Hal itu dikarenakan pemasangan Reklame tersebut sampai saat ini belum mengantongi izin. Sebah sejak dipasang pada awal Januari 2020 lalu, sampai saat ini izin reklame di kawasan Cagar Budaya tersebut belum mengantongi izin.

Kasatpol PP Kota Malang Drs Priyadi MM. (gie)

Kepala Satuan Pamong Praja Kota Malang Drs Priyadi MM, mengatakan bahwa pihak Pro Mild dikenai Tipiring karena belum mengantongi izin.

“Belum mengantongi izin, sudah ditindak. Sebelum ada ijin harus ditutup dulu. Kalau nantinya belum dapat izin juga ya akan kita turunkan. Saat ini mereka memang sudah proses mengajukan izin. Izinnya sudah lengkap namun masih proses. Kan kawasan itu rencananya menjadi kawasan cagar budaya. Namun masih belum ada surat otentiknya. Nanti akan menunggu Tim Ahli Cagar Budaya (TABC). Kemungkinan hal itu yang membuat ditangguhkan,” ujar Priyadi.

Pihak Vendor menjalani persidangan Tipiring dimana persidangan terdapat petugas Kejaksaan Kota Malang Hakim dan Panitera PN Malang dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pihak vendor dikenakan denda Rp 1 juta.

Sementara itu, Dedy Kuntarto selaku Managemen JJ Production Surabaya sebagai vendor menerima atas segala keputusan dan kebijakan Pemkot Kota Malang terkait yang dianggap sebuah pelanggaran tentang perizinan atas dibangunnya reklame brand di atas Toko Avia Kota Malang.

Reklame Pro Mild yang saat ini sudah ditutup kain warna putih. (gie)

“Atas kepatuhan dari sisi etika dan lain-lain, kami pihak Agensi JJ Promotions masih tetap berupaya menjalankan dan menyelesaikan langkah perizinan yang belum selesai, dan kami sudah menutup Reklame tersebut dengan kain pada Selasa (14/1/2020), sambil menunggu proses perijinan selesai. Proses perijinan sudah dilakukan sejak Oktober 2019,” ujar Dedy.

Terkait perizinan pihaknya menjelaskan bahwa pada Tanggal 7 Oktober 2019 berkas permohonan masuk di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, juga Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Tanggal 1O Oktober 2019 Tim reklame yang terdiri dari beberapa Dinas sudah meninjau lokasi di Toko Avia.

Masih kata Dedy, saat itu sekaligus rapat dan dibuatkan berita acara dengan dipenimbangkan diterbitkannya surat ijin reklame Masing-masing catatan sudah ditandatangani pihak Dinas Terkait.

“Setelah itu, 12 Oktober 2019 berkas permohonan IMB sudah masuk di bagian IMB dengan persaratan dan ketentuan yang telah berlaku. Pada 13 November 2019, sudah melakukan pembayaran pajak dengan masa 1 bulan, karena bayar satu tahun tidak boleh,” ujar Dedy. Proses terus berlanjut, IMB belum juga keluar.

BACA : Tak Juga Tunjukkan Izin, Vendor Reklame di Toko Avia Segera Jalani Sidang

“Pada 21 November 2019, vendor melengkapi persyaratan lainnya berupa surat kontrak sewa lokasi dengan toko Avia berikut fotokopi surat tanahnya. Antara tanggal tersebut, IMB juga belum keluar. Akhirnya pada 30 Desember 2019 pekerjaan dimulai sampai dengan munculnya berita di media. Kami ingin pemberitaan berimbang bahwa kita sudah mengurus sejak Oktober 2019. Reklame itu tidak bodong, kami sudah mengurus perizinannya,” ujar Dedy.

Sementara itu, Zainul Arifin, pihak vendor yang menghadiri persidangan menambahkan juga bahwa pihaknya akan melengkapi dan memproses perizinan. Termasuk pengajuan permohonan ke Tim Cagar Budaya.

“Pengajuan permohonan sudah kami masukan,” ujar Zainul saat ditemui Memontum.com di kantor Satpol PP. (gie/oso)

Sesuai dengan janjinya, pihak vendor memenuhi panggilan Satpol PP pada Senin (13/1/2020) untuk menindaklanjuti hal tersebut. Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Satpol PP di JL Bingkil tersebut, berujung pada proses yustisi. Dan pihak vendor diminta untuk mengikuti proses persidangan yang dijadwalkan pada tanggal 20 Januari 2020.

