Dalam sambutannya, Wali Kota Wahyu menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas capaian-capaian yang telah diperoleh oleh Perumda Tugu Tirta, selama lebih dari lima dekade melayani masyarakat. Dirinya menyebut, peringatan tahun ini menjadi momen bersejarah karena dihadiri lengkap oleh kepala daerah di Malang Raya.

“Di hari ulang tahun ke-51 ini, sinergi Malang Raya terjalin penuh. Sesuai tema Sinergi untuk Kemajuan, ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat kerja sama antar daerah,” ujar Wali Kota Wahyu.

Kemudian, ditambahkannya bahwa sinergi tersebut sangat penting mengingat Kota Malang masih bergantung pada sumber mata air yang berada di Kabupaten Malang dan Kota Batu. Walaupun, saat ini telah memiliki Water Treatment Plant (WTP).

“Pasokan air bersih Kota Malang tetap disuplai dari Kabupaten Malang dan Kota Batu. Karena itu, sinergitas ini tidak bisa ditinggalkan dan harus terus dijaga,” katanya.

Baca juga :

Meski mengapresiasi kinerja Perumda Tugu Tirta, Wali Kota Wahyu menekankan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya penanganan keluhan pelanggan menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja perusahaan daerah.

“Pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan. Keluhan harus benar-benar ditanggulangi, karena itu menjadi tolok ukur keberhasilan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo, mengatakan bahwa rangkaian HUT ke-51 diisi dengan berbagai kegiatan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan kepedulian sosial. Salah satunya adalah gerakan pengurangan sampah plastik melalui penerapan penggunaan tumbler.

“Sejak per 1 November disini sudah kita terapkan penggunaan tumbler. Jadi di Tugu Tirta sudah tidak ada lagi air minum dalam kemasan. Kita juga siapkan anjungan-anjungan gratis untuk karyawan, tapi dengan syarat membawa tumbler. Itu sebagai salah satu menjaga keberlangsungan kehidupan dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan penanaman ratusan bibit pohon di sejumlah sumber mata air, seperti Sumber Karangan, Sumber Sari, dan Sumber Binangun. Tradisi papan bunga ucapan pun diganti dengan bibit pohon yang akan ditanam di berbagai sumber air milik Kota Malang.

“Sebagai bentuk sinergi dan kepedulian lingkungan, kami juga menyebar 10 ribu benih ikan di Sungai Wendit untuk menjaga ekosistem,” lanjutnya. (rsy/sit)

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang itu menegaskan, bahwa dalam proses seleksi tersebut tentunya harus berjalan dengan profesional. Walaupun banyak yang berasal dari Kabupaten Malang, namun dirinya yakin tidak ada konflik kepentingan didalamnya.

“Tidak ada privilege (hak istimewa, red). Saya saja ya kaget, kok banyak dari Kabupaten Malang. Tentu, ini saya serahkan semuanya kepada Panitia Seleksi (Pansel) dan itu nanti yang akan kami jadikan dasar. Bukan dilihat dari background mana-mananya,” tegas Wahyu, Rabu (12/06/2024) tadi.

Kemudian, Wahyu juga tidak merasa bahwa dirinya menjadi inspirasi bagi belasan pegawai dari Kabupaten Malang, untuk ikut serta dalam seleksi pendaftaran calon Direksi Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Apalagi, sebelum menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang, dirinya sendiri telah berkarir menjadi ASN di Kabupaten Malang dan menjabat sebagai Sekda Kabupaten Malang.

Baca juga :

“Siapa saja berhak untuk bisa mengikuti. Nanti kami serahkan pada Pansel dan bukan berarti dari Kabupaten Malang saja yang dipertimbangkan. Semua fair, karena Pansel juga saya pilih yang paling profesional dan ada tahapan-tahapan. Jadi kewenangan mutlak ada di pansel,” tegasnya.

Namun, Pj Wali Kota Wahyu juga menyampaikan bahwa dalam pendaftaran tersebut tidak hanya diikuti dari Kabupaten Malang. Namun, juga ada dari Medan, Bekasi dan beberapa daerah lain.

Sementara itu, Ketua Pansel, Prof Muhammad Bisri, menyampaikan bahwa para peserta yang mendaftar tentunya akan berkompetisi secara ketat. Bahkan, lebih ketat dibandingkan seleksi sebelumnya. Pasalnya, seleksi kali ini bersifat kuantitatif dan semua penilaian ditunjukkan secara angka.

“Seleksi ini ada administrasi, ada uji kompetensi, psikotes dan macam-macam. Yang menguji pun ada dari lembaga. Jadi fairness (kesetaraan dan Kewajaran, red) dapat. Tidak hanya penilaian Pansel, tapi ada penilaian dari lembaga di luar Pansel. Ini pola baru tes direksi dan semua punya kesempatan yang sama,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Syamsul, itu menyampaikan jika selama HPP masih bisa terjangkau, maka tidak akan menaikkan tarif. Namun, jika HPP meningkat, maka otomatis juga akan mengakibatkan tarif meningkat.

