Dikatakan Widjaja, jika rencana tersebut membutuhkan anggaran dana sebesar Rp 5 miliar. Kemudian, hal itu juga akan didiskusikan bersama dengan forum lalu lintas. Termasuk, juga dengan Satlantas Polresta Malang Kota.

“Untuk anggaran dana yang dibutuhkan sekitar Rp 5 miliar. Nanti kita lakukan diskusi bersama Forum Lalin. Karena untuk saat ini, titik-titik lokasi pemasangan ETLE tersebut masih belum ditentukan,” ujar Widjaja, Kamis (29/12/2022) tadi.

Baca Juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Kemudian, dikatakan jika pada Februari 2023 mendatang, akan dilakukan pemilihan tender. Lalu, untuk titik-titik yang akan dipilih dalam pemasangan ETLE tersebut adalah kawasan yang tertib lalu lintas. “Nanti akan diprioritaskan di kawasan keramaian. Seperti, di Jalan Soekarno Hatta dan Simpang Tiga Dinoyo. Lalu, di Jalan Simpang Raja Bali dan Jalan Besar Ijen,” lanjutnya.

Lebih lanjut dikatakan, jika pemasangan ETLE sebagai alat sensor dan pendeteksi pelanggaran lalu lintas itu termasuk dalam kategori prioritas. Sebab, sejak ETLE dilaunching 23 Maret 2021 lalu, hingga saat ini Kota Malang masih belum memiliki ETLE statis sama sekali.

“Di Kota Malang sendiri, saat ini masih belum memiliki ETLE statis sama sekali. Ada satu unit ETLE mobile yang dimiliki Polresta Malang Kota, namun tampaknya tidak bisa mengcover kebutuan penertiban lalu lintas di Kota Malang,” imbuhnya. (rsy/gie)

Kasatlantas Polres Blitar Kota, AKP Mulya Sugiharto, mengatakan bahwa sejak sosialisasi diberlakukan mulai 1 April 2022 hingga 4 April 2022, sudah ada 301 pelanggar. “Pelanggaran yang termonitor 301, pertanggal 4 April 2022. Mayoritas menerobos lampu merah,” kata AKP Mulya Sugiharto, Senin (04/04/2022) tadi.

Kasat Lantas menambahkan, pada tahap sosialisasi tersebut, pelanggar hanya diberi teguran. Sementara sanksi kepada pelanggar baru akan diberlakukan sebulan pasca sosialisasi. “Sosialisasi minimal satu bulan. Untuk pelanggar kita kirimi surat, namun sifatnya hanya teguran saja. Belum kena sanksi tilang. Setelah satu bulan sosialisasi nanti baru akan kena sanksi tilang,” imbuhnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Lebih lanjut AKP Mulya Sugiharto menyampaikan, dari 301 pelanggar tilang elektronik tersebut, ada sejumlah mobil dinas berplat merah tertangkap melanggar dengan menerobos traffic light. “Hal ini menunjukkan bahwa tilang elektronik tidak pandang bulu dalam menindak pelanggar,” jelasnya.

Tilang elektronik di wilayah hukum Polres Blitar Kota, diresmikan pada Senin 27 Desember 2021. Ada tiga titik yang sudah dipasang kamera pengawas untuk pemberlakuan tilang elektronik atau ETLE. Tiga titik tersebut diantaranya Simpang Tiga Herlingga, Simpang Empat Masjid Plosokerep dan Simpang Empat SPBU Pakunden.

Dengan adanya tilang elektronik, diharapkan dapat membantu mengurangi pelanggaran lalu lintas dan meminimalisir tindak kejahatan di jalanan. Serta meminimalisir adanya praktek pertemuan langsung antara pelanggar dan petugas untuk meminimalisir praktek suap. (jar/gie)

Mengawali penerapan ETLE, saat ini terus dilakukan sosialisasi. Diantaranya kepada ratusan aparatur sipil negara (ASN), Rabu (11/3/2020), di Aula Gajah Mada Pemkab Lamongan.

Di tempat yang sama, dilakukan penandatanganan kerjasama antara Polres Lamongan, Pemkab Lamongan, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Lamongan bersama PT Pos Indonesia, tentang penerapan tilang elektronik.

“Saya komitmen bersama Kapolres Lamongan untuk siap menerapkan E-Tilang. Saatnya Lamongan maju dari berbagai bidang, majunya Lamongan dimulai dari diri kita masing-masing,” ujar Bupati Fadeli.

Dia menyampaikan, begitu Polda Jatim melaunching ETLE di Surabaya pada Januari 2020, Pemkab Lamongan bersama Polres Lamongan berkomitmen harus menjadi pemerintah daerah kedua yang menerapkan ETLE.

Sehingga saat ini Pemkab Lamongan sudah memiliki command center yang mengintegrasikan seluruh CCTV.

Proses kerja tilang dengan ETLE ini akan berlalu secara otomatis. Baik pendeteksian pelanggaran, maupun penyampaian surat pemberitahuan pelanggaran kepada pemilik kendaraan bermotor.

Setelah sistem ETLE menangkap gambar pelanggar, otomatis mendeteksi pelanggaran. Dan hasilnya akan dikirim ke Polres Lamongan, diverifikasi jenis pelanggaran dan identifikasi nomor plat.

Setelah terverifikasi, pihak pelanggar kemudian akan dikirim surat pemberitahuan dan bukti pelanggaran ke atas nama STNK.

