Meski begitu, Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda) Kota Malang menilai capaian tersebut masih tergolong tinggi. Sebab, sistem penilaian TKM tahun ini mengalami perubahan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pustakawan Muda Dispussipda Kota Malang, Santoso Mahargono, menjelaskan bahwa TKM merupakan indikator yang mengukur kebiasaan membaca masyarakat secara nyata, bukan sekadar minat membaca. “Kalau sudah gemar, berarti dia memang membaca. Beda dengan minat baca yang hanya sebatas suka atau tertarik,” ujar Santoso, Jumat (22/05/2026) tadi.

Menurutnya, TKM juga menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Wali Kota Malang. Karena itu, pengukurannya dilakukan secara khusus melalui berbagai instrumen yang menilai perilaku membaca masyarakat selama satu tahun penuh.

Santoso menjelaskan, ada banyak komponen yang dinilai dalam TKM. Mulai dari frekuensi membaca, jumlah buku yang dibaca, kebiasaan membeli buku, lokasi membaca, hingga perilaku berbagi bacaan dengan orang lain.

Baca juga :

“Misalnya sehari membaca berapa jam, punya buku berapa di rumah, beli buku berapa kali, sampai apakah mengajak orang lain membaca, itu semua diukur,” katanya.

Tidak hanya itu, pola membaca masyarakat juga menjadi perhatian dalam penilaian. Termasuk kecenderungan membaca melalui ponsel, buku cetak, maupun buku digital.

“Perilaku membaca itu juga diukur. Misalnya dia lebih suka baca lewat HP, buku cetak, atau digital. Itu ada bobot penilaiannya,” ucapnya.

Santoso menyebut, sistem pengukuran TKM tahun 2025 berbeda dari sebelumnya. Jika dulu kajian dilakukan oleh pemerintah daerah dan provinsi sebelum dikirim ke pusat, kini seluruh proses dikendalikan langsung oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Akibat perubahan formula tersebut, kategori penilaian seperti baik, sangat baik, maupun istimewa kini sudah tidak digunakan lagi.

“Sekarang tidak ada kategori maupun peringkat resmi. Hanya skor saja,” tambahnya.

Meski Kota Malang berada di urutan ke-16, Santoso menilai posisi tersebut masih cukup kompetitif. Sebab, selisih skor antar daerah dinilai tidak terlalu jauh.

“Kalau dulu yang dilakukan provinsi, Kota Malang termasuk tinggi. Bahkan pernah di bawah Surabaya. Nah, sekarang karena formulanya berubah, kita masih coba melihat posisi berdasarkan skor,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Bupati Rusdi menegaskan bahwa O2SN bukan sekadar ajang seremonial, melainkan sarana pembinaan karakter serta penjaringan talenta olah raga sejak dini. Dalam pelaksanaan itu, ada empat cabang olah raga (Cabor) yang dipertandingkan pada gelaran tahun ini. Diantaranya, meliputi pencak silat, renang, selam dan bulu tangkis.

Sementara empat Cabor tersebut, telah mengharumkan nama Kabupaten Pasuruan di tingkat Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Jatim. “Ini salah satu sarana untuk pembinaan karakter bagi para adik-adik siswa. Kita mencari bibit unggul,” kata Bupati Rusdi.

Sebagai bentuk apresiasi sekaligus pemacu semangat, Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan, mengumumkan ada dua insentif bagi para juara. Selain mendapatkan uang pembinaan, siswa yang berhasil meraih Juara I, II dan III, akan mendapat keistimewaan masuk SMP Negeri tanpa melalui tes.

Baca juga :

Kebijakan tersebut, merupakan hasil kesepakatan yang dibahas bersama Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan serta berlaku sebagai jalur prestasi dalam proses penerimaan peserta didik baru. “Nanti Juara I, II dan III, ada uang pembinaan. Kemudian nanti yang Juara I, II dan III, masuk SMP Negeri tanpa tes,” tambah Bupati.

Masih menurut bupati, sertifikat dan piagam juga akan diberikan kepada seluruh peserta, sebagai bukti partisipasi yang dapat dimanfaatkan untuk jalur prestasi. Dirinya juga berharap, agar para guru pendamping dapat menjalin sinergi dengan pengurus Cabor di daerah, khususnya empat Cabor unggulan tersebut. Sehingga, dapat menjaga kesinambungan pembinaan atlet muda.

