Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa deklarasi SPMB merupakan bentuk komitmen bersama lintas sektor sebelum tahapan penerimaan murid baru dimulai. Menurutnya, SPMB tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan sekolah, orang tua, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Deklarasi ini menjadi kesepakatan bersama agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai harapan, lancar, aman, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dijelaskannya, evaluasi pelaksanaan penerimaan di tahun sebelumnya, menjadi bahan perbaikan agar potensi kendala dapat diminimalkan sejak awal. Meski begitu, pelaksanaan SPMB tahun lalu dinilai telah berjalan cukup baik.

“Evaluasi tetap kami lakukan. Kendala-kendala yang mungkin muncul akan kita minimalisir. Dengan sistem yang sudah dibangun, peluang pelanggaran bisa ditekan,” tambahnya.

Baca juga :

Sebagai bagian dari pengawasan, Pemkot Malang juga menyiapkan posko pengaduan bagi masyarakat. Posko tersebut dibuka untuk menerima laporan orang tua maupun masyarakat jika menemukan dugaan pelanggaran selama proses SPMB berlangsung.

“Jika ada persoalan, masyarakat bisa langsung melapor ke posko pengaduan. Laporan akan langsung ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa formulasi SPMB tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, dengan prioritas utama pada jalur domisili. Pelaksanaan pendaftaran jenjang TK dan SD dijadwalkan mulai 8 sampai 10 Juni 2026 dengan jalur domisili, afirmasi dan mutasi untuk jenjang SD.

“Untuk jenjang TK itu hanya ada domisili saja. Kemudian di tanggal 15 sampai 17 Juni itu jalur afirmasi dan mutasi untuk SMP, lalu 22 sampai 24 Juni itu jalur prestasi akademik dan 6 sampai 7 Juli 2026 itu jalur prestasi non-akademik,” jelasnya.

Untuk membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital, Disdikbud membuka posko layanan SPMB di seluruh sekolah negeri. “Kami membuka posko di setiap sekolah negeri agar masyarakat terbantu, terutama yang belum memahami sistem berbasis IT. Operator sekolah akan mendampingi proses pendaftaran,” imbuhnya. (rsy/sit)

Asisten Administrasi Umum, Dwi Herman Susilo, dalam laporannya mengatakan bahwa penandatangan yang dilakukan adalah untuk mendorong moral dan wujud nyata komitmen dalam perjanjian kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Termasuk, untuk mendorong terwujudnya zona integritas kepada seluruh perangkat daerah dan unit kerja dalam mencapai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Adapun sasaran dari diselenggarakannya penandatanganan perjanjian kinerja perubahan dan pakta integritas tahun 2025 ini, yaitu sebagai upaya komitmen bersama untuk tercapainya visi menjadi aksi menuju Situbondo Naik Kelas.Tindakan ini bukan hanya formalitas, melainkan upaya maksimal untuk memastikan bahwa seluruh ASN berkomitmen untuk tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi, benturan kepentingan dan pelanggaran perilaku perundang-undangan,” kata Dwi Herman Susilo.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, dalam sambutannya mengatakan bahwa secara teknis para ASN harus menandatangani perjanjian kinerja perubahan dan pakta integritas tahun 2025 ini. Hal ini dilakukan, sebagai penguat bagi seluruh ASN untuk tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Baca juga :

“Penandatanganan pakta integritas ini, itu bukan main-main untuk negara. Oleh karena itu, saya berharap ASN dapat menjadi teladan dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Saya juga berharap, para pemangku kepentingan di Pemkab Situbondo menjadi eksekutor yang baik di lapangan,” kata Mas Rio-panggilan akrab Bupati Situbondo.

Mas Rio berharap, setelah para ASN menandatangani perjanjian kinerja perubahan dan pakta integritas tahun 2025 ini, tidak ada lagi pelayanan yang bertele-tele atau rumit kepada masyarakat. “Ada beberapa style yang harus saya sematkan agar jalannya roda pemerintahan ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan visi Situbondo Naik Kelas,” jelas Mas Rio.

