Penetapan Wali Kota Wahyu sebagai Ketua Apeksi Komwil IV, tertuang dalam Keputusan Muskomwil Nomor 4/SK/MuskomwilIV/APEKSI/7/2025 dan disahkan melalui prosesi pengukuhan oleh Ketua Apeksi sebelumnya, Ita Puspitasari. Pria nomor satu di jajaran Pemkot Malang, itu menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut.

Wali Kota Wahyu menegaskan, akan mengawal seluruh program dan kebijakan Apeksi yang telah disepakati bersama. “Ini adalah kepercayaan dari seluruh anggota Komwil IV. Saya anggap ini sebagai amanah, karena banyak program pusat yang harus kita tindaklanjuti melalui kegiatan musyawarah dan sinergi antar kota,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Tidak hanya itu, dirinya juga akan menindaklanjuti 10 program prioritas hasil Rakernas Apeksi, yang telah dirumuskan sebelumnya, serta menerima tambahan rekomendasi dari para peserta Muskomwil IV. “Dari Rakernas kemarin sudah ada 10 rekomendasi yang ditetapkan. Ditambah lagi dari kita, nanti akan dirinci oleh sekretariat Apeksi. Tapi secara keseluruhan, rekomendasi itu menyentuh hal-hal penting, mulai dari regulasi, kerja sama antar daerah, hingga tantangan perkotaan yang sedang kita hadapi bersama,” jelasnya.

Sebagai Ketua Komwil IV, Wahyu akan memimpin koordinasi antar pemerintah kota se-wilayah tersebut selama dua tahun ke depan. Dengan tugas utamanya mencakup memperkuat peran kota dalam pembangunan nasional, serta memperjuangkan aspirasi anggota di tingkat pusat melalui wadah Apeksi.

“Ada beberapa program yang harus kita laksanakan yang kita sepakati dalam Rakernas kemarin, termasuk saya juga akan memperjuangkan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan anggota,” imbuh Wahyu. (pro/rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Rahman, itu menyampaikan bahwa itu diberikan karena kapasitas tonase harian sampah Kota Malang hampir mencapai 1.000 ton. “Sehingga kami mendapatkan PSEL itu dan dijadwalkan mulai bergulir pada tahun 2026 mendatang,” kata Rahman, Sabtu (12/07/2025) tadi.

Namun, untuk memenuhi kapasitas minimal 1.000 ton perhari sebagai syarat PSEL, Rahman menyebut Kota Malang perlu melakukan kolaborasi dengan daerah sekitar. Yakni dengan Kabupaten Malang maupun Kota Batu.

“Saat ini, tonase harian kami sekitar 700 ton. Yang masuk ke TPA Supit Urang 550 ton dan sekitar 200 ton dikelola di level masyarakat atau TPS3R. Jadi masih kurang sekitar 300-400 ton. Sehingga perlu kolaborasi untuk memastikan total tonase sampah mencukupi dan bisa bersama-sama mengolah sampah menjadi energi listrik,” jelasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Rahman menekankan, pentingnya program ini dalam menuntaskan persoalan sampah. Saat ini, pengelolaan sampah di Kota Malang baru mencapai 24 persen. Targetnya, pada 2026, seluruh sampah bisa dikelola habis, sehingga tidak ada lagi penumpukan di TPA.

“Manfaatnya luar biasa. Bisa mengurangi beban TPA, memperpanjang usia sanitary landfill dan tentu saja menghasilkan energi listrik yang dikelola bersama PLN,” katanya.

Nantinya, fasilitas PSEL ini akan dibangun di kawasan TPA Supit Urang. Mengenai biaya pembangunan menurutnya cukup besar dan tidak bisa ditanggung hanya dari APBD Kota Malang.

“Besaran voltase listrik yang dihasilkan masih belum ditentukan. Saat ini masih dalam tahap perencanaan sesuai amanat UU Nomor 35 Tahun 2018,” imbuh Rahman. (rsy/sit)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan bahwa sapi kurban Presiden akan diserahkan ke Masjid Agung Anas Mahfud, di jantung Alun-Alun Lumajang. Dirinya menegaskan, bahwa Presiden Prabowo secara khusus mengamanatkan agar sapi kurban berasal dari daerah dan memiliki bobot terbesar sebagai bentuk apresiasi terhadap kualitas peternakan dalam negeri.

“Kami meminta Dinas Pertanian untuk mengawal secara ketat kondisi sapi ini, termasuk pakan dan kesehatannya. Sapi ini sudah 880 kilogram dan ditargetkan bisa lebih dari 900 kilogram saat hari H,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, saat pengecekan hewan kurban, Senin (26/05/2025) tadi.

