Kegiatan yang digelar oleh Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Pelatihan (BKD PP) Kabupaten Jombang, berupa pelatihan pengadaan barang / jasa dengan model pembelajaran E-learning yaitu pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Adapun peserta yang ikut dalam pelatihan itu, berjumlah 90 orang. Mereka dari perangkat daerah yang tidak ada dan /atau kurang jumlah ASN yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/ jasa. Diantaranya terdiri dari 39 pejabat pelaksana/staf, 28 Pejabat Pengawas, dan 23 Pejabat Administrator.

Mengawali pelaksanaan, acara dibuka dengan ditandai penyematan tanda peserta secara simbolis kepada dua orang perwakilan yakni Juwa Ratu yang menjabat sebagai Lurah Kaliwungu dan Ariyanti dari bagian Humas dan Protokol Setdakab Jombang dan selanjutnya diikuti seluruh peserta.

Bupati Jombang, Hj.Mundjidah Wahab, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan dan ujian sertifikasi ini memiliki makna yang sangat penting terkait seringnya terjadi perbedaan persepsi dalam pengadaan barang/ jasa. Sehingga, pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi para pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan dan pengelola pengadaan pada masing masing OPD dalam memahami atau melaksanakan pengadaan barang / jasa.

“Sehingga dapat terlaksana sesuai jadwal serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,” katanya.

Hj.Mundjidah Wahab menambahkan, kegiatan ini sangat penting, karena dengan adanya pelatihan ini bisa menjadi salah satu momentum dalam membangun komitmen bersama mewujudkan Kabupaten Jombang, yang bersih dan bebas KKN. Bukan masanya lagi dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilakukan secara sembunyi – sembunyi, tidak transparan, karena dapat menimbulkan berbagai penafsiran dan merugikan pemerintah.

Bupati juga menjelaskan, kepada peserta pelatihan agar bisa mengikuti pelatihan dengan baik dan dapat lulus ujian sertifikasi. “Sekali lagi saya minta seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan serius tulus ikhlas untuk mensukseskan program pemerintah, mengendalikan pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan serta upaya meminimalkan permasalahan yang akan muncul dikemudian hari,” papar Bupati Jombang. (azl/sit)

“Banyuwangi kita lihat menjadi salah satu daerah yang tumbuh kembang secara pesat. Yang dulu dikenal dengan daerah santet, kini menjadi daerah tujuan wisata pilihan. Tak berlebihan dan kita ikut mendukung sekaligus mendoakan, sekiranya Pak Bupati Banyuwangi (Pak Azwar Anas) terpilih selaku Kepala Otoritas Ibu Kota Baru, ” ujar Walikota Malang, Sutiaji mengawali penandatanganan MOU antara kota Malang dengan kabupaten Malang di Pendopo Kabupaten Banyuwangi.

Sementara itu Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyatakan setiap daerah memiliki karakteristiknya. “Kami (Banyuwangi) tidak mungkin mengkonsep pembangunan seperti kota Malang. Yang seringkali salah, melihat satu daerah maju, daerah lain ingin menerapkan dengan model yang sama, saya kira itu tidak tepat, ” ujar Bupati Anas.

Di Banyuwangi, bagi kami tidak tepat bila harus memaksakan membangun stadion (karena kami tidak memiliki supporter berkarakter seperti arema), mall mall dan bahkan tempat jasa hiburan seperti karaoke. Ini karena 40 persen wilayah kabupaten berupa hutan dan perkebunan. Jadi yang kami bangun adalah eco tourism. Imbuh Abdullah Azwar Anas. Bagi Bupati Banyuwangi, memandang daerah satu dengan daerah lainnya sifatnya bukan kompetitif, tapi harus membuka opportunity daerahnya masing masing. Pada kesempatan tersebut, Sutiaji dan Azwar Anas bersepakat pula untuk mengembangkan share promotion.(*/yan)

Kepala Diskominfo, Hj, Haeriyah Yuliati mengatakan hal tersebut saat sosialisasi pembuatan website desa ke operator desa yang melibatkan 66 desa dari 9 kecamatan, di Aula Sabha Bina, Kantor Pemkab Bondowoso, Jumat lalu (13/9/2019).

”Dengan memaksimalkan teknologi informasi komunikasi (TIK) melalui web desa, ini desa bisa cepat mempubliksikan potensi desanya. Selain itu, memudahkan pelayanan publik di desa . Karena, nanti di dalamnya ada aplikasi SAID (Sistem Administrasi Informasi Desa),” katanya.

Dengan begitu, tambah Haeriyah, desa dapat memanfaatkan TIK untuk pelayanan adminitrasi kepada masyarakat. Sehingga, ke depan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa semakin maksimal dan waktunya lebih singkat.

”Kalau biasanya, pelayanan surat menyurat di desa manual, harus ngeprint dan ketik satu-satu, jika ada masyarakat mengajukan pengantar pembuatan SKCK. Tapi, kalau sudah ada aplikasi yang memanfaatkan TIK, formatnya sudah ada dan tinggal mengisi saja. Ini kan meningkatkan dan mempercepat pelayanan masyarakat di desa,” terangnya.

Mantan Camat Bondowoso, Kabag Organisasi, dan Kabag Humas Pemkab Bondowoso ini menjelaskan, sosialiasi pemanfaatan TIK dengan pembuatan web desa oleh Diskominfo, kali ini merupakan kelanjutan tahun lalu.

”Pada 2018 kemarin, kita menganggarkan untuk sosialisasi seperti ini. Sisanya kita anggarkan tahun ini (2019, red). Kita di Diskominfo memang menfasilitasi jaringan, untuk bisa mengakses teknologi. Karena, Diskominfo memang bidangnya mengelola TIK, sehingga memfasilitasi desa. Sedangkan, untuk jaringannya, desa berlangganan sendiri,” jelasnya. (ido/yan)