Awalnya, massa berdatangan dan berkumpul di depan rumah Sahroni. Massa semakin banyak, mereka berhasil menjebol pintu rumah dan melakukan perusakan. Video akso perusakan dan penjarahan ini banyak beredar di media sosial Instahram.

Dalam video-video yang beredar, tampak massa merusak mobil mewah milik Sahroni. Berdasarkan video yang disiarkan langsung oleh sejumlah massa aksi di media sosial, terlihat barang-barang berharga milik Sahroni raib digondol massa.

Baca juga :

Barang yang dijarah di antaranya perabotan rumah tangga, meja, kursi, AC, kulkas, mesin cuci, tas, pakaian, kasur, ijazah, sertifikat tanah, kartu keluarga (KK), surat keterangan catatan kepolisian, hingga barang lainnya. Bahkan mainan action figure, patung Ironmam, helm, jam tangan mewah, juga tak lepas dari penjarahan.

Bahkan dari video yang beradar pula, tampak seorang yang menghambur-hamburkan uang pecahan dollar hasil jarahan. Warga sekitar mencoba memghentikan, namun massa terlalu banyak. “Sudah, keluar-keluar semua,” ujar seseorang berbaju merah.

Diketahui bahwa Ahmad Sahroni beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik setelah menanggapi wacana pembubaran lembaga legislatif. Legislator NasDem itu menyebut kritik yang meminta pembubaran DPR sebagai sesuatu yang berlebihan dan bahkan melabeli pihak yang menggaungkan wacana tersebut sebagai orang tolol. (gie)

Kepala Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Suntoro, mengatakan bahwa pihaknya bersama seluruh warga desa, akan menolak bila lahan itu dijadikan TPA. Karenanya, perlu kejelasan mengenai rencana pemanfaatan aset tersebut dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu.

“Yang dibicarakan dengan desa yaitu TPS khusus residu. Karenanya, saya perlu klarifikasi ke Dinas Lingkungan Hidup. Bahwa, kami tidak membenarkan kalau lahan itu mau dijadikan TPA. Jelas, itu saya tidak setuju. Dan, warga juga menolak,” terangnya, Selasa (12/09/2023) tadi.

Lahan itu, tambahnya, memang milik Pemkot Batu. Hanya saja, mengenai peruntukan harus tetap dibicarakan dengan desa.

“Meskipun lahan itu milik Pemkot Batu, kami di sini tidak setuju bila digunakan TPA. Karena, di bawah lahan itu banyak sumber mata air, yang selama dimanfaatkan warga desa setempat,” tuturnya.

Baca juga :

Sebaliknya, bila lahan itu dimanfaatkan sebagai TPS Kota Batu, khusus residu maka masih bisa disetujui. Itupun dengan catatan, penggunaannya sementara. Yang artinya, tidak permanen sesuai perjanjian. Apalagi, teknik TPS residu itu, sesuai dengan yang pernah dipaparkan Dinas Lingkungan Hidup, nantinya residu itu dipaking di tempat itu. Setelah di kemas, langsung ada yang mengambil.

“Kemarin (Senin, red) dinas bilang kalau lahan itu digunakan TPS khusus residu. Yang sifatnya, itu sementara sampai Desember 2023. Kalau pada akhirnya akan digunakan untuk TPA, jelas ini harus diklarifikasi,” ujarnya.

Terkait rencana pemanfaatan untuk TPS residu, dirinya pun menegaskan, bahwa nantinya juga perlu dilakukan perjanjian secara tertulis sesuai kemufakatan. Ini dilakukan, supaya tidak ada permasalahan kedepannya.

“Kalau nanti dimanfaatkan menjadi TPS residu. Saya ingin buat perjanjian bersama hitam di atas putih. Sesuai perjanjian, selesai pada Desember 2023 atau selama tiga bulan. Dan, tidak akan diperpanjang lagi oleh pihak desa. Begitu juga ketika nanti bukan residu yang dibuang, atau justru sampah, maka TPS residu akan ditutup total,” paparnya.

Kepala Dusun Sebrangbendo, Desa Giripurno, Titin, juga mengungkapkan bahwa warga dusun juga tidak menyetujui jika tempatnya digunakan oleh Pemkot Batu menjadi TPA. “Intinya, warga Dusun Sebrangbendo tidak menyetujui bila daerahnya dijadikan TPA. Karena, banyak sumber air yang berada di lahan yang rencananya akan dimanfaatkan itu,” paparnya. (put/sit)

Kepala BNPB mengatakan, bahwa Pemkab Lumajang bersama Pemprov Jawa Timur dan unsur Forkopimda, dapat merinci secara detail segala dampak kerusakan di lapangan. Termasuk, semua kebutuhan maupun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan kedepannya.

“Terkait rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 18 obyek infrastruktur yang telah rusak, kami minta segera diinventarisasi kebutuhan dan pelaksana agar jelas sesuai ketentuan. Sehingga, tidak tumpang tindih pekerjaan antar lintas sektor,” katanya.

Dalam diskusi itu, turut hadir Sekda Provinsi Jatim, Adhy Karyono, Plh Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur, Andhika N Sudigda, Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, Sekretaris Dinas PU SDA Jatim dan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lumajang.

Baca juga:

Sementara itu, sebagaimana diketahui bahwa Bupati Lumajang, menyampaikan jika sebanyak 18 infrastruktur dan beberapa fasilitas umum di sejumlah wilayah telah mengalami kerusakan berat. “Jumat (07/07/2023) lalu, tercatat ada 18 infrastruktur dan fasilitas umum mengalami kerusakan berat akibat bencana alam Banjir Lahar Dingin Semeru dan Tanah Longsor,” kata Cak Thoriq-sapaan akrab Bupati Lumajang, dalam laporannya kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Sedangkan untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang meminta dukungan dan arahan dari Kepala BNPB. “Penanganan darurat sudah dilaksanakan dengan baik dan sampai hari ini tidak ada kendala. Tetapi, kami mengharapkan dukungan dan arahan dari BNPB untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana terjadi,” ujarnya. (kom/adi/sit)