Kapolres Batu, AKBP Oskar Syamsuddin, melalui Kasi Humas Polres Batu, AKP Untung Siswanto, menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan wujud kepedulian Polri terhadap sesama. “Apa lagi ini Bulan Ramadan, jadi tidak ada salahnya jika kita berbagi sebagai bentuk kepedulian antar sesama khususnya bagi mereka warga kurang mampu secara ekonomi,” terang AKP Untung, saat berada di Mapolres Batu, Rabu (29/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Kegiatan pemberian bantuan sosial ini, menurutnya tidak hanya dilaksanakan oleh Polres Batu saja. Tetapi, juga dilakukan oleh seluruh jajaran Polres Batu. “Sebagai anggota kepolisian sudah selayaknya kami hadir di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi apapun. Dan, hari ini sesuai perintah bapak Kapolres Batu, kami salurkan bantuan sosial ini kepada seluruh pekerja dan masyarakat sekitar TPA Tlekung,” tuturnya.

Secara terpisah, salah satu pekerja TPA Tlekung Susiani, mengungkapkan rasa terimakasihnya atas bantuan yang telah diberikan oleh Polres Batu tersebut. Karena, semakin mahalnya bahan pokok sehingga bantuan itu bisa meringankan bebannya. “Terima kasih banyak atas kepedulian bapak Kapolres, dan apa yang telah dilakukan bapak-bapak kepolisian. Ini sangat membantu,” ujarnya. (put/gie)

Kepala Desa Tlekung, Sumardi, mengatakan bahwa salah satu tujuan pemasangan banner, adalah agar sampah tidak dibuang begitu saja. Termasuk, juga mengingatkan janji dari dinas, yang akan mengolah sampah dengan baik, agar tidak mengeluarkan bau menyengat.

“Janji awal kepada warga, bahwa sampah ditaruh di TPA, terus dikelola. Nah, hasil dari pengelolaan yang menjadi pupuk, itu diberikan lagi kepada warga. Sekarang, sampah itu ternyata dibuang atau ditumpuk begitu saja. Akibatnya, bau terus-terusan,” terang Sumardi, Senin (16/01/2023) tadi.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Ditambahkannya, terkait janji yang diberikan kepada warga, itu warga masih ingat, yakni mulai 2003 yang lalu. DLH punya janji, yang itu tidak pernah dijalani. Yaitu, mengolah sampah agar tidak menumpuk dan akibatnya jadi bau.

“Jadi, banner itu adalah ungkapan dari warga Desa Tlekung. Kalau tidak mampu mengelola, ya ditutup saja. Daerah kami kedapatan baunya terus-menerus,” tambahnya.

Kepala DLH Kota Batu, Aries Setiawan, saat dikonfirmasi terkait dengan adanya banner itu, justru memberikan apresiasi yang landai dan berterimakasih dengan warga Desa Tlekung. Karena, itu dinilai sebagai penyemangat.

“Yang penting, dengan adanya banner itu memberikan semangat bagi DLH. Untuk lebih bisa meningkatkan kinerja dan segera menyelesaikan persoalan sampah. Saya terima kasih adanya banner itu, agar bisa menjadi penyemangat DLH dalam pengelolaan sampah bisa lebih baik lagi,” singkatnya, saat dihubungi melalui ponsel. (put/sit)

Pemberhentian itu dilakukan karena proyek pembuatan jalan dikerjakan di lahan milik desa. Sedangkan Pemdes Tlekung sendiri belum mengetahui atau memberikan izin kepada pihak pengembang. Pada akses masuk menuju Perumahan, terdapat reklame yang cukup besar dan bertuliskan Samara group.

Kepala Desa Tlekung, Mardi, saat diwawancarai di lokasi menjelaskan jalan yang saat ini digarap oleh pengembang adalah tanah kas desa (TKD). Proyek tersebut, sejauh yang ia ketahui sudah berlangsung sejak 1.5 tahun lalu.

“Sejak saya menjabat kepala desa, ini sudah dibangun tapi ini tanah kas desa, luasnya saya tidak tahu karena belum diukur,” ujar Mardi.

Mardi memastikan kalau pihak pengembang belum datang ke Pemerintah Desa Tlekung. Mardi juga memastikan kalau pihak desa belum memberikan izin.

