Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, inflasi secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,16 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi Provinsi Jawa Timur sebesar 3,36 persen maupun nasional sebesar 3,34 persen. Sementara secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi mencapai 0,34 persen, sedangkan inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) sebesar 1,66 persen.

“Kelompok transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi bulan Juni. Kenaikan harga BBM nonsubsidi dan tarif angkutan udara pada masa libur sekolah menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan inflasi di Kota Malang,” ujar Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, dalam Rilis Berita Resmi Statistik (BRS), Sabtu (04/07/2026) tadi.

Selain transportasi, inflasi juga dipengaruhi kenaikan harga bawang merah dan bawang putih, akibat terbatasnya pasokan menjelang masa panen serta meningkatnya biaya impor. Namun, tekanan inflasi masih tertahan oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan. Diantaranya, seperti daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, tomat, hingga udang basah yang mengalami penurunan harga sehingga membantu menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

“Namun secara bulanan inflasi Kota Malang juga masih lebih rendah dibandingkan Kota Surabaya yang mencatat inflasi sebesar 0,46 persen pada periode yang sama,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Indra Kuspriyadi, menilai kondisi tersebut menunjukkan stabilitas harga di Kota Malang masih terjaga di tengah meningkatnya tekanan inflasi di tingkat regional maupun nasional. Kenaikan harga bensin terjadi setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Turbo, yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026. Sementara kenaikan tarif angkutan udara dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat selama libur sekolah.

“Secara tahunan inflasi Kota Malang masih lebih rendah dibandingkan Jawa Timur maupun nasional. Ini menunjukkan perkembangan harga di Kota Malang tetap terkendali,” ucap Indra.

Ditambahkannya, bahwa pengendalian inflasi tidak lepas dari sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Selama Juni 2026, TPID bersama Bank Indonesia juga telah melakukan berbagai langkah pengendalian.

“Pengendalian yang kami lakukan mulai dari pemantauan harga bahan pangan pokok, rapat koordinasi teknis untuk mengantisipasi dampak penyesuaian harga BBM, penguatan koordinasi distribusi pangan, hingga mengikuti rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kota Malang akan terus memperkuat implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) serta optimalisasi strategi 4K guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.

“Kami akan terus memperkuat sinergi agar inflasi tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen sehingga mampu mendukung stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi daerah,” imbuh Indra. (rsy/sit)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengatakan bahwa akses transportasi yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pendidikan bagi pelajar. “Saat ini layanan angkutan pelajar gratis telah berjalan pada sejumlah jalur dan ke depan akan diperluas melalui penambahan rute baru yang menjangkau lebih banyak siswa,” kata Bupati Lumajang, seusai rapat di Kantor Bupati Lumajang, Jumat (12/06/2026) tadi.

Disampaikan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, bahwa dua rute yang akan ditambah yakni Pasirian – Lumajang dan Tempeh – Lumajang. Kedua rute itu, diharapkan dapat membantu pelajar yang menempuh pendidikan di kawasan perkotaan.

Baca juga :

“Program ini kami hadirkan untuk membantu masyarakat sekaligus memberikan kemudahan akses transportasi bagi para pelajar,” tambahnya.

Bunda Indah juga menjelaskan, bahwa keberadaan angkutan pelajar gratis tidak hanya mendukung mobilitas siswa, tetapi juga membantu meringankan pengeluaran keluarga untuk biaya transportasi harian. Langkah tersebut, menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan pendidikan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Dengan semakin luasnya jangkauan layanan angkutan pelajar gratis, diharapkan semakin banyak siswa yang dapat memperoleh manfaat dan lebih fokus dalam menjalani proses belajar. (kom/lmj/gie)

Dalam kesempatan itu, Sekda Budiar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memiliki makna yang sangat strategis. Artinya, tidak hanya dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para pelaku jasa wisata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya bersama dalam menjaga kualitas layanan pariwisata di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Diuraikannya, bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Malang. Dimana kawasan Bromo, Tengger dan Semeru, menjadi destinasi unggulan yang memiliki daya tarik luar biasa, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Dalam konteks tersebut, keberadaan pelaku jasa wisata, khususnya sopir Jip, memiliki peran yang sangat vital sebagai garda terdepan dalam memberikan pengalaman wisata yang aman, nyaman dan berkesan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sebuah keniscayaan,” kata Sekda Budiar.

