Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, mengatakan bahwa pengembangan modernisasi koperasi ini tidak hanya fokus pada pengelolaan kelembagaan. Namun, juga pada integrasi digital dengan memanfaatkan tekonologi informasi. Untuk itu, agar koperasi terus berkarya dan berinovasi menghadapi dinamika zaman.

“Koperasi harus terus berinovasi melakukan terobosan, kolaborasi dan harus bisa menggandeng semua anggotanya untuk saling menguatkan. Khususnya, bagi pelaku usaha kecil menengah. Harapan saya, dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha koperasi yang ada di wilayah Kota Probolinggo, melalui DKUMP untuk melakukan pembinaan-pembinaan, mengupgrade informasi, memberikan advice perkembangan tentang arah digitaliasi modern,” ujarnya di depan perwakilan 45 pengurus koperasi di Kota Probolinggo.

Baca juga:

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (DKUMP), Fitriawati, mengungkapkan digitalisasi koperasi akan memberikan kemudahan dalam pelaporan keuangan. Menurutnya, pengelolaan keuangan akan lebih transparan dan akuntabel sehingga kepercayaan anggota koperasi akan meningkat.

“Selama ini, koperasi di Kota Probolinggo ini masih manual, terutama dalam hal pelaporan keuangan. Kita ingin, ke depan koperasi bisa menjadi koperasi digital. Sehingga, bisa menjadi kepercayaan bagi anggota. Kalau semuanya sudah digital, mereka mau lihat keuangan koperasi itu kan bisa transparan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, ada akuntabilitas di sini,” ungkapnya.

Selain itu, Fitriawati berharap ke depan, akan ada peningkatan skala koperasi ke sektor riil, “Koperasi itu tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam saja, kami ingin koperasi juga bergerak di bidang usaha dan anggotanya juga memiliki keinginan untuk menjadi UKM,” lanjutnya.

Diketahui, saat ini ada 166 koperasi aktif di Kota Probolinggo. Rencananya pembinaan akan terus dilakukan untuk mewujudkan digitalisasi koperasi. (kom/pix/gie)

“Inovasi itu selalu hadir ketika kita merasa tidak puas dengan kondisi saat ini. Jadi dengan cara itulah, saya kira kita bisa jadi lebih maju dan lebih baik,” kata Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, ditambahkannya, jika inovasi-inovasi tersebut sudah sejak lama didorong. Seperti satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), satu inovasi. Kemudian, juga satu sekolah, satu inovasi. one innovation (one schooll, one innovation).

“Saya kira tidak banyak, tapi malah banyak. Kami juga bersyukur, kemarin itu hanya beberapa kota saja yang lolos, termasuk Kota Malang ini. Inovasi Jarik Ma’siti dari 400 sekian menjadi 99, masuk dan alhamdulillah kemarin sudah kami presentasikan dan semoga nanti masuk ke 45 besar,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima Kota Malang dari berbagai instansi, seperti Dinas Kebudayaan dan Pendidikan (Dikbud) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Salah satunya, seperti Persada, yang telah menjadi pilot project daerah lain.

“Insyaallah di Kota Malang pun, besok Korsupgah KPK itu meminta Kota Malang untuk menjadi piloting juga dari pelaksanaan optimalisasi pendapatan asli daerah dan sertifikasi hasil,” lanjutnya.

Baca juga:

Meskipun Kota Malang telah menunjukkan kemajuan dalam bidang inovasi, namun Wali Kota Sutiaji menilai, bahwa masih banyak hal yang perlu terus diinovasikan. Pihaknya menekankan bahwa penerimaan terhadap kondisi yang ada saat ini dan ketidakmampuan untuk berpikir lebih jauh, akan menghambat kemajuan. Sehingga, inovasi-inovasi terus dibutuhkan.

Sebagai informasi, Top 3 terbaik Kovablik meliputi, SMPN 5 Kota Malang dengan judul inovasi Pondasi untuk Solusi Cerdas Membentuk Remaja Berkarakter dan Berwawasan Kependudukan (Si Kawan Duduk). Kemudian, SMPN 10 Kota Malang dengan inovasi berjudul Mas Kadin Bersinar atau Mencegah Anak Sekolah Menikah Dini Bersama Inovasi Anak Remaja. Lalu, inovasi pelayanan publik dari Bappeda Kota Malang yakni Laskar Perencana.

