Wakil Bupati (Wabup) Banyuwangi, Mujiono, mengatakan bahwa pelaksanaan SPMB di Banyuwangi harus berdasar pada nilai-nilai pendidikan yang inklusif dan berasas keadilan. “Semua anak Banyuwangi harus sekolah. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Tidak terkecuali bagi siswa kurang mampu, harus tetap bisa sekolah, tidak boleh ada alasan karena kendala ekonomi,” kata Wabup Mujiono.

Dirinya juga meminta kepada Dinas Pendidikan beserta seluruh kepala sekolah, agar mengawal ketat sistem ini. Dirinya menegaskan, jangan sampai ada anak yang putus sekolah, termasuk juga karena kendala administratif atau kuota.

“Semua peserta juga harus mengikuti pelaksanaan SPMB secara jujur. Tidak boleh ada praktik titipan, manipulasi data dan lain sebagainya. Saya minta bagimana SPMB ini memudahkan bagi masyarakat,” tegas Wabup Banyuwangi.

Ditambahkan Plt Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Alfian, SPMB 2026 dibuka mulai jenjang PAUD, SD dan SMP. Untuk jenjang PAUD seleksi penerimaan ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan memperhatikan kelompok umur dan ketersediaan ruang belajar.

Baca juga :

Untuk penerimaan jenjang SD, dilaksanakan melalui 3 jalur yakni afirmasi, mutasi dan domisili. Kouta afirmasi diperuntukkan bagi anak dari keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus. Mutasi diperuntukkan bagi murid yang mengikuti perpindahan kerja orang tua. Sementara domisili, menggunakan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah pilihan berbasis titik koordinat.

“Pembukaan pendaftaran untuk jalur afirmasi dan mutasi jenjang SD kita mulai 18 – 26 Mei, diumumkan 29 Mei. Sementara jalur domisili pendaftaran dibuka mulai 18 Mei – 13 Juni diumumkan pada 15 Juni. Proses pendaftaran semi online,” terangnya.

Sedangkan jenjang SMP, lanjut Alfian, memiliki 4 jalur yakni afirmasi, mutasi, prestasi dan domisili. Untuk jalur afirmasi dan mutasi pendaftaran dibuka pada 19 – 20 Mei diumumkan pada 21 Mei, jalur prestasi pada 3 – 4 Juni diumumkan 5 – 6 Juni, sedangkan domisili pada 8 – 9 Juni diumumkan pada 10 – 11 Juni.

“Proses pendaftaran untuk jenjang SMP semuanya secara online,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, khusus untuk jenjang SMP jalur prestasi, Pemkab Banyuwangi memberikan apresiasi bagi anak-anak penghafal Al-Quran (hafiz). Hafiz 3 juz dihargai setara dengan juara pertama tingkat kabupaten, hafal 5 juz setara dengan juara tingkat provinsi dan hafal 7 juz setara dengan juara tingkat nasional.

“Ini sebagai bentuk perhatian kami kepada anak-anak penghafal Al-Quran untuk jalur prestasi lomba non akademik dan program ini sudah kami mulai sejak tahun lalu,” kata Alfian. (kom/bwi/gie)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam momen itu menekankan pentingnya kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya pada aspek yang menyangkut pendapat hukum dan kajian regulasi daerah. “Sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan sangat kami butuhkan. Terlebih dalam memberikan pendampingan proses-proses administratif dan hukum. Hal ini akan memperkuat prinsip kehati-hatian dalam setiap kebijakan,” katanya.

Menurut Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, keberadaan legal opinion dari Kejaksaan dapat memberikan panduan terhadap pelaksanaan regulasi daerah, termasuk dalam penyusunan produk hukum seperti peraturan daerah. Evaluasi bersama ini, menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola yang semakin baik.

Baca juga :

“Jika ada masukan terhadap rancangan kebijakan atau regulasi daerah, tentu akan sangat membantu dalam menyempurnakan pelaksanaannya di lapangan,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lumajang, Kosasih, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk koordinasi antar lembaga yang sejalan dengan tugas kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. “Kami menyambut baik kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pendampingan ini adalah bentuk sinergi, sebagai upaya bersama memastikan kebijakan yang dijalankan sesuai koridor,” ujarnya.

Kajari Kosasih juga menyampaikan, bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan teknis dan kajian hukum kepada perangkat daerah, dalam rangka memperkuat ketepatan dalam pelaksanaan program-program strategis. “Kami akan tetap berada dalam koridor pendampingan profesional dan terbuka terhadap konsultasi dari pemerintah daerah,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Kejari Lumajang memperkuat kerja sama kelembagaan berbasis kepercayaan dan komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Sinergi ini diharapkan akan terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang makin adaptif, terarah dan bertanggung jawab. (kom/adi/gie)

Dalam momen itu, Bunda Indah menyoroti urgensi penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi penyaluran seluruh program bansos, baik dari pusat, provinsi maupun daerah. Dirinya menyebut, bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus berangkat dari satu basis data yang valid, akurat dan dinamis.