“Jadi sebelum menaikkan, kami harus menghitung dulu HPPnya. Tentunya, ini juga akan menyesuikan harga pokok produksi tersebut,” kata Syamsul seusai mengisi kegiatan UKW Muda di IKIP Budi Utomo Kota Malang, Sabtu (22/07/2023) tadi.

Baca Juga :

Kemudian, tambahnya, bahwa setiap tahunnya saat ini memang ada regulasi atau peraturan baru yang mengatur. Namun, didalamnya harus menerbitkan keputusan terkait dengan penetapan batas atas dan batas bawah. Sehingga, ditegaskannya, bahwa hal tersebut bukan berdasarkan hitungan dari masing-masing perusahaan air minum.

“Jadi, memang yang diterapkan di dalam regulasi itu ada batas atas dan batas bawah. Tentunya, ini tidak boleh melampaui tapi ada batas minimalnya. Ini yang harus kita siasati sebagai pengelola,” tambahnya.

Lebih lanjut pihaknya berharap, tarif yang telah ditetapkan tidak memberatkan masyarakat. Sehingga, usaha air minum jalan dengan maksimal. (rsy/sit)

Ketua Forum Masyarakat Peduli Anak (FMPA), Imam Bahrudin, mengatakan bahwa permintaannya itu sebagai tindak lanjut peristiwa yang terjadi pada Minggu (04/06/2023) lalu. Karena, dari kejadian itu, perlu ditindaklanjuti agar tidak terulang kembali.

“Intinya, kami mendesak Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Trenggalek untuk melaporkan kasus itu ke polisi,” katanya, Jumat (21/07/2023) siang.

Menurutnya, peristiwa yang terjadi di kolam renang milik Pemerintah Daerah, itu sudah ditangani pihak kepolisian dan bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya atau penyelidikan. “Sebenarnya, tidak harus masyarakat yang melaporkan. Tetapi Pemkab Trenggalek punya Satgas PPA, yang dilantik pada tahun 2022. Dan, kami meminta agar Satgas PPA melaporkan kasus ini. Bahkan, kebetulan Ketua Harian Satgas PPA adalah Kasatreskrim Polres Trenggalek,” terang Imam.

Baca juga:

Satgas PPA, sambungnya, adalah pihak yang paling layak untuk melaporkan kasus tersebut ke kepolisian dan bukan masyarakat yang tidak atau kurang memahami perkara perlindungan anak. “Kalau modal berani saja, saya ya berani. Tetapi yang lebih tahu kan Satgas PPA,” terangnya.

Terkait kesiapan Satgas PPA sendiri, ujarnya, menurut masih 50 persen. Walaupun, sudah ada kesiapan untuk bertemu dan akan berkomunikasi dengan Satreskrim. Dirinya berharap, kasus ini bisa segera ditindaklanjuti. Sehingga, bisa menjadi bahan evaluasi agar ke depan tidak terjadi kembali.

Kasatreskrim Polres Trenggalek, Iptu Agus Salim, mengatakan bahwa dalam hearing kali ini pihaknya hanya menyampaikan hasil penyelidikan atas kasus di Kolam Renang Tirta Jwalita. “Jadi dalam hearing kali ini, kami sampaikan jika hasil penyelidikan mengatakan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan berlanjut pada proses penyidikan. Namun, penyidikan baru bisa dilakukan jika ada Laporan Polisi (LP) sebagai pijakan,” ujar Agus Salim.

Dalam kasus ini, Satreskrim Polres Trenggalek hanya menggunakan asas manfaat dan tidak menggunakan kewenangan LP model A. Karena, dari pihak keluarga korban tidak ingin membawa permasalahan ini ke ranah hukum.

Sehingga dalam forum tersebut, Satreskrim menyampaikan sesuai Pasal nomor 108 KUHAP menyebutkan bahwa setiap orang yang melihat, menyaksikan atau mengalami bisa melaporkan kejadian tersebut dengan menerbitkan LP. “Kalau nanti ada yang melaporkan kejadian ini, mekanismenya penerimaan Laporan yang akan masuk ke SPKT terlebih dahulu. Selanjutnya dasar LP tersebut akan dilakukan pemeriksaan pihak pelapor, kemudian baru masuk ke tahap penyidikan,” paparnya. (mil/sit)

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, mengatakan bahwa maksud kedatangan FMPA di Kantor DPRD adalah untuk memberikan perhatian yang salah satunya musibah meninggalnya tiga anak di kolam renang. “Jadi, hari ini kita menerima aspirasi dari Forum Masyarakat Peduli Anak, yang menyoroti berbagai peristiwa yang menyangkut anak. Salah satunya, peristiwa meninggalnya tiga anak di kolam renang Tirta Jwalita,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (20/07/2023) sore.

Hasil rapat dengar pendapat kali ini, paparnya, FMPA berharap jika kasus tersebut tidak hanya berhenti sampai di sini. Sesuai laporan dari kepolisian, kasus kolam renang milik Pemerintah Daerah ini sudah pada tahap penyelidikan.

