Pengurus Pagar Nusa meminta ketegasan dari pihak aparat kepolisian untuk menindak para pelaku sesuai hukum yang berlaku.

“Kasus yang terjadi di Bangsalsari dan Puger itu bukan yang pertama. Catatan kami, selama ini sudah puluhan kali anggota Pagar Nusa diserang oleh oknum pesilat PSHT. Dari puluhan kasus tersebut, hanya empat yang dibawa ke jalur hukum,” ujar  Ketua Pagar Nusa Jember, H Fathorrozi, dalam jumpa pers bersama yang digelar di Kantor PC NU Jember, Selasa (20/04) tadi

Karena itu, dalam rapat bersama dengan PC NU Jember, Pagar Nusa sepakat untuk mengawal kasus ini bisa diselesaikan di pengadilan. Pagar Nusa mantap menolak penyelesaian damai di luar pengadilan.

“Kami minta polisi berani bertindak tegas demi keutuhan NKRI dan juga menjaga kondusivitas di  Jember. Kalau memang ada anggota kami yang melanggar hukum, silakan ditindak,” papar Rozi, sapaan akrabnya.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Beberapa kasus kekerasan yang melibatkan oknum PSHT telah terjadi beberapa kali. Kasus yang terakhir terjadi di Bangsalsari pada hari Sabtu (17/04) dan Minggu (18/04). Kasus ini bermula ketika empat Anggota Pagar Nusa sedang ngabuburit mencari menu berbuka. Salah satu diantara empat pesilat tersebut mengenakan kaos atau atribut Pagar Nusa. Saat itu mereka dihadang oleh sekelompok anggota PSHT agar mencopot kaos mereka. “Lalu mereka bertemu sekitar 20 pesilat PSHT dan diminta mencopot kaos anggota kami menolak, lalu dikeroyok,” tutur Rozi.

Sementara itu, Wakil Ketua PC NU Jember, Akhmad Taufiq, juga meminta kepada media untuk tidak ragu menulis nama PSHT jika terjadi kasus anarkis yang melibatkan perguruan tersebut. “Karena selama ini kami melihat, hanya ditulis oknum pesilat tanpa ada nama perguruannya,” papar Taufiq.

Untuk diketahui, Perguruan silat Pagar Nusa meminta polisi bertindak tegas kepada pelaku pengeroyokan terhadap anggotanya tersebut. Pagar Nusa mengaku prihatin karena anggotanya kerap diserang oleh perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).

Tidak hanya terjadi kepada anggota Pagar Nusa, ulah arogan yang berakhir dengan aksi kekerasan juga terjadi pada perguruan silat yang lain. Salah satunya pada anggota Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia (GASMI) di daerah Desa Kasian, Kecamatan Puger.

”Kasusnya terjadi di daerah Kasian, Kecamatan Puger hanya karena menyapa dengan mengebel (klason) sekolompok anggota PSHT. Mereka kemudian membuntuti dan tidak terima kemudian memberhentikan anggota kita lalu dihajar,” kata Khoirul salah satu pengurus Gasmi.

Atas nama organisasi, Khoirul juga menginginkan tindakan tegas kepada oknum PSHT yang telah melakukan aksi kekerasan.

”Makanya saya ikut rapat dengan Pagar Nusa dan PCNU Jember agar aparat kepolisian menindak tegas oknum PSHT suka dengan aksi kekerasan,” jelasnya. (rio/ed2)

Memontum Sidoarjo——Pengalaman adalah guru terbaik. Pepatah ini cocok untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi jalan di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang belakangan ini di sejumlah ruas banyak yang rusak parah.

Dan berkaca pengalaman masa lalu bahwa salah satu sebab kerusakan jalan akibat banyak dilewati kendaraan berat untuk membangun perumahan dan kawasan industri, maka langkah turun lapangan seperti yang dilakukan Bupati Sidoarjo H. Saiful Illah SH M.Hum sangat jitu.

Pasalnya dengan turunya orang nomor satu di Sidoarjo ini jajaran dibawahnya langsung bergerak. Faktanya, begitu Kadis PU PR Ir Sigit Setiawan diperintahkan untuk segera mencari solusi perbaikan jalan Lingkar Timur,tak lama setelah itu memanggil pengembang untuk melakukan rekondisi jalan.

Moh Nizar SH, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, menyatakan langkah serupa harusnya dilakukan Pemkab terhadap pengembang kawasan tambak Desa Kalisogo, Jabon yang belakangan ini menguruk hektaran tambak. “ Berkaca pengalaman kerusakan jalan lingkar timur, Pemkab Sidoarjo harusnya segera bertindak,” katanya.

Dan persoalan di Tambakalisogo ini tidak hanya di pundak Dinas PU PR saja. Untuk mengantisipasi kerusakan jalan seperti yang terjadi di Lingkar garusnya melibatkan lintas sektoral SKPD Pemkan Sidoarjo. “ Mulai Badan Perijinan, Dinas Perhubungan, bisa juga Pol PP,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Politisi Golkar yang berangkat dari Dapil Krian, Balongbendo dan Tarik ini menyatakan Badan Perijinan perlu dilibatkan apakah pengembang sudah mengantongi ijin lokasi. Termasuk melihat tata ruang wilayah Jabon, apakah sudah sesuai peruntukan.“ Untuk menegakan aturan ini, Pemkab perlu melibatkan Pol PP sebagai penegak Perda,” katanya.

Selanjutnya Pemkab Sidoarjo juga harus melibatkan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan. Karena Dinas yang dipimpin Bahrul Amig ini diberikan kewenangan oleh negara untuk merekomendasi kendaraan yang laik jalan sesuai dengan tonase. Maka jika kendaraan melakukan pengurukan melanggar tonase jalan, ya harus ditindak. (gus/wan/nay)