Melalui agenda Market Sounding, pemerintah daerah berhasil menarik minat 18 investor potensial, Kamis (16/04/2026) lalu. Ketertarikan ini, menjadi indikator kuat bahwa Selokambang memiliki nilai ekonomi yang layak dikembangkan secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Langkah membuka kemitraan ini, menandai perubahan pendekatan dalam pembangunan daerah. Bahwa, pemerintah tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada anggaran publik, melainkan mengundang keterlibatan sektor swasta untuk mempercepat pengembangan.

Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Lumajang, Galih Permadi, menegaskan bahwa skema kolaborasi menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi Selokambang yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat. “Selokambang memiliki brand yang kuat. Dengan dukungan mitra yang tepat, pengembangannya bisa lebih cepat dan terarah,” kata Galih, Minggu (19/04/2026) tadi.

Dalam skema ini, pemerintah berperan sebagai pembuka jalan dan penjaga arah kebijakan, sementara investor menjadi akselerator pembangunan melalui dukungan modal, teknologi dan manajemen. Sinergi tersebut, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas infrastruktur, layanan wisata, serta daya tarik destinasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, Selokambang tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga secara ekonomi. Sebagai aset daerah, Selokambang memiliki posisi strategis dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun lebih dari itu, pengembangannya diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Ketika destinasi berkembang, aktivitas ekonomi di sekitarnya ikut bergerak. Pelaku usaha kecil, sektor jasa, hingga transportasi akan mendapatkan manfaat langsung dari meningkatnya kunjungan wisatawan,” imbuhnya.

Baca juga :

Pemerintah Kabupaten Lumajang melihat potensi ini sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Pariwisata tidak lagi dipandang sebagai sektor pendukung, tetapi sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah.

Untuk itu, pendekatan jemput bola dilakukan guna memastikan investor yang terlibat memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai. Seleksi mitra dilakukan secara ketat agar pengembangan berjalan sesuai dengan visi jangka panjang daerah.

Ke depan, Selokambang ditargetkan mampu bertransformasi menjadi destinasi wisata berstandar nasional dengan pengelolaan profesional. Peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama agar mampu bersaing dengan destinasi lain.

Namun, pemerintah memastikan bahwa transformasi ini tetap menjaga nilai historis dan karakter lokal yang menjadi kekuatan utama Selokambang. Modernisasi dilakukan tanpa menghilangkan identitas. Langkah ini mencerminkan arah baru pembangunan pariwisata di Lumajang, yakni kolaboratif, adaptif dan berorientasi pada dampak ekonomi nyata.

Dengan membuka ruang investasi dan memperkuat kemitraan, Selokambang kini bergerak menuju peran yang lebih besar, bukan sekadar destinasi wisata, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dari wisata lokal, Selokambang diarahkan menjadi mesin ekonomi daerah yang mampu menggerakkan aktivitas masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi Lumajang secara berkelanjutan. (kom/gie)

Penandatanganan tersebut, menjadi langkah awal transformasi pengelolaan sampah di kawasan Malang Raya, dari sistem pembuangan konvensional menuju pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik. Seusai penandatanganan dilakukan, pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu, menyampaikan bahwa program PSEL merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung target nasional peningkatan pengelolaan sampah hingga 69 persen pada tahun 2029. Menurutnya, keberadaan fasilitas Waste to Energy tidak hanya berfungsi mengurangi timbulan sampah, tetapi juga menjadi solusi energi baru terbarukan berbasis lingkungan.

“Program ini bukan sekadar pengurangan sampah, tetapi transformasi pemanfaatan sampah menjadi energi listrik,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dalam skema aglomerasi Malang Raya, Kota Malang akan menyuplai sekitar 500 ton sampah perhari untuk diolah pada fasilitas pengolahan yang direncanakan berada di wilayah Kabupaten Malang.

Baca juga :

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa kesiapan lahan menjadi faktor utama percepatan pembangunan fasilitas PSEL. Termasuk juga aksesibilitas kawasan, area penunjang operasional, hingga ketersediaan sumber air.

“Tim pusat akan melakukan peninjauan langsung. Jika dinilai siap, pembangunan akan ditangani oleh Danantara,” katanya.

Hanif juga menekankan, akan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumber sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Menurutnya, kualitas sampah yang terpilah akan menentukan efektivitas proses pengolahan energi.

“Secara nasional, ada 40 kabupaten atau kota yang terlibat dalam program pengolahan sampah menjadi energi. Di Jawa Timur implementasi dilakukan melalui dua kawasan aglomerasi utama, yakni Surabaya Raya dan Malang Raya dengan total sepuluh daerah peserta,” jelasnya.