“Kalau mau dilanjutkan ke tahap penyidikan, harus ada Laporan Polisi (LP). Dan, tadi FMPA meminta agar Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan anak yang membuat Laporan Polisi,” terang Alwi.

Selanjutnya, kata Alwi, Satgas masih akan mempelajari Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) sesuai yang tertulis di Surat Keputusan (SK).

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, menambahkan bahwa terkait dengan Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) saat ini sudah selesai pembahasannya. “Untuk Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, saat ini pembahasannya sudah selesai. Dan, sekarang masih di provinsi. Nantinya, kita akan diundang ke provinsi untuk melakukan evaluasi jika ada perubahan atau yang lainnya. Selanjutnya, baru bisa dilakukan finalisasi,” jelasnya.

Baca juga :

Sukarudin menjelaskan, jika Pemkab Trenggalek memiliki Perda Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun di tahun 2023, Perda tersebut dipecah menjadi dua. Yakni, Perda Tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Perda tentang Kabupaten Layak Anak atau PPA.

Disinggung terkait Perda yang digunakan untuk penanganan anak, dirinya menyebut pada Perda Pengarus Utamaan Gender, pedomannya masih tetap mengacu pada aturan yang lebih tinggi. “Kan aturannya tidak hanya pada Perda saja. Kan ada undang-undang perempuan dan anak. Posisinya sekarang, karena Perda Nomor 10 tahun 2012 dihapus oleh Perda Nomor 2 tahun 2023 Tentang Perda PGU, maka berarti sudah tidak bisa dipakai sebagai dasar kebijakan anak. Sehingga, kita mengambil pada aturan yang lebih tinggi, kan disana juga sudah diatur lebih spesifik,” tutur Sukarudin.

Menanggapi peristiwa yang terjadi di kolam renang Tirta Jwalita, Politisi PKB ini mengaku jika hal itu adalah sesuatu yang memprihatinkan. “Wajibnya, peristiwa itu tidak boleh terulang kembali. Sehingga, mesti ada preventif dan dievaluasi agar tidak terulang kembali nanti kayak apa,” sambungnya.

Masih kata Sukarudin, berkaca dari kejadian itu, perlu adanya pemeriksaan lebih detail, termasuk saat anak-anak itu masuk ke lokasi. Apakah melalui pintu masuk resmi atau tidak.

“Kita perlu cari tau yang pertama mereka punya karcis atau tidak. Kedua, mereka datang sendiri atau ada orang dewasa yang mengawasi atau yang bertanggung jawab. Jadi kedepan kalau memang dibuka kembali, maka setiap anak yang masuk ke kolam renang harus ada orang dewasa yang bertanggung jawab agar tidak lalai,” papar Sukarudin.

Komisi IV menilai, jika kolam renang plat merah itu ditutup permanen, maka akan sangat disayangkan. Mengingat, ada banyak fasilitas yang ada disana.

“Kalau dari pandangan Komisi IV, andaikan itu ditutup tentu disayangkan. Karena fasilitas sudah sebanyak itu, lalu mau digunakan untuk apa. Menurut kami, sebaiknya ini harus ada tindakan preventif (antispasi/pencegahan) agar tidak terulang kembali,” terangnya. (mil/sit)

Reaksi itu muncul, setelah tiga bocah tanpa sebab yang jelas, ditemukan dalam posisi mengambang di dalam kolam renang dewasa dengan kedalaman sekitar 1,5 meter.

Tiga bocah itu, masing-masing adalah MF (9), MZ (10) dan B (9) warga Kelurahan Kelutan. Sementara dugaan sementara, diduga ketiga meninggal karena tidak bisa berenang.

Kapolres Trenggalek, AKBP Alith Alarino, dalam keterangannya mengatakan bahwa dua dari tiga korban tersebut ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian. “Dari tiga korban itu, dua diantaranya meninggal dunia di tempat. Sedangkan satu korban, meninggal usai dilarikan ke rumah sakit dr Soedomo Trenggalek,” kata Kapolres, Minggu (04/06/2023) siang.

Baca juga :

Ditambahkan Kapolres Alith, kejadian tersebut diduga terjadi sekitar pukul 08.30 WIB. Dimana, sejumlah korban saat datang ke kolam renang, itu tidak atau tanpa didampingi orang tua.

“Diduga saat melihat temannya tenggelam, dua korban lainnya berusaha membantu. Namun, kemungkinannya ketiga korban ini tidak bisa berenang. Sedangkan, tinggi badan korban juga belum ada 150 centimeter (kedalaman kolam dewasa, red)” terang Kapolres Trenggalek.

Kejadian itu, imbuhnya, baru disadari pihak pengelola kolam renang juga saat baru mengetahui bahwa ketiga korban sudah dalam keadaan mengapung di permukaan kolam. “Usai dievakuasi dari kolam, ketiga korban langsung dilarikan ke RSUD dr Soedomo, untuk penanganan medis. Sebelum nantinya, diserahkan ke pihak keluarga masing-masing,” tambahnya. (mil/sit)