Pj Wali Kota Iwan mengatakan, bahwa akan terus mendorong jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Malang, untuk menyelesaikan pengisian data hingga 100 persen, sebelum akhir tahun 2024. Langkah tersebut, merupakan bagian dari amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

“Sebagai Pj, saya diamanatkan untuk segera melaksanakan prioritas yang telah ditetapkan. Salah satunya, melalui pelaksanaan Satu Data Indonesia di seluruh provinsi, kabupaten dan kota. Kota Malang harus berkomitmen menuntaskan hal ini,” kata Pj Wali Kota Iwan, dalam kegiatan Forum Satu Data Indonesia, Rabu (18/09/2024) tadi.

Dalam kegiatan tersebut, Pj Wali Kota Iwan juga menjelaskan bahwa statistik sektoral daerah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah. Meskipun Kota Malang telah mengisi 48 persen data, Iwan mengakui bahwa itu sudah menempatkan pada posisi terbaik. Sebab, masih ada banyak daerah yang belum optimal dalam mempublikasikan data statistik sektoral mereka.

“Karena di Kota Malang sudah melakukan tahapan proses data mulai dari perencanaan, pengumpulan, verifikasi sampai penyebarluasan. 48 persen itu sudah baik dibandingkan dengan daerah lain yang saya lihat masih sangat minim,” ujarnya.

Baca juga :

Pj Wali Kota Iwan juga menegaskan, bahwa data statistik sektoral penting untuk menyusun program dan kegiatan berbasis data yang akurat. Terlebih, data menjadi pedoman utama dalam perencanaan pembangunan, namun sering kali belum digunakan secara maksimal oleh OPD dalam menyusun program.

“Seluruh proses pengumpulan, verifikasi, dan penyebarluasan data statistik sektoral harus melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan validitas dan kepatuhannya terhadap standar yang ditetapkan,” paparnya.

Salah satu contoh, yang disebutkan yakni pentingnya data statistik sektoral untuk bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Yaitu terkait dengan pemetaan panjang jalan yang rusak dan menentukan prioritas perbaikan sesuai kondisi di lapangan.

“Jadi misalnya Kota Malang ini memiliki jalan yang panjangnya 10 km. Yang statusnya meliputi rusak berat, rusak ringan dan status rusak sedang. Kemudian di data dan mereka anggarkan di 2025, berdasarkan data statistik sektoral itu. Nah di 2025, data rusak berat ada 2 km secara keseluruhan dan dianggarkan perbaikan untuk 1 km jalan yang rusak berat itu. 2026 berarti tinggal sisanya, 1 km lagi, sehingga 2027 sudah tidak ada yang rusak berat. Itulah pentingnya data statistik sektoral daerah terkait kebutuhan OPD menyusun program dan kegiatan targetnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” jelasnya.

Diakhir, ditegaskannya bahwa penyelesaian pengisian data statistik sektoral menjadi target utama pada tahun 2024. Diharapkan pada Desember nanti, Kota Malang dapat meluncurkan 100 persen data statistik sektoral. “Ini akan menjadi dasar penting bagi semua OPD dalam menyusun program berbasis data yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan,” imbuh Pj Wali Kota Iwan. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini akan melakukan evaluasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah-sekolah tersebut. Sehingga, jumlah siswa bisa memenuhi jumlah pagu yang ditetapkan.

“Tadi saya sudah cek ke sekolah-sekolah. Sehingga, nanti dalam waktu satu sampai dua hari ini, akan kami cek lagi laporannya seperti apa. Kendalanya apa saja, sehingga sampai tidak menerima siswa sesuai pagunya,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Senin (15/07/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut yakni dengan mempertimbangkan merger (penggabungan, red) sekolah. Terutama, di sekolah-sekolah negeri dengan jarak yang berdekatan.

“Bisa jadi di merger, tetapi tetap kita lihat kelebihan dan kekurangannya dahulu. Kalau dimerger seperti apa, kalau tidak seperti apa,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa seperti di SDN Jatimulyo 4, memang masih belum memenuhi jumlah pagu yang telah ditetapkan, atau pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun, saat ini pendaftaran melalui offline (secara langsung) masih dapat dilayani.

“Jumlah pagunya itu, mestinya di angka 28 hingga 30. Namun, sekolah baru terpenuhi 15 hingga 20 siswa. Tetapi, angka itu sudah dianggap bisa melakukan pembelajaran. Kalau pagunya itu belum terpenuhi, maka bisa daftar melalui offline sampai dengan terpenuhi,” kata Suwarjana.

Proses itu, menurut Suwarjana, juga tidak mengganggu proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), yang saat ini sudah mulai berlangsung. Karena, siswa harus wajib belajar selama 12 tahun.

“Tidak ada larangan untuk tidak mendaftar sekolah. Karena proses offline terus berjalan. Warga Indonesia, khususnya juga Kota Malang, inikan harus bersekolah semua sampai kapanpun,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)