Baca juga :

Melalui kegiatan pembinaan ini, Sekda Budiar berharap akan terjadi peningkatan pemahaman terkait standar pelayanan wisata dan terwujudnya pelayanan yang mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan dan kebersihan. Dirinya juga mengajak semua, untuk membangun sinergi bersama yang kuat antara pengelola kawasan, pemerintah daerah dan para pelaku jasa wisata.

Di sisi lain, lanjutnya, kegiatan bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan ini, merupakan bentuk perhatian dan kepedulian bersama terhadap kesejahteraan para pelaku wisata. Menurutnya, hal itu penting karena pelayanan yang baik tentu diawali dari kondisi fisik dan kesehatan yang prima.

”Saya juga mengajak seluruh pelaku jasa wisata, untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai konservasi. Kita tidak hanya bertugas melayani wisatawan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian alam Bromo, Tengger, Semeru sebagai warisan yang harus kita jaga bersama,” urainya.

Sekda Budiar juga mengajak untuk membangun komitmen, bahwa wisata yang dikelola adalah pariwisata yang sustainable dan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi. Akan tetapi, juga menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial.

“Mengakhiri kata, saya menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Semoga memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan wisata di kawasan Bromo dan kesejahteraan masyarakat. Amiin,” paparnya. (pro/gie)

Seperti pekan-pekan sebelumnya, Bupati Ipuk berangkat dari rumah menuju Kantor Pemkab menggunakan moda transportasi publik. Jika sebelumnya sempat naik Angkot dan ojek online, kali ini Bupati Ipuk memilih becak listrik.

Becak listrik tersebut, merupakan bagian dari program bantuan Presiden Prabowo yang disalurkan kepada para pengemudi becak lansia di Banyuwangi. “Nyaman juga naik becak listrik ini, tahu-tahu sudah sampai kantor,” ujar Bupati Ipuk, Jumat (13/02/2026) tadi.

Dirinya juga menyampaikan, naik transportasi umum setiap Jumat merupakan kebijakan rutin yang berlaku bagi seluruh pegawai Pemkab. “Ini gerakan rutin setiap Jumat dan akan terus berlanjut. Seluruh karyawan Pemkab berangkat dan pulang kerja menggunakan transportasi publik, baik angkutan umum maupun ojek online,” kata Bupati Ipuk.

Baca juga :

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu cara mendorong peningkatan pendapatan para sopir angkutan umum sekaligus mengurangi polusi. “Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari dukungan kita agar transportasi umum semakin berdaya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk juga membagikan helm kepada sejumlah pengemudi sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan berkendara. Salah satu pengemudi ojek online asal Kecamatan Licin, Ambon, mengaku bersyukur adanya program ini sehingga bisa menambah pendapatan mereka.

“Di sini kami bersama dengan transportasi lain mendukung program Pemkab Banyuwangi,” ujar Ambon.

Dirinya juga bersyukur, dengan pertumbuhan pariwisata Banyuwangi. Karena dampaknya, dirinya kerap menerima penumpang dari wisatawan asing. Meski begitu, pengemudi juga dituntut mampu beradaptasi, termasuk berkomunikasi dengan wisatawan mancanegara.

Dirinya berharap, ke depan ada pendampingan atau pelatihan bahasa bagi para pengemudi, sehingga mereka bisa semakin menguasainya. “Beruntungnya saya bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Karena tamu yang saya antar itu ada dari Australia dan Selandia Baru,” katanya. (kom/bwi/gie)

Hal tersebut, disampaikan Bupati Indah-sapaan Bupati Lumajang, saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) Kabupaten Lumajang di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Senin (26/01/2026) tadi. Dalam arahannya, Bunda Indah menekankan bahwa layanan transportasi bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari pelayanan publik yang menyentuh langsung kondisi fisik dan psikologis jemaah, terutama jemaah lanjut usia.

“Layanan antar jemput harus dikelola profesional. Jemaah berangkat dalam kondisi tenang, tidak lelah, tidak khawatir. Pemerintah daerah akan mengawal penuh agar armada, jadwal dan pengawalan berjalan tepat waktu, aman dan nyaman,” kata Bunda Indah.