“Setelah kami minta perizinannya, mereka masih belum bisa menunjukan, katanya masih dalam proses. Ya sesuai SOP, terpaksa kita BAP kan untuk yustisi sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2006,” ujar Kepala Satpol PP Kota Malang, Priyadi.

Priyadi mengatakan, nantinya pihak vendor akan menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring), dengan BAP yang dilakukan atas dasar pihak vendor papan reklame yang belum dilengkapi izin. Dengan ancaman hukuman berupa denda sekitar Rp 30 juta atau kurungan penjara selama 3 bulan.

“Tapi tentunya hal itu juga menunggu putusan hakim. Untuk itu, kami meminta kepada pihak vendor agar papan reklame itu ditutupi,” imbuh dia.

Ia mengatakan, proses persidangan akan tetap berlanjut meskipun pihak vendor telah menyelesaikan perizinan. Hal itu dikarenakan perkara tersebut telah di BAP kan untuk melalui proses persidangan.

“Ya tinggal kita lihat nanti seperti apa putusan hakim. Namun yang pasti, pihak vendor telah kami minta untuk menutup papan reklame tersebut, dan kami beri waktu hanya hari ini saja,” pungkas dia.

Sementara itu, Zainul Arifin selaku pihak vendor membenarkan hal tersebut. Ia menuturkan, bahwa hingga saat ini, perizinan papan reklame tersebut masih dalam proses. Untuk itu, pihaknya pun akan mematuhi instruksi dari pihak Satpol PP Kota Malang untuk menutupi papan reklame tersebut.

“Ya akan kami patuhi, dan akan kami tutup sendiri papan reklame tersebut,” ujarnya saat ditemui pada Senin (13/1/2020) usai pertemuan di kantor Satpol PP.

Menurut keterangan yang ia sampaikan, ia mengaku bahwa pihaknya sudah mengurus proses pembayaran pajak dan perizinan. Bahkan ia mengaku, bahwa pengurusan perizinan sudah ia lakukan sejak Oktober 2019 lalu. Dan sebelumnya telah dilakukan survei terlebih dahulu oleh petugas perizinan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Namun ia mengaku, hingga kini izin dan IMB papan reklame tersebut belum turun.

BACA : Iklan Pro Mild di Atap Avia Disegel BP2D Kota Malang, Pol PP Usut Perijinan

“Izinnya hingga saat ini kan belum juga jadi. Sedangkan untuk pajak sudah kami bayarkan. Dan kami mintanya setahun, namun hanya diperbolehkan sebulan,” kata dia.

Dengan hal tersebut, ia berkomitmen untuk tetap mengikuti proses sidang yang telah dijadwalkan pada 29 Januari mendatang. Sebab menurutnya, pihaknya juga bertanggung jawab terhadap kliennya untuk melakukan pemasangan reklame tersebut. (iki/yan)

Melihat fenomena itu, salah satu tokoh Masyarakat Kota Malang yang sekaligus Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang, Laily Fitriyah Liza Min Nelly angkat bicara, Sabtu (11/1/2019) malam. Menurutnya dengan pemasangan reklame iklan rokok tersebut, keindahan bangunan heritage Toko Avia telah dirusak.

AVIA : Reklame di Toko Avia sempat disegel Bapenda Kota Malang, beberapa waktu lalu terkait perizinan (gie)

“Toko AVIA merupakan bangunan bersejarah, justru secara estetika dirusak seperti ini. Hal ini bertentangan dengan misi Walikota Malang yang ingin membangun Kayutangan sebagai koridor heritage,” ujar Nelly.

BACA : Iklan Pro Mild di Atap Avia Disegel BP2D Kota Malang, Pol PP Usut Perijinan

Tidak seharusnya reklame Pro Mild tersebut terpasang di bangunan heritage dan harus segera ditertibkan.

“Mestinya penertiban tidak boleh pandang bulu. Keinginan Walikota Malang harus diimbangi dengan konsekuennya agat agar heritage Kayutangan tidak setengah hati. Kalau memang harus jalan heritage, harus benar-benar dijalankan. Dengan adanyan reklame itu, telah merusak keindahan bangunan bersejarah,” ujar Nelly. (gie/oso)