Lebih lanjut Mas Rio mengatakan, jika berbicara tentang pakta integritas, maka kejujuran dan kepercayaan dalam melayani kepentingan publik harus dikedepankan. “Tadi saya ngeri membaca beberapa point tentang pakta integritas tersebut. Tapi, mau nggak mau dan suka nggak suka, pakta integritas ini harus dilaksanakan dengan baik,” tegas Mas Rio.

Dalam point pakta integritas, sambung Mas Rio, tertulis para ASN harus anti korupsi, kolusi, nepotisme, bersifat jujur, transparan dan akuntabel. “Termasuk, tansparan dan akuntabel semua anggaran yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, harus dipulikasikan. Apa seluruh ASN siap? Kalau saya siap mempublikasikan setiap anggaran agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat,” imbuh Mas Rio. (her/gie)

Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri menyampaikan bahwa kontrak kinerja tersebut berisikan dokumen yang memuat penugasan dan target yang harus dicapai jajaran OPD dalam menjalankan program sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal itu penting, karena terkait dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

“Misalkan di Dinas Perkim (Perumahan dan Kawasan Pemukiman), punya tanggung jawab menyelesaikan stadion dalam 5 tahun. Tahun pertama dengan anggaran sekian, bangunan yang harus dikerjakan sekian. Kemudian speknya seperti ini, itu selesai atau tidak,” kata Mas Dhito, dalam Rapat Paripurna di Gedung Graha Sabha Canda Bhirawa DPRD Kabupaten Kediri, Kamis (06/03/2025) tadi.

Mas Dhito menegaskan, jika kepala OPD tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai kontrak kinerja, bupati muda berusia 32 tahun ini tidak segan-segan untuk melakukan mutasi jabatan. “Kalau tidak diselesaikan, maka jangan harap menjadi kepala OPD di periode berikutnya. Memang konsekuensinya dimutasi,” tegas Mas Dhito.

Baca juga :

Terkait visi dan misi kepemimpinannya di periode kedua, Mas Dhito menyampaikan bahwa arah pembangunan tidak akan jauh berbeda dari periode pertama. Pun, program pemerintah daerah diharuskan sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat, termasuk menyesuaikan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai Asta Cita.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen fokus pada 17 program prioritas. Diantaranya, realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan akses pendidikan serta kemudahan layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Garis linier inilah yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Kediri, di lima tahun yang akan datang,” ungkapnya.

Hadir dalam rapat paripurna itu, Ketua TP PKK Kabupaten Kediri, Eriani Annisa Hanindhito, Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, jajaran anggota DPRD Kabupaten Kediri, Forkopimda dan Kepala OPD Pemkab Kediri.

Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, menambahkan bahwa meskipun terdapat instruksi efisiensi anggaran, namun pihaknya mendorong Pemkab Kediri supaya konsen menjalankan program prioritas 5 tahun mendatang tanpa mengganggu program pelayanan publik. “Jangan sampai mengganggu pelayanan publik. Kita maksimalkan kinerja dengan anggaran yang ada,” tambahnya. (pan/gie/kom)

Penyerahan LKPD itu, merupakan wujud komitmen dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, dalam mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang itu menyampaikan rasa terima kasih atas peran BPK dalam mendorong kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Penilaian laporan keuangan semakin detail, standarnya juga ikut meningkat. Perlu diingat, bahwa kehadiran BPK untuk memberikan ruang dalam membantu mengarahkan dan memberikan solusi terkait permasalahan LKPD yang dihadapi pemerintah daerah. Kehadirannya tentu sangat berarti bagi kami,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Tak hanya itu, Pj Wali Kota juga menegaskan bahwa tujuan utama penyerahan LKPD, bukan hanya untuk mendapatkan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tetapi juga, untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

“Predikat Opini WTP dalam penilaian LKPD penting untuk dipertahankan. Namun kita jangan hanya berhenti pada pencapaian WTP saja. Lebih jauh dari itu adalah bagaimana upaya kita sebagai pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat,” jelasnya.

Nantinya, laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, dengan mendasarkan pada empat aspek. Diantaranya, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Sebagai informasi, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subhan serta jajaran Inspektorat Kota Malang, turut hadir mendampingi Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. (kom/rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, mengatakan bahwa pengolahan sampah di TPA Tlekung, tidak terlepas dari mesin. Salah satunya, yaitu pirolisis. Karenanya, ketika mesin itu tiba-tiba dikeluarkan dari TPA Tlekung, tentunya bagaimana pengolahan sampah yang menumpuk di lokasi.