Diuraikannya, pengalaman perjalanan dari daerah menuju embarkasi, kerap menjadi fase paling melelahkan bagi jemaah. Karena itu, pemerintah daerah akan memastikan kesiapan armada, kelayakan kendaraan, kompetensi pengemudi, hingga sistem pengaturan waktu keberangkatan agar tidak menimbulkan antrean panjang dan kelelahan berlebih.

Baca juga :

Bunda Indah menegaskan, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah, FK KBIHU, serta instansi terkait untuk membangun sistem transportasi jemaah yang terintegrasi dan berstandar keselamatan tinggi. “Kita ingin tidak ada jemaah yang terlambat, tidak ada yang terpisah dari rombongan dan tidak ada yang mengalami risiko karena kelalaian teknis. Semua harus tertib, terukur dan terawasi,” ujarnya.

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya aspek pendampingan selama perjalanan, khususnya bagi jemaah Lansia dan jemaah dengan kebutuhan khusus. Menurutnya, pelayanan transportasi yang baik harus disertai kesiapan petugas pendamping, layanan kesehatan dasar, serta mekanisme tanggap darurat.

“Transportasi yang nyaman adalah bagian dari ikhtiar menjaga keselamatan jemaah. Ini bukan soal fasilitas semata, tetapi soal tanggung jawab negara terhadap warganya,” tegasnya.

Audiensi tersebut menegaskan, arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang menempatkan layanan transportasi sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Dengan pengawalan ketat, koordinasi lintas sektor dan standar pelayanan yang jelas, Bupati Lumajang optimis perjalanan jemaah dari Lumajang menuju Tanah Suci dapat berlangsung lebih tertib, manusiawi dan berkualitas.

“Target kita sederhana tapi fundamental, jemaah berangkat dengan tenang, tiba dengan selamat dan bisa beribadah dengan khusyuk sejak langkah pertama,” imbuh Bunda Indah. (kom/adi/gie)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa anggaran tersebut bukan untuk peremajaan armada, melainkan murni untuk subsidi layanan Angkot yang akan difungsikan sebagai transportasi pelajar.

“Kami berhitung di awal, sudah ada konsepnya. Itu bentuknya subsidi BTS untuk anak sekolah. Dimungkinkan juga ada pengaturan re-routing, termasuk bagian dari feeder nanti,” ujar Jaya, Sabtu (29/11/2025) tadi.

Baca juga :

Jaya menegaskan, bahwa Rp 1,9 miliar tidak digunakan untuk peremajaan angkot, karena besaran anggaran tidak memungkinkan. Sebagai gantinya, Pemkot Malang akan mengonversi layanan transportasi pelajar yang sebelumnya dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

“Anak sekolah yang kemarin difasilitasi 9 armada elf dan 6 bus sekolah, nanti dikonversi ke angkutan kota eksisting. Kendaraannya pakai angkot dengan harapan angkot bisa hidup kembali,” tambahnya.

Skema BTS ini akan menanggung kebutuhan operasional Angkot, termasuk BBM dan biaya perjalanan harian. “Operasional itu seperti BBM. Kalau dihitung matematis, sekali jalan Rp 5 ribu, pulang-pergi Rp 10 ribu. Itu untuk pembiayaan kendaraan mereka sendiri. Selama ini kan armada bus dan elf sekolah ditanggung Disdikbud,” jelasnya.

Jaya berharap, program ini menjadi bagian dari integrasi layanan dengan Trans Jatim, sehingga memperkuat konektivitas transportasi publik di Kota Malang. Pihaknya memperkirakan akan ada sekitar 80 unit Angkot yang dilibatkan untuk meng-cover kebutuhan mobilitas siswa di Kota Malang. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa setiap daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi, wajib memiliki Tatralok tersebut. “Tatralok itu suatu guidance (panduan, red) bagi setiap daerah untuk menyusun tata kelola transportasi lokal. Jadi bagaimana transportasinya, apa saja, itu diatur di sana. Tetapi memang diutamakan menggunakan transportasi publik. Hanya saja penerapannya bertahap,” ujar Jaya-sapaannya, Sabtu (13/09/2025) tadi.

