Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (PISDA) Sekretariat TPID Kota Malang, Enny Handayani, menyampaikan jika Sidak gas LPG 3 kg dilakukan, guna untuk melakukan pengecekan dan pemantauan, yang sebelumnya diduga ada kelangkaan. “Karena sekarang lagi maraknnya berita adanya kelangkaan gas LPG 3 kg, maka kami bersama dari TPID, melakukan pemantauan. Tadi kita sudah melihat di dua pangkalan, yaitu di daerah kasin dan mergan. Secara pasokan ketersediannya cukup,” ujar Enny, saat dikonfirmasi di Balai Kota Malang.

Dikatakan Enny, jika dari kedua pangkalan tersebut, perdua sampai tiga hari mendapatkan pasokan tabung gas LPG 3 kg dari pertamina sekitar 100 sampai 110 tabung. Sehingga, dari pantauan yang dilakukan, masyarakat masih cukup mudah mendapatkan tabung gas LPG 3 kg.

“Secara pasokan ketersedian tabung gas LPG 3 kg itu cukup, dan sampai saat ini masyarakat terpantau cukup mudah untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg,” ucapnya.

Selain kedua pangkalan tersebut, TPID Kota Malang juga melakukan pengecekan di salah satu warung makan, yang juga memanfaatkan gas LPG 3 kg. Dimana, seharusnya tabung gas LPG 3 kg yang bersubsidi, tidak menjadi konsumsi dari UMK yang beromzet lebih dari Rp 1 juta.

Baca juga :

“Sehingga, tadi dilakukan penggantian oleh Pertamina, yaitu tabung gas LPG berukuran 5,5 kg sesuai dengan peruntukannya,” katanya.

Senada dengan itu, Sales Branch Manager Pertamina Rayon I Malang Raya, Ahmad Ubaidillah Maksum, mengimbau bagi pengusaha makanan yang berskala menengah, untuk tidak menggunakan tabung gas LPG yang subsidi, namun menggunakan yang non subsidi brightgas.

“Di Kota Malang ini masih banyak yang seperti itu, tetapi kita akan terus berkoordinasi dengan Pisda dan teman-teman Diskopindag untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke beberapa warung, kafe, dan hotel yang masih menggunakan tabung gas LPG 3 kg, untuk ditukarkan ke brightgas,” jelas Ubaid.

Sehingga, dalam temuan di salah satu warung makan tersebut, pihaknya juga melakukan penukaran dua tabung gas LPG 3 kg menjadi satu tabung gas LPG brightgas berukuran 5,5 kg. Dimana, warung tersebut hanya tinggal membeli refill isinya saja.

“Untuk tukar tabung itu sebenarnya sebuah promo dari Pertamina. Karena harusnya mereka kan beli untuk tabung gas LPG yang baru, tapi ada promo dari Pertamina itu bisa ditukar. Jadi kalau mereka punya dua tabung gas LPG 3 kg, ditukar dengan brightgass 1 tabung, itu selisih tabungnya sekitar Rp 116 ribu, sedangkan isinya Rp 100 ribu, jadi ada pembayaran sekitar Rp 216 ribu,” imbuh Ubaid. (rsy/sit)

Disampaikan Pj Wali Kota Aries, dari hasil pantauan selama monitoring itu bahwa untuk stok dan kebutuhan di Bulan Ramadan sampai hadapi Lebaran, sudah sesuai. “Kalau kita melihat stoknya dan kebutuhan di Bulan Ramadan sampai hadapi Lebaran, bahwa dari semua tempat yang kita kunjungi sudah sesuai. Dengan harapan kita bahwa saat lebaran nanti kebutuhan tercukupi,” terangnya, saat berada di distributor minyak goreng Jalan Sultan Agung Kota Batu, Jumat (14/04/2023) tadi.

Meski dari hasil monitoring TPID dilihat stok dan kebutuhan sudah sesuai, ditekankannya bahwa yang terpenting juga adalah tranportasi. Dalam pengertian, jangan sampai ada keterlambatan armada sebagai alat transportasi mengantar bahan pokok menuju agen atau distributor.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kita antisipasi jangan sampai ada keterlambatan tranportasi yang masuk di agen saat liburan lebaran nanti yang dipastikan terjadi kemacetan,” ujarnya.

