Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa para sopir Angkot menginginkan adanya kebijakan re-routing (mengubah rute, red) jalur yang mampu meningkatkan layanan Angkot. “Angkutan kota itu bertrayek, jalurnya terbatas. Sementara angkutan online tidak ada batasan wilayah. Maka wajar jika supir angkot merasa kalah bersaing. Ini menjadi aspirasi yang perlu kita respon,” kata Jaya-sapaan Kadishub, Jumat (04/07/2025) tadi.

Menurut Jaya, opsi re-routing menjadi langkah yang paling memungkinkan saat ini. Apalagi Dishub Kota Malang juga telah memiliki kajian teknis yang mendukung hal tersebut. Pemetaan ulang trayek akan difokuskan pada wilayah yang selama ini belum terlayani, seperti Jalan Danau Toba dan kawasan permukiman lainnya.

“Misalnya satu jalur ada 100 unit angkot, tapi load factornya cuma 30 persen. Sisanya ke mana? Sementara ada wilayah yang belum terlayani. Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Tanpa menambah jumlah armada, kita bisa mengatur ulang distribusinya,” jelasnya.

Baca juga :

Selain itu, menurutnya para sopir Angkot juga berharap agar dapat dilibatkan dalam sistem transportasi Trans Jatim sebagai feeder atau pengumpan. Hal ini diyakini bisa menjadi solusi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para sopir angkot.

“Sehingga itu masuknya adalah re-routing tadi,” ucapnya.

Tidak hanya soal rute, para sopir angkot juga mengeluhkan tingginya beban operasional, termasuk kewajiban membayar pajak kendaraan. Sehingga, menurutnya para sopir meminta pada Pemerintah Kota Malang agar menyampaikan permohonan keringanan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Selama ini mereka mengaku tidak mampu membayar pajak. Maka mereka minta agar Pemkot menyampaikan permohonan keringanan ke Pemprov Jatim,” tuturnya.

Menanggapi permintaan para sopir tersebut, menurut Jaya, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, tentu memberikan dukungan penuh terhadap langkah perbaikan layanan Angkot. Sebab, hal itu dinilai sejalan dengan misi dan program prioritas dalam RPJMD.

“Termasuk juga dalam Dasa Bhakti, Ngalam Ngopeni, Ngalam Asik dan Ngalam Nyaman, dimama itu salah satunya menyasar sektor transportasi,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

“Untuk rute Terminal Anjuk Ladang menuju Bandara Internasional Dhoho Kediri, sesuai izin trayek dari Dishub Provinsi, ada dua armada yang nanti akan melayani trayek dari Terminal Anjuk Ladang Tipe B. Yakni, PO Harapan Jaya Prima dan PO Kawan Kita. Masing masing jasa angkutan akan menyediakan dua armada, non ekonomi,” kata Makrus, Selasa (09/01/2024) tadi.

Baca juga:

Dengan beroperasinya Bandara Dhoho, ujar Makrus, maka ini akan menambah peluang bagi jasa angkutan lokal Nganjuk. Dirinya berharap, peluang ini juga dapat segera dimanfaatkan oleh para pemilik jasa angkutan di Kota Angin. Sehingga, mampu bersaing dan mengambil peluang positif ini.

“Mereka agar dapat segera mendaftarkan izin trayek ke Dishub Provinsi untuk mengisi rute tersebut (Nganjuk ke Bandara Dhoho Kediri). Karena kalau sudah antar kabupaten, itu menjadi kewenangan provinsi yang mengeluarkan izin trayek itu,” jelasnya seraya menambahkan bahwa Dishub Nganjuk hanya memiliki kewenangan memberikan izin trayek antar kecamatan dalam kabupaten.

Untuk itu, papar Makrus, pihaknya akan siap membantu dan mengawal proses pengurusan izin bagi jasa angkutan umum MPU lokal Nganjuk. “Kami akan mendorong dan memberikan dukungan secara teknis untuk membantu memperlancar pengurusan trayek tersebut,” terangnya. (kom/sit)

Sopir Bus, Henki, mengatakan bahwa sebelumnya kondisi bus dalam keadaan stabil. Namun, sesampai di Simpang Empat Jalan Jokotole Pamekasan, dirinya melihat ada asap yang keluar dari bagian tengah bus.

“Bus kemudian saya parkir di pinggir jalan sebelah Utara, lalu saya cek dan ternyata ada api. Sempat dipadamkan menggunakan Apar, namun api semakin membesar,” ujarnya, Selasa (28/11/2023) tadi.

