“Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai potensi pariwisatanya, membuat masyarakat memilih kereta api sebagai moda transportasi untuk menuju Banyuwangi,” kata Manager Hukum Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, Selasa (06/01/2026) tadi.

Disampaikan Cahyo, secara keseluruhan KAI Daop 9 Jember melayani penumpang berangkat dan tiba mencapai sekitar 416 ribu orang. Dari jumlah tersebut, Banyuwangi sebagai daerah dengan jumlah penumpang tertinggi. Bahkan menurutnya, hampir separuh pergerakan penumpang terpusat di daerah ujung timur Pulau Jawa tersebut.

“Tercatat sekitar 207 ribu penumpang atau 49 persen dari total kumulatif penumpang Nataru berangkat dan tiba di wilayah Kabupaten Banyuwangi,” jelasnya.

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, Stasiun Banyuwangi Kota menjadi yang paling sibuk dengan jumlah penumpang naik dan turun mencapai sekitar 62 ribu orang. Selanjutnya, disusul Stasiun Ketapang 53 ribu penumpang, Stasiun Kalisetail 39 ribu penumpang dan Stasiun Rogojampi 32 ribu penumpang.

“Stasiun Kalisetail yang tergolong stasiun kecil justru potensinya luar biasa. Bahkan penumpangnya mengungguli Stasiun Rogojampi,” ungkap Cahyo.

Dari sisi layanan, kereta api yang paling banyak digunakan masyarakat adalah KA Sri Tanjung dan KA Probowangi. Keduanya, memiliki relasi awal dan akhir perjalanan di Banyuwangi. Sementara untuk KA jarak jauh komersial, KA Blambangan Ekspres dan KA Wijaya Kusuma menjadi favorit penumpang selama masa libur panjang.

Baca juga :

Cahyo menjelaskan, tingginya penumpang di Banyuwangi dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya jumlah stasiun yang cukup banyak, yakni sekitar 6 stasiun aktif melayani naik turun penumpang.

Selain itu, jumlah perjalanan KA menuju Banyuwangi juga terus bertambah. Saat ini terdapat KA Ijen Ekspres, perpanjangan relasi KA Blambangan Ekspres, KA Mutiara Timur reguler, serta KA Mutiara Timur tambahan yang beroperasi fakultatif selama Nataru.

“Total perjalanan KA selama Nataru ada 26 perjalanan, terdiri dari 24 reguler dan 2 KA tambahan. Khusus yang melayani Banyuwangi, ada sekitar 22 perjalanan,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, sekitar 80 persen perjalanan KA di Daop 9 Jember memiliki tujuan akhir atau awal di Banyuwangi, kecuali KA Ranggajati dan KA Pandalungan. KAI Daop 9 Jember tengah mengkaji penambahan relasi dan perjalanan KA baru dari Banyuwangi ke sejumlah kota.

Pertumbuhan penumpang selama Nataru mencapai 11 persen, sementara pertumbuhan kapasitas tempat duduk hanya sekitar 5-7 persen. “Artinya masih ada peluang pasar yang bisa kami tangkap untuk pengembangan layanan dari dan menuju Banyuwangi,” kata Cahyo.

KAI juga telah melakukan penataan di Stasiun Ketapang dan Stasiun Banyuwangi Kota, serta penataan Stasiun Kalisetail yang saat ini masih berlangsung.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengaku bersyukur dengan minat masyarakat menggunakan kereta api menuju Banyuwangi selama libur Nataru cukup tinggi. “Akses transportasi yang semakin baik berperan penting dalam mendukung sektor pariwisata dan pergerakan ekonomi daerah,” kata Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Pria yang akrab disapa Husnul, itu menyampaikan bahwa ISPA banyak diderita masyarakat dengan berbagai keluhan mulai dari hidung tersumbat, batuk, hingga nyeri tenggorokan. Dalam laporan bulanan penyakit tersebut menunjukkan kondisi relatif stagnan.

