Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) tersebut merupakan bantuan dari Presiden RI, Probowo Subianto senilai Rp 500 juta. Yang mana, panen padi dengan menggunakan mesin tersebut dinilai jauh lebih efisien dibanding cara manual.

“Selisihnya luar biasa. Empat hektare bisa selesai hanya dalam dua hari dan langsung masuk karung. Sementara kalau manual butuh 16 hari. Sehingga dari segi waktu, biaya dan tenaga, penggunaan mesin ini sangat menguntungkan,” kata Wali Kota Wahyu.

Meski menggunakan tenaga mesin, dirinya juga berharap agar buruh tani tidak perlu risau. Itu karena, tenaga manusia masih tetap dibutuhkan untuk pengolahan lahan.

“Kalau di Kota Malang sendiri, kami kekurangan tenaga dan selama ini banyak memanfaatkan buruh dari Kabupaten Malang,” tambahnya.

Baca juga :

Saat disinggung terkait kemungkinan pengadaan mesin panen melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menurutnya akan dipertimbangkan efektivitas dan skala prioritasnya terlebih dahulu. “Kalau memang efektif, tentu bisa kita anggarkan. Tapi kita tetap harus melihat efisiensi dan kebutuhan lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa hasil panen menggunakan alat tersebut sedikit lebih bersih karena proses pemisahan batang dan bulir dilakukan secara mekanik. “Tadi dapat satu karung, beratnya kurang lebih 60 kg. Kemudian setengah hektare kurang lebih dapar 60 karung. Kalau bobotnya sama dengan manual cuma kecepatan, penggunaan tenaga dan biaya lebih irit dengan menggunakan mesin ini,” ucap Slamet.

Untuk pengelolaan alat combine harvester, nantinya akan dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di empat kecamatan. Dengan menggunakan alat tersebut, menurutnya juga tidak akan mengurangi peran buruh tani sepenuhnya.

“Mereka tetap dibutuhkan pada tahapan pengolahan lahan seperti membrujul, melembutkan dan menanam. Kami juga melihat perlunya penambahan alat tersebut, minimal dua unit lagi agar bisa digunakan bergiliran saat musim panen serentak,” imbuh Slamet. (pro/rsy/sit)

Sekolah Rakyat tersebut, dirancang berasrama gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan ditargetkan dapat dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Untuk merealisasikan program tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, telah menyiapkan fasilitas bangunan di Gedung eks Kampus Politeknik Kota Malang (Poltekom).

“Kota Malang mengusulkan untuk bisa dibangun di eks Kampus Poltekom. Kemarin tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sudah meninjau lokasi. Ini untuk warga Kota Malang yang masuk dalam kemiskinan grade 1, 2 dan 3. Harapannya ini, tentunya bisa menekan angka putus sekolah, karena targetnya 1.000 siswa,” kata Wali Kota Wahyu, Kamis (27/03/2025) tadi.

Ditambahkannya, bahwa Sekolah Rakyat nantinya akan beroperasi dengan sistem boarding school. Sehingga, siswa akan tinggal di asrama.

Baca juga :

Untuk jenjang pendidikan yang disediakan, pun nantinya akan mencakup SD, SMP dan SMA. Namun, untuk tahap awal masih akan ditentukan oleh Kemensos dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

“Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk setiap lokasi Sekolah Rakyat. Dana tersebut, nantinya akan digunakan untuk menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk seragam, makan, asrama, serta peralatan sekolah,” ujarnya.

Dengan konsep berasrama tersebut, tambahnya, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya. Untuk lulusan sekolah tersebut diharapkan juga tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat yang dapat menjadi agent of change ntuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

“Kebanyakan anak putus sekolah karena masalah ekonomi. Mudah-mudahan dengan program ini angka putus sekolah bisa turun. Model boarding school ini sudah dicoba dan hasilnya luar biasa,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Selain itu, fokus pada sektor perikanan, pihaknya juga memberikan kontribusi positif dalam sektor pertanian dengan membagikan bibit cabai secara gratis pada petani. “Kita tadi memberikan bibit cabai pada petani. Karena kebetulan harga cabai sekarang tinggi sekali. Kita harapkan dengan benih-benih ini hasilnya bisa menekan terkait dengan harga. Termasuk juga dengan ikan-ikan tadi,” kata Pj Wali Kota Wahyu Hidayat.

Baca juga:

Hal itu menurutnya, juga menjadi salah satu intervensi bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang, untuk mengendalikan inflasi, khususnya dalam menghadapi lonjakan harga beberapa komoditas. Selain itu, kerja sama dengan antar daerah, salah satunya dengan Kabupaten Malang juga dibutuhkan. Sehingga, diharapkan bisa menekan angka inflasi pada komoditas pangan.

“Tadi juga sudah ketemu dengan Pak Bupati, harapannya nanti dengan Kabupaten dapat meningkatkan pasokan sayuran, termasuk cabai dan secara keseluruhan dapat menekan harga di pasaran,” imbuhnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Malang, Diah Ayu Kusumadewi, serta Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, telah menyerahkan 4.820 bibit cabai kepada 25 kelompok tani dan urban farming, dengan masing-masing mendapatkan 250 bibit. (pro/rsy/sit)

“Saya juga meminta agar segera ada tandon air yang nantinya dapat masuk ke saluran air di masing-masing rumah warga. Meskipun kecil namun air dapat teraliri. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi keluhan masyarakat,” kata Sutiaji.

Dia juga menegaskan, sejumlah pompa juga akan segera ditambahkan guna menarik air dari Tlogomas dan Wendit agar dapat mengaliri daerah terdampak air mati tersebut, termasuk di daerah Buring Atas.

“Kedepan, saya berharap agar musibah ini dapat segera kita atasi bersama. Kami juga akan segera memberikan pengobatan-pengobatan pada masyarakat dampak dari kekurangan air ini tidak mengganggu kesehatan masyarakat. Mungkin dengan pemberian vitamin juga dapat kita lakukan,” ujarnya.

Walikota Sutiaji juga memberikan penekanan pada Perumda Tugu Tirta untuk dapat memantau serta menjamin kualitas air yang akan didistribusikan pada masyarakat. Ini agar masyarakat menjadi tenang dan mendapat kepastian bahwa air yang akan mereka konsumsi adalah air yang layak.

“Hal itu juga bertujuan untuk menepis berita-berita hoax yang seringkali dimunculkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam rangka untuk memperkeruh keadaan. Salah satunya adalah kebersihan air yang didistribusikan,” tandasnya. (*/yan)