Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat sebagai Majelis etik mengatakan bahwa belum ada sanksi yang akan diberikan. Sebab, saat ini masih dalam proses mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Di sidang atau rapat pertama ini, baru Harry yang dimintai keterangan.

“Belum ada keputusan sanksi apa yang akan diberikan. Saat ini masih dalam proses. Sehingga nanti yang terkait akan dimintai keterangan,” terang Irwan Bachtiar Rahmat

Selain Harry, saksi lain juga akan turut dimintai keterangan. Namun, Wabup Irwan enggan menyebut siapa saksi yang dimaksud.

“Nanti saksi-saksinya diiikuti aja. Sementara pak Harry dulu,” jawabnya.

Wabup Irwan menjelaskan, ketika proses sidang selesai, maka hasilnya akan dilaporkan kepada Bupati Salwa Arifin dalam bentuk rekomendasi sanksi. Sehingga keputusannya bergantung kepada Bupati Salwa.

“Keputusannya tetap kepada Bupati. Kita hanya memberikan rekomendasi dari apa yang menjadi kesimpulan dari sidang pertama sampai saksi saksi,” jelasnya.

Baca : Beredar Video Tik Tok Mirip Kadisparpora Bondowoso Joget bersama Gadis Cantik, Ketua DPRD Menyayangkan

Selain itu, Wabup Irwan menambahkan bahwa dilakukannnya pemanggilan tersebut sebagai tindak lanjut intruksi dari KASN. Sehingga apapun yang menjadi kesimpulan akan dilaporkan kepada KASN sebagai bentuk tanggungjawab Pemkab Bondowoso.

“Ini berdasarkan perintah KASN sehingga yang menjadi kesimpulan nanti kita akan laporkan ke KASN. Termasuk sangsi apa yang akan diberikan,” pungkasnya. (dul/yan)

Terlihat jelas lelaki mirip Kadisparpora Harry Patriantono berjoget di atas meja yang diperkirakan di ruang Kepala Disparpora milik Pemkab Bondowoso bersama seorang cewek cantik bergoyang meliuk -liuk menirukan tarian ular.

Saat ini dua video Tik Tok mirip Kadisparpora Harry Patriantono yang diunggah akun @ayuismail33 viral dan menjadi kontroversi sehingga menuai beragam tanggapan. Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso H Ahmad Dafir sangat menyayangkan perilaku tersebut, jika benar kadisparpora. karena menurutnya perilaku itu tidak etis dilakukan seorang kepala Dinas apalagi dilakukan di ruang kerja yang merupakan aset Pemkab Bondowoso.

“DPRD itu tugasnya sebagai controling, mengawasi, mengatakan perilaku tidak baik, mengatakan perilaku tidak etis apalagi dilakukan di atas meja. Apalagi dilakukan di atas aset daerah. Namun soal sanksi perilaku yang dilakukan Kadisparpora menjadi kewenangan bupati,” ujar H Ahmad Dafir.

H Ahmad Dafir menambahkan sebagai publik figur, sebagai tauladan masyarakat, jika benar itu Tik Tok Harry Patriantono sebagai Kadisparpora itu sangat tidak etis dilakukan.

“Sebagai publik figur, sebagai tauladan masyarakat apalagi dilakukan di atas meja. Apalagi di atas meja kerja. Kalau kemudian ada nilai wisata sebaiknya di tempat wisata sekaligus promo wisata,” kata H Ahmad Dafir sangat menyayangkan.

Sementara itu sampai berita ini diturunkan Kadisparpora Kabupaten Bondowoso Drs Harry Patriantono MM belum terkonfirmasi mengenai video Tik Tok tersebut.(dul/yan)