Dalam proses pengadaan tanah yang tengah berjalan itu, Kabupaten Kediri terlebih dahulu melakukan pembayaran uang ganti rugi (UGR) kepada sebagian pemilik lahan terdampak. Sedangkan daerah lain seperti Kota Kediri dan Tulungagung, masih belum tahap direalisasi.

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, dalam kesempatan itu mengatakan diperlukan kerja sama banyak pihak supaya Program Strategis Nasional (PSN) Tol Kediri-Tulungagung, bisa berjalan lancar. Pembangunan tol Kediri-Tulungagung tersebut, bukan hanya program untuk Kabupaten Kediri, melainkan juga daerah lain baik itu Kota Kediri maupun Kabupaten Tulungagung.

“Butuh sinergi semua lini dan kita berharap program ini bisa sukses. Sehingga, bandara yang nanti akan beroperasi dan keberadaan jalan tol tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat,” kata Mas Dhito-sapaan akrab bupati melalui wakilnya Dewi Mariya Ulfa di Pendopo Panjalu Jayati, Sabtu (17/06/2023) tadi.

Baca juga:

Di Kabupaten Kediri, tambahnya, pembangunan tol Kediri-Tulungagung melewati tiga kecamatan. Yakni, Kecamatan Banyakan, Semen dan Kecamatan Mojo. Untuk Kecamatan Banyakan, nantinya akan menjadi pintu masuk menuju ke bandara.

Secara detail, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sukadi, menerangkan bahwa ada 23 desa yang tersebar di tiga kecamatan yang dilewati tol Kediri-Tulungagung. Di Kecamatan Banyakan sendiri, diakuinya sebagian telah dilakukan proses pembayaran UGR. Bahkan, sebagian lagi masih proses pengumpulan data untuk dilakukan verifikasi dan validasi sebagai persyaratan wajib untuk UGR.

“Selama ini, yang sudah dilakukan harga yang diberikan ganti rugi, iru tidak mungkin di bawah harga pasar,” terangnya.

Pemilik lahan di Kecamatan Banyakan, paparnya, telah terlebih dahulu menerima pembayaran UGR yakni untuk Desa Manyaran dan Tiron. Di Desa Manyaran, dari total pemilik lahan yang terdampak hampir 80 persen telah menerima ganti rugi.

Sedangkan, ungkapnya, untuk Desa Tiron sudah ada 40 persen yang sudah setuju dengan jumlah kurang lebih 44 warga menerima pembayaran UGR. Sisanya, akan dilanjutkan pada pekan depan. 

“Untuk aset TKD (tanah kas desa) maupun BMD (Barang Milik Daerah) insyaalloh untuk minggu berikutnya akan dilakukan proses persetujuan terkait nilai appraisal,” ucapnya.

Adapun bagi warga yang belum bisa menerima besaran nilai pembayaran UGR berdasarkan penilaian appraisal, masih akan dilakukan musyawarah kembali untuk mendapatkan titik temu. Setelah selesai untuk Kecamatan Banyakan, nantinya akan dilanjutkan untuk Kecamatan Semen dan Mojo. Untuk Kecamatan Mojo sendiri, ada delapan desa yang masih akan dimulai sosialisasi.

Sementara itu, demi kelancaran proses pengadaan tanah, pada hari yang sama di Pendopo Panjalu Jayati diadakan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sosialisasi diadakan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Embun Sari, menuturkan bahwa pembangunan kontruksi tol Kediri-Tulungagung harus selesai sampai dengan 2024. Pembangunan kontruksi itu belum bisa dimulai ketika pengadaan tanah belum selesai.

“Pengadaan tanahnya harus lebih cepat dari itu, karena kontruksi juga butuh waktu, makanya kita kejar pengadaan tanah dalam bulan-bulan ini ke depan harus selesai,” tuturnya.

Dalam proses pengadaan tanah, ujarnya, ketika dipakai untuk kepentingan umum harus ada ganti rugi berdasarkan penilaian yang dilakukan appraisal. Setiap jengkal tanah, berikut bangunan di atasnya dan pohon yang ada akan dinilai oleh apraisal.

“Secara undang-undang, mereka bertanggungjawab penuh atas nilai yang disajikan, kita juga dilarang mencampuri, mereka (appraisal) ini independent,” terangnya. (kom/pan/sit)

Sedangkan, dengan melintasi tiga wilayah kabupaten, maka otoritas pembangunan dilaksanakan oleh Pemprov Jatim melalui Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga. Untuk Kota Batu sendiri, jika sesuai dengan rencana awal tol wisata, maka akan dilintasi sepanjang sekitar 2,43 km atau tepatnya di wilayah Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji.

“Sampai Mei 2023 ini, masih belum ada pembahasan tindak lanjut pembangunan tol wisata Subakri. Kami masih tunggu, untuk pembahasan lebih lanjut dari Pemprov Jatim melalui Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga. Karena rencana pembangunan tol wisata ini merupakan usulan dari Pemprov Jatim,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Bina Marga (DPUPRBM) Kota Batu, Alfi Nurhidayat, di Gedung DPRD Kota Batu, Jumat (12/05/2023) tadi.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Meski belum ada kabar, ujar Alfi, namun pihaknya tetap optimis dan mendukung penuh rencana pembangunan tol wisata Subakri. Karena, keberadaan jalan itu akan mampu mengurai kemacetan di Kota Batu.

