Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Batu, Arif Purwanto, mengatakan bahwa melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan yang utama adalah penanganan sampah di perkotaan Kota Batu, bisa tuntas. “Sehingga, ikon Kota Wisata Batu tidak akan terbebani bagaimana penanganan sampah,” terangnya, Kamis (09/11/2023) tadi.

Baca juga:

Sebagai langkah awal, ujarnya, yaitu penanganan sampah di wilayah kelurahan harus tuntas terlebih dahulu terkait penanganan sampah. Sehingga, nantinya bisa dijadikan percontohan oleh desa. Untuk itu, dalam sosialisasi tersebut pihaknya mendatangkan salah seorang nara sumber dari Banyumas, Jawa Tengah.

“Dalam waktu dekat, KSM juga akan belajar penanganan sampah melalui TPS3R di Banyumas,” tambahnya.

Arif juga menjelaskan, beberapa alasan studi nantinya yaitu di Banyumas. Diantaranya, kondisi sama yang kala itu, Banyumas juga seperti yang dialami Kota Batu sekarang ini. “Tahun 2018, Banyumas mengalami darurat sampah, karena ditutupnya TPA. Ini sama dengan Kota Batu. Dan, mengapa di Banyumas disebut darurat, karena sampah dibuang di fasilitas milik pemerintah daerah salah satunya alun-alun,” urainya.

Di saat kondisi darurat sampah, jelasnya, Banyumas mengaktifkan pengolahan sampah di masing-masing kelurahan dan desa. Sehingga, dari tindak lanjut itu Banyumas memperoleh penghargaan Adipura penanganan sampah melalui TPS3R.

“Kota Batu ingin melihat langsung di Banyumas. Bagaimana pelaksanaan penanganan sampah. Nanti kita akomodir dan kita terapkan di sini. Targetnya, untuk penanganan sampah lebih maksimal. Mungkin, bisa sempurna dari Banyumas,” tegasnya. (put/sit)

Kepala Desa Pendem, Effendi Triwahyono, mengatakan bahwa selama ini masyarakat dinilai masih belum memahami tentang TPS3R. Yang diketahui masyarakat, bahwa TPS3R adalah tempat pembuangan sampah yang digambarkan seperti TPA Tlekung.

“Terkait TPS3R, kami minta DLH Kota Batu sosialisasi terlebih dahulu. Turun ke desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,” terangnya, Jumat (25/08/2023) tadi.

Mengapa masyarakat harus diberikan pemahaman dahulu terkait TPS3R, ujarnya, karena apabila masyarakat belum memahami maka akan sulit membangun TPS3R di desa. Meskipun, sebenarnya lahan sudah tersedia.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Memang di desa kami belum ada TPS3R. Sebenarnya, lahan sudah ada tetapi masyarakat sulit menerima pembangunan TPS3R. Karena memang belum memahami fungsi dan kegunaannya. Untuk itu, kami berharap DLH segera turun lapangan. Supaya masalah sampah segera teratasi di Kota Batu,” tuturnya.

Lebih dari itu, jelas Effendi, dalam pengelolaan TPS3R yang sudah terbangun tersebut juga dibutuhkan regulasi. Setidaknya, di setiap desa sudah ada peraturan desa (Perdes) tentang pengelolaan TPS3R.

“Setelah TPS3R itu dibangun di desa, maka kami menindaklanjuti peraturan pemerintah tentang pengelohan sampah. Ini diperlukan regulasi untuk memperkuat. Paling tidak, di desa ada Perdes yang sudah dibentuk,” ujarnya.

Mengenai pengelolaan TPS3R, tambahnya, sebenarnya tidak mudah. Meskipun, persoalan sampah adalah masalah bersama tetapi harus dipertegas dengan peraturan.

“Masalah sampah ini masalah bersama. Maka, DLH sebagai leading sektor harus turun lapangan untuk selalu sosialisasi bagaimana pengolahan sampah dengan benar. Kemudian, juga memberikan pemahaman mengenai TPS3R. Lalu, juga dibutuhkan regulasi seperti Perdes karena dari hasil pengelohan sampah menghasilkan anggaran. Sehingga, tidak ada masalah baru lagi terkait sampah,” paparnya. (put/sit)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa sebenarnya pengelohan sampah di Kota Batu telah diatur dalam Perda Nomor 2 tahun 2014. Kemudian, diperkuat oleh Perwali Nomor 67 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kemudian, juga adanya Perwali Nomor 66 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 73 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Meski begitu, ujarnya, tujuan diterbitkannya SE Nomor 660/2404/422.110/2023 tentang Optimalisasi Pengelolaan Sampah melalui TPS3R di Kota Batu, adalah pemerintah akan mendorong secara masif untuk seluruh masyarakat. Dimulai dari RT, RW, desa, instansi pemerintah dan swasta serta semua yang berperan menghasilkan sampah untuk mulai memilah dan mengolah sampah dengan benar.

