Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengatakan capaian tersebut berdasarkan data resmi Kementerian Investasi per 27 April 2026. “Per tanggal 27 April kemarin, realisasi investasi kita sudah di angka Rp 1 triliun 18 miliar sekian. Artinya di triwulan pertama ini kita sudah menyentuh Rp 1 triliun,” ujar Arif, Sabtu (02/04/2026) tadi.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal optimisme untuk mengejar target investasi Kota Malang tahun 2026 sebesar Rp 3,2 triliun. “Target kita tahun ini Rp 3,2 triliun. Jadi memang masih kurang separuh, tapi kami tetap optimistis bisa tercapai sampai akhir tahun,” tuturnya.

Baca juga :

Arif menyebut kontribusi investasi terbesar masih berasal dari sektor jasa, termasuk perhotelan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM). Apalagi, saat ini di Kota Malang juga ada usaha baru, khususnya sektor hotel dan jasa. Sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan realisasi investasi pada semester berikutnya.

“Dengan adanya hotel baru dan usaha-usaha baru di Kota Malang, mudah-mudahan sampai Desember nanti target Rp 3,2 triliun bisa tembus,” katanya.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi investasi tahun ini disebut relatif stabil. “Hampir sama dengan tahun lalu. Mudah-mudahan ada kenaikan di akhir tahun,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Kepala Perwakilan BI Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan bahwa di tahun 2026 ini BI Malang menyiapkan dana segar sebesar Rp 3,913 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 6 persen, dibandingkan realisasi tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 3,675 triliun.

“Nantinya uang tersebut akan disalurkan melalui Bank Indonesia dan perbankan di wilayah kerja BI Malang. Langkah ini diambil, guna mengantisipasi lonjakan aktivitas ekonomi masyarakat selama periode mudik dan lebaran,” jelas Indra.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Serambi 2026 mengedepankan efisiensi melalui optimalisasi teknologi. Sehingga, masyarakat kini wajib melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui website PINTAR (https://pintar.bi.go.id) untuk mengurangi antrean fisik dan menjamin keadilan distribusi.

“Penukar hadir di lokasi dan waktu yang telah dipilih tanpa diwakilkan, serta wajib membawa bukti KTP dan bukti pemesanan,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, masyarakat dapat mengakses berbagai pilihan layanan penukaran uang yang telah disiapkan secara masif. Mulai dari Layanan Kas Keliling Ritel yang tersebar di 21 titik strategis se-Wilayah Kerja BI Malang pada periode 19 Februari hingga 12 Maret 2026, hingga Layanan Penukaran di Loket Perbankan yang melibatkan 50 titik kantor bank pada tanggal 26-27 Februari dan 11-13 Maret 2026.

“Selain itu, tersedia Layanan Penukaran Terpadu hasil sinergi BI dengan perbankan yang akan dipusatkan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang serta Gedung P3GI Kota Pasuruan pada 14-15 Maret 2026, serta Layanan Tematik yang hadir secara khusus di area strategis seperti rest area jalan tol guna menjangkau dan memudahkan kebutuhan para pemudik selama periode Ramadan dan Idul fitri,” tuturnya.

Tidak hanya itu, BI Malang juga mengedukasi masyarakat melalui gerakan Cinta, Bangga, Paham Rupiah. Masyarakat juga diimbau untuk merawat uang dengan metode 5J (jangan dilipat, dicoret, distapler, diremas dan dibasahi) serta tetap waspada terhadap peredaran uang palsu dengan metode 3D.

“Kami juga mendorong masyarakat untuk belanja secara bijak, tidak berlebihan dan lebih mengutamakan produk dalam negeri atau UMKM,” imbuh Indra. (rsy/sit)

Kepala Disnaker-PMPSTP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengatakan hingga saat ini target resmi investasi tahun 2026 masih menunggu rilis dari pemerintah pusat, seiring belum ditetapkannya target investasi nasional. “Target 2026 belum keluar, karena target investasi nasional juga belum dirilis. Tahun 2025 nasional, itu di angka Rp 1.900 triliun. Melihat tren sebelumnya, prediksi kami target nasional bisa di kisaran Rp 2.100 triliun,” ujar Arif, Sabtu (31/01/2026) tadi.

Dengan proyeksi tersebut, Arif menyebut target investasi Kota Malang pada 2026 berpeluang berada di angka Rp 3,2 hingga Rp 3,4 triliun. Dengan menggenjot investasi dari sektor perumahan dan perhotelan, termasuk rencana pembangunan sejumlah hotel.

“Kami berharap sektor-sektor tersebut bisa menjadi penopang utama pencapaian target investasi 2026. Kalau investasi hotel ini masuk, insyaallah bisa tercapai,” katanya.