Baca juga :

Di balik prestasi membanggakan ini, ada kisah inspiratif dari sang peternak, Andi Rohman, Kepala Desa Dawuhan Lor. Dirinya menceritakan, bahwa proses pemilihan sapi dilakukan langsung oleh pihak Sekretariat Presiden melalui komunikasi daring, termasuk video call untuk meninjau langsung kondisi sapi sebelum transaksi disepakati.

“Ini bukan hanya soal harga, tapi kebanggaan. Saya diminta kirim dokumen resmi seperti KTP dan NPWP. Ini bentuk kepercayaan besar bagi peternak desa,” ungkap Andi, yang menyebut bahwa harga sapi tersebut mencapai Rp 65 juta.

Sapi yang berusia 3,5 tahun ini, lanjutnya, itu dirawat dengan telaten, diberi pakan kombinasi khusus seperti gambleng, sentrat, jerami dan rumput serta mendapatkan vaksinasi rutin. Keberhasilan ini, menjadi motivasi besar bagi para peternak di Lumajang untuk terus meningkatkan kualitas dan manajemen pemeliharaan ternak.

Pemilihan sapi dari Lumajang oleh Presiden RI, ini bukan hanya menjadi sorotan. Tetapi juga, mengangkat citra daerah sebagai sentra peternakan yang layak diperhitungkan secara nasional. Ini sekaligus menjadi momentum mendorong pengembangan ekonomi desa berbasis ternak lokal yang berdaya saing tinggi. (kom/adi/gie)

“Kami sudah bertemu dengan tim PT PLN Indonesia Power, untuk membicarakan rencana pembangunan PLTS di Banyuwangi. Pada prinsipnya, pemerintah daerah siap memberikan dukungan untuk kelancaran pembangunan tersebut. Apalagi, pembangunan PLTS ini termasuk salah satu Program Strategis Nasional (PSN),” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Jumat (09/05/2025) tadi.

Tim PLN yang dipimpin oleh Vice President Pre-Construction PT PLN Indonesia Power, Aswindo, juga telah datang langsung ke Banyuwangi. Mereka bertemu langsung Bupati Ipuk dan menindaklanjuti rencana pembangunan tersebut, Kamis (08/09/2025) kemarin.

Bupati Ipuk menambahkan, PLTS di Banyuwangi merupakan bagian dari program pemerintah untuk peningkatan energi baru terbarukan, guna mendukung net zero emision yang ditargetkan tercapai pada tahun 2060. “Pembangunan dijadwalkan akan dimulai pada akhir 2025 dan ditargetkan selesai serta mulai beroperasi untuk menghasilkan listrik pada 2026. PLTS ini nantinya untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jawa dan Bali,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Sementara itu, Vice President Pre-Construction PT PLN Indonesia Power, mengungkapkan pembangunan PLTS ini sudah masuk di dalam RUPTL atau Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik. “PLTS di Banyuwangi ini akan jadi bagian dari PLTS land base terbesar di Indonesia,” ujar Aswindo.

PLTS tersebut, tambahnya, akan dibangun di lahan seluas 130 hektar milik PTPN I Regional 5, di Kecamatan Kalipuro. Banyuwangi memiliki tingkat iradiansi atau tenaga matahari yang sangat besar.

“Iradiansi atau tenaga matahari di Banyuwangi sangat besar, berdasarkan data penelitian yang sudah dilakukan selama 20 tahun kebelakang. Selain itu, dari sisi teknis lainnya seperti kematangan lahan juga menunjang,” terangnya.

Listrik yang diproduksi di PLTS Banyuwangi, ungkapnya, nanti masuk dalam sistem koneksi tegangan salur 150 KV Jawa Bali untuk memenuhi kebutuhan listrik dua pulau tersebut. “Kami berterimakasih kepada Pemkab Banyuwangi yang mendukung dan memberi kemudahan pada pembangunan PLTS ini,” tambah Aswindo. (kom/bwi/gie)

Dalam pelaksanaan itu, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua BPC Gapensi Lumajang, Abdul Munib, yang juga pengusaha jasa kontruksi senior Lumajang. Sementara pasca dilantik sebagai Ketua BPC Gapensi Lumajang, Munib mengatakan bahwa ke depan banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun sebagai organisasi tertua dan terbesar, pihaknya akan lebih bijak dengan terus meningkatkan profesionalitas.