Baca Juga :

“Diharapkan melalui SE ini, dapat mendorong peran aktif seluruh masyarakat secara masif dalam pengolahan sampah yang benar di Kota Batu,” terangnya di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Selasa (22/08/2023) tadi.

Mengenai pengelolaan sampah sendiri, jelas Aries, adalah sangat berkaitan dengan kesadaran dalam mengolahnya. Permasalahan sampah menjadi tanggungjawab bersama karena berdampak kepada seluruh masyarakat.

“Jadi, permasalahan sampah harus diperbaiki pengelolaannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Tri Wahyono Efendi, mengatakan bahwa persoalan sampah menjadi tanggung jawab bersama untuk mengolahanya dengan benar. Terkait TPS3R, Dinas Lingkungan Hidup juga harus turun lapangan untuk memberikan sosialisasi serta pengetahuan mengenai fungsi dan manfaatnya kepada masyarakat. Bahkan, untuk pengolahan sampah TPS3R tersebut, juga dibutuhkan payung hukum melalui Perdes.

“Kadang, masyarakat juga belum paham TPS3R. Untuk itulah, Dinas Lingkungan Hidup juga harus turun lapangan untuk sosialisasi dan memberikan standar operasionalnya untuk TPS3R,” imbuhnya. (put/gie)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa melalui TPS3R ini, diharapkan bisa memberikan contoh pola penerapan pengelolaan sampah yang benar. Dimulai dari pemilahan sampah, sebelum nantinya dilakukan pembuangan.

“Edukasi pemilahan sampah dimulai dari Balai Kota Among Tani. Untuk itu, TPS3R mulai diterapkan,” terangnya, saat di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Rabu (09/08/2023) tadi.

Pentingnya penerapan TPS3R, paparnya, dikarenakan penghuni atau pegawai yang beraktivitas sangat banyak. Sementara, sampah yang dihasilkan juga banyak.

Baca juga:

“Dengan jumlah penghuni lebih dari 4 ribu orang di Balai Kota Among Tani, maka dipastikan sampah yang dihasilkan cukup besar,” jelasnya.

Lebih dari itu, setiap kantor yang ada di Balai Kota Among Tani, juga harus memulai pemilahan sampah, organik dan anorganik. Jika ada yang melanggar, maka sampah tidak diterima dan harus dibuang sendiri.

“Dengan adanya TPS3R di Balai Kota Among Tani, edukasi pemilahan sampah yang berasal dari masing-masing kantor diterapkan secara bertahap. Ke depan, akan diberikan sanksi bagi kantor yang melanggar,” terangnya. (put/sit)

Ketua Apel Kota Batu, Wiweko, mengatakan bahwa pihaknya mulai diminta pengaktifan TPS3R dikarenakan adanya permasalahan TPA Tlekung. Namun begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) juga harus bertanggungjawab dengan sarana prasarananya.

“Kami berharap Pemkot melengkapi sarana prasarana di TPS3R yang ada di setiap desa. Diantaranya, yaitu peralatan mesinnya,” terangnya di Kantor Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan/Kita Batu, Rabu (02/08/2023) tadi.

Baca Juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Untuk mesin peralatan yang dibutuhkan sebagai sarana prasarana ini, tambahnya, antara lain mesin pencacah sampah, mesin press dan mesin pembakaran. Kesepakatan perlengkapan sarana prasarana untuk TPS3R ini, adalah dari hasil koordinasi bersama 19 desa dan empat kelurahan.

Dijelaskannya, bahwa TPS3R yang sudah ada itu untuk mengelola sampah warga lokal. Tetapi, untuk sampah perusahaan menjadi tanggung jawab Pemkot Batu. “Saat rapat koordinasi Apel kemarin memang dari kelurahan belum hadir. Dan, masing-masing desa siap membantu mengelola sampah. Tetapi, yang sempat menjadi pertanyaan adalah sarana prasarana,” jelasnya.

Mengenai pengajuan mesin pengolahan sampah di TPS3R, jelas Wiweko, saat awal dulu peresmian TPS3R, sudah pernah mengajukannya. Namun sampai saat ini belum juga terealisasi. Padahal, berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup ada 15 desa yang sudah dibangun TPS3R, tetapi, hanya lima desa yang  aktif.

“Menyelesaikan permasalahan sampah itu tidak gampang. Dalam waktu satu bulan itu belumlah cukup. Paling tidak dari beberapa tahapan hilangkan bau sampah dulu. Semua desa di Kota Batu, siap membantu pengolahan sampah. Tapi lengkapi sarana prasarana TPS3R. Dari kejadian ini mengingatkan bahwa Pemkot Batu banyak janji soal penanganan sampah,” tegasnya. (put/gie)

Kepala Desa Sidomulyo, Suharto, mengatakan bahwa lahan yang sudah disiapkan itu adalah untuk rencana pembuangan sampah. Lahan itu, berstatus sebagai Tanah Kas Desa (TKD) dan memiliki luas 500 meter persegi.