Dalam kegiatan monitoring tersebut, TPID juga mengunjugi SPBU. Menurut Aries, upaya antisipatif dari Pertamina, untuk kendaraan yang mogok atau berhenti di tengah jalan karena kehabisan BBM patut juga mendapatkan apresiasi.

“Yang pasti, dari hasil monitoring TPID menyimpulkan kebutuhan pokok tercukupi. Tetapi saya tetap berharap semua kebutuhan bahan pokok saat lebaran nanti tercukupi. Dan, saya menyampaikan apresiasinya kepada Pertamina karena langkahnya untuk antisipasi menghadapi lebaran nanti. Untuk wisatawan yang kehabisan bensin di jalanan Kota Batu jangan khawatir, karena dengan layanan Pertamina Delivery Service (PDS) di nomor 135, bensin atau produk Pertamina lainnya bisa dikirim ke lokasi,” paparnya.

Diketahui, kendaraan pengantar BBM untuk kendaraan yang macet saat liburan Lebaran nanti akan diposkan di SPBU Diponegoro yang dilayani 24 jam sesuai operasional SPBU. (put/sit/adv)

Pada pantauan harga bahan pokok yang dilakukan di Pasar Bunulrejo, menurut orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu, sudah cukup terkendali. Mulai dari harga daging ayam, daging sapi, cabe, tomat, tepung terigu, beras, gula, tepung, dan minyak tidak ada peningkatan yang signifikan.

“Alhamdulillah, tadi juga cukup terkendali, artinya stabilitas harga di Kota Malang ini cukup bagus. Mudah-mudahan nanti bisa terkondisi dengan baik. Kemarin inflasi m to m nya juga terkecil, mudah-mudahan bisa mempertahankan inflasi di Kota Malang,” kata Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan jika saat ini sudah tidak ada kelangkaan beras di Kota Malang. Sebab, sudah tersedia 6 ribu ton beras baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

“Alhamdulillah, saat ini sudah tersedia 6000 ton beras, sudah terpenuhi dengan bagus. Kelangkaan yang terjadi dahulu itu, karena standarisasi harga dari bulog yang di pusat dengan di pasar ada gap (kesenjangan) sedikit,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut, terkait dengan Pandemi Covid-19 yang saat ini sudah mulai melandai, maka dimungkinkan akan terjadi lonjakan arus mudik. Karena itu, Fuel Pertamina Malang, juga akan menambah Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 15 persen dari biasanya. Jika di tahun sebelumnya, penambahan hanya 10 persen, kini akan ada kenaikan 5 persen. Sementara, untuk gas LPG menurutnya juga akan ada penambahan sebanyak 7 persen.

“Kalau BBM hampir semua jenis ada penambahan, kecuali solar yang mengalami penurunan. Karena ada pengurangan intensitas. Biasanya h-7 mobil-mobil besar tidak boleh, berati kebutuhan akan itu berkurang,” lanjutnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat, jika tidak perlu ada kekhawatiran atau was-was mengenai kelangkaan BBM dan juga kelangkaan Pangan. Sebab, pihaknya meyakini jika kebutuhan yang ada saat ini tersedia dengan cukup bagus.

“Masyarakat tidak harus ada kekhawatiran, jika nanti ada kelangkaan BBM, pangan, dan sebagainya. Karena ketersediaan ini cukup bagus, termasuk bahan pokok yang lain rencananya akan ada subsidi secara langsung,” imbuh Sutiaji. (hms/rsy/sit)

Dalam Rakor itu, Wali Kota Habib Hadi didampingi Sekda Kota, Ninik Ira Wibawati yang sekaligus Ketua TPID Kota Probolinggo, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Wawan Soegyantono dan Kepala Perwakilan BI Malang. Turut hadir dalam rapat itu, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot, Kepala BPS, Pimpinan Kantor Cabang Bulog dan sejumlah undangan.

Kepala Kantor Perwakilan BI Malang, Samsun Hadi menyebutkan pada Februari 2023, Kota Probolinggo mengalami inflasi year to year (y-to-y) sebesar 5,36 persen. Sedangkan tingkat inflasi nasional di bulan yang sama, sebesar 5,47 persen. Jadi, tingkat inflasi di Kota Probolinggo masih terkendali dan terbilang bagus.