Di momen itu, Bupati Rusdi secara khusus juga menekankan pentingnya sportivitas bagi seluruh pihak baik peserta, wasit, maupun panitia. Dirinya mengingatkan, bahwa penilaian harus bersih dari kepentingan apapun demi menghasilkan juara yang benar-benar layak mewakili Kabupaten Pasuruan.

“Saya tekankan kepada panitia, kepada juri, kepada wasit, kita harus menjunjung sportivitas dan fair play, baik dari pemain ataupun dari pihak panitia. Karena kita mencari bibit-bibit unggul, yang ke depan prestasinya bisa bermanfaat untuk adik-adik sendiri, juga bermanfaat untuk mengangkat nama Kabupaten Pasuruan,” papar bupati. (kom/puj/gie)

Diuraikannya, keberhasilan STBM dinilai tidak hanya bergantung pada program pemerintah, melainkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan sehat. “Dengan STBM ini, kita bisa mengukur bagaimana lingkungan yang sehat terbentuk. Tanpa keterlibatan masyarakat, pemerintah tidak akan bisa menghadirkan dampak positif, terutama bagi kesehatan masyarakat,” kata Wali Kota Wahyu, saat kegiatan Deklarasi STBM Lima Pilar, di Mini Block Office Balai Kota Malang, Kamis (23/04/2026) tadi.

Diungkapkan Wali Kota Wahyu, bahwa capaian itu menjadi tantangan tersendiri, karena karakter wilayah perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Termasuk, kompleksitas persoalan sanitasi yang berbeda dibandingkan daerah kabupaten.

“Untuk wilayah perkotaan, ini tidak mudah. Tingkat kepadatan dan potensi kekumuhan lingkungan berbeda, sehingga butuh effort lebih besar untuk membangun kesadaran masyarakat,” tambahnya.

Ke depan, lanjutnya, Pemkot Malang berharap capaian tersebut mampu membawa Kota Malang mewakili Jawa Timur pada penilaian tingkat nasional.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif, menjelaskan bahwa STBM berfokus pada lima pilar utama perubahan perilaku masyarakat. Yakni, Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dengan memastikan setiap rumah tangga memiliki jamban sehat. Kemudian, Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada waktu penting guna mencegah penularan penyakit.

Lalu, Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM-RT) agar terbebas dari kontaminasi. Pengamanan sampah rumah tangga melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga agar tidak mencemari lingkungan maupun menimbulkan genangan.

“Deklarasi lima pilar STBM ini menjadi puncak rangkaian kegiatan verifikasi yang berlangsung selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 April 2026. Tahapan meliputi penetapan lokasi sampling, verifikasi lapangan di lima kecamatan dengan sembilan kelurahan sampel, hingga penyampaian hasil evaluasi,” tutur Husnul.

Sebelum deklarasi, dilakukan pembacaan hasil pleno dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, yang menekankan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi tim verifikasi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Husnul berharap, dengan dilakukan deklarasi ini semakin memperkuat komitmen bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari lurah, camat, hingga tokoh masyarakat.

“Harapannya, dengan adanya deklarasi 5 pilar STBM ini bisa menjadikan Kota Malang tetap menjadi kota yang nyaman, kota yang bersih dan kota yang sehat,” imbuh Husnul. (rsy/sit/adv)

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyampaikan bahwa penggunaan kupon menjadi salah satu bentuk evaluasi. Terlebih, antrean yang membludak di dua kecamatan sebelumnya sempat viral di sosial media. Menurutnya, memang jumlah paket sembako yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah warga yang datang.

“Kalau dari laporan masyarakat memang kemarin membludak sekali. Artinya itu di luar ekspektasi pemerintah kota. Ini juga menandakan kebutuhan masyarakat memang tinggi,” ujar Bayu, saat dihubungi Kamis (12/03/2026) tadi.

Menurutnya, kuota paket Sembako yang disediakan dalam setiap kegiatan pasar murah hanya sekitar 1.300 paket perkecamatan. Sementara, jumlah warga yang membutuhkan jauh lebih besar.

“Kalau dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga di satu kecamatan bisa puluhan ribu, tentu itu sangat jomplang. Ini yang kemudian menjadi bahan evaluasi,” katanya.

Baca juga :

Dengan skema kupon yang mulai diterapkan, Bayu menilai pelaksanaan pasar murah menjadi lebih tertata dan tidak lagi menimbulkan kerumunan besar seperti sebelumnya. Meski begitu, pihaknya juga mendorong agar ke depan skema pelaksanaan pasar murah dapat diperbaiki agar manfaatnya lebih merata.