“Ya memang belum izin, saya ditanya sama dinas dan dewan, ya memang belum izin. Aktivitas di sini sudah ada sejak saya menjabat, tapi putus-putus tidak lancar,” terangnya.

Mardi mengatakan ingin bertemu pihak pengembang untuk membicarakan duduk perkaranya. Namun sejauh ini dirinya kesulitan menghubungi pihak pengembang. Ia mengaku pernah bertemu pemborong di lokasi, namun selalu berganti-ganti.

“Dulu pernah kami tanyakan ke pemborong, tapi pemborongnya itu gonta-ganti. Kesepakatan semua pihak, mau ditutup sementara, nanti biar ada koordinasi dengan pihak pengembang biar bisa menemui kami karena ada yang mau saya sampaikan,” terangnya.

Anggota Komisi C DPRD Batu, M Chairul setelah hasil sidak meminta agar Pemkot Batu tegas terhadap pihak-pihak yang tidak mengindahkan peraturan. Dikatakannya, DPRD Batu merekomendasikan agar kepada Pemkot Batu untuk menutup kegiatan proyek tersebut.

“Supaya ada ketegasan dari pemerintah karena kegiatan ini sudah ditegur langsung oleh Camat, namun dari pengembang tidak mengindahkan teguran. Ini sudah kami konfirmasi ke Camat yang bertemu di lokasi. Kami melihat ada itikad tidak baik, seharusnya mereka melakukan perbaikan setelah ditegur,” katanya.

Chairul pun menegaskan tidak takut terhadap orang-orang yang berada di balik proyek tersebut. Katanya, siapapun yang melanggar peraturan, maka harus diberi sanksi. Apalagi, dikatakannya, pembangunan yang dilakukan tersebut berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan bencana alam. Ia mencontohkan jalur air sungai yang ditimbun dengan tanah, belum lagi tebing yang dikepras.

“Kami merekomendasikan tutup dalam rangka penegakan aturan dan agar pihak desa tidak dirugikan karena ini lahan desa yang dipakai. Sungai ini saya lihat juga ditimbun,” jelasnya.

Sejauh yang ia ketahui, ada beberapa kasus serupa di Kota Batu. Atas temuan tersebut, Komisi C akan mengintensifkan koordinasi untuk mendata kembali beberapa titik berdasarkan aduan masyarakat.

“Intinya tetap landasannya Perda yang ada. Kami tidak peduli ada orang di belakang atau tidak, terpenting berlindung di bawah Perda yang berlaku. Siapapun yang melanggar ditindak dengan tegas. Kita selesaikan dengan baik,” tegasnya.

Kabid Gakda Satpol PP, Faris Pasharella Sahputra mengatakan, pihaknya akan menutup kegiatan setelah mendapat surat rekom dari Pemerintah Desa dan Dinas Perizinan. Katanya, siapapun yang melanggar Perda, sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2011, akan dikenai tindak pidana ringan hingga denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan selama tiga bulan.

“Ketika desa sudah berkirim surat, kemudian disampaikan ke perizinan dari hasil sidak, segera dibuatkan surat ke Satpol PP untuk menegakkan perda,” tegasnya.

Sementara itu pihak pengembang (Samara group) yang diwakili oleh Pramono saat dikonfirmasi mengatakan telah mengajukan ijin pada Pemerintah Kota Batu (Dinas terkait) tapi belum juga keluar ijin dimaksud, dengan nada heran seakan bertanya balik.

“Saya sudah mengajukan ijin pada Dinas juga langsung pada Walikota ( Dewanti.red) tapi entah kurangnya apa kok ijin sampai sekarang belum dikeluarkan, ” kata Pramono.

Sedangkan terkait lahan yang merupakan milik desa (TKD) yang digunakan Samara group sesuai hasil sidak, Pramono memberikan penjelasan bahwa memang ada kesepakatan untuk memberikan kompensasi bagi pengembang untuk membangun fasilitas umum seperti jalan dan jembatan. (bir/syn)

“Memang sempat terkendala karena adanya pandemi virus covid-19. Namun alat TPS3R ini sudah mulai berjalan lagi,” ungkap Arief As Shidiq kepada wartawan Rabu siang (3/6/2020) di TPA Tlekung. Ia optimis dengan adanya TPS3R ini kedepannya bisa mengurangi produksi sampah yang masuk ke TPA Tlekung bisa berkurang dari yang sebelumnya 80 ton bisa berkurang drastis hingga 20 ton saja karena sampah lainnya telah diolah di tiap titik atau Desa.