Wali Kota Habib Hadi, menanggapi hal ini mengatakan bahwa perekonomian Kota Probolinggo tahun 2022 diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku. Maka, pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo tahun 2022 sebesar 6,12 persen, di atas Provinsi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi 5,34 persen. “Saya atas nama Pemkot menyambut baik dilaksanakannya HLM TPID ini. Dimana kegiatan pengendalian inflasi ini mampu memperkuat koordinasi kebijakan menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong momentum pemulihan ekonomi, juga memitigasi dampak kenaikan permintaan pasar selama Bulan Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriyah,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Wali Kota Habib Hadi menerangkan, tren kebutuhan pangan rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, selama Bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1444 Hijriyah. Terutama volatile food dengan kisaran harga terjangkau.

“Semoga kita bisa tetap menjaga atau cepat merespon kebutuhan bahan pokok apa saja yang menjadikan harga itu naik, siapkan skemanya, transportasi ditanggung Pemkot kalau bisa, TPID saya perintahkan mekanismenya bagaimana,” terangnya.

Dirinya juga mengimbau, untuk tetap menggunakan produk premium dan tidak beralih ke produk medium, yang berpotensi kepada ketersediaan stok produk dipasaran menjadi langka. Terutama, komoditas minyak goreng bersubsidi.

Beberapa upaya konkrit telah dilakukan Pemkot Probolinggo dalam penanganan inflasi daerah. Diantaranya, khusus menghadapi kenaikan harga beras sudah dilaksanakan operasi beras SPHP bekerja sama dengan Bulog di 5 kecamatan dengan total 70 ton lebih bersama dinas terkait.

Lalu, pelaksanaan pasar murah yang dimulai tanggal 27 Mret sampai 14 April 2023 di Alun-alun Kota Probolinggo bersama Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Perdagangan (DKUP) dan menggelar pangan murah yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Timur bertempat di depan Kantor Wali Kota Probolinggo. (kom/pix/gie)

Dalam Rakor yang dilaksanakan di Satlantas Polres Jember, Bupati Hendy Siswanto menyampaikan beberapa komoditas yang menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi. Diantaranya, seperti beras, telur ayam ras, rokok kretek, daging ayam ras dan tempe.

Sementara itu, persiapan memasuki Bulan Ramadan, Bupati Hendy menyampaikan bahwa Pemkab Jember telah mempersiapkan program pemantik tumbuhnya daya beli masyarakat. “Nanti selama Bulan Ramadan, kami akan menyelenggarakan Pasar Ramadan mulai pukul 14.00 sampai pukul 03.00. Kemudian, dilanjutkan Sahur Bersama di Alun-alun Jember. Setelah itu, Salat Subuh Berjemaah di Masjid Baitul Amin, setiap hari selama Bulan Ramadan,” kata Bupati Jember.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Bupati Hendy juga menyampaikan, bahwa Pasar Ramadan ini bekerjasama dengan Bulog, BUMN Jember, PT Rajawali Nusindo dan beberapa perusahaan BUMN lainya. Selain itu, Pemkab Jember juga akan melaksanakan kembali Jember Hadir Untuk Rakyat (J-Hur) seperti tahun sebelumnya. Dalam mensukseskan Pasar Ramadan, dirinya berharap seluruh pihak bergotong royong untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat Jember. (kom/rio/gie)

Padahal di bulan sebelumnya, inflasi mtm Desember 2022 sebesar 0,57 persen. Menurut Pj Sekertaris Daerah Kabupaten Jember, Arief Tjahyono, rendahnya angka persentase inflasi di awal tahun 2023, itu tidak lain karena kerja keras semua pihak.

“Ini adalah hasil kerja keras kita semua selama ini. Tingkat inflasi Jember per Januari 2023 sebesar 0,16 persen,” ujar Pj. Sekda Jember Arief Tjahjono, saat memimpin rapat koordinasi (E) inflasi internal TPID Kabupaten Jember, Kamis (16/02/2023) tadi.

Lebih lanjut disampaikan, salah satu resep keberhasilan yang dilakukan Pemkab Jember, adalah TPID Kabupaten Jember rutin menggelar Rakor pengendalian inflasi daerah, sesuai intruksi Bupati Jember. Selain itu, jajaran TPID juga rutin melaksanakan pemantauan langsung ke lapangan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Dengan begitu, apabila ada prediksi yang dapat berpotensi pada naiknya inflasi, kami langsung formulasikan tretmentnya bagaimana untuk memastikan inflasi dalam keadaan baik,” lanjut Arief.

