Plt Kepala DPUPR Jember, Arif Liyantono, memaparkan bahwa skema kerja khusus yang diterapkan di lapangan ini dirancang sebagai respons atas lokasi proyek yang bersinggungan dengan tempat ibadah. Hal ini, untuk memastikan target penyelesaian fisik tercapai tepat waktu, namun dengan tetap menghormati nilai-nilai sosial-keagamaan di kawasan tersebut.

“Pengerjaan fisik mengikuti jadwal kegiatan gereja setempat. Ini adalah instruksi langsung untuk menjamin toleransi antar umat beragama tetap terjaga di tengah pembangunan infrastruktur,” ujar Arif, Jumat (10/04/2026) tadi.

Baca juga :

Dirinya merinci, bahwa manajemen waktu yang diterapkan meliputi penghentian operasional seluruh alat berat dan aktivitas konstruksi yang menimbulkan kebisingan saat kegiatan peribadatan berlangsung. Secara teknis, DPUPR memberlakukan sistem kerja dua shift, untuk mengejar ketertinggalan waktu. Kendati bekerja ekstra, petugas di lapangan diwajibkan melakukan koordinasi mingguan dengan pihak pengurus gereja guna mendapatkan jadwal pasti kegiatan sosial keagamaan.

“Dengan demikian, pengawas proyek memiliki panduan kapan harus menghentikan atau melanjutkan pengerjaan secara efektif. Kawasan street food Jalan Kartini ini nantinya akan menjadi pusat kuliner representatif yang memfasilitasi pedagang kaki lima agar lebih terorganisir,” jelasnya.

Pemerintah berharap, kawasan ini tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang publik yang bersih, nyaman dan ramah bagi wisatawan maupun warga lokal. Dengan suasana yang lebih estetis, daya tarik kuliner khas Jember diharapkan meningkat drastis.

Saat ini, progres pengerjaan di lapangan sedang dalam pengawasan ketat. Tim Teknis PUPR secara rutin memeriksa kualitas material bangunan dan memastikan pengerjaan sesuai dengan desain arsitektur yang telah direncanakan. “Kami ingin hasil akhirnya maksimal. Dengan manajemen waktu yang tepat dan komunikasi yang baik antar pihak, kami optimistis proyek ini selesai sesuai target tanpa meninggalkan konflik sosial di masyarakat,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Menurutnya, rangkaian perayaan Nyepi, termasuk pawai ogoh-ogoh, menjadi etalase keberagaman, yang menunjukkan tingginya penghargaan masyarakat terhadap perbedaan budaya dan agama. “Saya melihat ini adalah sebuah etalase keberagaman. Masyarakat kita sangat toleran dan sangat menghargai keberagaman, termasuk mengenal budaya-budaya yang ada,” ujar Mia-sapaannya.

Mia berharap, keberagaman yang dimiliki Indonesia dapat terus dijaga sebagai kekuatan bersama, bukan menjadi sumber perpecahan. Karena, Indonesia ini mempunyai banyak suku dan banyak budaya.

Baca juga :

“Ini adalah kekayaan yang membutuhkan toleransi. Harapannya, ini bisa terus kita pegang sebagai kekuatan bersama,” tambahnya.

Selain itu, DPRD Kota Malang juga disebut terus berkomitmen mendukung kehidupan beragama yang inklusif, termasuk dengan memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan. “Kami banyak memfasilitasi kegiatan keagamaan, baik di Gedung DPRD maupun melalui dukungan anggaran sesuai kebutuhan,” tuturnya.

Mia pun juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat toleransi dan kebersamaan di tengah keberagaman yang ada. “Dengan kebersamaan dan gotong royong, kita bisa menjaga harmoni dan menghadapi berbagai tantangan ke depan,” imbuh Mia. (rsy/sit/adv)

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Wahyu menekankan pentingnya menjaga toleransi beragama, terutama karena perayaan Nyepi tahun ini bertepatan dengan Bulan Ramadan. Menurutnya, kedua momentum keagamaan tersebut memiliki kesamaan nilai, yakni pengendalian diri, disiplin, serta menahan hawa nafsu.

“Ada satu hakikat yang sama, yaitu pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu, toleransi, dan disiplin. Ini menjadi bentuk toleransi beragama yang baik,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dirinya menilai, keberagaman yang berjalan harmonis di Kota Malang menjadi contoh positif. Bahkan, praktik toleransi tersebut disebut mendapat apresiasi dari Presiden RI.

