Dilantik oleh Ketua MUI Provinsi Jawa Timur, KH. Syahfruddin Syarif, Sabtu (06/03), di Ponpes Raudlatul Muttaqin Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan.

Baca Juga : Anggota DPR RI Gunakan Gajinya Untuk Gelontorkan Bantuan Korban Banjir Pasuruan

Kegiatan pelantikan dihadiri sejumlah forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pengurus MUI Kota Probolinggo. Kiai Nizar Irsyad menyampaikan, kebijakan yang diambil terkait program kerja MUI ke depan, yakni meningkatkan kinerja pengurus sesuai dengan tugas masing-masing pada tiap-tiap komisi.

“Terdapat 10 komisi dan masing-masing komisi memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kepengurusannya,” tuturnya.

Tema pengukuhan periode kedua ini adalah dengan ukhuwah Islamiah menuju Indonesia sehat. Dengan tema tersebut, menurut Kiai Nizar, tantangan MUI yakni bagaimana merumuskan kebijakan (tausiyah dan dakwah) bersama para ulama dan pemerintah dengan pikiran yang sehat.

Tidak karena sehat dari Covid-19 saja, begitu pula MUI dalam tausiyahnya, harus keluar, pesan yang tersampaikan, dari ulama yang sehat sehingga tidak ada ormas yang disakiti,” tegasnya.

Kyai Nizar juga menambahkan, peran MUI juga harus bisa mengedukasi program vaksinasi Covid-19. “Dari sudut perspektif agama, vaksinasi adalah wajib dilakukan. Karena ini menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk mencegah saling menular dan tertular. Maka dari itu, kepada masyarakat untuk tidak percaya pada berita-berita hoax, provokasi tentang vaksinasi,” pesanya. (geo/ed2)

Pemberian arahan tersebut dipimpin oleh Waka Polres Situbondo, Kompol Zein Mawardi, AMd dan Kabag Ops, Kompol Yatno Mardi, SH., serta diikuti Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasiwas dan anggota yang terlibat dalam operasi.

Waka Polres Situbondo, Kompol Zein Mawardi, menyampaikan bahwa selain melaksanakan tugas edukasi dalam rangka memutus mata rantai virus Corona atau Covid-19, anggota yang terlibat dalam Operasi Bina Waspada Semeru 2021 juga melaksanakan pembinaan masyarakat dalam rangka kontra radikalisme.

Baca Juga : Penjualan Hewan Ternak di Situbondo Masih Lesu

“Intinya, Operasi Bina Waspada ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, dalam rangka mencegah paham radikalisme anti pancasila, terorisme untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19,“ ujarnya.

Sementara itu, Kabag Ops, Kompol Yatno Mardi, menekankan tentang teknis pelaksanaan operasi yang akan digelar selama 15 hari mulai tanggal 17 Februari sampai 3 Maret 2021 yang melibatkan personil Polres dan Polsek jajaran yang bekerja sama dengan tokoh agama serta tokoh masyarakat.

“Dalam Pelaksanaan Operasi Bina Kusuma ini dilaksanakan dengan lebih mengedepankan sosialisasi terhadap masyarakat, terutama saat ini dalam masa pandemi Covid-19 belum juga berakhir dengan terus edukasi masyarakat untuk menaati protokol kesehatan,“ pungkasnya. (mam/ed2)

Tidak hanya masyarakat, kedisiplinan membayar pajak juga harus dilakukan oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Sebagai bentuk pemberian contoh, Sanusi juga berkesempatan melaporkan SPT PPh nya dengan memanfaatkan e-Filling.

“Mari kita bergotong royong membangun negara dengan membayar pajak dan melaporkan SPT tahunan dengan baik dan benar. E-Filing adalah solusi pelaporan SPT secara online yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja,” ujar Sanusi, Senin (07/02) tadi.