Senada dengan itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut pengelolaan sampah kini telah memasuki fase baru, tidak lagi sekadar pembuangan, melainkan pengelolaan produktif bernilai ekonomi. “Sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah, salah satunya energi listrik,” imbuh Khofifah. (rsy/sit)

Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Jember, Bobby Arie Sandy, menjelaskan bahwa konsep City Hub ini didasarkan pada posisi Jember yang berada di tengah-tengah segitiga emas wisata Jawa Timur. “Dengan fasilitas perkotaan yang lengkap, hotel yang memadai dan aksesibilitas yang terus ditingkatkan, Jember menjadi basis paling ideal bagi pelancong yang ingin menjelajahi Kawah Ijen di Bondowoso dan Banyuwangi maupun keindahan Gunung Semeru,” ujarnya, Kamis (19/03/2026) tadi.

Menurut Bobby, Jember memiliki bentang alam yang unik, mulai dari jejak sejarah di Lereng Argopuro hingga eksotisme pantai selatan. Dirinya menekankan, bahwa wisatawan tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan pengalaman wisata yang beragam.

Dijelaskannya, bahwa di sisi Utara terdapat jejak arkeologis megalitikum yang bernilai sejarah tinggi. Sementara itu, di jantung kota, terdapat sungai-sungai besar yang berpotensi dikembangkan menjadi wisata air urban.

Baca juga :

“Kami memiliki paket lengkap. Wisata religi tersedia, wisata edukasi seperti Pusat Penelitian Kopi dan Kakao ada di sini, hingga wisata petualangan. Semuanya bisa diakses dengan mudah jika wisatawan menjadikan Jember sebagai titik berangkat utama,” ungkap Bobby.

Sebagai City Hub, Pemkab Jember berkomitmen untuk mempermudah pergerakan wisatawan lintas kabupaten. Hal ini dilakukan, untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang saling mendukung di wilayah Tapal Kuda.

“Wisatawan yang menginap di Jember dapat dengan mudah mengatur perjalanan satu hari (one day trip) ke destinasi tetangga dengan jaminan kenyamanan fasilitas perkotaan yang lebih lengkap. Seperti pusat perbelanjaan dan ragam kuliner malam,” jelasnya.

Dengan strategi ini, Jember optimis angka lama menginap (length of stay) wisatawan akan meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal, mulai dari UMKM hingga sektor jasa transportasi. (rio/gie/adv)

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menyampaikan bahwa produksi sampah harian di Kota Malang berada dikisaran 500 hingga 700 ton. Namun, kapasitas pengolahan yang tersedia belum sebanding, sehingga beban TPA Supit Urang semakin berat dari waktu ke waktu.

“Pendekatan penanganan sampah tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pengelolaan di hilir. Ke depan pengelolaan dari hulu harus didorong. Di tingkat TPS tidak boleh hanya menjadi titik penumpukan. Harus ada sistem pengolahan di dalamnya,” ujar Dito, Sabtu (03/01/2025) tadi.

Dito menyebut, bahwa ada sebanyak 75 TPS di Kota Malang yang masuk dalam rencana revitalisasi. TPS tersebut nantinya akan dilengkapi fasilitas pengolahan sampah agar volume sampah yang masuk ke TPA dapat ditekan secara signifikan.

“Ke depan, TPS tidak hanya menumpuk sampah, tapi juga ada pengolahan di dalamnya,” tambahnya.

Baca juga :

Namun, Komisi C juga menyoroti tantangan klasik yang masih membayangi sektor lingkungan hidup, yakni keterbatasan anggaran. Dito menilai alokasi anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum sebanding dengan kompleksitas persoalan yang ditangani, baik pada APBD 2025 maupun proyeksi tahun anggaran 2026.

“Isu lingkungan hidup ini besar, mulai dari sampah, ruang terbuka hijau, sampai perubahan iklim. Tapi dukungan anggarannya masih minim,” tegasnya.

Di sisi lain, DPRD mencatat sejumlah capaian DLH Kota Malang, seperti pemberian kompensasi bagi warga terdampak TPA Supit Urang, revitalisasi taman kota, pembenahan TPS, hingga inspeksi infrastruktur lingkungan.

Ke depan, Komisi C merekomendasikan penguatan pengelolaan sampah berbasis komunitas melalui program RT berkelas, percepatan revitalisasi ruang terbuka hijau, serta penyusunan regulasi pembatasan plastik sekali pakai. DPRD juga mendorong pemanfaatan teknologi pengolahan sampah untuk mengatasi penumpukan di sejumlah titik kota.