Setelah melaksanakan Rakor, para pimpinan TPID melaksanakan Sidak terhadap distributor bahan pokok penting (bapokting) sesuai intruksi Mendagri, Tito Karnavian, dalam rakor beberapa hari lalu. Seperti saat melaksanakan Sidak pada Selasa (14/02/2023) lalu, Sidak yang dilakukan ini, bertujuan untuk menjaga kestabilan harga bapokting terlebih menjelang bulan suci Ramadan.

Sasaran sidak kali ini, ujarnya, diantaranya mengecek distibutor beras Bintang Mulia, Gudang Bulog dan Gudang Rajawali Nusindo. Berdasarkan Sidak, diketahui stok atau persedian bapokting masih dalam kategori aman menjelang bulan Suci Ramadan.

Dirinya juga mengajak, agar seluruh distributor untuk gotong royong dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Jember. (rio/sit)

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, menyampaikan jika kebutuhan BBM, LPG dan Beras di Kota Malang, terpenuhi untuk beberapa bulan ke depan. Namun, tentunya akan ada beberapa penambahan yang dilakukan.

“Sekarang sudah level 1 dan akan ada jutaan mobilitas orang. Maka, pertamina jadi salah satu indikasi, pengungkit ketika nanti ada kelangkaan. Sehingga yang saya pastikan bahwa Pertamina sudah ada tandon, sifatnya tambahan BBM 10 persen,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Penambahan BBM 10 persen itu yakni untuk pertalite, pertamax, dan turbo. Berbeda dengan solar yang hanya 6 persen. Kemudian, LPG nantinya juga akan ada kenaikan 6 persen, baik untuk ukuran 3 kg maupun 12 kg.

“Yang solarnya hanya 6 persen saja, karena solar kendaraannya sudah tidak boleh. Di hari tertentu, mobil besar tidak banyak operasi dan dikendalikan,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut disampaikan, terkait dengan ketersediaan beras di Kota Malang, dikatakannya jika stok ada penambahan 1.715 ton. Di mana, ketersediaan beras tersebut masih tercukupi hingga 6 bulan ke depan. Sehingga, tidak perlu ada kekhawatiran di masyarakat.

“Saya sampaikan jangan sampai ada panic buying, yang memborong sampai banyak hingga langka,” ucapnya.

Kemudian, untuk harga di pasar yang sudah dilakukan pemantauan tiap waktu. Dikatakan, ada tiga komoditas yang mengalami lonjakan. Yakni cabai rawit, telur, dan daging ayam. Untuk bahan pangan lainnya masih dengan harga yang stabil.

“Ada juga komoditas saja yang mengalami lonjakan tapi naiknya antara Rp 1 ribu, hingga Rp 2 ribu. Yang lain masih stabil, tetapi kami akan lihat nanti di lapangan juga meskipun tiap hari sudah kita pantau. Kami cek secara langsung bagaimana di pedagang,” lanjutnya.

Kemudian, ditegaskan jika di distributor sudah dipastikan tidak ada penimbunan. Sehingga, hal tersebut menjadi komitmen Pemkot Malang dan TPID untuk tetap menjaga ketersediaan, dan keterjangkauan. Agar tidak terjadi kelangkaan barang di masyarakat. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, wali kota mengatakan lonjakan harga yang terjadi saat ini merupakan akibat dari kenaikan BBM. Sehingga berdampak di semua aspek terutama bagi nelayan. “Oleh karenanya, Pemkot melalui TPID mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan dampak dari kenaikan BBM. Bahkan kita mendapatkan reward atau keberhasilan dalam menekan inflasi di Kota Probolinggo. Ke depan kita akan upayakan supaya harga kebutuhan pokok tetap terkendali,” katanya.