“Ini menjadi bentuk toleransi beragama yang baik di Kota Malang dan juga diapresiasi oleh Bapak Presiden,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, Wali Kota Wahyu juga mengimbau masyarakat untuk saling menghormati, khususnya kepada umat Hindu yang akan menjalankan Catur Brata Penyepian. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk saling menjaga dan menghormati. Toleransi harus terus dijaga,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Malang, N G Made Wartana, menjelaskan bahwa rangkaian Nyepi telah dimulai sejak beberapa hari sebelumnya, salah satunya melalui ritual Jalanidhi. Kemudian, melaksanakan Tawur Agung Kesanga sebagai bagian dari penyelarasan diri dan alam semesta. Dalam prosesi tersebut, ogoh-ogoh menjadi simbol energi negatif yang ada dalam kehidupan manusia.

“Ogoh-ogoh itu melambangkan energi negatif. Saat diarak, diyakini menyerap hal-hal buruk, kemudian setelah itu akan dipralina atau dibakar sebagai simbol pembersihan,” tuturnya.

Lebih lanjut, pelaksanaan ogoh-ogoh di pusat kota memiliki makna tersendiri, yakni sebagai titik netralisasi berbagai energi negatif yang berasal dari aktivitas manusia. “Pusat kota itu pusat aktivitas, maka di situlah simbol penetralisirannya dilakukan,” ucapnya.

Untuk puncak perayaan Nyepi ditandai dengan pelaksanaan Catur Brata Penyepian selama 24 jam, yang meliputi tidak menyalakan api (Amati Geni), tidak bekerja (Amati Karya), tidak bepergian (Amati Lelungan), dan tidak menikmati hiburan (Amati Lelanguan).

“Ini adalah momen kontemplasi, introspeksi diri, untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pendeta HKBP Malang, Melva Sitompul, menyampaikan bahwa pihak gereja menutup sementara sebagian besar jadwal ibadah, demi memberikan ruang dan kenyamanan bagi para peserta Mujahadah Kubro. “Biasanya kami ada ibadah Sekolah Minggu, lalu ibadah pukul 07.30, 10.00, 15.00 dan 17.00 WIB. Namun selama kegiatan Harlah NU ini, kami hanya membuka dua kali ibadah, yakni pukul 15.00 dan 17.00 WIB. Tiga ibadah lainnya, kami tutup sementara,” ujar Melva, saat ditemui Sabtu (07/02/2026) tadi.

Tidak hanya meniadakan ibadah, HKBP Malang juga membuka gereja sebagai tempat istirahat bagi jamaah NU. Gereja menyediakan ruang duduk, kamar mandi, hingga konsumsi ringan berupa snack dan air mineral.

“Kami membuka gereja sebagai tempat istirahat sementara bagi saudara-saudara kami dari NU. Kursi kami siapkan sekitar 300, jika kurang kami masih bisa membuka tempat lain yang lebih luas,” katanya.

Gerbang gereja akan dibuka mulai Sabtu sore dan ditutup sementara pada pukul 20.00 WIB, kemudian dibuka kembali Minggu pagi pukul 07.30 WIB. Melva menegaskan, bahwa hal itu dilakukan didasari semangat persaudaraan dan kebangsaan.

Baca juga :

“Kita ini saudara, satu NKRI. Boleh berbeda agama dan suku, tetapi kita hidup bersama. Kami juga pendatang di Kota Malang dan sudah diberi tempat, maka sudah sepatutnya kami juga membantu,” tuturnya.

Hal serupa juga dilakukan oleh Gereja Katolik Roma di bawah Keuskupan Malang. Uskup Keuskupan Malang, Mgr Henricus Pidyarto Gunawan, mengatakan sejumlah gereja Katolik di sekitar Stadion Gajayana turut meniadakan sebagian ibadah.

“Kami meniadakan dua kali ibadah Sabtu sore dan dua kali ibadah Minggu pagi. Ibadah hanya dilaksanakan Minggu sore pukul 16.30 dan 18.30 WIB atau menyesuaikan kondisi,” ucap Mgr Henricus.