“Sehingga kalau dibagi perkelurahan menurut saya akan lebih tepat sasaran. Selain itu warga juga tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor kecamatan,” tambahnya.

Bayu mencontohkan, apabila dalam satu kecamatan tersedia 5 ribu paket Sembako, maka paket tersebut dapat dibagi ke masing-masing kelurahan. Data penerima juga dapat diverifikasi melalui RT dan RW agar lebih tepat sasaran. Selain itu, untuk kupon diprioritaskan bagi keluarga dengan kondisi ekonomi tertentu, seperti kelompok masyarakat pada desil satu hingga empat.

“Kalau pakai kuponkan lebih enak. Warga yang datang sudah pasti mendapat paket, tidak sampai datang jauh-jauh lalu kehabisan,” tuturnya.

Terkait kemungkinan penambahan paket sembako dalam waktu dekat, Bayu menyebut hal tersebut cukup sulit dilakukan karena keterbatasan anggaran yang telah ditetapkan sejak tahun sebelumnya. Sebagai solusi jangka pendek, dia menyarankan agar Pemkot Malang dapat menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu menambah jumlah paket Sembako.

“Kalau anggaran sudah terkunci, mungkin yang bisa dilakukan adalah kolaborasi dengan CSR,” imbuh Bayu. (rsy/sit/adv)

Sementara keterangan tersebut, disampaikan Bunda Indah dalam penyampaian Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025, pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang, Senin (09/03/2026) tadi. Bunda Indah menjelaskan, bahwa IPM Kabupaten Lumajang pada 2025 mencapai 71,02.

Angka tersebut, lanjutnya, meningkat 0,71 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 70,31. Sementara peningkatan IPM tersebut, mencerminkan perbaikan pada sejumlah indikator utama pembangunan manusia, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, serta peningkatan daya beli masyarakat.

Selain itu, tambahnya, sejumlah indikator sosial lainnya juga menunjukkan perkembangan yang positif. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lumajang, tercatat menurun dari 8,65 persen pada Maret 2024 menjadi 8,60 persen pada Maret 2025.

Baca juga :

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan. Pada 2025, angka pengangguran terbuka tercatat sebesar 3,08 persen atau turun sekitar 0,20 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.

Bunda Indah juga menyampaikan, bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. “Alhamdulillah, berbagai indikator pembangunan manusia di Kabupaten Lumajang menunjukkan tren yang positif. Peningkatan IPM serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran ini merupakan bukti bahwa berbagai program pembangunan yang kita jalankan mulai memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai program pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan layanan dasar, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan terus memperkuat berbagai kebijakan strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Ke depan, kami akan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, sekaligus memperluas peluang kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi seluruh pihak, kami optimistis kesejahteraan masyarakat Lumajang akan terus meningkat,” imbuhnya.

Capaian tersebut, diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk terus menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lumajang. (kom/adi/gie)

Penghargaan sendiri, diserahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Guntur Priambodo, yang mewakili Bupati Ipuk, pada Upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 di Stadion Utama Petrokimia Gresik GOR Tridharma, Kabupaten Gresik, Rabu (14/01/2026) tadi.

“Penghargaan ini diberikan atas komitmen Pemkab Banyuwangi dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat dan berkelanjutan, khususnya bagi para pekerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Baca juga :

Selain penghargaan kepada kepala daerah, pada kesempatan tersebut Gubernur Jawa Timur juga menyerahkan penghargaan Zero Accident kepada 20 perusahaan di Kabupaten Banyuwangi, yang berhasil menekan angka kecelakaan kerja dan menerapkan standar K3 secara konsisten. Tidak hanya itu, empat perusahaan lainnya dari Kabupaten Banyuwangi juga menerima penghargaan atas keberhasilan mereka dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, serta penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja.

Bupati Ipuk menyebut, capaian ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan para pekerja dalam membangun budaya kerja yang aman dan sehat. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat pembinaan K3 di Banyuwangi. Keselamatan dan kesehatan pekerja adalah fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan dan berkeadilan,” kata Bupati Ipuk.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi, Abdul Latif, menambahkan bahwa pihaknya secara aktif melakukan pendampingan dan pengawasan bersama pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Banyuwangi. Pemkab Banyuwangi, juga akan terus mendorong perusahaan, agar tidak hanya mengejar produktivitas, tetapi juga memastikan perlindungan maksimal bagi tenaga kerja.

