Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti, memberi dukungan atas upaya penanganan Covid-19. Adanya lonjakan kasus yang ada di wilayah Bangkalan, dia berharap yang sudah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak hari Minggu (06/06) dengan melakukan penyekatan merupakan langkah yang tepat untuk segera dilakukan.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

“Karena sampai hari ini jumlah swab PCR sudah mencapai 106 orang dan kemungkinan akan bertambah, nah kalau Surabaya tidak upaya penyekatan ini dikhawatirkan akan meluas. Tidak hanya untuk melindungi warga Surabaya, tapi juga penyebaran ke wilayah lain,” kata Reni.

Untuk itu Reni berharap kepada Pemerintah Provinsi untuk ikut melakukan upaya pemantauan. Apakah pemantauan yang dilakukan Pemkot Surabaya atau di Bangkalan bisa sudah secara optimal.  Oleh karena itu, penyekatan sebaiknya dilakukan satu lokasi saja dibawah Provinsi Jatim hal itu akan lebih baik.

Selain itu, kata Reni, terkait dengan SDM bisa mengambil dari Surabaya dan SDM Bangkalan, tentunya harapan dari SDM Provinsi juga terus melakukan pemantauan.

Kemudian, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono, mengatakan Kota Surabaya saat ini tengah sidak di Jembatan Suramadu dalam upaya mendukung Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan swab untuk membantu saudara kita di Madura.

“Seharusnya beban tugas ini ada di wilayah pulau Madura. Jadi kita harus menerima clearnya saja. Bagi warga yang masuk surabaya tapi kenyataanya saat ini yg melakukan tindakan untuk melakukan swab pemeriksaan di Kota Surabaya seharusnya ini dilakukan di pulau Madura. Disini pemerintah Provinsi Jatim belum hadir. Seharusnya kalau antar daerah beda kabupaten dalam provinsi ada dari provinsi jatim baik dari Dishub, Dinkesnya, Satpol PPnya, ini sama sekali tidak terlihat melihat kalau hanya dibebankan ke pemerintah kota saja ini nanti beban beratnya ini Kota Surabaya,” ucapnya.

Kota Surabaya sudah melakukan semua aktivitas kegiatan terkait dengan penanggulangan Covid-19 mulai dari pemberian makanan tambahan, memberikan wastafel, memberikan disinfektan sudah dilakukan semua. Sehingga, kata dia, di pulau sebelah ini perlu bantuan dari Pemprov Jatim. Jadi jangan ditinggalkan saja bebannya di Pemkot Surabaya. “Penyekatan untuk pemeriksaan dan semua itu utamanya harus di pulau maduralah surabaya tinggal cek yg masuk ke Surabaya bagaiamana hasil swabnya, hasil PCR nya, hasil genosenya, dan baru mereka bisa masuk ke Surabaya. Kalau sekarang coba kita lihat beban beratnya semua ada di wilayah Kota Surabaya,” terangnya (ade/ed2)

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, bertindak sebagai pimpinan apel, hadir jajaran Forkompinda diantaranya, Ketua DPRD, Kejari, Kapolres dan Dandim 0818 yang diwakili oleh Pabung serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dewanti, saat di wawancarai usai gelar apel menyampaikan pada memontum bahwa instruksi dari Kapolda untuk kita mengetahui apakah kita sudah siap dengan program tidak mudik ini.

” Alhamdulillah Polres sudah menyiapkan segala sesuatunya beserta jajaran dan seluruh stakeholder serta bekerjasama dengan tokoh masyarakat. Yang mudah-mudah dalam hal ini nanti tidak hanya untuk menghalau orang tapi juga mencegah dan mensosialisasikan supaya keluarga-keluarga yang dari luar Kota Batu ini tidak masuk ke Kota Batu dahulu. Demi kemanan dan kebaikan kita semua,” jelas Dewanti.

SedangkanUntuk pos pengamanan berada di empat titik, pos alun-alun, Pendem, Giripurno, dan perbatasan Pujon.

“Untuk warga yang nekat mudik ke Kota Batu, jika warga tersebut sudah sampai di sini maka akan dilakukan karantina. Nanti Pemkot Batu melalui dinas kesehatan akan menyiapkan karantina,”

“Warga datang di swab dulu, kemudian di karantina lima hari dan di swab lagi, ketika hasil yang keluar negatif baru diperbolehkan pulang ke rumahnya,”

“Untuk tempat karantina ada di suatu tempat dimana saat ini sudah siap dengan segala sesuatunya,”

“Untuk Sholat ied kami masih belum bisa menentukan kebijakan apakah diadakan atau tidak. Jadi untuk sementara masih belum ber andai-andai,”

“Namun ketika diperbolehkan untuk menggelar sholat idul fitri semua harus sehat. Sedangkan untuk imamnya, jika harus dilakukan rapid antigen bisa saja dilakukan,” 

Sementara itu, Kapolres Batu, AKBP Catur C Wibowo, mengatakan secara teknis tidak ada penyekatan di Kota Batu mengingat cakupan wilayah aglomerasinya cukup luas. Ia menekankan penyekatan ini hanya terjadi dikawasan Kediri saja.

“Wilayah Aglomerasinya yakni Malang Raya, Probolinggo, dan Pasuruan. Jadi untuk kendaraan dikawasan itu masih bebas untuk melakukan mobilitas,” paparnya. Ia juga berharap pemantauan secara ketat akan dimulai H-7 lebaran dan H+7 lebaran.

Dijelaskan pula hingga pertengahan bulan suci Ramadhan ini masih belum terjadi peningkatan volume kendaraan baik yang keluar maupun yang masuk. “Belum ada mobilitas yang menonjol sampai saat ini. Juga belum terjadi kemacetan di beberapa jalur protokol,” jelas Kapolres Batu.

Baca Juga:

• Tiga Kepala Daerah Malang Raya Komitmen Sinergi Pembangunan Transportasi Berbasis Kawasan
• Sukses Taklukan Gunung Bokong, Siswa SDN Ngaglik 1 Batu Bakal Taklukkan Gunung Buthak
• Kawal Gugatan Sengketa Tanah Lapangan Desa, Puluhan Warga Sumberejo Kota Batu Datangi PN

Terpisah, Kadinkes Kota Batu, Kartika Trisulandari, akan mempersiapkan 3 tenaga kesehatan untuk setiap pos pantau. “Untuk rapid antigen kemungkinan akan kami siapkan perharinya 15 unit. Ini masih bersifat fleksibel karena belum ada rapat untuk pembahasan teknis,” terang Kartika. (bir/ed2)