Terkait kondisi Angkutan Kota (Angkot) di Kota Malang saat ini, menurutnya jumlah trayek yang beroperasi terus menyusut. Dari 25 trayek, kini hanya tersisa 18 trayek yang masih aktif dengan sekitar 60 persen armada dalam kondisi layak, baik secara fisik maupun administrasi.

Baca juga :

“Tetapi nanti dengan hadirnya layanan transportasi publik baru, seperti Transjatim itu bukan berarti mengesampingkan Angkot. Malah mereka senang karena bisa dijadikan feeder. Ini menjadi bagian dari program penataan transportasi lokal,” tambahnya.

Jaya juga menegaskan, bahwa pihaknya saat ini masih berdiskusi terkait integrasi trayek, termasuk kemungkinan melakukan re-routing Angkot. Ke depan, pola layanan transportasi publik di Malang diharapkan berjalan beriringan antara Transjatim, Buy The Service (BTS) dan angkot.

“Intervensi Pemkot ya lewat Tatralok tadi. Itu yang akan jadi pedoman dalam pengaturan transportasi publik,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Pembukaan jalur ini, diharapkan mampu menggeliatkan perekonomian masyarakat serta memberikan alternatif lain bagi masyarakat untuk mengakses transportasi umum di daerahnya. “Kali ini kami sampaikan, ada berita menggembirakan bagi masyarakat yang ingin hadir menghabiskan waktu bersama keluarga, untuk datang di Trenggalek. Dalam sebulan ke depan, kita akan melakukan uji coba dan melakukan survei dimen atau permintaan, terkait dengan Angkutan Trans Trenggalek,” kata Bupati Arifin, dalam konferensi pers di Gedung Smart Center Trenggalek, Rabu (27/08/2025) tadi.

Ditambahkan suami Novita Hardini itu, untuk rute transportasi umum, diantaranya Pasar Pon-Stasiun Tulungagung dan Stasiun Tulungagung-Pasar Pon. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan untuk Trenggalek Trans, pertama dari Pasar Pon menuju Stasiun Tulungagung mulai pukul 05.00. Untuk keberangkatan kedua, mulai pukul 09.00, keberangkatan tiga, pada pukul 13.00 dan keberangkatan selanjutnya pukul 17.00.

“Ini sesuai dengan masukan yang dijaring oleh Dinas Perhubungan yang berkoordinasi dengan KAI, yang dalam hal ini Stasiun Tulungagung. Selanjutnya dari Stasiun Tulungagung ke Pasar Pon, akan ada keberangkatan dari Stasiun Tulungagung jam 07.00. Kemudian pukul 11.00, pukul 15.30 dan yang terakhir pukul 19.00,” tambahnya.

Maka itu, sambungnya, sebagai bentuk komitmen bahwa Pasar Pon menjadi Sentra Hub, Mobility Hub atau pusat transportasi dan mobilitas bagi warga masyarakat Trenggalek. Selanjutnya, Pemkab masih memiliki moda City Integrated Car (Cikar). Dan, ini akan melayani rute Pasar Pon ke Prigi 360. Untuk keberangkatannya, yaitu mulai dari pukul 08.00, kemudian pukul 09.00 Kemudian dari Prigi 360 pukul 14.00 dan pukul 15.00.

Setelah Pasar Pon ke Prigi 360, tambahnya, juga akan ada Tour Bus yang keliling dari Prigi 360 sampai ke Pasir Putih. Ini nanti, menyesuaikan kedatangan kendaraan dari Pasar Pon ke Prigi 360. Jadi, masyarakat yang ingin ke Prigi 360 sudah gratis mungkin ingin mampir ke Pasir Putih, tidak perlu membawa kendaraan sendiri.

Baca juga :

“Jadi parkir saja sepeda motornya dan  parkir saja mobilnya ke Pasar Pon. Belanja-belanja di Pasar Pon sebelum keberangkatan. Nanti setelah itu berangkat ke sana, muter-muter rute yang saya sampaikan tadi sudah ada Tour Bus,” ujar Mas Ipin-sapaan Bupati Trenggalek.