Dijelaskan Sanusi, di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang, wajib pajak tetap dapat melakukan pelaporan SPT dengan cara yang sangat mudah. Melalui website DJP Online (www.pajak.go.id), e-Filing dapat diakses melalui internet 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu.

“Jangan tunda-tunda pelaporan SPT tahunan, cukup 15 menit dan kita sudah berkontribusi lebih untuk negeri ini. E-Filing lebih nyaman, lebih cepat, lebih mudah. Pajak Kuat Indonesia Maju,” paparnya.

Baca Juga : Pemilihan Joko Roro Duta Pariwisata Malang Segera Dimulai

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen, pun memberikan apresiasi positif. Karena sebagai pimpinan daerah dan tokoh masyarakat, pelaporan SPT tahunan yang dilakukan Sanusi, dapat dijadikan contoh bagi masyarakat luas dan jajaran.

“Harapan kami, keteladanan Pak Sanusi dan seluruh ASN di Pemkab Malang dapat menjadi panutan masyarakat wajib pajak, khususnya masyarakat Kabupaten Malang dalam pemenuhan kewajiban pelaporan SPT,” kata Kepala KPP Pratama Kepanjen, Amir Makhmut.

Ditambahkan, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan channel atau pelaporan SPT secara online sehingga di masa pandemi seperti sekarang. Untuk lapor SPT Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor pajak. Walaupun batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk WP Orang Pribadi adalah sampai dengan 31 Maret, silakan untuk lapor lebih awal. Semakin awal kita lakukan, akan semakin nyaman,” ujarnya. (sit)

Mereka merasa prihatin dengan munculnya RUU HIP. Pasalnya, RUU HIP ini selain belum mempunyai urgensi, banyak yang menilai berpotensi menimbulkan konflik ideologi.

Tokoh masyarakat, kyai dan habib se Malang Raya bersatu deklarasi penolakan RUU HIP. (mg1)

“Tujuan kita mulai dari sepuh, purna, kyai, habaib dan anak muda semua prihatin dengan upaya pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kembali paham komunis di era ini. Kita sebagai umat beragama tidak akan terima selama-selamanya bahwa nilai ketuhanan akan di sejajarkan dengan nilai-nilai yang lainnya,” ujar Habib Dr Zainal Abidin.

Selain itu beberapa poin untuk dasar penolakan RUU HIP ini seperti, mengesampingkan peran agama sebagai panduan kehidupan sosial masyarakat; lalu ada juga karena mendefinisikan ketuhanan sama dengan kebudayaan yang merupakan produk manusia.

Dr Zainal Abidin juga menambahkan, “Pancasila itu final dan sudah menjadi asas tunggal di indonesia. Jadi tidak akan ada ruang paham lain. Lebih-lebih membiarkan komunis untuk hidup kembali.”

Para tokoh yang terlibat juga akan menyiapkan langkah-langkah dan juga pengawasan agar RUU HIP ini benar-benar harus di cabut. Kolonel (purn) Darussalam menambahkan, pagi hari ini (30/6/2020) menunjukan kepada Indonesia untuk mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk mencabut RUU HIP dan jangan diangkat lagi.

“Kalau bisa, usut siapa inisiatornya supaya jelas masyarakat seluruh indoneisa bisa tahu,” ujarnya.

Langkah awal sebagai pemanasan untuk mendesak RUU HIP agar segera dicabut telah dilakukan. Jika RUU HIP terus di lanjutkan sampai tahap pengesahan para tokoh, kyai, habib dan seluruh masyarakat akan lebih kuat lagi untuk tetap menolak dengan cara apapun.

“Marilah kita anak bangsa tanpa adanya adu domba untuk kita bersatu dan tidak ada lagi pengkhianatan. Kami akan mengawasi dan mempressure. Kami tidak tidur, kami akan terus memantau setiap langkah yang dilakukan DPR RI dan juga Pemerintah,” ujar Ustadz Ir H Andri kurniawan M.Ag. (mg1/yan)