Tak hanya itu saja, menurut mantan Lurah Sisir tersebut juga mengungkapkan akan menambahkan produksi gas methan hasil pengolahan sampah yang sebelumnya hanya untuk 300 KK menjadi 800 KK. Namun untuk menambah 500 KK lagi, DLH masih membutuhkan dua blower tambahan dengan masing-masing unitnya senilai Rp. 15 juta.

“Jadi dengan adanya blower tambahan akan bisa memperbanyak produksi gas methan yang bisa digunakan untuk kebutuhan memasak bagi warga sekitar. Pendistribusian gas methan ini juga tidak dipungut biaya sepeserpun,” imbuh Arief. Selain itu, pihaknya kedepan akan meringankan uang distribusi sampah dari masyarakat untuk petugas kebersihan karena nantinya juga akan berkurang karena DLH siap menambahkan gelontoran dana untuk BBM operasional truck sampah.

Inovasi ini disambut baik DPRD Kota Batu, ketika Komisi C melakukan sidak serta mendengar langsung ide yang disampaikan Arif As Siddiq. Bahkan Ketua Komisi C, Khamim Tohari membeberkan bahwa pihaknya akan sangat mendukung dengan program dari DLH yang dipaparkan di kunjungan yang bertempat pada TPA Tlekung tersebut.

“Kami awal 2021 sudah bisa starting semua. Dengan adanya TPS3R ini maka kami yakin bisa sangat mengurangi bau bahkan sampai 95 persen,” tuturnya. Ia juga menambahkan bahwa DPRD Kota Batu akan menyetujui anggaran yang dibutuhkan oleh DLH untuk merealisasikan program tersebut.

Senada, Didik Machmud Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu juga ikut mendukung program tersebut dan mengingatkan agar DLH bisa menjalin sinergitas dengan Dinkes Kota Batu mengingat permasalahan bau dari TPA Tlekung telah menjadi persoalan yang cukup klasik, “ Kami harap ada sinergi antara dua dinas tersebut sehingga petugas kesehatan bisa mengecek kesehatan warga Desa Tlekung yang terdampak oleh bau menyengat TPA,” pungkasnya. (bir/yan)

Hal ini seperti disampaikan Ludi Tanarto, anggota dewan dari dapil 3 ini. Menurutnya penyebab bau, yaitu pengelolaan yang dirasa masih kurang optimal dan tidak disiplin. Sehingga ketika musim hujan tiba, bau busuk muncul kembali dan membuat resah warga sekitar.

“Pengelolaan yang tidak optimal dan kurang disiplin menjadi penyebab, sebagai contohnya, kita pernah kunker ke TPA Blitar, di sana tidak bau. Penangganan sampah sudah ada mekanismenya, misal ketinggian rata harus 30 centimeter, lalu ditutup kapur dan tanah. Lha di sini tidak, ketika sampah datang asal ditutup dan ditimbun saja. Itu sudah kami sampaikan ke DLH,” ungkap Ludi, Rabu (26/2/2020).

Apalagi sekarang teknologi sudah sangat maju, ada mikro biologi pengurai sampah yang bisa diberikan, disini khan banyak perguruan tinggi (PT), harusnya pemerintah Kota Batu bisa bekerjasama dengan mereka untuk mengatasi masalah sampah.

“Intinya di daerah lain bisa kenapa kita tidak. Masalah ini harus segera teratasi, kalau tidak kasihan warga terdampak,” tandas Ludi yang sekaligus ketua fraksi PKS ini.

Kalau tidak, masalah ini akan bergeser, dari keluhan masyarakat bisa menjadi penolakan warga karena kurang tanggap pemerintah. Padahal, masyarakat tidak keberatan ada TPA di sana, namun pemerintah harus bisa mengatasi bau sampah dan memberikan kompensasi kesehatan untuk mereka.

“Mereka ingin TPA bisa dikelola dengan baik dan bau tidak muncul. Tinggal pemerintah mau menangkap dan memperhatikan keluhan mereka secara cepat atau tidak. Kan eksekutornya menanggani problem ini ya pemerintah sendiri,” tegasnya.

