Memontum Malang – Plt Bupati Malang Drs HM Sanusi MM mengaku sangat apresiasi dengan kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang atas keberhasilannya dalam mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke luar negeri.

“Untuk pengiriman PMI ilegal, Kabupaten Malang masuk terkecil di Jawa Timur,” ujar Sanusi Usai membuka acara sosialisasi pencegahan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri di hotel Mirabel Kepanjen bersama 300 petugas rekrutmen calon PMI, Kamis (14/3/2019) siang tadi.

Dikatakan, kewenangan di daerah hanya sebatas memberikan pencegahan dan perlindungan di wilayahnya sendiri secara terbatas.

Lanjutnya, untuk perlindungan di luar negeri tetap menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Pasalnya, di daerah memiliki kesulitan untuk koordinasi lintas negara.

“Kami hanya bisa desak agen penyalur di daerah agar menyalurkan dengan sesuai prosedur. Disnaker di daerah terbatas, kesulitan lintas negara. Itu kewenangan pemerintah pusat, melalui Kementerian Tenaga Kerja,” tegasnya.

Ditambahkan, banyak kerugian menjadi PMI Ilegal. Salah satunya, ketika terjadi masalah di negara tujuan, pemerintah di dalam negeri tak bisa berbuat banyak. Karena keberangkatannya tidak tercatat secara resmi di negara.

Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo SH SIK MH dalam press conference didampingi Kapolsek Jenggawah AKP Udik Budiarso, Kanit PPA Iptu Suyitno SH, Kasi Propam Iptu Nurcahyo. Anggota PPA Polres Jember kepada awak media mengungkapkan, “Keberhasilan pengungkapan pengiriman, perekrutan, penampungan dan penempatan tenaga kerja imigran Indonesia ilegal atau human trafficking, ini tidak luput dari kerja keras jajaran Polsek Jenggawah dan masyarakat di sekitarnya.”

Kapolres Jember AKBP. Kusworo Wibowo SH SIK MH bersama jajarannya langsung melihat dan memeriksa tepat penampungan tersebut. Ternyata di dalam rumah penampungan yang berlantai tiga tersebut terdapat sejumlah tempat tidur susun dan ruangan kesehatan, komputer untuk melatih calon pekerja yang akan di berangkatkan ke luar negeri.

AKBP Kusworo Wibowo SH. Sik. MH menambahkan, “Tenaga kerja ilegal yang kebanyakan wanita muda dan paruh bayah atau ini akan diberangkatkan ke negara Singapura, tenaga kerja wanita ini yang paling banyak berasal dari kota Banyuwangi dan kota Jember.”

“Kita langsung mengadakan pengecekan dan betul apa yang dikatakan masyarakat di penampungan ini terdapat beberapa wanita dan kemudian di dalamnya ada kasur, tempat untuk belajarnya para TKI yang di kerjakan di luar Negeri,” terangnya.

PJTKI Ilegal ini sudah berlangsung sejak pertengahan 2017, tersangka bersalah karena memberangkatkan TKI dengan visa turis bukan visa kerja. Atas tindakan ini tersangka akan dijerat pasal 81 junto pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017.

“Perbuatan ini melanggar peraturan pasal 81 junto pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja imigran Indonesia dan juga UU No. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang,” jelasnya.

Satu orang kita tetapkan sebagai tersangka perdagangan orang atau human trafficking dan sudah diamankan. Seorang bernama PRASETYO, 31 tahun, Swasta, Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Di penampungan itu, kepolisian berhasil menemukan tersangka P (31) serta koban Y, M, S dan H. Semuanya dibawa ke Mapolres Jember yang didampingi PPA. (cw3/yan)

“Bersama seorang relawan, kita lakukan koordinasi dengan kadisnaker, pihak dinkes bahkan Disnaker Pemprov Jatim,” ujar Fathoni.

Ditambahkan, almarhum merantau ke Malaysia sejak tahun 2014. Ia meninggal dunia karena sakit paru paru, pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 pukul 05.00 Wib di Negeri Jiran.

Oleh karena Haritun tercatat tanpa paspor alias ilegal, pihak Malaysia kesulitan mengidentifikasi. Beruntung, Rico yang merupakan teman kerja almarhum asal Probolinggo berinisiatif mengontak keluarga di tanah air (Indonesia).

Sementara itu Rahma (22) anak almarhum merasa cemas memikirkan pemulangan jenazah ayahnya.

“Terus terang kami bingung biaya gak ada. Bagaimana kebijakan pemerintah tentu kami harapkan,” ungkapnya.

Dihubungi via selulernya, Kadisnaker Situbondo, H Junaedy membenarkan pihaknya telah mendapat informasi terkait kematian warga Situbondo.

“Ya, karena berangkat sendiri, kita tidak tahu itu, jadi ya ilegal. Kendati begitu kita tetap berkoordinasi,” ujar Junaedy kepada memontum.com.

Relawan kemanusiaan, Slamet Hariyadi menjelaskan bahwa ambulan yang digunakan untuk menjemput jenazah direncanakan ke Bandara Juanda, Surabaya.

“Itu gratis dari dinkes, kita cuma mencari donasi untuk biaya sopir dan bensin ke rumah duka. Adapun proses kedatangan jenazah, kita komunikasikan intens dengan teman almarhum di Malaysia,” tutur Slamet. (ir/yan)