Dirinya menyadari konsekuensi dari pengurangan jadwal ibadah tersebut, namun menilai hal itu sebagai bagian dari komitmen toleransi antar umat beragama di Kota Malang. “Ini event besar. Kami memahami dan dengan senang hati bekerja sama. Kerukunan umat beragama di Kota Malang selama ini terjaga dengan baik, dan ini salah satu wujudnya,” katanya.

Selain meniadakan ibadah, gereja-gereja Katolik juga menyiapkan dukungan logistik seperti air mineral, snack, toilet, tempat istirahat, hingga videotron. Petugas gereja pun disiagakan untuk membantu kebutuhan peserta Mujahadah Kubro.

“Kami memberikan apa yang kami punya. Ini bentuk partisipasi dan toleransi kami kepada warga NU yang merayakan 1 abad berdirinya NU. Kami ikut bergembira dan berharap seluruh rangkaian acara berjalan lancar,” imbuh Mgr Henricus. (rsy/sit)

Kegiatan ini, juga menghadirkan perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Perempuan Kerukunan Umat Beragama (FPKUB), serta organisasi kepemudaan Generasi Muda Antar Umat Beragama (Gema Utama). Sementara kehadiran berbagai unsur itu, bertujuan memperkuat silaturahim dan sinergi dengan Komisi D, yang membidangi Kesejahteraan Rakyat. Khususnya, terkait pembinaan toleransi di masyarakat.

Baca juga :

Dalam rapat itu, sejumlah isu strategis dibahas dan menghasilkan tiga poin kesimpulan utama. Pertama, FKUB diminta meninjau aset daerah yang berpotensi dipinjam pakai sebagai Kantor Sekretariat FPKUB. Kedua, muatan lokal moderasi beragama di sekolah serta pengajuan mobil operasional, akan ditindaklanjuti melalui diskusi bersama dinas terkait. Ketiga, Komisi D berkomitmen memperjuangkan kenaikan anggaran operasional FKUB pada tahun 2027, agar program pembinaan kerukunan dapat berjalan lebih maksimal.

Ketua Komisi D, Supratman, menegaskan komitmen DPRD dalam mendorong terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. “Sinergi dengan FKUB, FPKUB dan elemen masyarakat seperti Gema Utama, sangat penting agar Lumajang tetap menjadi daerah yang harmonis, rukun dan menjunjung tinggi nilai toleransi,” terangnya, Jumat (21/11/2025) tadi.

Rapat kerja ini, diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, dalam menjalankan program moderasi beragama serta menjaga kerukunan sosial di Kabupaten Lumajang. (adi/gie)

Kunjungan yang dilakukan ini, tentunya menjadi simbol komitmen Pemkab Jember, dalam merawat kerukunan dan persaudaraan lintas agama. “Kunjungan saya ini sebagai bentuk bahwa Kabupaten Jember milik semua. Sesuai dengan tagline ‘Jember Semua Karena Cinta’. Karena cinta, kita tidak memandang agama, suku, ras, maupun budaya,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Komitmen ini, tambahnya, juga terlihat dari berbagai kegiatan sebelumnya. Seperti Kirab Pusaka Nusantara dan Sedekah Bumi, di mana Gus Fawait meminta doa dipimpin secara bergantian oleh perwakilan tujuh agama. Momen tersebut, menjadi simbol kuat bahwa Jember adalah rumah bersama yang damai dan saling menghargai.

Baca juga :

Dalam momen itu, Bupati Fawait juga mengajak seluruh masyarakat untuk bergandeng tangan membangun Jember tanpa sekat perbedaan. “Membangun Jember tidak bisa dilakukan oleh satu orang atau satu golongan saja. Tetapi harus dengan kekompakan seluruh masyarakat,” tambahnya.

Bagi Gus Fawait, toleransi di Jember bukan sekadar slogan, melainkan budaya hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pemerintah Kabupaten Jember juga senantiasa mendorong dialog antar umat beragama, melestarikan nilai gotong royong, serta menjaga ruang publik agar tetap inklusif bagi semua.