“Kuncinya ada pada keberpihakan kebijakan dan anggaran. Penanganan sampah harus menjadi prioritas lintas sektor dan tidak hanya mengandalkan APBD,” imbuh Dito. (rsy/sit)

Hadir dalam peninjauan itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Wamen (Wakil Menteri) PANRB, Purwadi Arianto hingga Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard. Termasuk, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital, Luhut B Panjaitan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementrian Komdigi, Kementrian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, hadir 20 lembaga negara diantaranya Dewan Ekonomi Nasional, Wakil Kepala BSSN. Ada pula perwakilan dari Bank Indonesia, BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, hingga Perum Peruri dan lembaga negara lain.

Baca juga :

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bersama rombongan akan meninjau pelaksanaan pendaftaran di Lingkungan Suko Sumbermanis, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro. “Tidak hanya meninjau pelaksanaan digitalisasi Bansos, namun juga akan menggelar rapat koordinasi progres pelaksanaan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya mengatakan, dalam rapat akan dibahas sejumlah hal terkait progres digitalisasi Bansos di Banyuwangi. Salah satunya, mendiskusikan hasil uji coba di Banyuwangi sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan skala lebih luas dan penerapan secara nasional.

“Agenda rapat antara lain terkait pemanfaatan data yang diperlukan untuk peningkatan ketepatan sasaran dalam penyaluran. Termasuk, rencana replikasi piloting dalam skala yang lebih luas,” tambah Bupati Ipuk. (kom/bwi/sit)

Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Reza Hadi Kurniawan, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas layanan publik hanya bisa dicapai melalui tata kelola pemerintahan yang responsif, terbuka dan berbasis teknologi. “Pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah konkret untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, efisien dan akuntabel. Ini adalah bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang modern dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya, dalam pelaksanaan Talkshow, Selasa (05/08/2025) tadi.

Dirinya menekankan, bahwa DPRD Lumajang sebagai lembaga legislatif, tidak hanya berperan dalam fungsi pengawasan. Namun, juga sebagai mitra aktif dalam mendorong keberhasilan kebijakan pemerintah daerah, termasuk di sektor digitalisasi pelayanan publik.

“Komunikasi yang intensif antar perangkat daerah penting untuk menghindari miskomunikasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Kami dorong Diskominfo terus berinovasi,” tambahnya.

Baca juga :

Dirinya juga mengapresiasi, berbagai inisiatif Diskominfo Lumajang, dalam mengembangkan layanan digital yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dirinya menilai, digitalisasi bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan adaptif di era informasi.

“Proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dalam pemerintahan sudah harus terintegrasi secara digital,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Lumajang, Mustaqim, menyampaikan terima kasih atas dukungan dan pengawalan dari Komisi A DPRD Lumajang yang terus mendorong percepatan digitalisasi layanan publik. “Diskominfo berkomitmen menghadirkan sistem layanan yang mudah diakses masyarakat, cepat dalam penanganan, serta transparan secara administratif,” kata Mustaqim.

Dirinya menjelaskan, bahwa pihaknya terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi yang terintegrasi lintas sektor untuk mendorong reformasi birokrasi dan efisiensi pelayanan. Sinergi antara DPRD dan Diskominfo, menjadi bagian dari upaya kolektif membangun pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan zaman, serta mampu menjawab tantangan pelayanan publik secara cepat, tepat dan transparan. (kom/adi/gie)

Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Reza Hadi Kurniawan, mengatakan bahwa peningkatan kualitas layanan publik hanya dapat dicapai melalui tata kelola pemerintahan yang responsif, terbuka dan berbasis teknologi. “Pemanfaatan teknologi digital, menjadi langkah konkret untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, efisien dan akuntabel. Ini adalah bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang modern dan berpihak pada masyarakat,” kata nya, Selasa (05/08/2025) tadi.

Dirinya juga menekankan, bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif tidak hanya berperan dalam fungsi pengawasan. Namun, juga menjadi mitra aktif dalam mendorong keberhasilan kebijakan pemerintah daerah, termasuk di sektor digitalisasi pelayanan publik.

“Komunikasi yang intensif antar perangkat daerah penting untuk menghindari miskomunikasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Kami dorong Diskominfo terus berinovasi,” ungkapnya.

Baca juga :

Reza mengapresiasi, berbagai inisiatif Diskominfo dalam mengembangkan layanan digital yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, digitalisasi bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan adaptif di era informasi. “Proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dalam pemerintahan sudah harus terintegrasi secara digital,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menyampaikan terima kasih atas dukungan dan pengawalan dari Komisi A DPRD Lumajang, yang terus mendorong percepatan digitalisasi layanan publik. “Diskominfo berkomitmen menghadirkan sistem layanan yang mudah diakses masyarakat, cepat dalam penanganan, serta transparan secara administratif,” jelasnya.