“Penerapan K3 yang baik tidak hanya menekan angka kecelakaan kerja, tetapi juga berdampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan pekerja di Banyuwangi,” ujar Latif. (kom/bwi/gie)

Gubernur Khofifah dalam amanatnya menyampaikan bahwa para santri untuk meneladani semangat resolusi jihad yang dideklarasikan para ulama pendiri bangsa. Dirinya mengingatkan akan pentingnya sinergi antara ulama, umara dan seluruh elemen strategis bangsa dalam menjaga persatuan dan kedamaian negeri.

“Basis dari persaudaraan di negeri ini adalah masyarakat yang senang hidup rukun, damai dan tenteram. Maka yang mengganggu ketenangan dan kedamaian, mari bersama kita sampaikan pesan bahwa negara besar Indonesia membutuhkan kebersamaan untuk saling menjaga,” kata Gubernur Khofifah.

Pihaknya menekankan, bahwa Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan kontribusi besar dunia pesantren. Nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kemandirian yang tumbuh di lingkungan pesantren, disebutnya sebagai fondasi penting dalam membangun karakter masyarakat Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur menegaskan, bahwa Pemprov Jawa Timur memiliki komitmen kuat dalam memperkuat sumber daya manusia berbasis pesantren. Jatim menjadi provinsi pertama yang melahirkan Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren pada 2022, disusul Pergub Nomor 43 tahun 2023, agar kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif.

Baca juga :

Pemprov Jatim sudah bermitra dengan 138 perguruan tinggi, 11 UIN, 104 PTKIS, 22 Ma’had Aly dan Universitas Al Azhar Kairo. “Semua untuk memperkuat SDM pesantren agar berdaya saing global,” ujar Khofifah.

Dirinya juga menambahkan, hingga Agustus 2025, sebanyak 6.876 kader pesantren dan diniyah telah menerima beasiswa Pemprov Jatim, dengan 4.168 diantaranya berhasil menyelesaikan studi dari jenjang sarjana hingga doktoral. Selain itu, 28 ribu hafiz-hafizah serta 78.850 imam masjid juga mendapat tunjangan kehormatan dari Pemprov Jatim. Sebuah kebijakan yang disebutnya sebagai satu-satunya di Indonesia.

“Ke depan, program beasiswa akan kita kembangkan dengan memperkuat bidang Science, Technology, Engineering dan Mathematics (STEM) agar santri mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman,” papar Gubernur Jatim.

Sementara itu, Wakil Bupati Lathifah menyampaikan bahwa sejarah santri sejak pra kemerdekaan sangatlah luar biasa. “Kiai dan santri tidak bisa dipisahkan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Wakil Bupati Malang

Ditambahkannya, bahwa Pemerintah Kabupaten Malang telah memberikan apresiasi kepada santri maupun pondok pesantren, yang ada di Kabupaten Malang sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah. (pro/mlg/gie)

Prosesi pelantikan ini, menandai pergantian kepemimpinan di seluruh kecamatan, mulai dari Kecamatan Mayangan, Kanigaran, Kademangan, Kedopok dan Wonoasih. Sementara melalui pelantikan ini, diharapkan dapat membawa semangat baru dalam menggerakkan program-program PKK untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di setiap wilayah.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Evariani mengucapkan terima kasih dan selamat, atas pergantian kepengurusan baik di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dirinya menekankan, akan pentingnya peran PKK dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi serta kesejahteraan keluarga.

“Hari ini saya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Ibu-ibu semua. Tentunya, saya berharap kita tetap terus menerus saling membantu dan bekerja sama. Dan teruntuk ibu-ibu pengurus PKK Kecamatan dan Kelurahan yang baru, saya ucapkan selamat bergabung. Semoga kita semua bisa bersinergi dan bekerja sama dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas dalam berkolaborasi menjalankan setiap kegiatan PKK ke depannya,” katanya.

Ketua TP PKK Evariani juga berharap, bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik di masing-masing wilayah. Dalam kesempatan itu, dirinya juga membeberkan beberapa capaian, salah satunya adalah sebanyak 219 Posyandu di wilayah Kota Probolinggo, telah tercatat secara registrasi di pusat.

Baca juga :

“Saat ini Posyandu juga menjadi ujung tombak dalam pantauan Kementrian Dalam Negeri. Alhamdulillah atas kerja keras kita semua, saat ini seluruh Posyandu di Kota probolinggo, sebanyak 219 Posyandu itu telah teregister di Kementrian Dalam Negeri. Kota Probolinggo merupakan satu-satunya kota atau kabupaten se-Jatim, yang telah melakukan proses pencatatan tersebut secara rampung dan tuntas,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin, turut mengapresiasi atas setiap kinerja ibu-ibu PKK, yang turut membantu sukseskan program pembangunan di Kota Probolinggo. Dengan dibuktikan, atas pencapaian 219 Posyandu di Kota Probolinggo, yang rampung teregister di Kemendagri.

Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan Tim Penggerak PKK yang telah terjalin dengan baik, ini akan menjadi semangat tersendiri dalam menjalankan setiap program pemerintah yang berkelanjutan. “Untuk terus menggerakkan potensi-potensi yang ada di kecamatan dan kelurahan, PKK memiliki peran strategis dalam membangun keluarga sejahtera. Di tangan ibu-ibu sekalianlah, semangat gotong royong, kepedulian sosial dan nilai-nilai keluarga dapat terus tumbuh,” ujarnya.

Tidak lupa, Wali Kota Aminuddin juga mengucapkan selamat kepada Tim Penggerak PKK yang baru saja dilantik. “Semoga amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan tulus ikhlas dan tanggung jawab, serta semangat pengabdian bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, juga diberikan piagam penghargaan atas karya bhakti pengabdian yang diberikan untuk masyarakat. Sebagai simbolis purna tugas dan dedikasi terhadap pengurus PKK yang telah berkecimpung dalam kepengurusan baik di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Turut hadir dalam giat itu, Wakil Wali Kota, Ina Dwi Lestari, Plt Sekda, Rey Suwigtyo, Ketua Organisasi Wanita se-Kota Probolinggo dan segenap pengurus serta anggota Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo. (kom/pro/gie)

Kegiatan yang diinisiasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, itu diikuti 160 kepala desa dan lurah dari seluruh wilayah Kabupaten Lumajang. Adapun tujuannya, yaitu membangun sistem layanan hukum yang menjangkau masyarakat paling bawah secara adil, mudah dan manusiawi.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Paiman, menegaskan bahwa Posbakum merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam memastikan prinsip negara hadir di setiap lapisan masyarakat. “Pos Bantuan Hukum akan menjadi pusat informasi, konsultasi dan pendampingan hukum yang bisa diakses masyarakat tanpa biaya. Di sinilah nilai keadilan sosial itu bekerja, bahwa setiap warga, tanpa memandang status ekonomi, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum,” tegasnya.

Lebih dari sekadar pos pelayanan, Paiman menekankan bahwa Posbakum harus berfungsi sebagai balai mediasi desa atau kelurahan, dimana kepala desa dan lurah menjadi fasilitator penyelesaian sengketa secara damai sebelum masuk ke jalur pengadilan. Model ini, dianggap lebih efektif, efisien dan sejalan dengan nilai kearifan lokal Lumajang yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat.

“Kami tidak ingin hukum hadir hanya dalam bentuk pasal-pasal. Kami ingin hukum hidup di tengah masyarakat menyembuhkan, bukan menakut-nakuti. Itulah ruh pembentukan Posbakum,” imbuhnya.

Baca juga :

Kegiatan penyuluhan ini, juga menghadirkan nara sumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dengan materi mendalam mengenai tata cara pembentukan Posbakum, peran strategis perangkat desa dalam layanan hukum, serta sistem pelaporan kegiatan bantuan hukum masyarakat yang akuntabel. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum dan masyarakat sipil, Pemkab Lumajang berupaya mewujudkan ekosistem hukum yang inklusif dan berkelanjutan.

Setiap Posbakum sendiri, nantinya tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga berperan menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum sejak dini. Langkah ini, sejalan dengan arah pembangunan Lumajang yang menempatkan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi pembangunan daerah.

Pembentukan Posbakum sendiri, juga menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di bidang hukum. “Kami berharap Posbakum ini tidak berhenti di seremoni. Namun harus hidup, dijaga dan dimanfaatkan bersama. Karena di sanalah wajah sejati pemerintahan hadir memberi rasa aman, memberi kepastian dan menegakkan keadilan bagi semua,” imbuh Paiman.

Dengan terbentuknya Posbakum di seluruh desa dan kelurahan, Lumajang meneguhkan diri sebagai kabupaten yang tidak sekadar membangun fisik, tetapi juga menata keadilan sosial dari akar rumput. Di tengah arus globalisasi dan dinamika sosial yang kian kompleks, langkah ini menjadi bukti bahwa hukum bisa menjadi jembatan perubahan, bukan sekadar tembok pembatas. (kom/adi/gie)