Gelaran ini, tentunya mempertegas bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang semakin memperkuat langkah menuju transformasi digital. Hadir dalam pertemuan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar,  Kepala OPD dan delegasi Green Blue Consortium Republik Korea, serta Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Malang.

Dalam sambutannya, Bupati Sanusi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Green Blue Consortium, karena telah memilih Kabupaten Malang sebagai lokasi strategis proyek internasional. Dirinya menegaskan, bahwa kolaborasi ini merupakan momentum penting untuk mempererat kerja sama antar institusi dan mempercepat adopsi teknologi cerdas di wilayah Kabupaten Malang.

Baca juga :

Proyek ini, lanjutnya, akan memperkenalkan berbagai inovasi mutakhir, termasuk Artificial Intelligence (AI), sistem Digital Twin, serta teknologi Intelligent Traffic Management. Bupati Sanusi meyakini, bahwa implementasi teknologi ini akan membawa perubahan signifikan pada tata kelola pemerintahan, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat keamanan masyarakat, serta menciptakan sistem mobilitas yang lebih efektif dan efisien.

“Kami meyakini, bahwa inovasi tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, serta mendukung kebijakan berbasis data melalui informasi yang akurat dan real time,” kata Bupati Malang.

Proyek yang juga melibatkan sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Kementerian Lingkungan Hidup (LH) ini, diharapkan dapat menyelaraskan Kabupaten Malang dengan agenda besar pengembangan Smart City Indonesia menuju 2045. Bupati Malang juga menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah terkait, untuk memberikan dukungan penuh dan melakukan koordinasi yang efektif guna memastikan keberhasilan program ini, mulai dari tahap pemaparan teknis hingga kunjungan lapangan.

“Kerja sama ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi kemitraan yang kuat, produktif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Korea Selatan di masa depan,” imbuhnya. (pro/gie)

Menurut Dewi, Posyandu bukan lagi sekadar wadah pelayanan dasar, melainkan ruang harapan masyarakat. Dari sinilah lahir generasi sehat, ibu-ibu mendapat bekal pengetahuan, remaja memperoleh pendampingan, hingga Lansia tetap terjaga kesehatannya.

“Posyandu adalah jantung pengabdian di akar rumput. Tempat kader-kader penuh cinta berkarya dalam senyap, tetapi memberi dampak besar bagi kualitas hidup masyarakat,” katanya.

Dirinya menegaskan, zaman yang terus berubah, menuntut Posyandu untuk naik kelas. Sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 13 tahun 2024, Posyandu wajib melaksanakan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, usia produktif, hingga Lansia.

Dewi menekankan, rapat koordinasi bukan hanya forum administratif, melainkan momentum strategis. Diantaranya, meningkatkan kapasitas Tim Pembina Posyandu Kecamatan agar mampu menjadi motor penggerak pelaksanaan 6 SPM. Memahami regulasi secara menyeluruh, sehingga pelaksanaan Posyandu selaras dengan arah kebijakan nasional.

Baca juga :

Selanjutnya, ujarnya, menggali potensi masalah dan solusi sesuai karakter tiap kecamatan dan desa. Menyusun rencana aksi nyata di lapangan, bukan sekadar dokumen di atas kertas. Termasuk, menguatkan sinergi lintas sektor, karena pembangunan kesehatan adalah kerja bersama.

“Setiap kecamatan punya warna, setiap desa punya cerita. Karena itu, solusi tidak boleh seragam, tetapi harus sesuai kebutuhan masyarakat setempat,” tegasnya.

Dirinya juga menekankan, bahwa peran PKK dan kader Posyandu adalah kekuatan sosial yang tak tergantikan. Meski sering bekerja dalam diam, kontribusi mereka nyata dalam menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di desa.

Dewi mengingatkan, bahwa membangun Posyandu bukan hanya soal fasilitas, tetapi tentang menjahit harapan masyarakat dengan kasih sayang dan kepedulian. “Peran kita hari ini bukan peran biasa. Kita sedang membentuk masa depan bangsa melalui generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya,” katanya.

Sebagai penutup, Dewi mengajak seluruh peserta untuk menjaga komitmen, meningkatkan koordinasi dan menghadirkan inovasi. Baginya, Posyandu adalah pintu gerbang menuju keluarga sejahtera dan keberhasilan transformasi hanya bisa tercapai melalui kebersamaan.

