“Tujuan aksi hari ini adalah untuk mengawal Pemilu Damai 2024. Karena saat ini, maraknya informasi hoaks bertebaran, khususnya di H-10 menuju Pilpres 14 Februari 2024 mendatang,” tegas Hilmi.

Hilmi menambahkan, saat ini banyak kabar hoaks bertebaran ataupun isu-isu politik nasional yang disebabkan bukan karena pribadi personal Capres. Melainkan oleh para buzzer-buzzer politik yang sudah bergerak.

“Maka dari itu, tujuan kami mengadakan kegiatan hari ini adalah untuk membawa Mahasiswa Unira Malang berada di tengah-tengah titik sentral untuk tidak termakan dan terbawa informasi hoaks politik nasional. Kami coba berada di tengah, agar suasana saat ini tidak semakin memanas,” papar Hilmi.

Baca juga :

Soal banyak kampus yang ikut mendukung Paslon Capres-Cawapres dan tidak netral, Hilmi melihat memang ada beberapa kampus. “Ya, ada beberapa memang seperti itu. Tetapi di Kabupaten Malang ini, kampus pertama yang menjunjung netralitas Pemilu, yakni Kampus Unira,” tambahnya.

Terkait pejabat pemerintahan yang dianggap tidak netral, Hilmi menegaskan, bahwa hal itu terdapat beberapa pemahaman. “Ada beberapa pemahaman ya, yang pertama kalau dilihat dari sisi pemerintahan. Di undang-undang itu diperbolehkan memihak. Tapi secara etis, pejabat pemerintahankan tidak boleh memihak seperti itu. Maka dengan aksi inilah, kita coba mengawasi hal seperti itu. Kita buat petisi bersama, agar netral dalam Pilpres,” ujarnya.

Hilmi menambahkan, Presidium Mahasiswa Unira akan tetap mengawal tahapan Pilpres 2024. “Melalui petisi hari ini, kita coba menyejukkan pesta demokrasi di Kabupaten Malang agar tidak ikut memanas seperti di luar daerah lain,” bebernya.

Masih kata Hilmi, target petisi dukungan Pemilu Damai 2024 yakni 500 tanda tangan. “Insyaallah karena saat ini hari libur kuliah, kita targetkan ada 500 tanda tangan dukungan,” terangnya.

Hilmi mengaku, bahwa tidak ada penolakan dari seluruh mahasiswa dan pihak kampus dalam Petisi Pemilu Damai 2024. “Alhamdulillah, tidak ada penolakan dari mahasiswa. Karena intinya, dalam petisi ini kita coba ikut menetralkan hoak di politik jelang Pemilu. Ada isu-isu apapun harus tetap kita kaji, kita bahas sedetail mungkin. Karena banyak saat ini isu-isu yang dibuat-buat. Sehingga dengan petisi ini, Mahasiswa Unira tidak termakan isu-isu politik tersebut,” terang Hilmi. (hms/sit)

“Kepada masyarakat Kota Probolinggo agar tidak ikut ikutan masalah demo yang menetang aturan pemerintah,” kata Kapolresta disela sela pemberian sembako gratis kepada Komunitas Ojek Online (Ojol), Jumat (23/07).

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas
• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong

Imbauan warga Kota Probolinggo agar jangan ada demo, alasannya lebih karena persoalan ketertiban umum. Yang nantinya akan berpotensi mengganggu ketertiban umum.

AKBP Raden Muhammad Jauhari mengingatkan agar masyarakat Kota Probolinggo tidak termakan isyu Hoax, apalagi demo yang menentang aturan pemerintah. Yuk kita ciptakan Kota Probolinggo yang aman dan tentram.

“Lebih baik kita berdoa untuk keselamatan negeri ini,” ucap Raden Muhammad Jauhari

AKBP Raden Muhammad Jauhari juga, meminta kepada masyarakat, agar tidak termakan isyu hoax, baik terkait vaksin Covid-19 dan lainnya, yang banyak tersebar di media sosial (Medsos).

Bagi penyebar berita hoax di Medsos itu, Kapolres menegaskan, polisi akan menuntut pertanggungjawabannya, sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Mereka akan dijerat dengan Undang-Undang KUH Pidana, dan UU ITE,” tegas Raden Muhammad Jauhari Raden Muhammad jauhari juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo, untuk segera melakukan vaksinasi, agar penyebaran Covid bisa segera berakhir. Tetap disiplin prokes dengan menjalankan 5 M,” imbuhnya. (geo/ed2)