“Setiap bulan laporan penyakit ISPA ini hampir stagnan dari bulan sebelumnya, hampir sama. Tentu kami juga tetap mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di musim pancaroba seperti saat ini,” ujar Husnul, Sabtu (18/10/2025) tadi.

Disebutkannya, berdasarkan data hingga 25 September 2025, tercatat jumlah kasus ISPA di Kota Malang, pada anak usia 5 hingga 9 tahun, ada sejumlah 1.311 kasus. Sementara, usia remaja 10 hingga 18 tahun ada 1.618 kasus, usia dewasa 19 hingga 59 tahun ada 4.598 kasus dan Lansia usia 60 tahun ke atas ada 1.463 kasus.

Baca juga :

Sementara pada tahun 2024 lalu, total kasus ISPA mencapai 54.580 kasus, dengan kelompok usia dewasa mendominasi. “Kalau peningkatan belum signifikan, hampir sama dari bulan ke bulan. Tapi tetap kami pantau karena cuaca saat ini tidak menentu,” tambahnya.

Husnul juga mengimbau, agar masyarakat saat ini tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Termasuk, juga menggalakan kebiasaan saat Covid-19, dengan melakukan cuci tangan pakai sabun dan menggunakan masker.

“Sekarang ini pagi bisa panas, sore mendung dan hujan. Jadi sebaiknya kalau di luar ruangan tetap gunakan masker. Kalau memang tidak mendesak, beraktivitas di dalam ruangan saja.

Selain itu, masyarakat juga diimbau menjaga asupan gizi dan istirahat cukup, agar daya tahan tubuh tetap optimal menghadapi perubahan cuaca ekstrem,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang hadir sebagai nara sumber, menyebut bahwa capaian prestasi tersebut bukan hanya kinerja pemerintah saja. Namun, hasil dari kolaborasi hexahelix yang melibatkan masyarakat, akademisi, media, komunitas, serta pelaku industri kreatif digital.

“Sejak awal pengukuran, nilai IMDI Kota Malang terus meningkat. Pencapaian ini adalah buah dari sinergi seluruh pihak dalam membangun ekosistem digital,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, Kota Malang memiliki infrastruktur dan ekosistem digital yang mumpuni. Mulai dari konektivitas jaringan, layanan CCTV, Malang Creative Center (MCC), hingga aplikasi pelayanan publik digital seperti PDKT SAM dan MalangMbois. Layanan tersebut, menurutnya mampu memperkuat basis data program bantuan sosial, beasiswa, hingga jalur afirmasi pendidikan.

Baca juga :

“Tidak hanya infrastruktur, kami juga rutin menghadirkan pelatihan literasi digital, keuangan digital inklusif, klinik UMKM, hingga edukasi etika bermedia sosial. Semua itu bagian dari pemberdayaan masyarakat digital Malang,” tambahnya.

Capaian Kota Malang tersebut juga tercermin dari empat pilar IMDI, yakni 79,61 pada Pilar Infrastruktur dan Ekosistem, 63,69 pada Literasi, 57,73 pada Pemberdayaan, serta 46,55 pada Pekerjaan Digital. Dibandingkan 2024, skor IMDI Malang meningkat 10,03 poin atau tumbuh 19,05 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi RI, Meutya V. Hafid, menyampaikan apresiasinya kepada Kota Malang dan daerah lain yang meraih penghargaan IMDI. Meutya berpesan agar capaian tersebut menjadi semangat untuk membangun ekosistem digital inklusif.

“Digitalisasi sudah berkembang pesat di sektor e-commerce, jasa, dan keuangan. Namun, masih ada pekerjaan rumah besar di sektor layanan publik digital dan pembelajaran. Untuk itu, peran kolaboratif berbagai pihak menjadi kunci,” tegasnya.

