Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengatakan capaian tersebut berdasarkan data resmi Kementerian Investasi per 27 April 2026. “Per tanggal 27 April kemarin, realisasi investasi kita sudah di angka Rp 1 triliun 18 miliar sekian. Artinya di triwulan pertama ini kita sudah menyentuh Rp 1 triliun,” ujar Arif, Sabtu (02/04/2026) tadi.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal optimisme untuk mengejar target investasi Kota Malang tahun 2026 sebesar Rp 3,2 triliun. “Target kita tahun ini Rp 3,2 triliun. Jadi memang masih kurang separuh, tapi kami tetap optimistis bisa tercapai sampai akhir tahun,” tuturnya.

Baca juga :

Arif menyebut kontribusi investasi terbesar masih berasal dari sektor jasa, termasuk perhotelan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM). Apalagi, saat ini di Kota Malang juga ada usaha baru, khususnya sektor hotel dan jasa. Sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan realisasi investasi pada semester berikutnya.

“Dengan adanya hotel baru dan usaha-usaha baru di Kota Malang, mudah-mudahan sampai Desember nanti target Rp 3,2 triliun bisa tembus,” katanya.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi investasi tahun ini disebut relatif stabil. “Hampir sama dengan tahun lalu. Mudah-mudahan ada kenaikan di akhir tahun,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren penerimaan pajak daerah yang cukup baik sejak awal tahun. “Pendapatan dari 11 jenis pajak per 31 Maret 2026 sebesar Rp 178,5 miliar. Dari jumlah itu, sembilan jenis pajak tercapai bahkan surplus sesuai target triwulan pertama,” ujar Handi, Jumat (10/04/2026) tadi.

Dari seluruh jenis pajak, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makan dan Minuman atau pajak restoran menjadi penyumbang surplus tertinggi. Dari target pajak restoran sebesar Rp 25,95 miliar, mampu terealisasi Rp 44,8 miliar atau 172 persen, sehingga surplus Rp 18,8 miliar.

“Tetapi capaian ini belum dipengaruhi momentum Ramadan secara penuh. Karena puasa itu bulan Maret, sehingga pelaporan pajaknya masuk April. Jadi, kemungkinan akan menambah surplus di triwulan kedua,” jelasnya.

Selain pajak restoran, sejumlah jenis pajak lain juga mencatat capaian tinggi. Diantaranya pajak reklame, dari target Rp 7,2 miliar, terealisasi Rp 12,9 miliar atau 179,4 persen. Sehingga, surplus Rp 5,7 miliar. Kemudian, pajak air tanah dengan target Rp 450 juta, terealisasi Rp 741 juta atau 164,8 persen surplus Rp 291 juta.

Lalu, pajak BPHTB target Rp 22,6 miliar, realisasi Rp 26,5 miliar atau 117,3 persen sehingga surplus Rp 3,9 miliar. PBJT tenaga listrik target Rp 22,2 miliar, realisasi Rp 30,1 miliar atau 135,6 persen, surplus Rp 7,9 miliar. Pajak hotel target Rp 8,4 miliar, realisasi Rp 13,1 miliar atau 156,7 persen, surplus Rp 4,7 miliar.

Baca juga :

Pajak parkir target Rp 600 juta, realisasi Rp 1,1 miliar atau 187,9 persen, surplus Rp 527 juta. Pajak hiburan target Rp 1,65 miliar, realisasi Rp 3,1 miliar atau 184,1 persen, surplus Rp 1,9 miliar dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) target Rp 26,4 miliar, realisasi Rp 29,8 miliar atau 112,7 persen, surplus Rp 3,4 miliar.

“Mayoritas memang melampaui target, hanya opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini yang belum mencapai target,” katanya.

Handi menjelaskan, rendahnya realisasi opsen BBNKB itu, disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum melakukan balik nama kendaraan, khususnya kendaraan bekas. “Sering kali orang membeli kendaraan second tetapi tidak dibalik nama. Padahal opsen BBNKB baru masuk ketika terjadi proses balik nama kendaraan,” ucapnya.

