.

“Dari Kota Malang sendiri, sampahnya kurang lebih 720 ton per hari, yang masuk ke TPA hanya 514 ton. Selebihnya sudah terkelola melalui TPST dan TPS3R. Kalau ditotal dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, kemungkinan tetap tidak mencapai 2.000 ton,” kata Raymond, Selasa (16/09/2025) tadi.

Baca juga :

Meski begitu, pihaknya memastikan bahwa koordinasi masih berjalan intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan pemerintah daerah sekitar. Hasil rapat terakhir, tiga kepala daerah bersama KLHK menurutnya telah sepakat jika PSEL Malang akan dilaksanakan di area TPS Supit Urang.

“Lokasinya di lahan seluas 5 hektare di dalam TPS Supit Urang,” ujarnya.

Namun, dengan adanya persyaratan terbaru, DLH Kota Malang masih menyusun telaah untuk disampaikan kepada pimpinan. “Keputusannya masih belum 100 persen. Kami masih terus koordinasi dengan KLHK, termasuk soal skema pengolahan apakah melalui metode insinerasi atau opsi lain yang bisa menghasilkan LSDP,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ibu Laili, Ilmiatul Khoiroh (33), merasa bersyukur dengan adanya SR ini. Walaupun pada awalnya sempat bingung saat menerima pemberitahuan dari Dinsos P3AP2KB Kota Malang, melalui pihak kelurahan sekitar bulan Maret atau April lalu.

“Waktu itu saya disuruh hadir rapat di kecamatan. Baru di sana dijelaskan soal Sekolah Rakyat. Alhamdulillah, saya langsung menerima. Ini anak pertama dari tiga bersaudara,” tutur Ilmiatul, saat ditemui di kediamannya, Jumat (20/06/2025) tadi.

Sebelum menerima kabar masuk SR, pihak keluarga sempat merencanakan agar Laili dapat melanjutkan ke SMP Negeri 28 Kota Malang. Namun, karena keterbatasan ekonomi membuatnya ragu.

“Kami masih mikir biaya, soalnya suami saya tukang bangunan, gajinya sebulan sekitar dua juta. Saya sendiri tidak bekerja,” katanya.

SR memberikan harapan baru baginya, sebab semua kebutuhan siswa, mulai dari seragam, sepatu, hingga buku, ditanggung penuh oleh pemerintah pusat melalui APBN. Bahkan, para siswa tinggal di asrama selama masa pendidikan.

“Nanti tinggal di asrama tidak apa-apa. Awalnya anaknya tidak mau, tapi saya rayu-rayu. Kan seperti mondok, orang tua juga bisa kunjungan seminggu sekali,” ucapnya.

Baca juga :

Tempat tinggal Laili sendiri berada di Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selama hampir satu dekade. Mereka tinggal di bangunan mandiri di atas tanah milik saudara, dengan sistem sewa lahan yang dibayar setiap tahun.

“Ini tanahnya saudara, per tahun itu bayarnya antara Rp 400 ribu sampai Rp 700 ribu, saya lupa pastinya berapa,” katanya.

Dirinya berharap dengan Laili bersekolah di SR, cita-cita sang anak menjadi pramugari dapat tercapai. “Harapannya dengan sekolah di SR ini, bisa jadi orang sukses yang berguna bagi bangsa dan negara, serta cita-citanya dapat tercapai,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dirjen Kemensos RI, Idit Supriyadi Priatna, memastikan seluruh kebutuhan dasar siswa di Sekolah Rakyat akan dipenuhi. “Mulai 7 Juli para siswa akan masuk dan pada 14 Juli akan dilakukan kick-off serentak secara nasional. Semua kebutuhan siswa dipenuhi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada uang saku, karena semua kebutuhan makan, sandang dan tempat tinggal sudah terpenuhi di asrama,” jelas Idit.

