“Untuk pelaksanaan digelar sesuai dengan Prokes. Mulai dari jarak antar peserta, penggunaan maskes dan mencuci tangan sebelum masuk ruangan,” kata Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso, Rabu (13/10/2021). Setelah kami tinjau, lanjutnya, Panitia telah bekerja secara profesional. Mulai dari administrasi, soal tes hingga penataan tempat duduk, sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditambahkan, dalam Pilkades, pasti ada yang kalah dan menang. Oleh karena itu, agar semua menjaga kondusifitas pada pra, saat dan paska pelaksanaan Pilkades. Calon harus membuat pernyataan siap kalah dan siap menang. Demikian juga, tambahnya, Timses dan pendukungnya. Sebab, kalau sudah berbuat tindakan pidana, pasti polisi yang akan memproses secara hukum.

Kapolres Bondowoso, AKBP Herman Priyanto, mengatakan jika petugas kepolisian telah melakukan pemetaan daerah rawan di 171 desa yang akan menggelar Pilkades serentak 15 November 2021 mendatang. “Polisi berharap pelaksanaan Pilkades berjalan dengan kondisi Kamtibmas yang mantap. Siapapun yang melakukan pelanggaran, akan berhadapan dengan polisi”, kata Kapolres. (sam/sit)

Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraeni melalui Pokja Rekrutmen PPK dan PPS, Dian Purnawan mengatakan, jumlah total yang mengikuti tes tulis dari 217 Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Banyuwangi ini sebanyak 1.548 orang.

BANYAK : Total 1.548 orang calon anggota PPS saat mengerjakan tes tulis yang diselenggarakan KPU Banyuwangi, bertempat di GOR Tawangalun, Rabu (04/03/2020) siang. (ras)

“Ada 50 soal pilihan ganda yang harus dikerjakan peserta dalam waktu 60 menit,” ujar Dian Purnawan.

Untuk menghindari atau mengantisipasi adanya kecurangan, kata Dian pihaknya membuat soal yang dikerjakan peserta ini terbagi menjadi 2 tipe.

“Materinya seputar kepemiluan, mulai tugas wewenang PPS, proses pemutakhiran data dan lain sebagainya. Ada 2 tipe soal, yakni tipe A dan tipe B. Agar antar peserta tidak saling contek,” kata Dian.

Dian mengatakan, tes tulis ini, pihaknya turut melibatkan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Setelah itu, pihaknya akan mengkoreksi hasil tes tulis ini selama 3 hari. Selanjutnya, akan menetapkan 6 peserta dengan nilai tertinggi ditiap Desa/Kelurahan yang dinyatakan lolos, selanjutnya akan mengikuti tahap selanjutnya tes wawancara.

“Dari tes tulis ini kami akan mengumumkan 6 besar peserta, yang akan mengikuti wawancara. Untuk tes wawancara. Pengumuman tes wawancara akan diumumkan pada 8-9 Maret 2020,” terangnya.

Sedangkan jadwal tes wawancara, lanjut Dian KPU Banyuwangi menjadwalkan pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2020. Lebih lanjut Dian mengatakan, untuk tes wawancara ini, terbagi menjadi 5 Daerah Pemilihan (Dapil). Setiap 1 komisioner KPU bertanggung jawab 1 Dapil.

“Anggota KPU kan ada 5, setiap komisioner KPU bertanggung jawab 1 Dapil,” tutupnya.

Tes tulis yang diselenggarakan oleh KPU Banyuwangi ini juga disaksikan Komisioner Bawaslu Banyuwangi. Bahkan Bawaslu dengan ketat mengawasi jalannya tes tulis calon anggota PPS. Mulai pembukaan lembar soal hingga memasukkan hasil tes ke dalam amplop dan tersegel mendapat pengawasan dari Bawaslu.

Meski suhu di ruangan GOR agak panas, para peserta tes tulis calon anggota PPS terlihat khusyuk menjawab soal demi soal. Tes tulis dimulai pukul 10.30 berjalan dengan cukup aman dan kondusif. (ras/oso)

Massa bergerak dari depan kantor DPRD Kabupaten Sampang dengan membawa tulisan yang berisi tuntutan kepada Bupati Sampang. Sesampainya di Depan Kantor Pemkab Sampang, massa disambut oleh Polwan dan Satpol PP cantik dan dilanjutkan dengan membaca asmaul husna secara bersama-sama.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Banjar Talela saat bertemu Ketua P2KD Kabupaten di Aula Besar Pemkab Sampang. (zyn)

Tiga perwakilan aksi dipersilahkan masuk ke Kantor Pemkab Sampang menemui Ketua P2KD Kabupaten yaitu Yuliadi Setiawan untuk berdialog.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Banjar Talela, Kholil mengatakan bahwa Tes tulis dan wawancara yang dilaksanakan Rabu (10/10/2019) silam, dianggap ada pengkondisian dan terkesan ditutup-tutupi. Jadi pihaknya meminta agar tes tulis dan wawancara di Banjar Talela dibatalkan dan diulang.

“Kami meminta kepada Bupati Sampang untuk melakukan ujian tes tulis dan wawancara diulang dan dilakukan secara terbuka,” ucapnya di hadapan ketua P2KD Kabupaten.

Selain itu, Kholil meminta agar DPRD Kabupaten Sampang ikut andil dalam melakukan fungsi pengawasan legislatif terkait dengan tes tulis dan wawancara Bacakades Banjar Talela.

“Kami meminta kepada semua pihak terkait untuk ikut andil dan berperan serta melakukan fungsi kontrol,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua P2KD Kabupaten, Yuliadi Setiawan menanggapi tuntutan masyarakat Banjar Talela, mengatakan bahwa sebagaimana ketentuan yang ada, pihaknya tidak mungkin membatalkan hasil pelaksanaan tes tulis dan wawancara. Karena tim independen sudah memberikan hasilnya dan hal itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Jadi yang dilakukan selama ini proses tahapan tes tulis dan wawancara bagi kami melihatnya sudah normal dan tidak ada sesuatu yang salah,” pungkasnya.

Ia menambahkan, jika merasa tidak puas terhadap hasil yang dilakukan oleh tim independen. Silahkan bisa menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah tim independen ada permainan atau tidak.

“Tapi kalau kami selaku P2KD Kabupaten dipaksa untuk menghentikan ya tidak bisa karena ketentuannya tidak mengatur seperti itu,” imbuhnya. (zyn/oso)