Pemerintah terus berupaya untuk hadir, lanjut Habib Hadi, walaupun hal ini bukanlah kebijakan daerah tetapi Pemkot Probolinggo tidak boleh tinggal diam. “Para nelayan dan petani menjadi fokus, jangan sampai aktivitas usahanya ada hambatan. Karena jika ada hambatan, maka Pemkot harus mengambil sikap dan menyiapkan langkah supaya tidak menjadi hambatan,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada persoalan yang sulit selama bisa dilakukan dengan duduk bersama untuk mencari solusi yang baik. “Pemkot bersama TNI/Polri membantu memfasilitasi karena kita memiliki komitmen untuk menjaga kestabilan ekonomi hingga tahun-tahun mendatang supaya tetap terjaga. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Saya juga meminta agar masyarakat tetap menjaga kondusivitas di lingkungan kita masing-masing,” pesan Habib Hadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Senada dengan wali kota, Ketua TPID Kota Probolinggo drg Ninik Ira Wibawati menyebut hampir semua negara di dunia mengalami inflasi termasuk di Indonesia khususnya di Kota Probolinggo. Di bulan September laju inflasi meningkat sebesar 0,98 persen setelah sebelumnya di posisi 0,65 persen.

Laju inflasi ini masih terbilang bagus jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya. Ia mengapresiasi peran nelayan dan petani yang ikut mensupport dalam menekan inflasi di Kota Probolinggo.

“Dengan keberhasilan menekan laju inflasi, Kota Probolinggo bisa mendapatkan anggaran DID sebesar Rp 10,4 miliar. Penghargaan ini hanya diberikan bagi 125 kota/kabupaten di Indonesia, salah satunya Kota Probolinggo. Hal ini karena support dari nelayan dan petani yang ikut membantu pengendalian inflasi,” bebernya.

Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari nelayan dan penyuluh dengan menghadirkan nara sumber dari Dinas Perhubungan, DPKPP dan Satgas Pangan. Fasilitasi serupa akan dilaksanakan secara bergantian di lima kecamatan di Kota Probolinggo. (kom/pix/gie)

Dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Dandim 0833 Kota Malang, Letkol Kavaleri Heru Wibowo Sofa, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Malang, Samsun Hadi, Kabag Ops Polresta Malang Kota, Kompol Supiyan, serta jajaran OPD terkait, rombongan secara bergantian melakukan peninjauan ke sejumlah tempat.

Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui stok ketersediaan dan harga jual Sembako. Seperti mulai dari minyak, gula, tepung, beras, ikan, daging ayam, dan daging, serta Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Saat dilakukan pengecekan di lapangan, hampir rata-rata Sembako ini ada kenaikan. Tetapi tidak signifikan,” tegas Wali Kota Sutiaji.

Dikatakannya, kenaikan harga jelang Ramadan yang tidak fluktuatif ini, tentu harus tetap bersyukur. Meskipun, harga minyak goreng saat ini tinggi dan menyebabkan daya ungkit inflasi. Namun, itu tidak perlu khawatir, pasalnya sudah tersedia minyak goreng curah.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Alhamdulillah, ketersediaan minyak goreng curah di lapangan sudah ada. Meskipun, dahulu minyak goreng curah susah, namun sekarang sudah ada dan harganya masih standart. Di distributor Rp 14 ribu dan di pasaran Rp 15 ribu, itu wajar,” imbuhnya.

Orang nomor satu di Pemerintahan Pemkot Malang ini juga mengatakan, kenaikan harga Sembako dipicu akibat kenaikan harga BBM. Karenanya, dirinya pun sempat cukup khawatir akan berdampak pada harga bahan pokok.

“Ini saya dengan BI merasa ketar ketir (was-was). Bagaimana, caranya kami untuk mengendalikan inflasi ini nanti,” lanjutnya.

Dijelaskan Wali Kota Sutiaji, bahwa ketersediaan pangan di Kota Malang, sudah aman. Karena, Badan Urusan Logistik (Bulog) Kota Malang sudah menyediakan enam ribu ton beras, untuk enam bulan kedepan. Sementara itu, untuk ketersediaan BBM di Kota Malang juga sudah aman. “Jadi nggak perlu dikhawatirkan untuk BBM, persiapan suplai bahannya di Pertamina sini sudah siap,” ujarnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Malang, Samsun Hadi, pada kesempatan sama juga mengatakan bahwa TPID Kota Malang akan terus memantau harga dan ketersediaan kebutuhan pokok. Apalagi, ini menjelang lebaran kali ini cukup ramai. “Alhamdulillah di beberapa tempat ketersediaan ada stok, dan sudah berjalan dengan baik. Apalagi saat ini lebaran cukup fantastis. Kami akan terus memonitor,” ujar Samsun Hadi. (hms/cw2/gie)