Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang (KPwBI), Febrina, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman para pelaku jasa keuangan dan ritel tentang peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran. Termasuk juga mendorong peningkatan literasi mengenai Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara.

“Dalam edukasi ToT ini menekankan tiga aspek utama, mencakup Cinta, Bangga dan Paham Rupiah. Prosedur penggantian uang rusak, serta mekanisme pelaporan uang yang diragukan keasliannya,” kata Febrina.

Dijelaskannya, bahwa dengan Cinta Rupiah, mendorong peserta mengenali ciri keaslian dan memperlakukan uang dengan benar, tidak mencoret, melipat, meremas atau menstapler uang. Kedua, Bangga Rupiah, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran sah dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga :

Ketiga, Paham Rupiah, yang mengedukasi peserta agar memahami fungsi Rupiah dalam perekonomian nasional, termasuk bijak bertransaksi tunai dan non-tunai, serta mendukung produk dalam negeri. “Proses mengenali uang itu prinsipnya 3D, dilihat, diraba, diterawang. Namun, dalam konteks CBP, yang penting bukan hanya mengenal, tetapi juga memahami bagaimana kita membelanjakan uang, memaknai inflasi, hingga tren redominasi dan investasi,” jelasnya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa antusiasme peserta sangat tinggi. Selain membahas Rupiah fisik, peserta juga mendapat pembaruan informasi seputar sistem pembayaran digital seperti QRIS yang kini berkembang menjadi QRISTAP, serta penerapan QRIS Cross Border yang sudah bisa digunakan di beberapa negara, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Jepang dan segera menyusul Tiongkok serta Arab Saudi.

“Edukasi CBP ini kita lakukan karena pertumbuhan uang Rupiah fisik lebih lambat dibandingkan digitalisasi sistem pembayaran. Saat ini, transaksi digital tumbuh pesat, terutama di kalangan retailer dan anak muda yang mulai beralih ke cashless,” ujarnya.

Febrina juga memaparkan bahwa perekonomian Jawa Timur masih tumbuh kuat di angka 5,22 persen, hanya turun tipis 0,01 persen dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,23 persen. Angka tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di 5,04 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Jatim masih didorong oleh ekspor yang kuat dan investasi yang berlanjut hingga saat ini,” imbuh Febrina. (rsy/sit)

Ketua KPU Kota Batu, Heru Joko Purwanto, menjelaskan bahwa kegiatan TOT ini sebagai ajang persiapan dan internalisasi pemahaman kepada seluruh badan ad-hoc. “Pagi ini, KPU Kota Batu melaksanakan TOT. Dalam hal ini, panjenengan nanti dituntut sudah harus bisa menyampaikannya hasil TOT kepada KPPS,” terangnya.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, Bimtek yang dilakukan PPS pada 25 Januari nantinya, tidak mungkin bisa menuntaskan internalisasi pemahaman kepada KPPS. “Ya oleh karena itu, perlu strategi pendalaman materi melalui forum yang berkelanjutan. Jadi, nanti silahkan diformulasikan strategi internalisasi, karena tidak mungkin dalam satu hari selesai. Kita akan lanjutkan dengan pendalaman-pendalaman, tidak usah banyak-banyak, dikelompokkan melalui PPS. Itu salah satu formulasinya,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Marlina, berpesan agar setiap anggota PPK dan PPS selalu berkomitmen dalam menjaga integritas masing-masing, demi terhindar dari pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara Pemilu. “Dalam hal persiapan ini, teman-teman khususnya PPS harus memahami tata kerja KPPS,” urainya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan acara TOT ini dibagi dalam empat sesi materi. Antara lain, pertama, Penyampaian Modul Pelatihan Pengantar, Harapan dan Komitmen Belajar. Kedua, Tata Kerja, Kode Etik dan Kode Perilaku. Ketiga, Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Keempat, Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut. (cw1/gie)

Plt Direktur RSUD Ar Rozy, dr Abraar H S Kuddah, mengatakan bahwa training SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ini merupakan upaya untuk memenuhi persyaratan dari Menteri Kesehatan terkait penggunaan rekam medis berbasis elektronik. “Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rekam Medik menyebutkan, bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medik elektronik,” kata dr Abraar.

Dirinya juga menerangkan, bahwa beberapa isi data rekam medik adalah meliputi data pemeriksaan dan pengobatan. Termasuk, tindakan dan pelayan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Baca juga:

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, yang turut hadir mengatakan bahwa keberadaan RSUD Ar Rozy ini merupakan wujud semangat Pemkot dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi warga Kota Probolinggo. “Pemerintah Kota Probolinggo mendukung sepenuhnya upaya pembangunan kesehatan yang terwujud melalui program-program prioritas. Antara lain, pencapaian Universal Health Coverage (UHC), optimalisasi Posyandu, Puskesmas, ambulan siaga serta pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan RSUD Ar Rozy yang Insyaallah akan segera beroperasional tidak lama lagi. Itulah semangat dari pemerintah daerah,” kata Wali Kota Habib Hadi.

Wali kota juga memberikan apresiasi kepada segenap pegawai RSUD Ar Rozy, atas dedikasinya mensukseskan berdirinya rumah sakit baru di kawasan selatan Kota Probolinggo itu. “Ini adalah sejarah sebagai wujud bentuk komitmen pemerintah terhadap pelayanan kesehatan. Anda yang pertama menorehkan sejarah, nama anda tidak bisa digantikan oleh siapapun. Itu menjadikan kebanggaan kita semuanya,” papar wali kota.

Ke depan, ujarnya, satu hal yang masih menjadi tantangan bagi RSUD Ar Rozy. Yaitu, belum tercovernya BPJS Kesehatan untuk pembiayaan pelayanan rumah sakit. Namun, ini akan berusaha untuk mempercepat realisasi BPJS Kesehatan bagi pasien saat diresmikan nanti.

“BPJS sementara masih belum bisa dicover dan ini menjadi tantangan. Namun, informasinya minimal tiga bulan dan kita akan usahakan bagaimana caranya langsung bisa untuk melayani BPJS Kesehatan,” tambah Wali Kota Habib Hadi.

Sekedar diketahui, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang diimplementasikan di RSUD Ar Rozy bekerja sama dengan Yayasan Simrs Khanza Indonesia. Sistem ini dikenal dengan nama SIMRS Khanza, atau sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh rumah sakit, klinik, Puskesmas serta praktek mandiri yang bersifat gratis dan open source. Pada training ini, peserta akan mendapatkan materi seputar pengenalan SIMRS Khanza, persiapan bridging BPJS, materi rekam medik elektronik pada setiap unit pelayanan IGD, rawat jalan, rawat inap, laboratorium, radiologi, informasi, logistik medis, kasir, keuangan, HRD serta kepegawaian. (kom/pix/sit)