Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Muhammad Noor Fuad Fauzi, meminta agar jalan yang sudah rusak tersebut segera mendapat penanganan. Sehingga, tidak sampai mengganggu aktifitas dari warga.

Ditambahkannya, bahwa dampak banjir dan longsor di Kabupaten Malang, itu untuk infrastrukturnya sebagai adalah masuk wewenang Balai Besa Wilayah Sungai (BBWS) dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jatim. “Dampak yang terbanyak, itu adalah normalisasi sungai,” kata Fuad, Senin (10/07/2023) siang.

Baca juga :

Ditambahkan mantan Kabag Prokopimda Kabupaten Malang ini, bahwa sementara untuk jalan desa yang rusak di Kabupaten Malang pasca banjir dan longsor, ada beberapa titik. Karena rusak, beberapa juga harus ditutup.

“Seperti jalan di Desa Sumbertangkil, Tirtoyudo, itu banyak yang rusak. Jalan tersebut, mulai hari ini sudah kita tutup total. Kendaraan roda empat dan roda dua tidak bisa melintas, karena memang kondisinya rawan longsor dan ambles,” terangnya.

Jalan yang rusak itu, imbuhnya, adalah akses utama masyarakat di tiga desa. Yaitu, Desa Purwodadi, Desa Pujiharjo dan Desa Sumbertangkil. “Dari Sumbertangkil, jalan yang rusak itu mengakses dua desa, yaitu Desa Purwodadi dan Desa Pujiharjo. Kemarin kita masih bisa mengirim bantuan ke sana dan hari ini sudah ditutup,” imbuhnya. (gie)

Baca Juga:

• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Bupati Malang Dampingi Gubernur Jatim Tinjau Pasar Murah Pemprov Jatim di Taman Pelangi
• Gubernur Jatim Gelontor Bansos Rp 7,05 Miliar di Pendopo Agung bersama Bupati Malang

Dalam penyaluran perdana itu, Bupati dan Wabup ditemani Kepala Perum Bulog Cabang Malang, Supriyono. Dari jumlah total KPM yang akan menerima bantuan beras PPKM di Kabupaten Malang, terbagi meliputi 90.433 KPM PKH dan 109.675 KPM BST. Pendistribusian akan dilakukan sampai ke tangan penerima. Sedangkan untu komoditi beras bantuan PPKM yang akan disalurkan, murni hasil serap dari para petani Kabupaten Malang. Bulog sendiri, sedianya akan tetap menyerap dari produksi petani di Kabupaten Malang.

”Hari ini kita penyaluran perdana bantuan beras PPKM. Ada sebanyak 19 truk, dengan jumlah 123 ton beras, untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Ampelgading dan Tirtoyudo. Sasaran nantinya, akan ke seluruh wilayah di Kabupaten Malang. Untuk yang perdana, kami ambil dengan wilayah terjauh dahulu,” jelas Bupati Malang.

Seusai memberangkatkan penyaluran perdana beras bantuan PPKM, Bupati dan Wabup bersama Kepala Perum Bulog Cabang Malang, serta sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Malang, meninjau keberadaan beras yang akan disalurkan langsung ke dalam gudang. Hal ini untuk memastikan, beras yang didistribusikan dengan kwalitas medium tersebut dalam kondisi baik. Bupati bersama-sama melakukan pengecekan kondisi beras yang sudah terpacking rapi. (ed2)

Surining berangkat untuk kedua kalinya melalui PT Asia Avia Duta, pada tahun 2007 lalu. “Sejak berangkat kedua kalinya ke Arab Saudi, melalui PT Asia Avia Duta sampai sekarang tidak ada kabar,” ungkap, Surahmad kakak kandung Surining.

Sementara pihak keluarga sudah melaporkan pada Disnaker Kabupaten Malang. Mereka minta bantuan untuk memulangkan yang bersangkutan.

“Kami pihak keluarga bahkan sudah melaporkan hal tersebut pada BNP2TKI namun sampai saatvini belum ada kabar yang jelas. Adapun kabar yang di dengar pihak keluarga, yang didapat dari TKI yang pernah berjumpa dengan Surining bahwa keberadaannya saat ini disembunyikan oleh juragan yang baru dan tidak diberi gaji,” sambung Surahmad.

Sementara itu, menurut Disnaker, bahwa pihaknya sudah berkirim surat pada Direktorat Perlindungan WNI dan BHI (Badan Hubungan Internasional) setelah menerima pengaduan pihak keluarga.

“Dari surat yang dikirim oleh disnaker sudah mendapat jawaban dari sana. Agar suratnya dikirim itu dilengkapi dengan identitas lengkap yang bersangkutan,” ujar, Achmad Djunaedi, Kabid penempatan TKI. Terkait permintaan dari Direktorat Perlindungan WNI, pihak disnaker berupaya melakukan perlengkapan tersebut namun yang didapat dari pihak keluarga hanya berupa KTP, KK dan Ijasah.

Padahal yang diminta kelengkapannya berupa nama lengkap, no paspor, no visa, nama lengkap majikan, alamat majikan, no kontak majikan dan no identitas manikan.

“Dengan keterbatasan informasi yang kami dapat, tetap akan berkirim surat kedua yang kami lengkapi identitas dari keluarga,” pungkas Djunaedi. (sur/yan)