Ia khawatir, kalau tidak kunjung ada solusi, keluhan warga lambat laun menjadi amarah dan muncul penolakan.
“Kan repot, jangan sampai keterlambatan pemkot membuat warga kesal. Mau dipindah kemana lagi, tidak ada rencana cadangan memindah TPA. Untungnya konteks sekarang masyarakat masih mengeluh, belum sampai jadi amarah. Makanya segera kita cari solusi dan memperhatikan mereka,” imbuh dia.

BACA : Terganggu Bau Sampah, Warga Tlekung Berencana Jual Rumah

Untuk itu, ia bakal berkomitmen memperjuangkan aspirasi warga agar ada tindak lanjut secepatnya. Terpisah, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko sudah mengupayakan meminimalisir sampah menuju TPA. Caranya, pengelolaan sampah bisa dilakukan di desa atau kelurahan. Strategi pengolahan sampah dari sentralisasi jadi desentralisasi dengan membentuk TPS 3R tiap desa/kelurahan.

“Jadi, sampah-sampah tidak dibuang ke TPA Tlekung semua. Saya yakin sistem desentralisasi ini, pengolahan sampah akan tuntas di desa dan kelurahan. Untuk mendukung pengolahan sampah di desa dan kelurahan itu, DLH Kota Batu akan menyiapkan 24 mesin pengolah sampah,” urai Dewanti. (bir/yan)

Tidak hanya itu, dikatakan Nuryanto, sejumlah warga yang mengeluh juga berencana untuk menjual rumah dan pergi dari tempat tinggalnya saat ini. Pasalnya, mereka sudah tidak tahan terhadap semerbak bau sampah yang keluar dari TPA Tlekung.

“Harapan kami ya dikelola yang baik. Supaya dampaknya tidak meresahkan masyarakat sekitar. Banyak yang ingin pindah rumah seperti depan rumah saya. Akibat bau yang keluar malam hari, dulu kami masih sering nongkrong di depan, sekarang ya dikurangi. Bau sampah telah mengurangi aktivitas warga,” kata Nuryanto saat ditemui di Kantor Desa Tlekung, Selasa (25/2/2020).

Diakui Nuryanto, bau menyengat semakin kuat saat musim penghujaan. Sampah-sampah yang membusuk mengeluarkan aroma tidak sedap sekitar pukul 3 pagi dan selepas maghrib. Nuryanto menduga, pengelolaan sampah di TPA Tlekung kurang efektif karena peralatan tidak memadai serta pegawainya sedikit.

Walaupun tidak ada keluhan langsung dari masyarakat, Nuryanto mengaku sering membicarakan bau sampah TPA Tlekung dengan Kepala Dusun Gangsiran Ledok dan Ketua RW setempat. Kekhawatiran lain muncul karena warga sekitar menggunakan air yang berasal dari sumur galian maupun Hippam.

“Dampak yang kami takutkan, khususnya di masyarakat karena mayoritas menggunakan air sumur. Kalau sampai tercemar, kesehatan warga juga terancam. Jarak TPA dari dusun terdekat sekitar 500 meter saja,” urainya.

Mujiati, warga lainnya juga mengeluhkan hal yang sama. Katanya, bau sampah sangat menyengat dan sering muncul ketika sore hari. Akibatnya, dia jarang keluar rumah. Aktivitas saat sore hari hanya dilakukan di dalam rumah. Bau menyengat itu terasa setahun belakangan ini. Awalnya Mujiati begitu terganggu dengan aroma yang tidak sedap, namun karena terbiasa ia pun sudah merasa wajar.

“Baunya itu datang dan pergi. Tapi sekarang sudah biasa,” jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Batu tengah mengupayakan konsentrasi pembuangan sampah tidak tertuju ke TPA Tlekung. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu akan mendorong agar pengelolaan sampah bisa dilakukan di desa atau kelurahan. Kepala DLH Kota Batu Arief As Sidieq mengatakan, desentralisasi sampah dari TPA Tlekung selama ini jumlahnya berton-ton setiap hari.

“Kami berupaya mengubah strategi pengolahan sampah dari sentralisasi ke desentralisasi. Jadi, sampah-sampah tidak langsung dibuang ke TPA Tlekung semua,” kata Arief.