“Terima kasih atas amanah yang berikan dan mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini dengan penuh keikhlasan, meski banyak tantangan ke depan,” katanya.

Dirinya juga menyampaikan rasa optimisnya, bahwa dengan meningkatkan sumber daya manusia dalam organisasi, maka bisa memajukan Gapensi Lumajang. “Dengan melakukan komunikasi yang intens dan mengikuti pelatihan serta peluang usaha bersama, Insyaallah Gapensi Jaya,” terangnya.

Baca juga :

Ketua Panitia, Arif Suhartono, menambahkan bahwa pada pemilihan Ketua Gapensi Lumajang kali ini mengambil tema ‘Membangun daya saing di era digitalisasi dengan kepatuhan perizinan untuk kemajuan dunia jasa konstruksi’. Sedangkan untuk jumlah pendaftar yang Maju, hanya satu orang. “Yang mendaftarkan diri sebagai Ketua BPC Gapensi Lumajang hanya satu orang. Sehingga secara otomatis, terpilih secara aklamasi,” terang Arif.

Ketua BPD Gapensi Jawa Timur dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa untuk menggelar Muscab, tidak mudah. Apalagi, dengan perkembangan di era sekarang. Oleh karena itu, BPD Gapensi Jawa Timur mengapresiasi kekompakan BPC Lumajang sukses menggelar Muscab.

“Menggelar Muscab itu tidak mudah dan Gapensi Lumajang itu bisa menggelar Muscab, ini luar biasa. Semoga yang terpilih amanah bisa membawa BPC Gapensi Lumajang lebih maju,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Lumajang, Agus Setiawan atau yang akrab disapa Samco, memberikan ucapan selamat dan sukses atas terpilihnya Abdul Munib sebagai Ketua Gapensi Kabupaten Lumajang Periode 2025 – 2030. “Semoga Gapensi makin jaya dan bisa berkontribusi memajukan Kabupaten Lumajang,” terangnya. (adi/gie)

Pria yang kerap disapa Wahyu, itu menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendukungnya. Dirinya mengaku terkejut dengan antusiasme para relawan yang turut mengantar. Kondisi ini, menurutnya juga sebagai bentuk dukungan terhadap kepemimpinannya ke depan.

“Ini merupakan kejutan bagi saya dari relawan. Kalau tidak dihentikan, mungkin akan lebih banyak lagi yang datang. Saya mengucapkan terima kasih karena mereka sudah berjuang dan mempercayakan amanah ini kepada saya,” kata Wahyu Hidayat.

Kemudian, dikatakannya bahwa para relawan menaruh harapan besar kepadanya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah disampaikan selama masa kampanye. Tak hanya itu, relawan juga berharap agar dirinya dan Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, bisa menjalankan amanah dengan baik selama lima tahun ke depan.

Baca juga :

“Iya, relawan berharap besar pada kami agar membawa Kota Malang lebih baik lagi. Termasuk doa-doanya mereka ingin apa yang sudah saya masukkan dalam visi misi, janji-janji saya direalisasikan,” ucapnya.

Menanggapi pertanyaan terkait penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota saat dirinya menjalani retreat di Magelang, Wahyu menegaskan bahwa roda pemerintahan akan tetap berjalan tanpa perlu adanya Plh. “Tidak ada Plh, karena kepala daerah tetap ada. Saya hanya izin untuk melaksanakan retreat. Sesuai arahan Mendagri, jika ada hal mendesak, bisa langsung dikonfirmasikan kepada saya,” katanya.

Dirinya juga memastikan bahwa komunikasi dengan Wakil Wali Kota Malang tetap terbuka selama dirinya berada di Magelang. “Mas Ali tetap menjalankan tugas sebagai wakil wali kota. Jika ada kebijakan yang perlu diambil, akan dikomunikasikan dengan saya. Pemerintahan tidak boleh berhenti,” tambahnya.

Sesuai jadwal, Wahyu akan menjalani gladi bersih pada besok, Rabu (19/02/2025) sebelum resmi dilantik pada Kamis (20/02/2025), pagi. Setelah pelantikan, Wahyu akan berangkat ke Magelang melalui Yogyakarta pada Jumat pagi dan menjalani retreat hingga 28 Februari 2025. Wakil Wali Kota, Ali Muthohirin, dijadwalkan hadir pada penutupan retret tersebut. (rsy/sit)

Menjelang keberangkatan, Bunda Indah nampak dilepas dari kediamannya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono bersama para asisten dan jajaran kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah juga berpesan kepada Sekda dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lumajang, agar terus semangat dalam melayani masyarakat. “Untuk riwa riwi (perjalanan) itu ya, Pak Sekda kita inikan taat aturan. Saya juga pernah jadi birokrat dan kita semua sudah dididik untuk taat aturan dalam menjalankan pemerintahan,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Selanjutnya, Bunda Indah juga menjelaskan mengenai keberangkatannya ke Jakarta, hanya ditemani suami dan sopir. Terkait segala kebutuhan, baik pakaian dinas dan atribut lainnya, sudah ada yang menyiapkan dan tinggal melaksanakan pelantikan.