“Kami dan Gus Menteri sepakat bahwa pengentasan kemiskinan harus berbasis pada satu data. Tapi yang juga penting, data itu harus terus divalidasi agar tetap relevan dengan realitas lapangan,” jelasnya.

Namun demikian, Bupati Lumajang secara terbuka mengkritisi bahwa DTSEN yang saat ini digunakan masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Dirinya menyampaikan aspirasi daerah agar diberikan ruang verifikasi secara berkala.

Baca juga :

Respons cepat datang dari Menteri Sosial, yang menyetujui mekanisme validasi setiap tiga bulan sekali, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran dan koreksi data. Kebijakan ini menjadi langkah maju dalam memastikan keadilan distribusi program sosial.

Lebih dari sekadar urusan teknis, Bunda Indah mengajak masyarakat untuk berperan aktif sebagai pengawas sosial. Melalui kanal pengaduan seperti aplikasi ‘Sambat Bunda’, warga bisa melaporkan temuan di lapangan, termasuk jika ada individu yang tidak layak namun tercatat sebagai penerima bantuan.

“Partisipasi masyarakat adalah kekuatan utama dalam membangun sistem yang bersih. Laporkan, kami akan cek langsung. Kita jaga sama-sama agar yang berhak, benar-benar mendapatkan haknya,” ujarnya.

Langkah ini, imbuhnya, mencerminkan transformasi kepemimpinan daerah yang tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga membangun ruang kolaborasi antara pemerintah dan rakyat. Di tengah upaya mengatasi tantangan kemiskinan, Lumajang menunjukkan bahwa transparansi dan keterlibatan publik adalah kunci utama keberhasilan reformasi sosial. (kom/adi/sit)

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, mengatakan bahwa melalui sosialisasi ini diharapkan proses penerimaan murid baru tahun ini berjalan transparan. “Kita berkomitmen penyelenggaraan SPMB ini agar transparan dan akuntabel. Dengan sistem yang transparan dan berkeadilan, kami harap bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif, tidak hanya mengakomodasi pertumbuhan akademik tetapi juga membentuk karakter unggul untuk Kota Malang,” katanya.

Disdikbud Kota Malang telah menerbitkan petunjuk pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025/2026. Dokumen ini, menjadi pedoman pelaksanaan penerimaan murid baru yang berprinsip obyektif, transparansi, akuntabilitas, berkeadilan dan tanpa diskriminatif.

Baca juga :

“Upaya Pemkot Malang dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, karena setiap peserta didik, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya,” sambungnya.

Poin penting yang juga ditekankan dalam sosialisasi ini adalah penyelenggaraan SPMB yang bersih, tanpa praktik penyuapan, gratifikasi dan pungutan liar. “Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi,” tambahnya.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polresta Malang Kota, Kejaksaan Negeri dan Inspektorat Daerah Kota Malang. (kom/mlg/gie)

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, Bapenda Kota Malang, Rizal Agusputra, menyampaikan bahwa sistem tersebut ditujukan pada penyelenggara acara. Seperti konser, pertandingan olah raga dan event lainnya yang menggunakan tiket berbayar. Sebelumnya, perforasi tiket di Kota Malang diterapkan secara manual.

“Sebelumnya, pihak penyelenggara event mencetak tiket dan menyerahkan ke Bapenda untuk diperforasi secara manual. Mereka datang ke Bapenda untuk melaporkan terkait eventnya dengan jumlah tiket dan kategori apa dengan jumlahnya berapa. Kemudian, melakukan perforasi untuk legalisasi bahwa tiket itu nanti yang dijual ke masyarakat atau pengunjung. Nah dengan adanya perforasi digital ini, tidak perlu datang secara fisik karena ini lebih efektif dan efisien,” jelas Rizal-sapaannya, Rabu (19/02/2025) tadi.

Ditambahkannya, bahwa dengan perforasi digital ini penyelenggara acara cukup mendaftarkan event melalui website pajak.malangkota.go.id/perforasidigital. Para penyelenggara event hanya perlu mendaftar dan melaporkan event secara daring, kemudian tiket yang telah divalidasi akan diberikan barcode untuk memastikan legalitasnya

“Misal penyelenggara event ini dari Jakarta, dia tinggal masuk di websitenya perforasi digital itu. Kemudian tinggal daftar dan login, lalu melaporkan kegiatan yang akan diselenggarakan apa, lokasinya dimana, tiketnya sejumlah berapa dan kategori tiketnya. Jadi tidak perlu bolak balik ke Bapenda, tinggal dia melaporkan dari sana, admin kita akan memverifikasi dan mengasih barcode per item tiket. Jadi satu tiket ya satu barcode, tinggal nanti di scan oleh teman-teman dilapangan,” tambahnya.