“Jadi, kita sudah siapkan lahan seluas 500 meter persegi untuk pembangunan sampah bagi warga Desa Sidomulyo. Letaknya, 50 meter dari Jalan Bukit Berbunga,” terangnya di rest area Desa Sidomulyo, Kecamatan/Kota Batu, Senin (31/07/2023) tadi.

Lahan yang sudah ada tersebut, paparnya, masih bisa ditambah lagi menjadi 1.000 meter persegi. “Rencana ini sebenarnya sudah lama. Tetapi, waktu itu dijanjikan oleh dinas soal alat dan lainnya, untuk pengolahan sampah. Namun, kami terlalu lama menunggu. Hingga akhirnya, kami lakukan sendiri dan tidak memakai bantuan dana pemerintah,” tambahnya.

Baca juga:

Untuk saat ini, tambah Suharto, memang anggaran belum bisa diestimasikan. Karena, masih dikonsep perencanaan TPS3R. Dan, saat ini masih tahap pengolahan tanah untuk diratakan.

“Sekarang masih persiapan sambil menunggu anggaran,” ujarnya.

Sedangkan selama persiapan, lanjutnya, memang lahan masih belum bisa digunakan untuk pembuangan sampah dari warga. “Seandainya TPA Tlekung ditutup, maka kita sudah antisipasi dengan menyiapkan lahan milik desa,” terangnya.

Mengenai sumber anggaran pembangunan TPS3R, imbuhnya, dari persiapan setidaknya selama setahun ke depan, maka alokasi anggaran yang digunakan berasal dana desa atau dari hasil pajak. “Yang pasti, setelah kita siapkan lahan untuk TPS3R ini, nanti perencanaannya masih dihitung. Sehingga, bisa saja anggaran lewat dana desa atau dari hasil pajak,” paparnya. (put/sit)

Kegiatan kampanye bersepeda ini, merupakan salah satu bentuk kampanye inovatif yang ditujukan untuk memotret contoh praktek baik dalam pemanfaatan rantai nilai pengelolaan sampah. Tim Pesepeda Jelajah Bersih Negeri, melakukan perjalanan bersepeda yang dimulai dari Bali pada 8 Februari 2023 dan akan berakhir di Jakarta pada 19 Februari 2023.

“Selamat datang di Banyuwangi. Semoga kampanye ini mengingatkan kita semua untuk selalu bijak bersampah. Menjadi pengingat bagi kita semua untuk bergerak dan bekerja bersama berkolaborasi membangun pengelolaan sampah yang lebih baik,” kata Bupati Ipuk.

Tim ini akan mengunjungi lokasi-lokasi terpilih di sepanjang jalur yang dilintasi untuk memotret berbagai inisiatif pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, serta kelompok swadaya masyarakat. Nantinya, akan dirangkum dalam sebuah video dokumenter yang akan menjadi materi kampanye untuk mendorong semua pihak melakukan pengelolaan sampah yang baik.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Di Banyuwangi, rombongan singgah di TPS3R Bio Mandiri Lestari di Desa Tembokrejo. TPS3R yang dikembangkan sejak 2018 tersebut, mengadaptasi sistem sirkular. Dimana sampah dipilah secara langsung oleh mitra yang berasal dari rumah tangga. Sampah tersebut kemudian dikelola di TPS3R, baik yang organik maupun non-organik.

Setiap bulannya, rerata sampah yang dikelola mencapai 270 ton yang berasal dari 7500 rumah tangga di empat desa di Kecamatan Muncar. Sampah plastik yang dikelolanya, bahkan berhasil diekspor. Berkat pengolahan sampah yang baik, membuat wilayah di sekitarnya terbebas banjir.

“Sampah menjadi persoalan yang sangat serius dan multidimensi. Pelibatan seluruh komponen masyarakat menjadi penting dan resonansi atas kepedulian persoalan sampah terus kita lakukan,” ujar Bupati Ipuk.

Untuk membersihkan sampah di laut, Pemkab Banyuwangi juga melibatkan Sungai Watch. Mereka melakukan pembersihan sampah di sungai-sungai wilayah perkotaan dan juga di sejumlah lokasi wisata.

Sementara itu, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Yun Insiani, menyampaikan bahwa tema peringatan HPSN tahun 2023 ini adalah ‘Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat’. Dirinya berharap, HPSN 2023 menjadi koridor utama bagi semua untuk bergerak dan bekerja bersama berkolaborasi membangun pengelolaan sampah yang lebih baik.