Baca juga :

Optimisme tersebut juga didukung oleh capaian investasi Kota Malang pada tahun 2025 yang berhasil melampaui target Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dari target Rp 3,06 triliun, realisasi investasi tercatat mencapai Rp 3,11 triliun atau surplus sekitar Rp 5 miliar.

“Dengan capaian tersebut menempatkan Kota Malang sebagai daerah dengan realisasi investasi terbaik kedua di Jawa Timur setelah Surabaya,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, pada tahun 2024 realisasi investasi Kota Malang berada di angka Rp 2,96 triliun dan meningkat dua persen pada tahun 2025. Peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata daerah lain di Jawa Timur yang hanya berada di kisaran 0,5 hingga 1 persen.

“Target peningkatan dari kementerian sebesar dua persen dan itu bisa kami capai,” lanjutnya.

Ditambahkannya, bahwa sektor perdagangan menjadi kontributor terbesar realisasi investasi tahun 2025 dengan porsi hampir 45 persen, yang didominasi oleh sektor ritel dan supermarket. Kemudian, kontributor lainnya berasal dari sektor restoran dan perhotelan. (rsy/sit)

Sekedar diketahui, capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024, yang tercatat sebesar 196 juta dolar AS atau sekitar Rp 3,3 triliun. Secara persentase, kenaikan nilai ekspor Banyuwangi mencapai 18,33 persen.

Bupati Ipuk mengatakan, bahwa produk-produk asal Banyuwangi kini telah menembus pasar global di berbagai belahan dunia. “Seperti tahun-tahun sebelumnya, total ada 80 negara tujuan ekspor dari Banyuwangi. Pasarnya tersebar di Asia, Afrika, Eropa, Amerika, hingga Australia,” kata Bupati Ipuk, Minggu (17/01/2026) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, menambahkan komoditas yang diekspor sangat beragam dan mencakup 27 produk unggulan. Diantaranya, seperti ikan hias, batu apung, koral, ikan kaleng, olahan rempah, produk pertanian, kerajinan, hingga buah segar.

Nanin menjelaskan, komoditas dengan nilai ekspor terbesar masih didominasi produk perikanan, khususnya ikan kaleng. Salah satu eksportir utamanya adalah Pacific Harvest, perusahaan pengolahan ikan yang beroperasi di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

“Pengirimannya berbasis kontrak dengan negara tujuan. Sekali kirim bisa puluhan ton. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa mencapai 40 kontainer per hari,” jelasnya.

Ke depan, Pemkab Banyuwangi terus mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor dengan memperkuat ekosistem industri, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk. “Upaya ini sekaligus membuka peluang investasi bagi perusahaan besar maupun menengah untuk menanamkan modal di Banyuwangi, seiring dengan ketersediaan bahan baku, infrastruktur pendukung dan iklim usaha yang semakin kondusif,” terang Nanin. (kom/bwi/gie)

Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa penghitungan resmi realisasi investasi dilakukan secara triwulanan dan semesteran melalui Kementerian Investasi menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). “Untuk capaian akhir tahun biasanya baru keluar Januari. Umumnya diumumkan tanggal 15 atau 20 Januari. Per semester kemarin posisinya sudah di Rp 2,3 triliun,” ujar Arif, Selasa (16/12/2025) tadi.

Dirinya juga menyebut, bahwa sektor perhotelan masih menjadi salah satu penyumbang investasi terbaru di Kota Malang. Sepanjang 2025, terdapat tiga perizinan hotel yang telah rampung.

“Ada tiga hotel, satu di Kecamatan Sukun, kemudian di Jalan Cokroaminoto dan di Dinoyo,” katanya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa salah satu dari tiga hotel tersebut sudah masuk dalam perizinan. Seluruh tahapan perizinan dasar, mulai dari AMDAL, KKPR, Andalalin, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah diselesaikan.

“Kalau pembangunan fisik selesai dan SLF sudah keluar, baru nanti izin operasional seperti izin hotel dan restoran menyusul. Rata-rata waktu pembangunan sekitar dua tahun dan sebagian besar mulai dibangun Januari,” tambahnya.

Selain sektor perhotelan, Disnaker PMPTSP juga mencatat adanya pengajuan investasi berskala besar berupa pabrik rokok di wilayah Kedungkandang. Pabrik tersebut diperkirakan menyerap tenaga kerja antara 100 hingga 500 orang.

“Kalau untuk pusat perbelanjaan besar tidak ada yang masuk di Kota Malang. Permohonan izin yang masuk didominasi toko-toko skala kecil,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, menegaskan bahwa porsi belanja pegawai untuk PPPK tidak sampai menyentuh angka Rp 1 triliun. “Kalau di 2026, Rp 1 triliun untuk belanja pegawai PPPK itu tidak sampai, ya. Tepatnya berapa, saya tidak hafal. Tetapi tidak sampai Rp 900 miliar. Gaji PPPK masih di bawah Rp 700 miliar,” ucap Subkhan, Rabu (19/11/2025) tadi.