Sebagai informasi, penilaian IMDI 2025 dilakukan melalui survei terhadap 18 ribu responden dan 11 ribu pelaku usaha di seluruh Indonesia. Hasilnya, secara nasional skor IMDI meningkat dari 43,34 (2024) menjadi 44,53 (2025). (kom/rsy/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan bahwa hasil penilaian dari Provinsi Jawa Timur mencapai 100 poin. Sementara, dari pusat terdapat beberapa catatan administratif.

“Kalau banyak catatan sih tidak. Nilai dari Provinsi Jawa Timur 100, dari pusat ada yang 0 tapi ini hanya untuk memastikan saja. Pimpinan ingin melihat betul, mengenai dokumen yang ada, misalnya tanda tangan kepala dinas, atau OPD terkait dan stempel basah,” jelas Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Menurutnya, kondisi di lapangan sudah sesuai standar, apalagi Kota Malang memiliki pengalaman mengikuti penilaian tersebut. Menurutnya, predikat Kota Layak Sehat tidak hanya terkait fisik kota, tetapi juga meliputi sembilan tatanan terintegrasi, seperti lingkungan, penanggulangan bencana, lalu lintas, ruang terbuka hijau, pasar, hingga kesehatan di lingkungan kerja.

“Selama ini Kota Malang sudah mendapat predikat tertinggi sebagai kota sehat yang ideal. Tahun ini, tantangannya adalah bagaimana mempertahankannya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Muhammad Zamroni, menambahkan bahwa masih ada kelengkapan dokumen yang perlu dilengkapi, terutama laporan-laporan kesehatan. Salah satunya terkait data hipertensi yang menjadi penyakit tertinggi di Kota Malang.

“Laporan di Aplikasi Satu Sehat Indonesia (Asik) versi Kemenkes masih mengalami kendala. Masyarakat yang mengalami hipertensi sudah kita layani lebih dari 100 persen sesuai standar, tapi tim penilai meminta data dukung dari platform resmi Kemenkes,” imbuh Zamroni. (pro/rsy/sit)

Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, menyampaikan bahwa secara umum inflasi Kota Malang di Juli masih dalam kategori terkendali. “Kalau kita lihat inflasi Kota Malang di Juli 2025 ini sangat terkendali. Karena secara (m-to-m) inflasi sebesar 0,12 persen, lebih rendah dari Jatim yang 0,22 persen dan nasional yang 0,30 persen,” kata Umar, saat rilis data inflasi, Jumat (01/08/2025) tadi.

Dibandingkan kota atau kabupaten lainnya di Jawa Timur, inflasi Kota Malang juga tergolong rendah. Tercatat, inflasi tertinggi di Jawa Timur pada bulan Juli terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 0,45 persen, sedangkan yang terendah di Tulungagung dengan angka 0,11 persen.

Baca juga :

Umar menjelaskan, beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di Juli 2025, diantaranya adalah tomat, beras, bawang merah, serta kebutuhan pendidikan dasar. “Kelompok pengeluaran yang paling besar menyumbang inflasi bulan Juli adalah kelompok pendidikan. Karena memang setiap awal tahun ajaran baru, terjadi kenaikan biaya pendidikan mulai dari jenjang SD hingga SMA. Nanti mungkin yang perguruan tinggi di bulan Agustus,” jelasnya.

Sementara itu, terdapat pula sejumlah komoditas yang mengalami penurunan harga dan turut menahan laju inflasi, seperti labu siam dan kacang panjang. Bahkan, komoditas yang biasanya naik, yakni emas perhiasan, justru mengalami deflasi di Juli.

“Emas perhiasan biasanya naik, tapi bulan ini justru mengalami penurunan karena memang secara global harga emas sedang menurun,” imbuh Umar. (rsy/sit)

Penghargaan ini, diberikan langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam acara Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Timur di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (29/04/2025) tadi. Turut hadir dalam Musrenbang RPJMD Jatim itu, sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih. Diantaranya, Menteri Perencanaan Pembangunan, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri PUPR hingga Kepala Bappenas. Termasuk, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, Sekjen Kemendagri dan pejabat instansi vertikal lain.

