Disampaikannya, bahwa dalam kerangka good governance, hal ini menjadi ujian terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas dan meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Relasi kekerabatan dengan kepala daerah dalam penunjukan pejabat, membuat publik wajar mempertanyakan, apakah proses tersebut bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Nepotisme, meski tidak selalu identik dengan pelanggaran hukum, tetap menjadi persoalan etis serius karena berpotensi merusak kepercayaan publik dan mengaburkan prinsip keadilan birokrasi. Selain itu, situasi ini mengandung potensi konflik kepentingan, di mana kepentingan pribadi atau keluarga, dapat memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan publik.

Dalam kerangka good governance, ujarnya, konflik kepentingan harus dikelola melalui mekanisme jelas seperti deklarasi terbuka, pembatasan kewenangan, hingga pengawasan independen. Tanpa langkah tersebut, kebijakan berisiko bias dan tidak berpihak pada masyarakat luas.

“Kalau pengelolaan pemerintahan dijalankan dengan prinsip good governance yang ketat, polemik semacam ini tidak akan terjadi,” kata Pietra, Senin (20/04/2026) tadi.

Dirinya menilai, bupati sebagai pemegang otoritas, memiliki tanggung jawab moral untuk memberi teladan. Kepemimpinan yang abai terhadap etika, berpotensi membentuk budaya birokrasi serupa, karena perilaku organisasi cenderung mengikuti arah pimpinannya.

Baca juga :

Dari pengangkatan ini terlihat, bupati membiarkan hal tersebut terjadi dengan dalih kapasitas dan prosedur transparan, padahal desas-desus sudah muncul sejak periode kepemimpinan pertama.

Karier Avi, disebut berkelindan di Dinas Lingkungan Hidup, seolah sudah disiapkan untuk posisi yang kini disandang. Rekam jejaknya menunjukkan tour of duty tidak jauh dari dinas tersebut, tanpa mutasi ke OPD lain untuk menguji kapasitas birokrat.

Langkah bijak yang seharusnya dipilih, ungkapnya, adalah mutasi ke Pemerintah Provinsi. Sehingga, rekam jejak kapasitas lebih teruji, lalu kembali ke Kabupaten Malang setelah masa jabatan bupati berakhir.

Kasus Avi, paparnya, bukan yang pertama di Indonesia. Praktik politik dinasti, sudah lama terjadi. Seperti kala itu, Adlin Tambunan yang dilantik menjadi Wakil Bupati Serdang Bedagai pada Maret 2021, saat ayahnya menjabat Bupati Deli Serdang, atau di Provinsi Banten pada masa Ratu Atut Chosiah.

Menurut Pietra, lemahnya integritas pejabat menjadi akar masalah. Ukuran integritas itu sederhana, yaitu apa yang dilakukan harus sama dengan apa yang diucapkan. Ketika pemimpin tidak mencerminkan hal tersebut, standar moral birokrasi ikut melemah.

“Sebaliknya, konsistensi integritas akan menjadi benteng utama mencegah praktik menyimpang,” ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa Avi sebelum dilantik menjadi Kepala DLH, sebelumnya sebagai Sekretaris DLH sekaligus Plt Kepala DLH sejak sekitar Maret 2024. Sedangkan sekitar Juni 2024, Pemkab Malang menggelar seleksi terbuka (Selter) untuk tujuh posisi eselon II, seperti Kadis, Direktur RSUD hingga Kepala BPBD. (sit)

Sekedar diketahui, Ahmad Dzulfikar atau akrab disapa Avi, adalah anak Bupati Malang atau ‘Putra Mahkota’ yang menduduki posisi Sekretaris DLH. Secara bersamaan, atau terhitung sejak Maret 2024, Avi menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) di Kepala DLH atau rekor terlama menjabat posisi Plt di satu dinas. Sementara Astri, sebelumnya adalah Sekretaris Disperindag dan Indra, sebelumnya mengisi posisi Camat Pujon.

Selain melantik tiga nama itu, ada total sebanyak 447 pegawai, yang turut dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan. Prosesi pelantikan sendiri, dihadiri Forkopimda, anggota DPRD, Kepala OPD hingga peserta pelantikan dari mulai Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas.

Bupati Sanusi dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pelantikan yang dilakukan menjadi bagian penataan pemerintahan yang baik. Yang mana, pelaksanaan menggunakan sistem merit.

Baca juga :

Karenanya, tambah bupati, dalam pelaksanaan juga dilakukan pembacaan pakta integritas. “Tadi pembacaan pakta integritas itu harus diikuti semua. Karena pakta integritas itu adalah untuk semua pejabat,” kata Bupati Sanusi.

Masih menurut bupati, bahwa proses atau tahapan pelantikan yang dilakukan secara transparan. Termasuk, tidak ada sistem jual beli jabatan.

“Karenanya kalau ada (jual beli jabatan, red), tolong disampaikan. Karena itu tidak benar. Bahkan kalau perlu, sampaikan juga kepada siapa jual beli itu dilakukan. Kalau perlu, bupati yang mengembalikan uangnya,” ujarnya.

Dengan dilantiknya tiga nama mengisi posisi kekosongan di eselon II, maka sedikitnya ada empat jabatan eselon II yang masih kosong. Empat posisi itu, yakni staf ahli, Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora), Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PUSDA) dan Inspektorat. (sit)