Sedangkan, untuk Top 10 Kovablik Kota Malang tahun 2023, meliputi SMPN 5, SMPN 10, Bappeda, Bapenda dengan judul Aplikasi Persada atau Aplikasi Online Pajak Restoran dan Subjek Pajak Daerah Lainnya. Peringkat ke 5, yakni SMPN 14 Kota Malang dengan judul inovasi Internal Dream Intervention to Grow Obsession (Indigo), disusul dengan Dispendukcapil Kota Malang dengan inovasinya yakni Sistem Aplikasi Pelayanan Elektronik (SIAPEL).

Kemudian, ada SMPN 22 Kota Malang dengan inovasi Validasi Data Kesejahteraan Sosial, SDN Kotalama dengan inovasi Inovasi Bulu Kotoran Ayam (IBUKOTA) dan Puskesmas Kedungkandang dengan inovasi Kopi Tubruk (Konsultasi dan Investigasi Online Tuberkulosis). Selanjutnya, Inovasi Aplikasi Persada milik Bapenda Kota Malang juga berhasil meraih Juara Favorit Kovablik Kota Malang tahun 2023 ini. (hms/rsy/sit)

Orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Kediri mengatakan bahwa sampai saat ini Polri terus hadir dalam berbagai persoalan yang dialami masyarakat. Mulai dari penanganan Covid-19 hingga mewujudkan Kamtibmas.

“Tentunya, di usia 77 tahun membuat Polri dalam hal ini menjadi institusi yang lebih matang lagi dan bisa terus mengayomi masyarakat,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu, Sabtu (01/07/2023) tadi.

Pihaknya berpesan, agar sinergitas antara Polri, TNI dan pemerintah daerah yang selama ini terjalin baik, bisa terus terjaga untuk membangun Kabupaten Kediri. “Saya berpesan kepada TNI dan Polri, untuk bisa terus bersinergi,” ungkapnya.

Baca juga:

Sebagaimana diketahui, HUT Bhayangkara Ke-77 tahun 2023 ini, mengusung tema ‘Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai untuk Indonesia Maju’. Dengan tema itu, Kapolres Kediri, AKBP Agung Setyo Nugroho, mengatakan bahwa pihaknya telah siap mewujudkan Kamtibmas di Kabupaten Kediri.

Menjelang pesta demokrasi yang hanya tinggal hitungan bulan, dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memicu konflik. “Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi saat Pemilu 2024 nanti,” paparnya. (kom/pan/sit)

“Karena kekerasan seksual pada perempuan dan anak dalam lima tahun terakhir, mencapai 64 kasus yang melapor dan kemungkinan masih banyak yang tidak melapor. Itu disebabkan, karena berbagai pertimbangan. Baik psikis maupun mental dan kurangnya keberanian masyarakat untuk terbuka,” kata Wiwik.

Sementara itu, menurut Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mengatakan bahwa masalah gender menjadi permasalahan serius yang perlu diangkat. Tujuannya, agar terwujud keadilan dan kesetaraan. Sehingga, diperlukan Perda yang mengatur persoalan tersebut.

“Tren kesetaraan ini tidak hanya perempuan yang diperlakukan tidak adil atau tidak setara. Tetapi juga pada kalangan laki-laki. Sehingga, tren ini akan menjadi relevan kalau kita membicarakan gender,” kata Bung Edi-sapaan Wawali Kota Malang.

Baca juga:

Kemudian, ditambahkannya, jika pembahasan Perda terkait dengan pengarustamaan gender itu akan lebih diseriusi dan sungguh-sunguh dipersiapkan lebih baik lagi. Sehingga, juga akan dipersiapkan mengenai anggaran yang signifikan, untuk program-program tersebut.

“Sehingga secara garis besar, ketidakadilan, kekerasan dan kelompok-kelompok rentan itu tidak terjadi di Kota Malang. Kemudian, ada keseteraan dalam hak dan kewajiban di dalam kita bermasyaraka di Kota Malang,” imbuhnya.

Sehingga, di dalam pembahasan Perda tersebut, menurutnya juga akan melibatkan berbagai pihak. Bukan hanya Pemkot Malang, maupun DPRD Kota Malang, namun juga semua komponen yang ada di Kota Malang, termasuk kalangan akademisi. (rsy/sit/adv)