Perlu diketahui, Bupati Bangkalan non aktif, R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) dan lima orang bawahannya, telah ditetap sebagai tersangka dugaan suap lelang jabatan. Selain bupati non aktif, lima orang juga ada beberapa pejabat di kala itu. Seperti, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hosin Jamili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Wildan Yulianto, Kadis Ketahanan Pangan, Achmad Mustaqim, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja, Salman Hidayat dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan, Agus Eka Leandy. Latif sendiri, disebut meminta commitment fee berupa uang kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bisa lolos dalam seleksi jabatan. Bahkan, dirinya diduga mematok tarif sekitar Rp 50 juta hingga Rp 150 juta.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Untuk pengembangannya, Jumat tadi KPK RI melanjutkan penyelidikannya dengan memeriksa 10 orang di Polda Jatim. Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Bambang Budi Mustiko, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Sudiyo, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, Nunuk Kristiani, Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, Rudiyanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Anang Yulianto. Kemudian, mantan Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, Lilik, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan, Roosli Soeharjono, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, Moawi Arifin, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan, Iskandar Ahadiyat dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan, M Zaini.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan mantan dan pejabat di Pemkab Bangkalan di Polda Jatim. “Hari ini pemeriksaan saksi TPK lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, untuk tersangka RALAI dkk. Pemeriksaan dilakukan kepada 10 orang di Aula Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur,” ujarnya. (gie)

Kali ini, KPK memeriksa sejumlah saksi di Polres Probolinggo Kota, Jumat (05/08/2022) tadi. Khusus hari ini, penyidik KPK dijadwalkan memeriksa sedikitnya tujuh saksi. Diantaranya, yakni Muhammad Ilzan Apiril, Liena Lius, Zulfikar Imawan, Abdullah Agus Salim Chamid, Rudi Budiman, Siti Zuraidah Aperawati, keenamnya dari pihak swasta. Lalu, satu saksi yakni Saleh, dari pensiunan PNS.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Plt Jubir KPK, Ali Fikri, membenarkan adanya pemeriksaan tujuh saksi TPK di Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dan TPPU untuk tersangka PTS. “Kali ini kami memeriksa tujuh saksi,” ujar Ali Fikri.

Sebelumnya, PTS dan HA, suaminya telah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Hakim menyatakan PTS dan HA terbukti bersalah dalam kasus suap jual beli jabatan kepala desa. Keduanya kini masih menjalani proses hukum untuk kasus TPPU. (gie)