Terkait besaran gaji PPPK, Subkhan menyebutkan bahwa struktur penggajiannya telah memiliki regulasi tersendiri, mengikuti mekanisme kepegawaian. “Karena mereka pegawai, ada aturannya. Golongan terendah itu masih Rp 3 jutaan, melihat tingkat jabatan dan pendidikan. Kalau SD berapa, SMA berapa, begitu,” jelasnya.

Selain itu, PPPK juga berhak mendapatkan tunjangan melekat sebagaimana ASN pada umumnya. Ada tunjangan keluarga dan lainnya, sesuai aturan dalam UU Kepegawaian.

Disinggung terkait kemungkinan penambahan PPPK pada tahun 2026, Subkhan memastikan bahwa tidak ada lagi rekrutmen baru. “Nanti 2026 sudah tidak ada. Artinya, ini sudah luar biasa banyaknya. Kami saat ini juga sedang menyelesaikan PPPK paruh waktu,” katanya.

Baca juga :

Berbeda dengan PPPK penuh waktu yang memiliki kontrak lima tahun, PPPK paruh waktu hanya dikontrak selama satu tahun. Kebutuhan anggaran untuk tenaga paruh waktu ini tidak masuk dalam belanja pegawai.

“Paruh waktu itu nanti masuknya di belanja barang dan jasa. Bukan belanja pegawai,” ujarnya.

Saat ini jumlah PPPK paruh waktu yang sedang diselesaikan sekitar 150 orang. “Tinggal sedikit, kok. Banyak di DLH atau mungkin di Disdikbud juga ada. Tetapi saya tidak hafal mana yang paling banyak,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa anggaran belanja pegawai mengalami kenaikan. Karena itu, menurutnya harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Belanja pegawai kita trennya naik dari pada biasanya. Nah makanya, dengan belanja pegawai yang naik ini, di mana Pemkot Malang mengharapkan ini menjadi amunisi untuk bisa memberikan pelayanan publik ke masyarakat. Untuk bisa lebih maksimal lagi, tambah Erik. (rsy/sit)

Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp 1,062 triliun. “Dari PAD tersebut, pajak daerah ditargetkan Rp 872,99 miliar, retribusi daerah Rp 129,73 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 32,47 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp 27,35 miliar,” kata Wali Kota Wahyu.

Selain PAD, pendapatan transfer juga menjadi penopang utama pendapatan daerah dengan target Rp 1,113 triliun. Nilai tersebut, meliputi transfer dari pemerintah pusat berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI No. S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025 sebesar Rp 1,057 triliun, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Untuk tahun 2026, Kota Malang tidak mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah ditargetkan Rp 55,78 miliar,” tambahnya.

Sementara itu, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2026 belum tercantum secara detail. “DBHCHT akan dianggarkan setelah dilakukan pemetaan kebutuhan perangkat daerah, sesuai ketentuan penggunaannya,” ujarnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu menyebut, bahwa proyeksi belanja daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 2,368 triliun. Belanja tersebut, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 2,244 triliun, yang meliputi belanja pegawai Rp 1,18 triliun, belanja barang dan jasa Rp 992,83 miliar, hibah Rp 54,86 miliar dan bantuan sosial Rp 15,73 miliar.

Sedangkan belanja modal direncanakan Rp 100,98 miliar dan belanja tidak terduga Rp 21,74 miliar. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp 192,14 miliar, yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. “Struktur RAPBD tahun 2026 tetap dalam posisi berimbang antara penerimaan dan belanja,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa ada pemangkasan anggaran dari pusat. Sehingga, memberi dampak cukup signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah.

“Potongan anggaran dari pusat lumayan berpengaruh. Dari kekuatan fiskal kita yang 43 persen, bantuan dari pusat sekitar 20 persen atau sekitar Rp 284 miliar itu dipangkas. Jadi, kami harus memilah lagi program yang perlu disederhanakan,” ucap Mia, sapaannya.

Untuk menutup kekurangan tersebut, pihak legislatif bersama eksekutif akan mengoptimalkan PAD dengan skema intensifikasi pajak dan retribusi. “Kami akan genjot dari potensi parkir, retribusi pasar, hingga penerapan sistem e-retribusi. Tapi tetap harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat tahun depan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Disnaker PMPTSP, Arif Tri Sastyawan, optimis capaian tersebut di tahun ini dapat terealisasi. Karena di tahun 2024 lalu, berhasil menyentuh Rp 2,8 triliun.