Untuk pengelolaan pembayaran pajak kendaraan, menurutnya berada di bawah Samsat dan Bapenda Provinsi Jawa Timur. Sementara Bapenda Kota Malang, berperan melalui sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat.

“Kami melakukan sosialisasi, imbauan dan berbagai upaya untuk masyarakat, agar bisa membayar pajak kendaraan sekaligus balik nama. Tentunya ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kami untuk terus memaksimalkan capaian BBNKB,” tuturnya.

Melihat tren surplus pada triwulan I, Bapenda membuka peluang penyesuaian target pendapatan pajak pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026. “Kita lihat perkembangan di triwulan II. Kalau kondisinya surplus terus, tidak menutup kemungkinan target akan dinaikkan saat PAK,” imbuh Handi. (rsy/sit)

Kepala Badan Pendapatan Daeraha (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, mengatakan bahwa capaian realisasi opsen PKB hingga 30 Maret 2026 mencapai Rp 29,52 miliar atau 111,5 persen dari target triwulan pertama sebesar Rp 26,48 miliar. Dengan capaian tersebut, terdapat surplus penerimaan sebesar Rp 3,04 miliar.

“Tidak terlalu berpengaruh (kendaraan listrik, red). Sehingga, penerimaan PKB tetap stabil,” ujar Handi, Sabtu (04/04/2026) tadi.

Diketahui, kendaraan listrik memang dikenakan tarif PKB sebesar 0 persen sebagai bentuk insentif pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Namun, Kepala Bapenda Handi menegaskan bila kebijakan tersebut belum menggerus potensi pendapatan daerah di Kota Malang.

Baca juga :

Menurut Handi, kewenangan pemungutan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat. Sementara, pemerintah kabupaten atau kota menerima skema bagi hasil.

“Secara regulasi, Bapenda provinsi yang memungut pajak melalui Samsat. Kabupaten atau kota memperoleh bagi hasil sebesar 66 persen, sedangkan 34 persen untuk pemerintah provinsi,” jelasnya.

Di sisi lain, capaian opsen BBNKB masih berada di bawah target. Hingga akhir Maret 2026, realisasi opsen BBNKB tercatat Rp 10,97 miliar atau 90,6 persen dari target Rp 12,11 miliar, sehingga masih kurang Rp 1,14 miliar. Rendahnya capaian tersebut, menurutnya dipengaruhi kebiasaan masyarakat yang membeli kendaraan bekas namun tidak segera melakukan proses balik nama.

“Opsen BBNKB masuk ketika ada proses balik nama. Banyak masyarakat yang membeli kendaraan roda dua maupun roda empat bekas tetapi tidak langsung melakukan balik nama, sehingga berpengaruh pada capaian,” tuturnya.

Untuk mengoptimalkan penerimaan, Bapenda Kota Malang terus memperkuat sinergi dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur melalui sosialisasi kepada masyarakat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Termasuk, turun langsung dengan bersentuhan ke masyarakat. (rsy/sit/adv)

Pria yang akrab disapa Handi, itu mengatakan bahwa saat ini distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB fisik masih berlangsung. Meski begitu, tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dinilai cukup tinggi, terutama karena adanya kemudahan layanan pembayaran secara digital.

“E-SPPT PBB sudah bisa diunduh sejak 1 Maret yang lalu. Untuk yang fisik, memang masih dalam proses distribusi, tapi masyarakat sudah banyak yang membayar,” ujar Handi, saat dihubungi Jumat (03/04/2026) tadi.