Baca juga:

Sementara itu, Kasatlantas Polres Pamekasan melalu Kasi Humas Polres Pamekasan, Iptu Sri Sugiarto, mengatakan bahwa bus tersebut ditumpangi tiga orang yang hendak menuju ke Kabupaten Sumenep. Hanya saja, di tengah perjalanan mengalami kebakaran.

“Bus itu hanya berisi tiga orang, sopir atas nama Henki Narfii, Kondektur Bus, Warsidi dan sopir cadangan, Abdul Mutollib,” katanya.

Menurut Iptu Sri, anggota piket fungsi Polres Pamekasan mendengar laporan adanya kebakaran itu, kemudian menghubungi pemadam kebakaran (Damkar) Pamekasan. Petugas kemudian tiba di lokasi melakukan pemadaman.

“Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Namun, kerugian materil ditafsir mencapai Rp 2 miliar. Sementara, hasil olah TKP serta keterangan saksi dan bukti, kebakaran bus diduga disebabkan karena korsleting mesin,” tambahnya. (azm/gie)

Dikatakannya, dengan adanya izin trayek baru, dirinya menilai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) ada kesepakatan dengan armada yang telah ditunjuk itu. Apalagi, izin itu dikeluarkan menjelang mutasi, yang seharusnya setiap OPD tidak boleh mengeluarkan izin trayek.

“Pertanyaan saya, ada apa dengan Kepala Dinas Perhubungan Sumenep, mau mengeluarkn izin trayek baru di saat menjelang ada mutasi perampingn OPD,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Say juga menjelaskan, pada minggu kemarin Dishub telah melakukan pemanggilan kepada tiga operator yang mengelola kapal tongkang. Tujuannya, guna untuk dimintai persetujuan dalam penambahan armada. Namun, hal itu ditolak oleh pengelola kapal tongkang, yang saat ini sedang beroperasi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menurut Say, perencanaan penambahan armada baru itu, tidak akan mengurangi angka kemacetan. Karena saat ini, di pelabuhan tersebut tidak membutuhkan armada baru. Kecuali, dermaganya ditambah.

“Karena saat ini penyebrangn Kalianget-Talango tidak butuh armada baru, selama dermaganya belum di tambah. Itu justru akan tetap menimbulkan kemacetan, bukan mengurangi kemacetan,” paparnya.

Say berharap, agar Kadishub dipanggil oleh Bupati Sumenep. Tujuannya, untuk dilakukan klarifikasi.

Sementara itu, Kadishub Sumenep, Agustino Sulasno, saat dikonfirmasi lewat via telefon, tidak mau berkomentar. Dengan alasan, dirinya memiliki banyak pekerjaan.

“Saya tidak bisa komentar, mas. Saya masih sibuk. Akhir tahun ini banyak SPJ, yang perlu ditandatangani,” jelasnya. (dan/edo/sit)

Karenanya, begitu hari ini (Selasa) pengoperasional bus dilanjutkan kembali, masyarakat Kabupaten Malang, sangat menyambut baik.

“Beroperasinya Bus Damri, inikan termasuk baru dan sangat diinginkan masyarakat. Karena memang sebelumnya, tidak ada alat transportasi langsung yang menghubungkan Kota Malang ke wilayah pantai Malang Selatan, Kabupaten Malang. Makanya, wajar kalau masyarakat mendambakan beroperasinya bus itu,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang, Hafi Lutfi, Selasa (17/11).

Ditambahkan Hafi, warga sekitaran Sendang Biru, beberapa waktu lalu, juga menerbitkan surat yang ditujukan kepada pihak Dishub Kabupaten Malang, untuk mendukung kembali beroperasinya Bus Damri.

Tujuannya, agar Bus Damri, tetap beroperasi, walaupun sempat mendapatkan keluhan dari sopir angkot.

“Warga sempat melayangkan surat ke kami, beberapa waktu lalu untuk menyatakan dukungan kepada Bus Damri, untuk beroperasi kembali. Hingga akhirnya, kami juga mengaudiensikan kepada pihak Damri dan hari ini akhirnya mengoperasionalkan kembali bus wisata itu,” paparnya.

Dukungan pengoperasionalan bus, tambahnya, sebenarnya seperti sopir angkutan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malang, tidak ada yang mempermasalahkan.

Karena, memang sudah paham bahwa kendaraan itu, tidak menaikkan atau menurunkan penumpang, selama dalam perjalanan.

“Kalau sopir angkutan desa (angkudes), tidak ada yang protes,” ujarnya. (riz/sit)