Untuk gelombang pertama, ditargetkan ada 10 ribu siswa bisa mengikuti program SR di Indonesia. Pemerintah pusat menjamin seluruh pembiayaan, sehingga tidak ada alasan siswa putus sekolah di tengah jalan.

“Semua ini bersumber dari APBN dan sudah teranggarkan. Jadi aman,” imbuh Idit. (rsy/sit)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menyampaikan bahwa secara pagu indikatif, peruntukan anggaran proyek tersebut sudah tercantum dalam kode rekening pusat. Namun, alokasi anggaran riilnya belum juga muncul hingga saat ini.

“Artinya, pengembangan TPA Supit Urang yang sebelumnya ditargetkan bisa mulai dikerjakan pada 2026, kini kami lihat belum bisa dianggarkan pada tahun tersebut,” kata Rahman, Jumat (14/06/2025) tadi.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa kondisi postur anggaran pemerintah yang saat ini sedang tidak stabil menjadi salah satu faktor penyebab. Di sisi lain, secara administratif, DLH Kota Malang juga masih perlu melengkapi beberapa dokumen pendukung yang menjadi prasyarat realisasi program tersebut.

“Tetapi semangat itu harus terus kami junjung tinggi. Harus terus kami jaga. Sebagaimana Pemkot Malang harus mempunyai program terkait dengan pengelolaan persampahan,” ujarnya.

Program tersebut juga sejalan dengan visi misi kepala daerah, khususnya program Dhasa Bakti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, yang mencakup inisiatif Ngalam Rijik dan Ngalam Seger di bidang lingkungan.

“Pengelolaan sampah ini adalah tanggung jawab dari hulu ke hilir. Program seperti ini juga bagian dari solusi untuk Indonesia Darurat Sampah, seperti yang disampaikan Pak Menteri saat Apeksi beberapa waktu lalu di Surabaya,” imbuh Rahman. (rsy/sit)

“Secara kasat mata, saya melihat (pelayanan yang diberikan, red) sudah baik. Alurnya juga sudah berjalan sebagaimana mekanismenya,” kata Pjs Bupati Imam.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, dirinya juga meminta agar dilakukan konektivitas dengan instansi pemerintah lain. Hal itu, dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi layanan kepada masyarakat.

“Seperti Dispendukcapil, ini bisa dikoneksikan dengan keimigrasian. Mengingat urusan keimigrasian juga merupakan pencatatan sipil. Jadi, tinggal nanti disinergikan saja. Dengan begitu, pelayanan lebih efisien,” paparnya. (kom/rio/gie)

Pria yang kerap disapa Wahyu ini menuturkan, bahwa upaya penyelesaian itu sudah dilakukan koordinasi dan duduk bersama. Namun, tinggal mencarikan solusi yang tepat.

“Karena harus dilakukan pembebasan lahan, maka ini harus kita lihat dahulu. Ini juga ada appresial dan segala macam, biar ketemu nilainya. Nah nilainya ini dilihat dari kemampuan anggaran kita. Kita akan sinergi,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Sabtu (18/05/2024) tadi.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa di tahun 2024 ini masih belum ada anggaran yang akan dialokasikan untuk pembebasan lahan tersebut. Itu karena, anggaran yang ada sudah terserap di dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilkada 2024 ini.

“Di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) nanti sepertinya juga belum. Tapi arah-arah untuk menuju penyelesaian sudah ada tahapan-tahapannya. Sudah kita koordinasikan. Tahun ini sepertinya belum bisa terealisasikan,” tuturnya.

Pj Wali Kota Wahyu juga menyampaikan, bahwa di awal menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang sebelumnya telah meninjau jalan tembusan tersebut. Itu dinilai mendesak dan harus segera dilakukan agar memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat.

“Saya melihat memang hanya tinggal sedikit, tinggal 200 meter untuk ditembus, memang lahannya sudah kosong. Walaupun itu sedikit tapi untuk ukuran Kota Malang nilainya juga tinggi. Mudah-mudahan ada jalan keluar,” imbuhnya. (rsy/sit)