“Inilah Jember, kabupaten yang percaya bahwa keberagaman adalah anugerah dan kebersamaan adalah kunci kemajuan,” paparnya. (kom/rio/gie)

Bupati Sanusi dalam sambutannya menyambut baik sekaligus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan, berpartisipasi, serta bahu-membahu dalam mendukung pembangunan Gedung GMS Malang Barat ini. “Mudah-mudahan apa yang diupayakan ini, nantinya dapat membawa manfaat nyata. Sekaligus, memberikan kemudahan akses beribadah utamanya bagi jemaat Gereja Mawar Sharon yang ada di wilayah Malang Barat,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa perbedaan yang ada di masyarakat tidak boleh menjadi hambatan untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai. Sebaliknya, kerukunan antar umat harus mengutamakan semangat kebersamaan, tetap saling menghormati persamaan hak dan kewajiban, serta saling menghargai perbedaan dalam berkeyakinan.

“Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Malang. Diantaranya, dengan menjunjung tinggi rasa toleransi dan saling menghormati. Baik itu dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari maupun dalam menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan masing-masing,” tambahnya.

Dirinya juga mengajak, untuk bergotong-royong guna mewujudkan kemakmuran dan kedamaian di Kabupaten Malang. “Mudah-mudahan segala upaya yang kita lakukan dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat. Semoga pembangunan Gedung Gereja Mawar Sharon nantinya berjalan dengan lancar. Sehingga, dapat segera difungsikan dan dipergunakan untuk beribadah umat Kristiani di wilayah Malang Barat. (pro/mlg/gie)

Dalam audiensi yang turut dihadiri Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma dan Kabag Kesra, bupati menyampaikan bahwa seluruh masyarakat Lumajang tanpa memandang agama, suku dan latar belakang, berhak atas pelayanan yang adil dan setara dari pemerintah daerah. “Kami memastikan, tidak ada ruang bagi diskriminasi dalam pemerintahan ini. Pemerintah hadir untuk semua. Karena dari perbedaan itulah tumbuh kekuatan dan kedewasaan masyarakat kita,” katanya.

Bunda Indah juga mengajak seluruh pemuka agama, termasuk yang tergabung dalam BKSAG, untuk terus menjadi mitra pemerintah dalam menjaga keharmonisan sosial. Dirinya mengingatkan bahwa tantangan era digital saat ini, seperti penyebaran hoaks dan provokasi berbasis identitas, harus dihadapi dengan sikap saling percaya dan keterbukaan antar umat beragama. “Mari kita jaga suasana damai di Lumajang. Jangan sampai, ada lagi isu perpecahan. Semua pihak harus turut serta menjaga persatuan dan saling menghargai,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua BKSAG Kabupaten Lumajang, Pdt Isaac Soetanto Latief, menyambut baik ruang dialog yang dibuka pemerintah daerah. Dirinya menekankan, bahwa menjaga perdamaian bukan hanya tugas kepala daerah, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat.

“BKSAG hadir bukan hanya untuk memperkuat solidaritas antar gereja, tetapi juga untuk menjalin sinergi lintas agama demi kemajuan bersama. Kami ingin terus berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan sosial dan siap mendukung pemerintah dalam program pembangunan, termasuk di bidang pendidikan,” ujarnya.

Melalui audiensi ini, terbangun harapan bersama bahwa nilai toleransi tidak sekadar menjadi semboyan, tetapi menjadi budaya hidup yang nyata di tengah masyarakat Lumajang. Pemerintah dan masyarakat diharapkan terus memperkuat dialog lintas iman sebagai fondasi penting dalam mewujudkan Lumajang yang damai, inklusif dan berkeadilan. (kom/adi/gie)

“Kegiatan pembagian takjil ini rutin kita laksanakan setiap Bulan Puasa bersama siswa-siswi SD Kristen Imanuel, SMP Kristen Imanuel dan SMP Katolik Santo Elias Situbondo. Tujuannya, kita mengajari pelajar dalam membangun toleransi sejak dini,” kata Ketua PSMTI Kabupaten Situbondo, Linda Indarwati.

Baca juga :

Linda menambahkan, melalui kegiatan ini, diharapkan bisa menjadi contoh murid-murid SD Kristen Imanuel, SMP Kristen Imanuel dan SMP Katolik ST Elias Situbondo untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. “Berbagi takjil atau makanan berbuka puasa ini dilakukan secara rutin. Melalui aksi ini, tentunya juga mengajari untuk menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Linda.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, ujar Linda, diharapkan juga menjadi momen untuk sama-sama berbagi di Bulan Ramadan. “Semoga murid-murid non muslim sejak dini tertanam jiwa toleransi yang kuat terhadap umat beragama di Kota Santri Situbondo ini,” papar Linda. (her/sit)