Mustaqim menambahkan, bahwa pihaknya terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi yang terintegrasi lintas sektor untuk mendorong reformasi birokrasi dan efisiensi pelayanan. Sinergi antara DPRD dan Diskominfo menjadi bagian dari upaya kolektif membangun pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan zaman serta mampu menjawab tantangan pelayanan publik secara cepat, tepat dan transparan. (adi/gie)

Mengusung tema ‘Polri Untuk Masyarakat’, upacara berlangsung khidmat dengan semangat nasionalisme yang membara. Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar, memimpin jalannya upacara sekaligus membacakan amanat dari Kapolda Jatim, yang menyoroti keberhasilan kolaboratif menjaga kondusivitas wilayah, termasuk suksesnya Pilkada serentak 2024 dan peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja Polri.

Dalam kesempatan itu, Bupati Indah menegaskan bahwa keamanan yang kuat hanya bisa terwujud jika masyarakat dilibatkan secara aktif. Dirinya pun mengapresiasi, transformasi Polri yang semakin inklusif dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

“Kami mendukung penuh arah baru Polri yang lebih mendengar, lebih melindungi dan lebih dekat dengan rakyat. Karena Polri yang kuat bukan hanya karena seragamnya, tapi karena cintanya kepada masyarakat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Baca juga :

Sebagai bentuk nyata sinergi pemerintah daerah dalam penguatan budaya hukum dan ketertiban sejak dini, Bunda Indah juga menyerahkan langsung trofi Juara 1 Gebyar Polisi Cilik (Pocil) tingkat Polda Jawa Timur kepada Tim Pocil Lumajang, sekaligus memberikan uang pembinaan sebesar Rp 10 juta. “Prestasi anak-anak kita dalam Pocil membuktikan bahwa karakter tangguh dan cinta tanah air bisa ditanamkan sejak dini. Mereka adalah penjaga masa depan bangsa,” tambahnya.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada pemenang lomba Siskamling se-Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini, menurut Bunda Indah, bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari strategi membangun ketahanan sosial dan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan.

“Kami ingin warga menjadi pelaku utama keamanan, bukan sekadar penonton. Keamanan berbasis partisipasi seperti ini adalah wujud nyata cinta kampung halaman,” tegasnya.

Melalui momen Hari Bhayangkara, Bupati Lumajang mengajak seluruh elemen untuk terus memperkuat kolaborasi Polri, TNI dan masyarakat dalam menciptakan ruang hidup yang aman, inklusif dan berkarakter. Dirinya menyebut sinergi adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045, dimulai dari kabupaten seperti Lumajang. (kom/adi/gie)

Bahkan dalam pandangannya, kehadiran Mensos bukan sekadar agenda formal, melainkan sebuah momentum strategis yang meneguhkan kolaborasi pusat dan daerah dalam mempercepat transformasi sosial dan ekonomi masyarakat. Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa kunjungan tersebut memperkuat legitimasi serta relevansi program-program sosial yang selama ini dijalankan pemerintah daerah, sekaligus menjadi ruang refleksi untuk terus menyempurnakan kebijakan berbasis data.

“Kami melihat kehadiran Bapak Menteri bukan hanya sebagai bentuk perhatian, tapi juga penguatan arah pembangunan sosial yang berkeadilan. Ini bukti nyata bahwa pemerintah pusat dan daerah sejalan dalam memuliakan masyarakat, terutama kelompok rentan,” kata Bunda Indah saat menyambut Gus Ipul-sapaan Mensos di Pendopo Arya Wiraraja.

Dialog yang dilakukan bersama para Pilar Sosial seperti pendamping PKH, Tagana dan TKSK, ujar Bupati Lumajang, sebagai momen penting dalam menajamkan peran para aktor lapangan. Dirinya menilai, keberadaan Pilar Sosial adalah jantung dari efektivitas pelaksanaan bantuan sosial, yang kini diperkuat dengan sistem digital berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Baca juga :

Bunda Indah juga menyampaikan, rasa optimisme terhadap integrasi data nasional dan lokal dalam memverifikasi penerima manfaat. Dirinya menekankan, bahwa Lumajang siap menjadi daerah percontohan dalam transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial berbasis digital.

“Kolaborasi ini akan kami kawal dengan komitmen tinggi. Karena yang kami perjuangkan bukan hanya sekadar bantuan, tapi keadilan sosial yang bisa diakses semua warga, tanpa terkecuali,” tambahnya.

Di akhir sambutan, Bupati Lumajang menyampaikan harapan agar sinergi ini tidak berhenti pada pertemuan hari ini. Namun, bisa terus dilanjutkan melalui program-program yang membumi, partisipatif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Terima kasih atas kepercayaan dan kehadiran Bapak Menteri. Pemerintah Kabupaten Lumajang siap menjadi mitra strategis Kementerian Sosial untuk Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan,” paparnya. (kom/adi/sit)