DIPA dan TKDD sendiri, merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh pimpinan, para pimpinan lembaga dan kepala daerah, dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu Indonesia Maju.

Gubernur Jatim dalam sambutannya, menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa fokus APBN pada Tahun 2021 di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Dirinya menekankan, bahwa prioritas utama yakni kesehatan dan ekonomi diharapkan segera pulih.

“Seluruh kebijakan dan program yang digulirkan Pemprov Jatim, akan terus diselaraskan dengan program kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

APBN sebagai instrumen utama dan sangat penting, dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, guna memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi pada Tahun 2021.

“Oleh karenanya, efektivitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung pada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas,” katanya.

Gubernur Jatim juga menekankan, bahwa kecepatan, ketepatan, akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan pemerintah daerah baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi.

Bupati Lumajang, dalam kesempatan itu menyampaikan, dengan diberikannya Dipa dan TKDD lebih awal, diharapkan akan memberikan dampak besar terhadap kegiatan perekonomian masyarakat. Sehingga, masyarakat akan segera menikmati hasil pembangunan lebih cepat. (kom/sit)

Salah satu penerima Dipa dan TKDD tersebut, yakni Pemkot Malang yang diberikan langsung kepada Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

Wakil Wali Kota Malang mengatakan, penyerahan DIPA yang dilaksanakan lebih awal, merupakan cerminan dari keinginan bersama agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu. Yakni, awal Januari 2021, harus sudah dimulai.

“Hal ini diharapkan akan memberikan dampak lebih besar terhadap kegiatan perekonomian kita. Sehingga, masyarakat akan dapat segera menikmati hasil pembangunan secara lebih cepat. Pembangunan bisa berjalan lebih baik, pelayanan kepada masyarakat pun bisa berjalan lebih baik pula, dan manfaat dari dana pemerintah (APBN dan APBD) segera dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Wawali Kota Malang.

Sebagai informasi, untuk tahun 2021, Kota Malang menerima dana DIPA sebesar Rp 6.085.612.284.000, dan dana TKDD sebesar Rp 1.198.105.546.000,-.

Bung Edi-sapaan akrab Wawali Kota Malang, berharap agar pengguna anggaran dapat memanfaatkan secara maksimal anggaran negara, melalui program-program pembangunan yang direncanakan.

Baik untuk pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, transportasi publik, program perlindungan sosial, dan lainnya, seperti bantuan operasional sekolah, bantuan siswa miskin, program keluarga harapan, kredit usaha rakyat, dan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan.

“Terlebih, saat ini kita sedang berada di masa pandemi Covid 19. Maka saya berharap dana yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin. Utamanya dalam rangka pemulihan kesehatan dan perekonomian di Kota Malang,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wawali menghimbau, agar seluruh elemen masyarakat terus meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Dan, mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Serta, meningkatkan pembangunan di daerah tertinggal, terluar dan terdepan. (rhd/sit)