“Penerima manfaat harus mengetahui bahwa di Perpres itu jelas, tidak harus dalam bentuk barang. Itu sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dan juga tidak boleh dipaketkan (dalam bentuk paket),” kata Tri Rismaharini selepas melakukan kunjungan di kawasan Kecamatan Lawang, Kabupaten Malanh, Minggu (13/03/2022).

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Ia juga menjelaskan bahwa para KPM yang telah mendapatkan BPNT, bisa membeli kebutuhan pokok di e-warong atau warung lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Bahwa e-warong tidak boleh memaksakan kehendak dari KPM untuk membeli suatu komuditas. “Semisal saya alergi telur, lalu saya diberi telur itu untuk apa. Jadi sebenarnya tidak boleh dipaketkan dan tidak boleh ditentukan,” tambahnya.

Menteri berjilbab yang terkenal tegas ini juga mengatakan bahwa KPM memiliki hak untuk membeli bahan pokok sesuai dengan yang dibutuhkan. “Penerima manfaat yang berhak, bukan saya yang mengatur, bukan. Tapi yang pegang uang karena begitu masuk ke rekening KPM itu sudah sah milik mereka sendiri, bukan milik pemerintah bukan milik siapapun, tapi milik penerima manfaat tersebut,” tegas Risma. (cw1/gie)

Dalam lawatannya itu, mantan Wali Kota Surabaya tersebut, selain menyapa warga juga memberikan PKH (program keluarga harapan) dan membagikan kartu keluarga sejahtera (KKS) kepada KPM (keluarga penerima manfaat).

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Selama kunjungan berlangsung, sambutan hangat pun diberikan oleh masyarakat Kabupaten Malang, utamanya warga di Desa Kanigoro-Pagelaran. Termasuk, selama pelaksanaan tatap muka berlangsung.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Mensos memuji upaya penanganan Penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Pemerintah Kabupaten Malang, dalam hal ini oleh Polres Malang. Itu karena, penyalahgunaan ini kerap terjadi di beberapa daerah.

Karenanya, Mensos Risma sempat menyesalkan kepada pihak atau oknum PKH yang dinilainya begitu tega, hingga menyalahgunakan kewenangannya sebagai pendamping PKH. Hingga hak yang seharusnya menjadi milik para PKH, tidak sampai diterima sepenuhnya akibat tindakan penyelewengan itu.

Menurutnya, ini keberhasilan Pemkab Malang dan Polres Malang, dalam penanganan tindakan tersebut bisa dijadikan symbol penyerahan kembali kartu kepada sejumlah PKH dalam kunjungan ke Balai Desa Kanigoro.

“Aksi penyelewengan ini bukan hal baru. Hak seutuhnya harus diterima penerima hak bantuan PKH, yakni lima tahun. Namun, justru disalahgunakan oleh seseorang oknum pendamping. Sehingga, para penerima kartu PKH dan buku tabungan baru kali ini sebagai symbol pengembalian hak bagi penerima PKH,” ujar Mensos Tri Risma.

Karenanya, Tri Risma pun menyampaikan terima kasih ke Bupati Malang, Wakil Bupati Malang dan pihak Polres Malang. Dirinya berharap, tidak ada lagi kejadian ini. Kemensos juga akan bantu penerima PKH untuk dibuatkan kartu yang baru.

Masih menurut Tri Risma, Kemensos dan Mabes Polri, sudah menjalin kerjasama terkait penanganan penyalahgunaan PKH. Hebatnya, Pemkab Malang dan Polres Malang, dinilainya memiliki respon cepat hingga dalam penanganan ini.

Pihaknya juga melaporkan ke Presiden Joko Widodo, bahwa hal atau masalah serupa juga masih banyak terjadi di tempat lain. Mensos juga sedang menunggu hasil penyidikan di beberapa daerah lainnya yang terjadi sejak tahun 2017.

Sementara itu, Bupati Malang, H Sanusi, menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja yang dilakukan Mensos. Dalam kesempatan itu pula, dirinya juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang.

“Hari ini Desa Kanigoro menerima barokah, karena dikunjungi Menteri Sosial. Karena, Bu Menteri akan memberikan bantuan kepada warga Kabupaten Malang. Kemudian, perlu disampaikan bahwa saat ini kita masih menghadapi Pandemi Covid-19. Saat ini, kami memberikan ventilator ke rumah sakit – rumah sakit di Kabupaten Malang. Tujuannya, untuk digunakan dalam memaksimalkan penanganan Pasien Covid-19,” kata Bupati Sanusi. (sit)

Mensos menyampaikan, senantiasa menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Di antaranya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan sebagainya. Koordinasi dilakukan termasuk dalam keputusan untuk “menidurkan” 21.000.156 data pada DTKS.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya

“Untuk penyaluran bantuan ini, selalu dalam pemeriksaan anggaran PAK. Padahal data yang harus diperbaiki sejak tahun 2015. Jadi, saya waktu itu mohon ijin, ini semata-mata hanya untuk antisipasi agar tidak masuk ranah pidana. Sehingga ini kami dahului, tidak ada maksud apa-apa,” kata Mensos dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (24/05).