Baca juga :

Menurutnya, inovasi ini tidak hanya mempermudah penyelenggara acara, tetapi juga meningkatkan pengawasan terhadap realisasi pajak hiburan. Pajak yang masuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan selama ini berkontribusi sekitar Rp 10 hingga Rp 11 miliar pertahun.

“Dengan perforasi digital, potensi PAD Kota Malang diharapkan dapat meningkat dan mengurangi kebocoran pajak. Ini juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta optimalisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Malang,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, perforasi digital ini nantinya juga akan segera disosialisasikan kepada penyelenggara jasa event, dengan memberikan buku panduan serta video tutorial. Sehingga, diharapkan dapat memudahkan dan memberikan pemahaman bagi penyelenggara acara tersebut.

Untuk mekanisme perforasi digital, penyelenggara acara atau Event Organizer (EO) melakukan registrasi akun melalui website. Kemudian, EO login dan menginput jenis tiket yang akan digunakan. Lalu, EO mendaftarkan acara dengan melengkapi data terkait nama acara, lokasi, tanggal, jumlah tiket dan kategori tiket. Kemudian, admin Bapenda akan memverifikasi dan mengonfirmasi data acara. Setelah validasi, EO dapat mengunduh barcode tiket yang siap dicetak dan dijual.

Dengan sistem tersebut, Bapenda dapat memantau jumlah tiket yang terjual secara real-time selama acara berlangsung. Selain itu, data hasil pemindaian tiket dapat dijadikan acuan dalam penghitungan pajak yang lebih transparan dan akurat.

“Ke depan, sistem ini juga akan mencakup event olahraga yang memperjualbelikan tiket, seperti night run atau kompetisi lainnya,” imbuh Rizal. (rsy/sit/adv)

Salah satunya, seperti pelaksanaan pengumuman resmi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang, yang dipublikasikan melalui akun media sosial resminya, Rabu (12/02/2025) kemarin, sebanyak 1.849 pelamar telah mendaftar dalam seleksi administrasi PPPK tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 1.435 pelamar dinyatakan memenuhi syarat administrasi, sementara 414 pelamar lainnya tidak memenuhi syarat (TMS).

BKD Lumajang menegaskan, bahwa proses seleksi ini dilakukan dengan cermat sesuai ketentuan yang berlaku, guna memastikan bahwa hanya peserta yang memenuhi persyaratan yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, bagi peserta yang dinyatakan TMS, pemerintah tetap memberikan kesempatan melalui mekanisme sanggah yang dapat dilakukan melalui akun SSCASN masing-masing mulai 19 hingga 21 Februari 2025.

Kepala BKD Lumajang, Ari Murcono, menyampaikan bahwa masa sanggah ini merupakan wujud keterbukaan pemerintah dalam memberikan ruang bagi peserta untuk memastikan hak mereka dalam seleksi ini. “Kami membuka kesempatan bagi pelamar yang merasa ada ketidaksesuaian dalam hasil seleksi administrasi untuk mengajukan sanggahan melalui mekanisme yang telah disediakan. Proses ini akan ditinjau secara objektif,” katanya, Kamis (13/02/2025) tadi.

Baca juga :

Oleh karena itu, pelamar diimbau untuk memanfaatkan kanal resmi pemerintah, seperti Website BKD Lumajang dan portal SSCASN BKN, untuk mendapatkan informasi yang valid. Hal ini penting, guna menghindari kesimpangsiuran informasi yang dapat menyesatkan peserta seleksi. BKD juga mengajak seluruh pelamar untuk tetap optimis dan mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan semangat serta persiapan yang matang.

Selain itu, BKD Lumajang menegaskan bahwa seleksi ini bebas dari praktik kecurangan dan percaloan. Pemerintah memastikan bahwa setiap tahapan seleksi berjalan secara profesional dan berbasis sistem Merit. Oleh karena itu, para peserta diingatkan agar tidak mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.

Dengan adanya sistem seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi, diharapkan nantinya PPPK yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas dan dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan demi tercapainya pelayanan publik yang prima.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses seleksi ini, para pelamar dapat mengunjungi situs resmi BKD Lumajang di bkd.lumajangkab.go.id atau melalui laman SSCASN di sscasn.bkn.go.id. Dengan keterbukaan dan profesionalisme yang diterapkan dalam seleksi ini, diharapkan proses rekrutmen PPPK 2024 berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal bagi kemajuan Kabupaten Lumajang. (kom/adi/gie)

Hal tersebut, dikatakan oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. Menurutnya, Smart City itu masih dilakukan secara parsial saja.

