Memontum Bondowoso – Kabupaten Bondowoso kembali mendapat penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan ini diterima oleh Kabupaten Bondowoso, untuk kali ke 7 secara berturut-turut. Raihan penghargaan ini, pun disambut baik oleh Bupati Bondowoso, Drs KH Salwa Arifin.

“Alhamdulillah, hari ini kami kembali menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesiadi,” ujar Bupati Salwa, Sabtu (30/10/2021).

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkan, opini WTP adalah salah satu opini audit dari BPK yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya, bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi dengan baik.

Kyai Salwa-sapaannya, menyampaikan terima kasih kepada seluruh OPD di Kabupaten Bondowoso atas konsistensi dalam pengelolaan keuangan APBD. Diharapkan agar capaian ini dipertahankan demi kemajuan tata kelola keuangan di Kabupaten Bondowoso. (sam/gie)

Keberhasilan tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kediri Tahun Anggaran 2018.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengungkapkan opini WTP ini berhasil diraih oleh Pemerintah Kota Kediri selama lima tahun berturut-turut. ” Keberhasilan mempertahankan WTP ini tidak lepas dari evaluasi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri terkait dengan temuan BPK, ” katanya.

Selain itu, Lanjut Abubakar, dalam setiap pemeriksaan Pemerintah Kota Kediri selalu sharing dengan BPK sehingga ada perbaikan. “Tahun demi tahun saya sering sharing dengan BPK,  sehingga saya bisa memberikan acuan pada teman-teman di OPD, ” tegasnya nya.

Walikota Kediri yang akrab disapa Mas Abu ini menjelaskan tidak ada kendala dalam mempertahankan opini WTP, apalagi sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk meraih WTP. Karena dengan WTP masyarakat bisa mengetahui bahwa keuangan daerah yang dikelola oleh eksekutif sudah tepat. “ Tinggal saya sebagai wali kota akan terus menaikkan integritas di pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan. Pemeriksaan dari BPK ini sangat bermanfaat sekali dan saat ini kita juga diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik,” jelasnya.

Saat Penyerahan LHP oleh BPK di Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur Sidoarjo kemarin,  Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar didampingi Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Harry Purwaka pada Senin (27/5/2019).(mid/aji/yan)

]]> 85209