Tahun 2023 ini merupakan momentum HPSN yang kembali dilaksanakan secara offline setelah berakhirnya masa pandemi Covid-19. Tahun ini menjadi tahapan baru dalam kehidupan keseharian setelah melalui masa pandemi yang cukup sulit.

“Tahun ini juga menjadi momentum untuk melanjutkan upaya-upaya pengelolaan sampah yang telah dilakukan dan memulai tahapan baru yang lebih maju untuk mewujudkan target-target pengelolaan sampah yang telah disepakati. Melalui partisipasi aktif semua pihak mulai dari pemerintah, Pemda, dunia usaha, Civil Society Organization (CSO) dan komunitas masyarakat hingga tingkat tapak,” katanya. (kom/bwi/gie)

“Selamat atas diresmikannya TPS 3R di Desa Gadingkulon ini. Semoga dengan dimulainya operasional TPS 3R, ini dapat membawa manfaat. Utamanya, bagi masyarakat Desa Gadingkulon dan sekitarnya,” kata Bupati Sanusi.

Dirinya juga menyampaikan, TPS 3R ini dapat membantu tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam mengelola sampah. “Penyelesaiannya, yakni sampah yang pemusnahannya tidak dibakar atau ditanam, tetapi dapat dimanfaatkan kembali. Kemudian, hasil dari pengolahan sampah ini, dapat menghasilkan tambahan pendapatan bagi pemilah. Karena, pada dasarnya, TPS 3R ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Baca Juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Bupati Sanusi berharap, pengelolaan sampah di TPS 3R dapat dikelola dengan baik, serta didukung partisipasi aktif dari masyarakat Desa Gadingkulon. “Pemerintah Kabupaten Malang juga akan terus berkomitmen untuk melakukan pembinaan dan pendampingan untuk keberlanjutan TPS 3R,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Malang, Tito Febrianto, memaparkan bahwa sampai saat ini sudah terdapat 16 TPS 3R di Kabupaten Malang. Termasuk, di Desa Gadingkulon dan Desa Mulyoagung.

“Peresmian ini sekaligus menggenapi jumlah TPS 3R menjadi 16 tempat. Ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat akan pentingnya mengelola sampah dengan baik dan benar. Tujuannya, agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan,” terangnya.

Sebagai informasi, dalam peresmian ini turut hadir diantaranya Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Budiar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Eko Margianto hingga Muspika Dau. (cw1/gie)

Bupati Malang mengatakan, dengan diresmikannya TPS3R diharapkan mampu digunakan secara langsung serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Ampeldento dan sekitarnya. “Terutama perihal penerapan 3R yakni Reduce, Reuse dan Recycle. Produksi sampah rumah tangga bisa dibawa ke TPS3R Nusa Indah ini supaya diolah, dipisahkan dan digunakan untuk kepentingan yang lain. Semisal, sampah plastik bisa digunakan atau diolah sebagai bahan biji plastik, sampah kertas bisa digunakan untuk bahan kerajinan seperti tas dan lainnya, kalau sampah organik bisa jadi biogas. Tentu akan menghasilkan tambahan pendapatan bagi pemilah sampah ini,” kata Sanusi.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Peresmian ini sekaligus sebagai perwujudan dukungan Pemkab Malang kepada masyarakat serta dalam rangka menyambut Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2022, yang jatuh tiap tanggal 21 Februari. “Mari membangun kepedulian dalam rangka mengelola sampah karena ini juga mampu menciptakan lapangan kerja,” tambahnya.

TPS3R Nusa Indah dibangun Pemerintah Desa selama empat bulan. Pemkab Malang sendiri pada tahun 2021 mendapatkan dana alokasi khusus melalui dinas terkait yang disalurkan untuk Desa Ampeldento, dan Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji dengan konsep bangunan TPS3R sama yang dilengkapi proses komposting dan pemilihan sampah.

Khusus di TPS3R Nusa Indah, Pemkab Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang bahwa investasi TPS3R ini kurang lebih senilai Rp 599 juta dibangun di tanah kas desa. Khusus, TPS3R Nusa Indah Ampeldento ini tercatat sudah melayani masyarakat 1.300 KK, dengan potensi sampah 1 orang telah menghasilkan sampah 2 liter sampah per hari, atau 0,4 kg per orang per hari.

“Karena TPS ini berbasis masyarakat sehingga ada dukungan dari Pemerintah Desa juga. Untuk pengelolaan ke depan, masyarakat bisa membawa TPS ini nantinya ke BUMDes, atau bentuk lainnya. Masyarakat silahkan bermusyawarah dengan Pemdes dengan BPD dan Kelompok Swadaya Masyarakat yang ada di Desa Ampeldento,” terang Bupati Sanusi. (cw1/sit)