Sebelumnya, Kemensos telah meningkatkan integritas DTKS yang kemudian diluncurkan dengan nama New DTKS melalui Kepmensos Nomor 12/HUK/2021. Kemensos juga telah memutuskan “menidurkan” sebanyak 21.000.156 data ganda. Namun dalam perjalanannya, data ganda tersebut tetap bisa digunakan dengan cara menghilangkan nama-nama ganda, sehingga tersisa satu nama.

Data ganda yang dimaksud dalam temuan Kemensos adalah namanya ganda, atau mendapat bantuan ganda. Untuk mengatasi hal tersebut, kata Mensos, dilakukan dengan cara menghilangkan nama-nama ganda, sehingga tersisa satu nama. Nama-nama ganda tersebut untuk Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sembako.

Mensos memastikan, bahwa keputusan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi terlebih dulu dengan lembaga terkait. Yakni Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung.

Dalam New DTKS terdapat fitur baru, yang memungkinkan masyarakat bisa mengusulkan dirinya sebagai penerima manfaat. Dalam New DTKS, Mensos mengungkapkan, ada dua fitur yang ditambahkan, yakni fitur ‘usulan baru’ dan ‘sanggahan’. “Nanti tinggal menyebutkan nama, lokasi tempat tinggal,” kata Mensos. (hms/sos/aye/ed2)

“Kekuatan Karang Taruna, sudah masuk ke lorong-lorong terkecil masyarakat. Kita yakin bisa mencapai cita-cita kemerdekaan negara Indonesia,” ujar Mensos RI, Tri Rismaharini, didampingi Dirjen Pemberdayaan Sosial, Edi Suharto saat melantik dan mengukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) masa bhakti 2020-2025 di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Salemba, Jakarta, Selasa (02/03).

Karang Taruna, sebagai salah satu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina oleh Diretrorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos). Kementerian Sosial (Kemensos) telah berperan aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. “Salah satunya, melalui upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial di tengah masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini,” kata Mensos.

Peran strategis Karang Taruna, untuk mengembangkan nilai-nilai kepeloporan melalui penguatan dalam mengatasi masalah-masalah sosial, maupun bisa menjadi pelopor gerakan masyarakat dalam membangun di lingkungannya masing-masing.

Berdasarkan hal itu, Kemensos melantik dan mengukuhkan PNKT dan MPKT sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan serta memajukan Karang Taruna agar lebih produktif dan kondusif.

Baca Juga : Pocari Sweat Indonesia 2021 Bisa Diikuti Pelari dari Seluruh Pelosok Negeri

“Jadi, teman-teman Karang Taruna di luar Jawa, pastikan tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Ayo bersama-sama kita bangun Negara agar lebih maju dan lebih maju lagi. Selamat bertugas bagi Karang Taruna,” ujar Mensos.

Ke depan, Mensos berharap Karang Taruna menjadi teladan bagi semua. Pandemik tidak menjadi alasan untuk terlena, melainkan Karang Taruna terus bergerak maju agar mampu mengatasi masalah-masalah sosial.

“Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa kalau kita ada kemauan pasti bisa. Saya umpamakan lidi, kalau hanya satu tidak bisa diapa-apakan tetapi ketika diikat maka menjadi kekuatan yang luar biasa,” pesan Mensos. Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial, Ketua PNKT, Ketua MPKT, Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), serta Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). (hms/sos/aye/ed2)

Selain disambut langsung Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, di Pendopo Lumajang, Mensos juga menyerahkan bantuan. Diantaranya, seperti obat-obatan, selimut dan sembako, seperti beras mie instan, biskuit dan telur serta popok bayi.

Risma menyampaikan, banyak daerah di Indonesia, saat ini dilanda bencana alam. Dirinya meminta, kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, untuk siap menghadapi berbagai kemungkinan itu.

“Artinya, makanan yang siap konsumsi oleh masyarakat. Minimal, setiap daerah harus memiliki cadangan makanan. Cadangan makanan, itu sifatnya wajib,” katanya.

Hal ini, tambah Risma, untuk mengantisipasi ketika daerah atau kabupaten atau kota, itu terisolasi. Sementara, toko atau tempat cadangan makanan, tidak buka.

“Seperti pengalaman saya saat ke Sulawesi, beruntung ada pesawat Hercules yang membawa persediaan makanan. Sementara, di sekitar lokasi sangat sulit,” terang Risma.

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah. Apalagi, akan ada bantuan tambahan untuk masyarakat.

“Saya ucapkan terima kasih dengan bantuan yang sudah diberikan. Untuk langkah-langkah antisipasi, Pemkab salah satunya akan mendirikan pos pantau di sekitar lokasi,” ujarnya. (adi/ryk/sit)