Dalam raihan penghargaan itu, penilaian terkait pembangunan daerah ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur. Penilaian itu, berdasarkan empat indikator utama. Yakni, kinerja pencapaian pembangunan, kualitas dokumen RKPD, proses penyusunan RKPD serta program unggulan pembangunan.

Dari semua indikator tersebut, Kota Malang berhasil meraih nilai tertinggi di kategori kota. Posisi berikutnya, diraih Kota Pasuruan dan Kota Madiun sebagai peringkat kedua dan ketiga.

Baca juga :

Sementara di kategori kabupaten, Trenggalek dinobatkan sebagai kabupaten terbaik dan disusul Jombang serta Sidoarjo.

Usai menerima penghargaan, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengungkapkan rasa syukurnya. Dan menyebut, bahwa pencapaian ini sebagai dorongan positif untuk pembangunan lima tahun ke depan.

“Syukur alhamdulillah. Ini menjadi prestasi luar biasa bagi Kota Malang. Ini adalah langkah awal yang baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan yang telah dirancang,” kata Wali Kota Wahyu, yang didampingi Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, Selasa (29/04/2025) tadi.

Wali Kota Wahyu juga menegaskan, komitmen bersama antara pemerintah kota dan para pemangku kepentingan juga menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. “Saya yakin dengan perencanaan yang sudah baik dan dukungan semua pihak, tantangan pembangunan ke depan dapat kita lewati bersama,” tegasnya. (kom/mlg/sit)

Peneliti LSI Denny JA, Fadhli Fakhri Fauzan, menyampaikan jika berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 11 hingga 17 November 2024, pasangan calon (Paslon) Wahyu Hidayat dan Ali Mutohirin, meraih elektabilitas tertinggi. Survei tersebut, melibatkan 880 responden berusia 17 tahun ke atas dengan hak pilih.

“Dalam metode pengambilan sampelnya ini dilakukan dengan multistage random sampling, melibatkan tahapan dari pengacakan wilayah hingga tingkat individu responden. Survei ini memiliki margin of error sebesar 3,4 persen, dengan metode wawancara tatap muka,” ujar Fadhli, dalam konferensi pers.

Hasil elektabilitas dari ketiga Paslon Pilkada Serentak 2024 di Kota Malang, yakni Wahyu Hidayat-Ali Mutohirin 41,3 persen, Mochamad Anton-Dimyati Ayatullah 34,5 persen dan Heri Cahyono-Ganis Rumpoko 14,3 persen. Dari total 880 responden, 578 orang mengaku mengenal ketiga pasangan calon.

“Di antara ketiga Paslon, mereka mengenal ketiganya tetapi pasangan Wahyu Hidayat-Ali Mutohirin tetap mendominasi dengan tingkat pengenalan 48,4 persen, disusul pasangan Mochamad Anton-Dimyati Ayatullah dengan 30,1 persen dan pasangan Heri Cahyono-Ganis Rumpoko 15,6 persen,” tambahnya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Paslon Wahyu Hidayat-Ali Mutohirin menurutnya unggul di semua tingkat pendidikan, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian pada tingkat pendapatan juga unggul di kategori pendapatan menengah hingga tinggi, sementara pasangan Abadi unggul tipis di kelompok dengan pendapatan di bawah Rp 2 juta perbulan. 

“Secara geografis, pasangan Wahyu Hidayat-Ali Mutohirin unggul di empat kecamatan, yakni Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Sukun. Sementara, untuk pasangan Mochamad Anton-Dimyati Ayatullah unggul di Kecamatan Lowokwaru dengan perolehan 43,3 persen,” tambahnya.

Di akhir, ditambahkannya bahwa dinamika politik yang terjadi selama menjelang Pilkada Kota Malang, menurutnya telah banyak beredar update survei dari sejumlah lembaga survei. Hasilnya, tentu ada yang berbeda atau memiliki hasil yang sama.