Baca juga :

Ditambahkan Handi, untuk target perolehan pada triwulan pertama ini dipatok sebesar 10 persen dari total target PBB tahun 2026. Untuk mengejar target tersebut, Bapenda terus melakukan berbagai upaya strategis guna mempermudah akses bagi wajib pajak.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni memitigasi kendala distribusi fisik dengan mengalihkan masyarakat ke sistem digital. Bapenda juga masif melakukan sosialisasi hingga tingkat kelurahan.

“Kita masifkan turun ke lapangan ke kelurahan-kelurahan untuk sosialisasi pembayaran PBB melalui sistem digital E-SPPT PBB. Pembayaran juga bisa dilakukan melalui platform marketplace, QRIS, hingga toko modern seperti Alfamart dan Indomaret terdekat,” jelasnya.

Saat disinggung terkait rencana kegiatan Gebyar Sadar Pajak (GSP) yang biasanya memberikan stimulus berupa hadiah mobil dan motor di tengah isu efisiensi anggaran pemerintah, menurutnya program tersebut sudah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). “Itu (hadiah) kan sebagai stimulus pada masyarakat. Apakah nanti akan dilaksanakan atau tidak, tetap menunggu arahan pimpinan. Namun secara perencanaan, itu sudah masuk dalam DPA,” imbuh Handi. (rsy/sit/adv)

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang, Febrina, mengatakan meski tumbuh positif, capaian tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang mencatatkan pertumbuhan SBT sebesar 21,24 persen. “Pertumbuhan kinerja dunia usaha pada triwulan IV 2025 didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat pada momen Natal dan Tahun Baru, stimulus pemerintah, penyelesaian sejumlah proyek menjelang tutup buku akhir tahun, serta kondisi cuaca yang lebih kondusif sehingga meningkatkan produktivitas sektor pertanian,” jelas Febrina, Rabu (14/01/2026) tadi.

Berdasarkan sektor usaha, pertumbuhan terutama ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan SBT sebesar 7,08 persen, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 5,69 persen, serta sektor Konstruksi sebesar 4,53 persen. Dari sisi investasi, kinerja pada triwulan IV 2025 juga terpantau tumbuh positif dengan SBT sebesar 10,65 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 10,62 persen.

Baca juga :

“Pertumbuhan investasi sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi di tengah naiknya permintaan akhir tahun serta kondisi cuaca yang mendukung sektor pertanian,” tambahnya.

Selain itu, kondisi keuangan pelaku usaha tercatat mengalami peningkatan. Hal tersebut tercermin dari Saldo Bersih (SB) sebesar 13,38 persen, meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 4,74 persen. Perbaikan kondisi keuangan dunia usaha didorong oleh meningkatnya akses kredit, likuiditas, dan tingkat rentabilitas.

Sementara itu, pada triwulan I 2026, responden SKDU memprakirakan kinerja kegiatan usaha akan kembali meningkat dengan SBT sebesar 19,50 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan IV 2025. “Peningkatan tersebut diperkirakan didorong oleh menguatnya kinerja sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan SBT sebesar 11,95 persen serta sektor Industri Pengolahan sebesar 5,99 persen. Kenaikan aktivitas usaha ini diprediksi seiring meningkatnya permintaan masyarakat pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadhan dan Idul Fitri,” imbuhnya. (rsy/sit)

Menurut Febrina, hasil survei menunjukkan kinerja kegiatan usaha tumbuh positif dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 21,24 persen. Angka tersebut, jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 yang hanya mencatat SBT 0,95 persen.

“Kinerja dunia usaha di wilayah kerja BI Malang pada triwulan III terakselerasi cukup signifikan. Peningkatan ini sejalan dengan membaiknya kondisi cuaca, peningkatan ekspor, serta berlanjutnya sejumlah proyek pembangunan yang sempat tertunda di awal tahun,” ujar Febrina, dalam siaran pers, Senin (20/10/2025) tadi.