Masih kata bupati muda ini, ada lagi yang baru Atraktif Tour Bus yang itu akan keliling seputaran kota. Di seputaran kota, jadwalnya nanti pukul 07.30 sampai 11.30. Kemudian yang sore, nanti pukul 15.30 sampai pukul 20.00. Dengan rute, Pasar Pon, Jalan Brigjen Soetran, Soekarno-Hatta, Sudirman, Hayam Wuruk kemudian Alun-alun hingga Pasar Pon.

“Yang paling penting uji coba ini dilaksanakan sebulan. Kalau dirasa antusiasnya cukup baik, akan kita teruskan. Dan ini, menjadi komitmen untuk menyediakan transportasi umum bagi masyarakat di luar kendaraan angkutan pelajar dan jalur wajar, kita ingin menambah jalur-jalur umum yang mungkin bisa mengungkit ekonomi di Kabupaten Trenggalek,” tegasnya.

Adapun Hotline yang bisa dihubungi, yakni di 082-143-371-443 untuk mengetahui jadwal dan sebagainya. Atau juga bisa di lihat di Instagram @radardishubtrenggalek. Terpenting lagi disetiap moda transportasi, akan ada petugas Dishub yang akan mensurvei. Yakni terkait berapa tarif yang di inginkan, kemudian rutenya dimana saja. Masyarakat dipersilahkan berpartisipasi untuk bisa memberikan masukan.

“Insyaallah besok, disela-sela kegiatan juga akan mencoba sensasinya keliling kota menggunakan Tour Bus itu. Saya harap, ini mendapatkan respon yang bagus bagi masyarakat. Sehingga, kita nanti bisa menambah armadanya. Saya juga menekankan kepada Dishub, untuk ditambah armadanya dan komunikasi dengan perantau-perantau, dengan pemilik trayek,” imbuh Bupati Arifin.

Ditambahkannya, nanti juga bisa berkolaborasi dengan pengusaha MPU, yang selama ini sudah existing. Hal ini juga bisa jadi peluang usaha baru, juga bagi masyarakat, misalnya menjadi operator Tour Bus di Watulimo dan sebagainya. (mil/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pembangunan kawasan Malang Raya, tidak boleh lagi terjebak dalam batas-batas administratif. Wali Kota Wahyu menilai, bahwa persoalan kemacetan tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja, karena tingginya mobilitas warga antar wilayah di Malang Raya telah menciptakan keterkaitan sistemik.

“Pemecahan masalah kemacetan di Kota Malang, tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan kota semata. Sehingga, perlu pendekatan kawasan, karena arus kendaraan dan warga sudah membaur. Maka, konektivitas infrastruktur jalan antar daerah serta transportasi massal perlu dikaji dan dibahas bersama,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Sementara itu, Wali Kota Batu, Nur Rohman, selaku tuan rumah kegiatan, mengatakan bahwa forum silaturahmi tersebut menjadi momentum krusial untuk mendorong Malang Raya sebagai kawasan strategis nasional. “Isu kemacetan dan sampah menjadi persoalan lintas daerah yang perlu ditangani bersama. Maka dari itu, kolaborasi antar Pemda harus diperkuat lewat pertemuan rutin, integrasi data, serta perencanaan dan penganggaran terintegrasi,” kata Wali Kota Nur Rohman.

Senada dengan itu, Bupati Malang, HM Sanusi, mengatakan bahwa sinergi kawasan Malang Raya sudah pernah dibahas dalam dua pertemuan sebelum pandemi Covid-19. Saat itu, fokus utama adalah rencana pengembangan transportasi massal seperti kereta gantung (skytrain) serta percepatan infrastruktur jalan, termasuk Tol Malang–Kepanjen dan rencana Tol Pandaan/Sukorejo–Batu.

“Ini bukan hal baru, tapi harus kita lanjutkan secara konkret. Waktunya mewujudkan rencana besar ini demi kemajuan Malang Raya,” kata Bupati Sanusi.

Sebagai informasi, ke depan rencana pembahasan terkait infrastruktur dan transportasi kawasan Malang Raya akan digelar di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, pada 23 hingga 24 Juli 2025 mendatang. (pro/rsy/sit)