“Dalam konteks riset, sah-sah saja, tinggal nanti melihat kapan waktu riset diambil, berapa jumlah responden dan bagaimana metodologinya serta track record lembaga surveinya sendiri,” imbuhnya. (rsy/sit)

Opini tersebut naik satu level setelah pada tahun 2022 Banyuwangi berada di kategori B dengan opini kualitas tinggi. Hal ini menunjukkan pemenuhan standar layanan, kompetensi penyelenggara, serta pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh Banyuwangi semakin baik.

“Kami terus berupaya memperbaiki pelayanan kami. Memang belum sempurna, namun perbaikan dan evaluasi terus dilakukan. Ini semua berkat komitmen bersama seluruh staf Pemkab yang mau meningkatkan kerja pelayanannya,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Senin (01/04/2024).

Penilaian Ombudsman bertujuan mendorong pencegahan maladministrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian dilakukan pada lembaga, kementerian, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.

Ipuk mengaku setiap masukan dari para pengguna layanan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pelayanan publik. “Termasuk masukan dari Ombudsman dari hasil penilaiannya kemarin. Hasil penilaian dan saran dari Ombudsman akan kami jadikan bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola serta peningkatan standar pelayanan publik di Banyuwangi,” ujarnya.

Baca juga :

Ditambahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono menjelaskan, penilaian ini meliputi 4 dimensi. Pertama, dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan.

Kedua, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan. Ketiga, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi. Terakhir, dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan.

Di Banyuwangi, lanjut Mujiono, penilaian dilakukan pada sejumlah instansi penyelenggara pelayanan publik. Diantaranya Puskesmas Kertosari dan Singotrunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPM PTSP).

“Alhamdulillah, dari sekian titik yang dikunjungi nilai kita memuaskan. Dari skala 0-100, Banyuwangi mendapatkan skor 92,25 dan masuk dalam kategori A (kualitas tertinggi). Artinya dalam menyelenggarakan layanan, Banyuwangi dinilai telah mematuhi standar layanan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang,” ujar Mujiono.

Bahkan, imbuh dia, Puskesmas Kertosari yang menjadi salah satu titik pantau juga berhasil meraih nilai sangat baik yakni 97,38. “Banyuwangi juga akan terus berkoordinasi dengan Ombudsman agar mendapatkan pendampingan untuk perbaikan pelayanan publik ke depan,” tambahnya. (kom/gie)

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Batu, Suyanto, mengatakan bahwa penetapan UMK di Kota Batu tersebut sudah diputuskan oleh Gubernur Jawa Timur. Yaitu, berdasarkan keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/656/KPTS/013/2023

tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2024 tanggal 30 November 2023.

“Sesuai keputusan Gubernur Jatim, untuk UMK Kota Batu mengalami kenaikan 4,12 persen atau naik sebesar Rp 125 ribu,” terangnya, di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Senin (04/12/2023) tadi.

Baca juga:

Besar kenaikan itu, tambahnya, sebenarnya hampir sesuai dengan usulan Dewan Pengupahan Kota Batu, saat rapat perhitungan kenaikan UMK dua pekan lalu. Di mana sebelumnya, nilai UMK Kota Wisata Batu pada 2023 sebesar Rp 3.030.367,09.

“Kalau dilihat untuk wilayah Malang Raya, bahwa kenaikan UMK Kota Malang sebesar Rp 115 ribu, Kabupaten Malang Rp 100 ribu dan Kota Batu Rp 125 ribu. Artinya, kenaikan UMK di Kota Batu ini paling tinggi di Malang Raya,” ujarnya.

Dengan kenaikan UMK ini, ungkapnya, selanjutnya Disnaker akan mensosialisasikan ke Dewan Pengupahan dan pelaku usaha di Kota Batu. “Sehingga, nantinya ketika ada protes, baik dari Apindo ataupun Serikat Pekerja terkait penetapan UMK 2024, kami tetap mewadahi. Kemudian protes tersebut kami sampaikan ke Gubernur Jatim,” jelasnya. (put/sit)