“Yang jelas, ini belum final. Karena program ini otoritas Pemprov Jatim, yang sekarang sepertinya masih dikaji ulang. Apalagi, sekarang sudah direalisasikan jalan tol Surabaya–Malang. Artinya, lonjakan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu, akan semakin banyak juga,” paparnya. (put/sit)

Saat ada di gerbang tol Gending, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa pada mudik lebaran tahun ini, diprediksi ada peningkatan arus mudik ke Jawa Timur. Dari angka sekitar 18,1 juta pemudik, naik menjadi 21,3 juta pemudik. Maka dari itu, pihaknya terus melakukan upaya agar dapat mengurai kemacetan saat berlangsungnya arus mudik.

“Untuk antisipasi arus mudik di tahun ini, yang prediksinya akan melunjak, pemerintah harus siap. Maka, penguraian arus mudik pada tahun ini dengan cara membuka Tol Paspro Seksi 4A ini. Rencananya, akan dimulai dari Gerbang Tol Pasuruan hingga Gerbang Tol Gending, yang mana akan mulai di buka pada 16 April hingga 30 April 2023,” terang Gubernur Khofifah.

Ditambahkan mantan Mensos ini, bahwa pemudik yang melintasi Gerbang Tol Probolinggo Timur hingga Gerbang Tol Gending atau sebaliknya dengan panjang total 12,5 km, nantinya tidak dikenakan tarif. Namun, tetap harus menempelkan kartu e tol di Gerbang Tol.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dalam progresnya, tambah Khofifah, pihaknya juga akan menggelar rapat koordinasi dengan Pangdam, Kapolda, Kapolres serta Bupati dan Wali Kota Se Jawa Timur, untuk menyiap secara koperhensif baik transportasi umum hingga infrastruktur.

“Kami berharap, dengan memaksimalisasi layanan ini juga di barengi dengan para pemudik yang menggunakan kendaraan untuk tertib berlalu lintas,” tambahnya.

Ditempat yang sama,  Direktur Teknik Tol Trans Jawa Paspro, Heri Supriadi, mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini terus bekerja keras untuk menyiapkan Tol Paspro Seksi 4A dengan pengaspalan di beberapa titik agar pada tanggal 16 April dapat di gunakan. “Untuk di luar rest area, pertanggal 15 April 2023 sudah siap. Sementara PJU saat ini sudah siap, namun yang saat ini diusahakan yakni rambu dan marka jalan untuk dilengkapi,” singkatnya.

Selain dari infrastruktur, Tol Trans Jawa Paspro nantinya juga akan menyiapkan ambulan hingga mobil derek. Serta, petugas yang siaga 24 jam yang terbagi menjadi 3 shift.

“Selain itu, juga dipastikan bahwa gerbang tol sudah berfungsi dan pemudik wajib menempelkan kartu tol dengan tarif 0 rupiah. Serta, nantinya akan ada fasilitas tambahan agar para pemudik ini aman dan nyaman,” imbuhnya. (pix/sit)

Diklarifikasi secara resmi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyatakan beberapa kesalahan informasi, diantaranya pertama, kesalahan informasi bahwa struk bukti transaksi tol adalah jaminan pengguna jalan berhak mendapat asuransi. Kedua, kesalahan informasi bahwa struk bukti transaksi tol sebagai jaminan pengguna jalan berhak atas derek gratis.

Terkait kesalahan informasi struk bukti transaksi tol adalah jaminan pengguna jalan berhak mendapat asuransi. Corporate Communication Department Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Irra Susiyanti, menjelaskan, biaya tol yang dibayarkan pengguna jalan tol hanya untuk membayar jasa jalan tol, tidak dibebankan tambahan biaya premi asuransi. “Sehingga tidak ada manfaat asuransi yang dapat diklaim oleh pengguna jalan tol, dengan menunjukkan struk bukti transaksi tol,” jelas Irra Susiyanti.

Sementara, terkait kesalahan informasi bahwa struk bukti transaksi tol sebagai jaminan pengguna jalan berhak atas derek gratis. Irra menjelaskan, seluruh pengguna jalan tol berhak atas fasilitas yang diberikan oleh Jasa Marga, termasuk fasilitas derek gratis hingga pintu keluar terdekat, jika pengguna jalan tol mengalami masalah dengan kendaraannya.

“Fasilitas diberikan tanpa harus menunjukkan struk bukti transaksi tol. Jika pengguna jalan memiliki kebutuhan untuk diantar sesuai preferensi pengguna jalan, kami akan mengenakan tarif resmi yang info besarannya terdapat dalam setiap mobil derek yang kami operasikan, dan pembayaran yang dilakukan dilengkapi bukti pembayaran resmi (kuitansi),” ” tambah Irra.

Bukti transaksi tol merupakan bukti penelusuran informasi. Jika terjadi hal-hal yang tidak diiinginkan saat di jalan tol, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dapat menangani dengan baik dan cepat. Tentunya, bukti ruas jalan tol yang dilewati beserta waktunya dapat diketahui dari struk bukti transaksi tol. “Untuk itu kami menyarankan pengguna jalan mengetahui dengan baik ruas jalan dimana mereka berkendara dan mencatat dengan baik nomor call center BUJT Jasa Marga 14080 (24 jam),” tandas Irra. (adn/yan)