“Lho, mesin pirolisis sudah dikeluarkan dari TPA Tlekung. Kapan itu? Kami tidak mengetahuinya,” terangnya, Kamis (31/08/2023) tadi.

Terkait langkah DLH, Asmadi pun menyampaikan, tentunya harus dikoordinasikan. Karena, DLH hingga tadi tidak memberikan informasi secara resmi terkait mesin yang digunakan untuk mengolah sampah.

Baca juga:

“Secepatnya, minggu depan awal September 2023, akan kita panggil DLH untuk klarifikasi,” ujarnya.

Asmadi menambahkan, DLH harusnya transparan dalam pengolahan. Ini dikarenakan, kondisi Kota Batu saat ini sedang konsentrasi mengurus sampah supaya terkelola dengan baik.

“Saya berharap, ada keterbukaan dalam permasalahan sampah di Kota Batu. Saya tidak mau, ujung-ujungnya terjerat masalah uang,” jelasnya.

Lebih dari itu, tambahnya, mengenai anggaran untuk TPS3R di setiap desa dan kelurahan, yang dianggarkan Rp 9 miliar. Sedangkan, anggaran penanganan percepatan permasalahan TPA Tlekung atau selama pelaksanaan kemarin, sudah muncul angka Rp 2,4 miliar.

“Seperti ini, yang jelas DLH harus memberikan klarifikasi,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, menjelang penutupan TPA Tlekung di Kecamatan Junrejo per 30 Agustus kemarin, mesin pirolisis kapasitas kecil atau 30 sampai 50 ton, diketahui telah berpindah di Halaman Kantor Balai Desa Pendem. Menurut pihak penerima kerja sama dengan DLH, disampaikan bahwa kerja sama sudah habis di Mei 2023. Sementara DLH, menyampaikan jika mesin itu akan digunakan untuk pengolahan. (put/sit)

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan, tentu menerima dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Penyaluran dana Bosnas melibatkan pembelian barang-barang aset. Dengan menggabungkan kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) dan asistensi dalam laporan triwulan I tahun 2023, diharapkan dapat terjadi sinkronisasi. Dengan demikian, setelah laporan keuangan diverifikasi, laporan aset juga dapat segera ditindaklanjuti,” kata Suwarjana, Kamis (15/06/2023) tadi.

Melalui kegiatan tersebut, dirinya juga dilakukan rekonsiliasi belanja modal menggunakan dana Bosnas untuk mencapai akuntabilitas, transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang lebih baik serta akurat. “Dengan melakukan rekonsiliasi secara rutin, Disdikbud Kota Malang berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan aset secara terintegrasi, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pelayanan pendidikan dan kemajuan pendidikan di Kota Malang,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kasubag Umum Disdikbud Kota Malang, Diah Kusarini, menjelaskan bahwa salah satu aspek penting dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan adalah rapot pendidikan. Karena setiap sekolah menerima dana Bosda dan Bosnas. “Pengelolaan dana Bosda sudah mengikuti aturan karena diberikan oleh Pemerintah Kota. Namun, dana Bosnas mengikuti aturan pusat. Jika perencanaannya baik, saya yakin kita dapat membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan sesuai dengan aturan dan harapan kita,” papar Diah.

Dalam tahap pertama penerimaan dana Bosnas, Diah menyampaikan jika telah dilakukan dan untuk mencapai tahap kedua, operator sekolah minimal harus mengajukan SPJ 50 persen dari dana yang telah diterima sebelumnya. Langkah ini diambil untuk mempermudah proses di masa depan.

“Operator sekolah telah membuat laporan, tetapi belum sesuai dengan aturan. Kami akan mengubah dan menyesuaikan aturan terlebih dahulu, meskipun harus memenuhi target yang ditetapkan. Kami akan berkoordinasi dengan laporan keuangan untuk membuat laporan yang baru. Dengan demikian, target pencairan 50 persen dari tahap 1 dapat tercapai dan sesuai dengan aturan,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)