“Sampai semester pertama 2025, realisasi sudah mencapai Rp 1,53 triliun. Rinciannya PMDN Rp 1,49 triliun, PMA Rp 38,5 miliar dan dari sektor penempatan TKI sebanyak 5.459 orang,” ujar Arif, Rabu (13/08/2025) tadi.

Baca juga :

Menurut Arif, sektor UMKM dengan produk makanan dan minuman, serta properti menjadi penyumbang terbesar investasi di Kota Malang. Untuk mendorong capaian target, Disnaker-PMPTSP aktif melakukan pendampingan dan pembinaan.

“Salah satunya dengan mewajibkan universitas swasta melaporkan kegiatan penanaman modalnya. Dari 60 kampus swasta, separuhnya belum tertib melapor. Padahal ada yang memiliki rumah sakit dan usaha besar lainnya,” tambahnya.

Arif menyebut, kendala utama adalah kurangnya pengetahuan dan kebiasaan dalam membuat laporan investasi. “Laporan itu mencakup modal bertambah atau berkurang, jumlah tenaga kerja, dan kendala usaha. Data ini penting agar pemerintah bisa membantu mencari solusi bila ada masalah permodalan,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa RPJMD tersebut telah melalui pembahasan bersama dan dipastikan telah layak untuk ditetapkan sebagai dokumen pembangunan lima tahun ke depan. “Ini dari Pansus sudah menyampaikan, artinya setuju dan layak RPJMD ini ditetapkan sebagai dokumen pembangunan Kota Malang lima tahun ke depan,” kata Wali Kota Wahyu.

Menanggapi proyeksi postur APBD Kota Malang yang diperkirakan mencapai Rp 4 triliun dalam dokumen RPJMD, Wali Kota Wahyu mengatakan bahwa angka tersebut merupakan bentuk prediksi. Itu juga, sebagai perhitungan awal berdasarkan kemampuan fiskal daerah.

“Ya, ini kan prediksi. Kami menghitung, kira-kira dengan kemampuan Rp 4 triliun itu bagaimana. Saya juga betul-betul mempertimbangkan kondisi Kota Malang sampai lima tahun ke depan. Toh nanti akan ada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan yang akan mendetailkan bagaimana program itu bisa direalisasikan. Karena program-program tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pembiayaan yang cukup,” jelas Wali Kota Wahyu.

Sementara itu, Ketua Pansus RPJMD, Suryadi, menegaskan bahwa angka dalam dokumen tersebut tidak bersifat final. DPRD akan terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar target yang ditetapkan dalam RPJMD bisa tercapai.

“Pagu yang ditetapkan dalam RPJMD bukan harga mati. Kita akan terus menggali potensi PAD. Sebelum pandemi Covid-19, postur APBD kita pernah mencapai Rp 2,7 triliun. Sekarang, dengan pemulihan ekonomi yang sudah berjalan cukup baik, kami optimis bisa kembali di atas Rp 3 triliun. Syukur-syukur bisa sampai Rp 4 triliun karena ini rencana jangka panjang lima tahun ke depan,” ucap Suryadi.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, bahwa pagu indikatif telah ditetapkan sebesar Rp 1,1 triliun per tahun secara bertahap. Angka tersebut diharapkan dapat menopang kebutuhan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD, termasuk pendanaan program unggulan Wali Kota.

“Kami juga memposisikan pagu indikatif di RPJMD sudah berada di angka Rp 1,1 triliun setiap tahunnya secara berjenjang. Tahun 2025 dan 2026 sudah ditetapkan keseluruhannya. Dana transfer dan PAD dijadikan satu kesatuan untuk membentuk optimisme, sehingga kami optimis proyeksi ini bisa dicapai,” tambahnya.

Terkait strategi peningkatan PAD, Suryadi menyebut bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi akan terus dilakukan. Tentu juga dibutuhkan dukungan dari semua pihak.

“Beban ini bukan hanya tanggung jawab Pemkot, tetapi juga DPRD, masyarakat dan wali kota. Harus ada kolaborasi agar proyeksi itu menjadi target yang bisa dicapai bersama,” katanya.

Lebih lanjut Suryadi menjelaskan, bahwa visi-misi Wali Kota Malang telah terakomodasi dalam RPJMD 2025-2029 melalui lima program prioritas. Program-program tersebut diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yakni percepatan transformasi sosial dan percepatan transformasi ekonomi.

“Transformasi sosial di antaranya mencakup program seragam gratis untuk pelajar, sementara transformasi ekonomi mencakup program Rp 50 juta per RT. Semua itu telah kami tuangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), yang kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja kegiatan (IKK) di masing-masing OPD,” imbuhnya. (rsy/sit)