Sesampainya di Jakarta, dirinya akan dijemput oleh satu orang ajudan yang telah berangkat lebih dahulu ke Jakarta. Begitupun dengan Wakil Bupati Lumajang terpilih, Yudha Adji Kusuma.

“Saya berangkat hanya sama suami. Mas Yudha (Wabup terpilih, red) juga berangkat sama istri dan nanti di sana ada ajudan dua orang untuk mendampingi kita,” imbuhnya.

Sebagai informasi, seusai pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang terpilih, nantinya bupati terlantik akan langsung melaksanakan orientasi kepemimpinan selama 8 hari di Akmil Magelang. Sementara, Wakil Bupati Lumajang akan pulang ke Lumajang dan baru berangkat ke Akmil Magelang pada hari penutupan, tepatnya 28 Februari 2025. (kom/adi/sit)

Rapat Paripurna tersebut, menindaklanjuti Surat Keputusan KPU Banyuwangi Nomor 35 tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Banyuwangi dan Wakil Banyuwangi terpilih. Pelaksanaan Rapat Paripurna sendiri, dipimpin Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, didampingi Wakil Ketua DPRD, Siti Mafrochatin Ni’mah, Michael Edy Hariyanto, dan Ruliyono. Acara ini, dihadiri oleh sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi, Forkopimda hingga Kepala OPD.

“Malam ini kami menggelar Paripurna dengan agenda pengumuman penetapan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih. Sebelumnya, KPU telah mengirimkan surat kepada kami terkait penetapan tersebut,” kata Ketua DPRD Banyuwangi.

Baca juga :

Dalam rapat tersebut, ujar Made, DPRD Banyuwangi membacakan Putusan MK Nomor 119/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banyuwangi. Putusan tersebut juga menjadi bagian dari keputusan KPU Banyuwangi tentang penetapan pasangan terpilih pada 6 Februari.

 “Setelah ini, kami akan mengirimkan surat kepada Mendagri melalui Gubernur agar proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat segera dilaksanakan,” tambah Made.

Sementara itu, Bupati terpilih Ipuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Banyuwangi, KPU, Bawaslu, TNI/Polri, DPRD, seluruh pihak yang terlibat selama proses kontestasi Pilkada yang berjalan dengan aman dan lancar. “Dengan kerjasama dan dukungan dari DPRD, masyarakat dan seluruh pihak, kami yakin bisa mewujudkan Banyuwangi yang lebih baik lagi,” kata Bupati terpilih. (kom/bwi/gie)

Pria yang kerap disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa empat dari lima program tersebut, sudah masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2025. Namun, untuk bantuan Rp 50 juta per RT, masih memerlukan evaluasi lebih lanjut, sebelum direalisasikan.

“Yang Rp 50 juta per tahun untuk RT itu belum, nanti akan ada evaluasinya. Nanti kan itu ada tahapannya, harus kita buat Perwalnya dulu. Kami sosialisasikan, baru nanti bisa direalisasi di tahun selanjutnya,” kata Wahyu, Selasa (11/02/2025) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, banyak ketua RT yang mempertanyakan mengenai mekanisme pencairan dana tersebut. Namun, Wahyu menegaskan bahwa sistem yang akan diterapkan tetap aman dan terstruktur.

“Kami harus memastikan semua tahapannya berjalan dengan baik agar program ini efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Mantan Sekda Kabupaten Malang ini optimis, bahwa anggaran untuk RT tersebut nantinya dapat terealisasikan di APBD 2026. Dengan harapan nantinya dapat memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan di tingkat lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan warga Kota Malang secara langsung.

“Insyaallah nanti di tahun 2026 mampu terealisasi,” imbuhnya.

Sebagai informasi, jumlah RT di Kota Malang terdapat 4.081. Itu artinya, untuk merealisasikan program Rp 50 juta bagi setiap RT, setidaknya Pemkot Malang harus menyiapkan anggaran sebesar Rp 204.050.000.000. (rsy/sit)