Peningkatan tersebut, didorong terutama oleh sektor konstruksi dengan SBT 6,79 persen, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 6,41 persen, perdagangan besar dan eceran 3,18 persen, serta industri pengolahan sebesar 2,93 persen. Aktivitas investasi juga mencatatkan pertumbuhan dengan SBT 10,62 persen, naik dari 8,42 persen pada triwulan sebelumnya.

Ditambahkannya, kondisi keuangan dunia usaha turut menunjukkan perbaikan. Saldo Bersih (SB) kondisi keuangan pada triwulan III 2025 tercatat 4,74 persen, meningkat dari 0,34 persen pada triwulan II.

Baca juga :

“Peningkatan ini didorong oleh membaiknya akses kredit, likuiditas dan rentabilitas pelaku usaha,” katanya.

Secara umum, Febrina menilai percepatan kinerja dunia usaha tidak hanya mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi sektor riil, tetapi juga menjadi sinyal kuat terhadap pemulihan daya tahan bisnis di wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

Memasuki triwulan IV 2025, pelaku usaha optimis tren positif akan berlanjut. Berdasarkan survei, kegiatan usaha diprakirakan tetap tumbuh dengan SBT sebesar 38,98 persen, naik dari 21,24 persen pada triwulan sebelumnya.

“Peningkatan ini diperkirakan akan didorong oleh momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, serta percepatan penyelesaian berbagai proyek konstruksi,” tambah Febrina.

Sektor-sektor yang diperkirakan akan mendominasi pertumbuhan pada triwulan IV yakni pertanian, kehutanan dan perikanan (SBT 6,43 persen), industri pengolahan (3,24 persen), perdagangan besar dan eceran (9,95 persen), serta konstruksi (9,05 persen). “Dengan tren positif ini, kami optimis perekonomian di wilayah kerja BI Malang akan tetap tumbuh kuat hingga akhir tahun,” imbuh Febrina. (rsy/sit)

Hal ini, disampaikan Bunda Yuyun-panggilan akrab Pj Bupati Lumajang, dalam Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I tahun 2025 di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Jumat (10/01/2025) tadi. Laporan tersebut, menjadi evaluasi kinerja terakhir selama mengemban tugas sebagai Penjabat Bupati Lumajang.

Permasalahan kemiskinan juga menjadi salah satu point penting dalam kinerjanya selama menjadi Pj Bupati Lumajang. “Data kemiskinan terbaru menunggu hasil verifikasi dan validasi data P3KE yang saat ini sedang dilakukan,” kata Pj Bupati Lumajang.

Dalam laporan evaluasi kinerja tersebut, Bunda Yuyun memaparkan 10 poin penting yang menjadi fokus dalam kinerjanya selama menjadi penjabat bupati. Seperti inflasi, stunting, BUMD, layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrem, kesehatan, penyerapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.

Baca juga :

“Selain melakukan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar, kami juga bekerja sama dengan kabupaten dan BUMD milik Pemprov, seperti dengan Pemkab. Malang, Pemkot. Mojokerto dan PT Jatim Grha Utama untuk membangun ekosistem distribusi kebutuhan pokok,” ungkap Bunda Yuyun.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Lumajang berhasil meraih Peringkat Baik nilai A dengan poin 80,419 dan masuk dalam 10 kabupaten terbaik seluruh Indonesia.

Capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya hanya meraih nilai B. “Pencapaian ini menjadi bukti nyata dari komitmen dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan sesuai aturan,” tegasnya.

Bunda Yuyun juga mengucapkan berterima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lumajang yang telah mendukungnya selama mengemban amanah sebagai Pj Bupati Lumajang. “Semoga Lumajang ke depannya semakin sejahtera di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang terpilih,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pemukiman dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, menyampaikan bahwa saat ini telah dilakukan pendataan terhadap utilitas yang ada di lokasi Jalan Suhat. Mulai dari utilitas telekomunikasi, reklame, termasuk juga terkait dengan bangunan milik warga yang terdampak.