“Mari kita satukan semangat, kobarkan pengabdian dan bergerak bersama. Dari desa, kita bangun asa. Melalui Posyandu, kita jaga bangsa. Bersama PKK, kita ciptakan keluarga yang sehat, sejahtera dan bahagia,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa penerapan TTE bukan sekadar inovasi. Namun, ini menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

“Ini namanya era digitalisasi pada birokrasi kita. TTE ini adalah salah satu produk dari digitalisasi birokrasi dan menjadi salah satu upaya kita untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” kata Bunda Indah.

Melalui penerapan TTE ini, lanjutnya, maka memungkinkan proses penandatanganan dokumen dilakukan secara digital. Sehingga, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik serta mempercepat distribusi dokumen di lingkungan pemerintahan.

Baca juga :

“Tidak ada lagi surat-surat yang menumpuk. Dokumen bisa segera terdistribusikan kapan pun dan di mana pun tanpa harus ada berkas fisik,” lanjutnya.

Selain itu, penggunaan TTE juga meningkatkan keamanan dokumen, meminimalisir risiko pemalsuan tanda tangan serta memastikan keabsahan dokumen tanpa perlu bertemu secara fisik. Dengan penerapan TTE, berbagai layanan pemerintahan di Lumajang diprediksi akan berjalan lebih cepat dan efisien. Bahkan, proses administrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit.

Transformasi digital ini, tegas Bunda Indah, sejalan dengan visi ‘Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel’, serta mendukung Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diusung pemerintah pusat. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap penerapan TTE akan mempercepat berbagai layanan, mulai dari administrasi internal pemerintahan hingga pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif. (kom/adi/gie)

Adaptif yang dimaksudkan Bupati Yuhronur, ialah mampu beradaptasi dengan era transportasi digital yang saat ini melekat disemua bidang. “Kepada anggota Korpri dan seluruh insan pendidik di Lamongan, pengabdian kalian harus dibarengi dengan sikap adaptif akan transformasi digitalisasi yang ada saat ini. Kalian harus memanfaatkan kemajuan ini dengan kreativitas, inovasi dan profesionalitas sehingga mampu menghadirkan pelayanan prima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Lamongan.

Dirinya juga menyampaikan, alasan kompetensi Korpri dan insan pendidik di Lamongan harus terus ditingkatkan karena kehadirannya akan menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Lamongan. “Kompetensi anggota Korpri dan pendidik Lamongan dalam melaksanakan manajemen pemerintahan dan pembangunan, tentu menghadirkan pelayanan pendidikan berkualitas. Sehingga, hasil pembangunan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan terus mendapatkan apresiasi baik dalam skala nasional maupun regional,” tambahnya.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa indeks pembangunan manusia atau IPM Lamongan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yakni 74,02 dengan indeks pendidikan sebesar 0,667 di tahun 2022. Begitupun indeks reformasi birokrasi sebagai representasi kualitas kinerja tata kelola pemerintahan Lamongan berada pada kategori sangat baik atau BB. Itu menunjukkan, hasil kerja keras Korpri dan insan pendidik di Kabupaten Lamongan.

Baca juga :

Pada kesempatan yang sama, Bupati Yuhronur juga memberikan apresiasi kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Chusnu Yuli Setyo sebagai Smart ASN terbaik 2023. Sesuai dengan kategori Smart ASN terbaik, Chusnu terpilih karena inovasi yang dicetuskan sangat berdampak dan memanfaatkan kemajuan digital.

Inovasi tersebut ialah Bullying Early Warning Information System (Bu Ewis). Melalui aplikasi berbasis digital, ini dapat digunakan untuk mendeteksi dini tindak perundungan di sekolah berdasarkan persepsi warga sekolah tentang perundungan, tata kelola pencegahan dan penanganan, sarana-prasarana pencegahan, perlindungan pada korban, saksi dan pelapor.

“Inovasi Bu Ewis ini dari Lamongan untuk Indonesia yang berperan untuk mencegah perundungan yang terjadi disekolah-sekolah,” jelas Chusnu.

Dirinya juga memaparkan, bahwa ide ini berlatar belakang banyaknya kasus perundungan di lembaga pendidikan yang tidak bisa dideteksi atau diantisipasi oleh Dinas Pendidikan. Aplikasi ini, sudah digunakan oleh 48 SMP Negeri di Kabupaten Lamongan dan akan ditargetkan penggunaannya menyeluruh di Kabupaten Lamongan mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. (pro/gie)