Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, pun mengaku sudah mengambil langkah untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut. “Tentunya, kami akan memikirkan untuk berkolaborasi dengan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan kelurahan, untuk mengadakan pembinaan kepada mereka,” ujar Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial (Replinjamsos) Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Titik Kristiani, Sabtu (18/02/2023) tadi.

Dikatakannya, jika pihaknya tidak akan melarang siapapun untuk berjualan. Namun, seharusnya mereka juga memilih tempat untuk berjualan yang strategis. Agar, tidak terlihat seperti menjual kesedihan atau pun memamerkan keprihatinan.

Baca Juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Kami tetap mengimbau untuk berjualan itu di tempat yang ramai. Jangan ditempat yang sepi atau jangan di pinggir jalan. Karena sebenarnya, itu seperti tidak berjualan atau jatuhnya seperti menjual kesedihan. Saya masih memaklumi ada yang berjualan di depan salah satu bank, karena itu masih ramai,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, jika sebelumnya pihaknya juga telah menemui produsen dari bakpao, yang jadi produk yang dipasarkan. Kemudian, pihaknya juga telah menanyakan terkait dengan alasan-alasan apa yang mendasari anak itu, untuk melakukan jualan.

“Kami tanya ke produsen itu, alasannya karena mereka membantu orangtuanya untuk mencari nafkah di sela-sela jam sekolah,” imbuhnya.

Dari pantauan Memontum.com, diketahui saat melewati Jalan Besar Ijen, memang beberapa terlihat ada seorang anak yang berjualan bakpao. Bahkan, berjualan hingga malam, meski kondisi kadang hujan. (rsy/sit)

Koordinator TKSK wilayah Kabupaten Situbondo, Muh Lutfi Jalil, menjelaskan bahwa kegiatan Baksos ini merupakan kegiatan bersama TKSK yang di wilayah Kecamatan Kota Situbondo. Hal ini dilakukan, sebagai bentuk kepedulian pada sesama umat muslim, khususnya pada adik-adik yang ada di YPAQ Al Maimunah.

“Selain itu, ini juga merupakan tugas kami sebagai TKSK dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial, di wilayah tugas kami. Sesuai Peraturan Menteri Sosial, Nomor 28 tahun 2018,” kata M Lutfi Jalil.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Adapun beberapa bantuan yang diberikan, diantaranya seperti Sarung, mie instan enam dos, beras super 1 kwintal dan uang tunai. “Sengaja kami berikan sarung, agar bisa di pakai tiap hari untuk beribadah. Dan semoga pahala ibadahnya, juga terus mengalir ke kami seiring ibadahnya, yang rutin di kerjakan,” ucapnya.

Lebih lanjut M Lutfi Jalil berharap, agar bantuan tersebut betul-betul bisa bermanfaat. “Kalau di nilai dari jenis besaran barangnya, bantuan kami memang tidak seberapa besar. Namun, ini bukti ketulusan kami untuk berbagi pada sesama di Bulan yang penuh berkah ini,” paparnya. (her/sit)

Sesuai pada Surat Edaran (SE) Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Derektorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Nomor: 592/6/BS.01/2/2022, perihal Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/BPNT Periode Januari s/d Maret Tahun 2022, tertanggal 18 Februari 2022, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi seluruh Indonesia dan bupati atau wali kota seluruh Indonesia. Dalam isi surat tersebut menerangkan secara inti, bahwa menindaklanjuti arahan Presiden RI pada rapat terbatas, selasa 15 Februari 2022 untuk mempercepat penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Sembako/BPNT dilaksanakan pada Februari 2022, yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero) dalam bentuk tunai.

Namun dalam pelaksanaannya, diduga masih ada upaya pelanggaran dengan mengarahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengisi, dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), beserta membeli sembako yang telah dipaketkan oleh oknum anggota Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada masing-masing desa setempat atau penerima, setelah mengantri dalam pengambilan uang tunai melalui PT Pos dengan nomonal sejumah Rp 600 ribu perKPM.

Baca juga;

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Tim Koordinasi (Tikor) Pendamping Bansos BPNT tingkat kecamatan atau disebut TKSK Genteng, Dwi Hadi Prasetyo, menegaskan dalam mekanisme penyaluran BPNT periode Januari sampai dengan Maret, dianggap sudah sesuai dengan surat dari Dirjen PFM terkait petunjuk teknis dalam pelaksanaan.

“Lampiran SPTJM yang diberikan para KPM itu, merupakan bagian dari klausul yang terbaru dari Dirjen PFM tertanggal 22 Februari 2022,” kata Dwi kepada Memontum.com, Sabtu (26/02/2022).

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Banyuwangi, Henik Setyorini, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Khoirul Hidayat, menjelaskan bahwa SPTJM yang diberikan kepada KPM tersebut tidak sesuai Juknis yang ada saat ini.

“Di juknis terbaru, tidak disebutkan bahwa KPM wajib menandatangani SPTJM. Namun, Kades diminta untuk mensosialisasikan ke KPM, bahwa uang yang diterima hanya digunakan untuk membeli sembako yang sudah ditentukan,” jelas Khoirul melalui sambungan WhatsApp.

Tahun 2021, tambahnya, memang masih menggunakan SPTJM dari KPM. Tetapi, itu ditujukan untuk penyaluran BPNT yang ditunaikan pada wilayah Papua. (aar/sit)

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan bahwa beban kerja TKSK ini cukup berat. Terlebih di Kabupaten Malang yang meliputi 33 kecamatan.

“Dia ingin dukungan fasilitas. Mereka ini kan bagaimana membantu membantu orang jalan, pendamping sosial, seperti ada orang menderita gangguan kejiwaan minta pertolongan. Karena ini berangkatnya dari pekerjaan sosial, maka sudah menjadi bagian dari profesi,” kata Didik.

Didik membandingkan, bila di luar negeri para pekerja sosial pada dasarnya secara ekonomi sudah mencukupi, maka di sini sebaliknya.

“Mereka ini menjadi pekerja sosial seharusnya secara basic mampu, sementara disini kan sebaliknya. Ya paling tidak diberikan fasilitas kendaraan bermotor, agar supaya saat seperti membawa laporan ke rumah sakit, kepolisian, bisa lebih mudah. Karena memang dasarnya mereka ini ada yang tidak punya kendaraan,” tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan peraturan Menteri Sosial nomor 28 tahun 2018 tentang TKSK, tugas mereka adalah membantu Kementerian Sosial, dinas sosial provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Tiap kecamatan memiliki satu TKSK.

Selama ini, TKSK mendapatkan imbalan berupa tali asih yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Selain tali asih, TKSK yang mendapatkan penugasan khusus dalam pendampingan program tertentu diganjar imbalan yang layak sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.

“Mereka ini kan hanya mendapatkan kontribusi Rp 500 ribu dari pusat, Rp 500 ribu dari provinsi dan Rp 300 ribu dari daerah,” pungkas Didik. (Sur/oso)