“Kemudian juga sudah dilakukan pematokan, jadi diberi patok batas untuk lokasi drainase itu. Setelah ini nanti akan kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada pemilik utilitas disana, diharapkan bisa melakukan pemindahan,” kata Dandung, Jumat (08/11/2024) tadi.

Dandung menargetkan, bahwa pembangunan drainase tersebut dapat dimulai pada triwulan pertama 2025, setelah proses lelang dini dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Timur, yang diperkirakan berlangsung Desember mendatang. “Untuk titiknya ini direncanakan sepanjang 1.300 meter, mulai dari Jalan Candi Panggung hingga ke Sungai Brantas,” tambahnya.

Baca juga :

Sebagai dukungan, Pemerintah Kota Malang juga akan mengalokasikan dana sharing sebesar Rp 1,6 miliar untuk membangun sudetan tambahan sepanjang 800 meter. Itu akan menghubungkan kawasan Permata Jingga hingga Sekolag Asyifa, agar terintegrasi dengan drainase Suhat. Disamping mendapatkan dari Provinsi Jawa Timur, yang masih menunggu review DED.

“Dari Provinsi yang jelas sekitar Rp 20 miliar. Harapannya ini nanti mampu mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di kawasan Suhat,” tambahnya.

Diakhir, Dandung menegaskan, bahwa dalam pembangunan tersebut tidak memerlukan pembebasan lahan. Karena seluruh lokasi berada di atas lahan milik Pemkot Malang dan jalan provinsi.

“Bangunan atau fasilitas yang berdiri di atas lahan pemerintah akan ditertibkan, termasuk yang difungsikan sebagai lahan parkir atau struktur lainnya,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, menyampaikan bahwa sebagian besar jenis pajak berhasil merealisasikan pendapatan di atas target, dengan surplus di berbagai sektor. “Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan mencapai Rp 44,1 miliar atau 131,4 persen dari target Rp 33,6 miliar. Ini mengalami surplus sebesar 31,4 persen. Untuk PBJT Jasa Makanan dan Minuman (Mamin), dari target Rp 77,5 miliar, terealisasi Rp 124,6 miliar atau 160,8 persen. Sehingga, ada surplus 60,8 persen,” jelas Kepala Bapenda, Senin (14/10/2024) tadi.

Selain itu, tambahnya, Pajak Reklame yang ditargetkan Rp 16,8 miliar berhasil terealisasi sebesar Rp 22 miliar atau 131,3 persen, mencatatkan surplus 31,3 persen. Sektor lain yang mencatat kenaikan signifikan, adalah PBJT Tenaga Listrik, yang melampaui target Rp 43,2 miliar dengan realisasi Rp 79,9 miliar atau 185,2 persen mencatatkan surplus 85,2 persen.

“Pajak parkir juga mengalami surplus 146,6 persen dengan target Rp 1,575 miliar dan realisasi Rp 3,88 miliar. Pajak Air Tanah yang ditargetkan Rp 1,8 miliar mencapai Rp 2,4 miliar atau 134,2 persen surplus 34,2 persen,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp 64,18 miliar dari target Rp 41,61 miliar, atau sebesar 154,2 persen. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga melampaui target, dengan realisasi Rp 155,2 miliar dari target Rp 94,5 miliar, atau sebesar 164,3 persen.

Namun, ujarnya, untuk PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, target belum tercapai akibat minimnya acara olah raga dan konser di Kota Malang.

Ditambahkannya, bahwa tingginya realisasi pajak ini tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Hal ini juga didukung oleh berbagai program dari Bapenda, seperti pembebasan denda pajak dan Gebyar Sadar Pajak (GSP) yang memberikan hadiah utama mobil bagi para wajib pajak yang beruntung.

“Program ini memberikan insentif bagi masyarakat untuk semakin patuh dalam membayar pajak, dan tentunya membantu Pemkot Malang dalam mencapai target pendapatan pajak,” imbuh Handi. (rsy/sit)