“Sekarang ini kan wacananya Kota Malang Smart City, tapi ternyata secara makro kita belum sampai di situ. Masih hanya parsial saja, beberapa bagian oke, mungkin ada yang sudah digitalisasi dan bisa diakses masyarakat melalui website. Namun, menurut saya, itu belum terintegrasi,” jelas Amithya, Rabu (04/12/2024) tadi.

Perempuan yang kerap disapa Mia ini, itu menegaskan bahwa langkah menuju pemerintahan yang transparan memerlukan sinergi antara legislatif dan eksekutif. Khususnya, dalam menciptakan sistem yang memudahkan masyarakat untuk memahami program-program pemerintahan.

baca juga :

“Tidak perlu lagi pusing-pusing berkomunikasi dengan masyarakat. Semua informasi, dari program hingga anggaran, harus jelas dan mudah diakses,” tambahnya.

Sebagai bentuk konkret, Mia berharap adanya implementasi e-goverment yang mencakup berbagai aspek digitalisasi seperti e-budgering, e-registratio dan sistem lainnya. Sehingga memungkinkan masyarakat serta pihak-pihak terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dapat memantau dan memberikan masukan langsung terhadap kebijakan publik.

“PR kita adalah membangun pemerintahan yang lebih transparan. Dengan sistem ini, semua lini, baik KPK, APH, maupun masyarakat, dapat ikut memonitor, mengevaluasi, dan memberikan masukan secara langsung,” tegasnya.

Mia optimis, dengan kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif, Kota Malang dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan partisipatif. Sehingga harapan menjadi Kota Malang Smart City dapat terwujud. (rsy/sit)

Karena itu, Pj Wali Kota Iwan meminta pada jajaran perangkat daerah untuk memetakan potensi PAD yang belum tergali. Itu dilakukan, guna mendukung target pendapatan Kota Malang secara berkelanjutan. 

“Pendapatan bukan sekadar angka, tetapi cerminan pengelolaan sumber daya daerah. Fokus utama adalah sektor pajak dan retribusi, karena sektor ini menopang pembangunan Kota Malang,” kata Pj Wali Kota Iwan, dalam arahannya, Sabtu (22/11/2024) tadi. 

Tidak hanya itu, dirinya juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat sebagai wajib pajak. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting. Kami juga harus menjaga kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan,” tambahnya.

Baca juga :

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Pendapatan Daerah Kota Malang 2024 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso dan dihadiri oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut pajak dan retribusi serta perangkat daerah terkait. Sekedar Erik menyampaikan, bahwa salah satu hambatan utama dalam mencapai target PAD adalah belum maksimalnya potensi pendapatan. Oleh karena itu, pihaknya mendorong setiap OPD untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru. 

“Kita perlu menyeimbangkan aspek pendapatan dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Rakor ini adalah langkah awal untuk membedah lebih jauh potensi di masing-masing perangkat daerah. Semangat entrepreneurship dalam batas regulasi harus tumbuh,” tegas Sekda Erik. 

Dalam Rakor tersebut, strategi peningkatan kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah menjadi fokus utama. Pendekatan itu, sejalan dengan visi Pj Wali Kota Malang, untuk menciptakan tata kelola pendapatan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. “Harapan saya, semangat untuk mengembangkan entrepreneurship OPD dalam batasan regulasi yang jelas, dapat ditumbuhkan; yang bisa digali oleh tiap perangkat daerah. Semangat menumbuhkan potensi PAD inilah sebagai semangat proyeksi kita untuk mengoptimalkan pendapatan daerah,” imbuh Erik. (kom/rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan pentingnya komitmen tertib arsip bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. “Pencanangan ini menjadi langkah awal kita untuk berkomitmen tertib arsip. Dengan pengelolaan arsip yang baik, kita dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Baca juga :

Penandatanganan komitmen ini, dirangkaikan dengan acara Sharing Session Kearsipan dan Pemantapan Aplikasi SRIKANDI yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Iwan menegaskan bahwa pengelolaan arsip tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas terkait, melainkan harus melibatkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat personil.

Ditambahkan Pj Wali Kota Malang, bahwa arsip tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga menjadi kunci menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. “Arsip yang baik mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kita harus menunjukkan ketertiban administratif di semua tingkatan, karena hal itu akan mencerminkan integritas institusi,” tambahnya.

Dengan adanya GNSTA dan penerapan aplikasi SRIKANDI, Pemerintah Kota Malang berharap dapat mempertahankan prestasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, serta memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. (pro/rsy/sit)