Dengan sistem desentralisasi ini, pengolahan sampah akan tuntas di desa dan kelurahan. Untuk mendukung pengolahan sampah di desa dan kelurahan itu, DLH Kota Batu akan menyiapkan 24 mesin pengolah sampah. Harga per unitnya sekitar Rp 300 juta. Secara teknis, DLH Kota Batu akan membuat TPS 3R di tiap kelurahan dan desa. Dengan adanya alat tersebut, maka sampah-sampah tidak sampai ke TPA Tlekung.

“Jadi tugas desa adalah menggeser sampah dari RT dan RW ke TPS 3R itu untuk dipilah dan diolah,’’ ujar Arief.

Satu unit mesin bisa mengolah sampah menjadi abu dengan kapasitas 70 hingga 100 kg. Asap yang dihasilkan mesin dikatakan Arief tidak berbahaya karena sudah melalui proses terlebih dulu di dalam mesin. Menurut Arief, dengan adanya mesin pengolah sampah ini, maka akan menghemat biaya operasional pengolahan sampah di Kota Batu yang tiap tahun bisa mencapai Rp 12 miliar. Dengan diserahkannya pengolahan sampah ke desa atau kelurahan nanti, maka akan ada dana sharing anggaran dengan desa yang menggunakan dana desa. (bir/yan)

Seperti disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Batu, Khamim Thohari saat melakukan sidak ke TPA Tlekung, Selasa (19/11/2019). Khamim beserta anggota komisi C meninjau langsung proses pengolahan sampah di TPA Tlekung.

“Rasakan saja, baunya seperti ini,” ujar Khamim, Selasa (19/11/2019).

Diterangkan Khamim, banyaknya keluhan masyarakat sudah masuk ke DPRD Batu. Maka dari itu, DPRD Batu melakukan sidak.

“Warga banyak mengeluhkan. Banyak ladang yang beralih fungsi menjadi rumah sehingga banyak hunian baru di sekitar TPA. Hunian baru ini menimbulkan masalah baru. Tahun 2020 ini kami usulkan pengadaan mesin pengolah sampah,” ungkapnya.

Dikatakan Khamim, mesin itu bekerja di sumber sampah setiap desa. Anggarannya senilai Rp 300 juta per unit alat pengolah sampah. Khamim berharap, setiap desa dan kelurahan di Kota Batu bisa memiliki alat tersebut secara bertahap.

“Per desa kami kasih alat supaya sampah bisa diolah menjadi paving. Ini supaya sampah tidak menumpuk di TPA. Selama ini kan menumpuk di sini terus,” kata Khamim sembari menunjuk tumpukan sampah di TPA Tlekung.

Khamim mengatakan dalam tahap awal rencana pengadaan alat pengolah sampah ini ada sekitar empat hingga lima unit alat. Ditegaskan Khamim, pengelolaan sampah sangat penting bagi Kota Batu karena kondisinya setiap tahun semakin padat oleh penduduk.

“Kami memang butuh banyak. Tahun 2020 kami anggarkan namun tidak menggunakan PAK. Kami coba di Bulukerto,” paparnya. Alat yang masih terbatas itu akan dipakai secara bergantian dari desa ke desa. Kecuali jika nanti setiap desa telah memiliki, maka alat bisa digunakan secara mandiri oleh setiap desa.

DRPD Batu juga akan berkoordinasi dengan BUMDES agar bisa mengedukasi masyarakat untuk mengelolah sampah.

Sebelumnya, Dinas Lingkungah Hidup (DLH) Kota Batu akan memberikan alat pengurai sampah di TPA Tlekung. Alat itu untuk mengurangi bau tidak sedap yang dihasilkan dari sampah di TPA Tlekung. Selain itu, rencananya juga akan dilakukan perluasan lahan sampah di TPA Tlekung. Mesin pengolah sampah itu bisa mengolah 30 ton sampah per hari.

“Anggarannya Rp 5 miliar, bisa mengolah 50 persen total sampah yang rata-rata tiap hari mencapai 60 ton,” kata Arif As Sidiq, Kepala DLH Kota Batu beberapa waktu lalu.

Dengan adanya mesin pengolahan sampah tersebut, maka diharapkan bisa mencapai target penggunaan bio gas untuk kebutuhan masyarakat. (bir/yan)