Setelah sampai ke pelanggar, yang bersangkutan akan diberi waktu 5 hari untuk mengkonfirmasi dan mengisi data awal ke mal pelayanan publik atau Polres Lamongan dengan membunuhkan tanda tangan dan diadakan penilangan

Pelanggar setelah itu memiliki waktu 10-15 hari untuk melakukan pembayaran melalui ATM, non-tunai, atau E-banking. Jika tidak dibayar dalam kurun waktu tersebut, maka akan STNK akan terblokir dan tidak bisa diperpanjang.

E-TLE ini juga bisa menangkap gambar dan mendeteksi pelanggaran yang dilakukan dibalik kemudi kendaraan roda empat. Sehingga pelanggaran yang sering dilakukan pengendara seperti tidak memasang safety belt, atau bermain handphone saat berkendara akan terdeteksi.

Demikian pula pelanggaran berupa tidak memakai helm, melawan arus, dan pelanggaran marka jalan. (fjr/zen/yan)

ETLE merupakan inovasi yang dilakukan Ditlantas Polda Jatim untuk melakukan tilang secara elektronik melalui pemanfaatan CCTV yang ada di Kota Surabaya.

“Untuk program ini memang sangat canggih, sementara kita juga sudah memasang CCTV di beberapa tempat, dan tahun ini ada 70 kamera CCTV di tempat yang rawan kecelakaan dan beberapa tempat yang rawan kriminal,” kata Wabup usai menghadiri acara Launching E-TLE tersebut.

Wabup juga mengatakan pihaknya akan segera berdiskusi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk memberikan akses koneksi kepada instansi yang berkebutuhan dengan pemanfaatan CCTV tersebut, termasuk Polres Lumajang untuk pemanfaatan pemantauan lalu lintas dan tindak kriminal.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Istiono yang hadir dalam kegiatan launching tersebut mengatakan E-TLE merupakan digitalisasi tilang. Dirinya meminta agar seluruh Polres di Jawa Timur segera untuk menerapkan di wilayah masing-masing.
“Ini merupakan digitalisasi tilang, ini untuk mendeteksi berbagai pelanggaran, saya minta ini harus segera diikuti oleh polres-polres yang lain, saya minta supportnya segera dilaksanakan,” ungkapnya.

Sementara Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam sambutannya mengatakan CCTV yang ada di Kota Surabaya tersebut sangat bermanfaat untuk kemanan dan kenyamanan masyarakat. Dirinya juga mempersilahkan para kepala daerah yang lain jika ingin melakukan inovasi serupa.

“Kamera ini selain untuk lalu lintas juga untuk keamanan, kalau ingin menggunakannya silahkan, monggo silahkan,” pungkasnya. (adi/yan)

Kasat Lantas Polres Malang Kota AKP Ari Galang S SIK SH, pihaknya bakal melakukan uji coba E-TLE selama 30 hari. “Selama 30 hari ini juga, kami akan melakukan sosialisasi. Selama sosialisasi ini jika ada yang melanggar marka jalan, akan kita tegur lebih dahulu melalui speaker yang kami pasang di lampu merah. Namun jika ada pelanggaran kasat mata seperti tidak memakai helm, boncengan melebihi kapasitas, akan kami tilang. Tetap ada petugas yang berada di lapangan,” ujar AKP Galang.

Selama 1 bulan ini, perbaikan sarana dan prasarana akan terus ditingkatkan. ” Apa saja kekurangannya. Kami akan terus memaksimalkan. Untuk yang di Jl Kaliurang, kamera mengarah dari selatan ke utara. Sedangkan yang di depan Hotel Savana, kamera mengarah dari utara ke selatan. Karena memang di 2 lokasi tersebut paling banyak pelanggaran. Nantinya kami berharap, ada atau tidaknya petugas, pengendara kendaraan harus selalu tertib. Jika sudah tertib berlalu lintas, maka akan aman dan merasa nyaman,” ujar AKP Galang, Sabtu (17/11/2018) pagi.

Seperti dalam berita sebelumnya, petugas Polres Malang Kota akan menerapkan E-TLE. Dimana pengendara kendaraan bermotor akan terpantau 24 jam oleh kamera pengawas. Pelanggar lalu lintas seperti menerobos lampu merah, marka jalan dan lain-lain bakal terpantau kamera CCTV. Mereka tidak akan bisa mengelak karena bakal tersorot nopolnya.

“Akan tersorot nopolnya, kita catat alamatnya. Surat tilang itu akan kita kirim ke rumahnya. Ini untuk menumbuhkan kesadaran untuk selalu tertib berlalu lintas. Ada atau tidaknya anggota saat itu yang sedang di jalan, masyarakat akan selaku tertib,” ujar AKP Galang.

Dalam minggu-minggu ini, E-TLE akan diterapkan di 2 kawasan yaknj di Traffic Light depan Hotel Savana dan Traffic Light di Jl Kawasan Jl Kaliurang Kota Malang.

” Di 2 lokasi itu paling sering terjadi pelanngaran. Baik melanggar Traffic Light dan marka jalan. Lhusnya pada hari Minggu dan jam kerja,” ujar AKP Galang. Pihaknya juga akan memesang pengeras suara untuk memberikan imbauan kepada pengendara kendaraan bermotor. Pastinya dalam waktu dekat petugas Lantas akan memberikan sosialisasi terkait sistem E-TLE. (gie/yan)