Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa larangan itu telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Pemerintah Kota Malang yang sudah diterbitkan beberapa waktu lalu. Selain melanggar aturan, keberadaan pedagang itu dinilai memicu kemacetan.

“Kita sudah buat di dalam SE itu dilarang ada penjualan di trotoar. Karena ini mengganggu lalu lintas. Mereka yang beli itu kan berhenti, akhirnya banyak kemudian mengganggu lalu lintas,” kata Wali Kota Wahyu.

Tak hanya itu, dirinya juga menyoroti dampak langsung terhadap pejalan kaki yang kehilangan ruang aman untuk berjalan. “Nanti kalau terjadi sesuatu terhadap pejalan kaki, pemerintah lagi yang disalahkan. Padahal kita sudah mengatur. Kita ini sama-sama menjaga, kita melarang tapi ada solusi, silahkan ada tempat yang sudah kita siapkan,” tuturnya.

Tenda yang melanggar aturan tersebut, ujarnya, tentunya berpotensi dibongkar. Namun, Pemkot Malang akan mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Itu dilakukan, sebagai upaya menjaga kenyamanan bersama, khususnya selama Ramadan.

Baca juga :

“Nanti ada teguran pertama, kedua, ketiga. Kalau tidak dibongkar, akan kami bongkar sendiri,” tegasnya.

Di sisi lain, Kapolresta Malang Kota, AKBP Putu Kholis Aryana, menyampaikan bahwa adanya indikasi praktik tidak transparan terkait pemasangan tenda. Saat berdialog dengan pedagang, banyak yang mengaku memperoleh lapak melalui perantara, mulai dari teman, saudara, hingga media sosial, tanpa mengetahui pihak yang bertanggung jawab.

“Kesan kami, pihak yang mendirikan tenda, menawarkan, menerima pembayaran, dan yang berdagang saling menutupi. Ini akan kami selidiki,” ucap Putu Kholis.

Jika nantinya pedagang merasa dirugikan, lanjutnya, kasus tersebut berpotensi masuk kategori penipuan. “Kalau ada yang merasa tertipu, bisa dilaporkan. Itu bukan pungli karena pelakunya bukan aparatur negara,” tambahnya.

Dalam hal ini, nantinya Polresta Malang Kota akan memastikan dan menelusuri alur pihak yang memfasilitasi pemasangan tenda hingga pihak yang menerima pembayaran. (rsy/sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa dalam pemeliharaan itu akan diprioritaskan pada trotoar yang tingkat kerusakannya sudah parah. Salah satunya, di kawasan sekolah yang dinilai cukup urgen.

“Banyak kondisi trotoar yang rusak. Kami programkan pemeliharaan, tapi diprioritaskan pada trotoar yang tingkat kerusakannya sudah parah. Di sekitar kawasan sekolah itu kan sering dipakai, sehingga perlu dipelihara,” kata Dandung, Rabu (27/08/2025) tadi.

Menurut Dandung, salah satu penyebab cepat rusaknya trotoar adalah pemanfaatan yang tidak sesuai peruntukan. Seperti untuk berjualan PKL, parkir liar hingga penempatan barang lain.

“Trotoar bukan untuk kendaraan. Karena bebannya lebih berat, usia trotoar jadi lebih pendek,” ujarnya.

Baca juga :

Selain kawasan sekolah, pemeliharaan juga dilakukan di Jalan Sultan Agung. Di titik itu, ada yang dibangun baru dan ada pula yang diperbaiki dengan panjang kurang dari 100 meter. “Anggarannya lebih dari Rp 100 juta, tapi tidak sampai Rp 500 juta,” tambahnya.

Disinggung soal keberadaan kursi-kursi di area trotoar, Dandung menegaskan, hal itu tidak berpengaruh pada kerusakan. Justru, kendaraan yang parkir naik ke trotoar menjadi penyebab kerusakan jangka panjang.

“Kalau untuk penertiban, itu perlu adanya kolaborasi lintas OPD. Tidak bisa hanya DPUPRPKP. Ada ranah Dishub soal parkir, DPUPRPKP soal fasilitas trotoar, dan Satpol-PP soal pelanggaran. Termasuk masyarakat, jangan membiarkan kalau ada yang parkir di trotoar,” jelasnya.

Meski begitu, Dandung menyampaikan bahwa saat ini fokus utama Pemkot Malang masih pada penanganan banjir. “Trotoar tetap penting, karena bermanfaat untuk masyarakat. Tapi, penanganannya kami upayakan di titik-titik yang memang prioritas,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Merespon kondisi itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menekankan agar segala kegiatan yang sebelumnya berlangsung di trotoar, dapat berpindah ke dalam kampung Kayutangan Heritage. Apalagi juga sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur, mengenai trotoar tersebut.

“Kan jelas Perdanya sudah ada, bahwa tidak boleh ada kegiatan apapun di trotoar. Kemarin kita beri toleransi, tapi disisi lain ada keberatan dari Pokdarwis karena wisatawan hanya di depan saja tidak masuk dalam kampung Kayutangan Heritage,” jelas Pj Wali Kota Wahyu, Jumat (29/03/2024) tadi.

Dari keluhan tersebut, saat ini berbagai pertunjukan yang biasa digelar di pedestrian, menurutnya dapat melakukannya di dalam kampung. Tentu hal itu juga untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

Baca juga :

“Karena pedestrian ini kan memang untuk pejalan kaki. Kalau ada pertunjukan kemudian orang yang mau lihat itu kan harus berhenti, sehingga menghalangi orang yang mau jalan. Kemudian juga ada beberapa anak yang sempat terserempet. Itu jadi masalah, akhirnya kita evaluasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk beberapa komunitas seni atau musik yang tiap kali menggelar pertunjukan, menurutnya bisa ditampung di dalam Gedung Kesenian Gajayana Malang. Sehingga, tidak menganggu aktivitas di pedestrian Kayutangan Heritage.

“Nanti mereka bisa kita kerjasamakan dengan Dewan Kesenian melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung Kesenian Gajayana Malang. Kemudian, dari Disporar juga bisa mengenalkan pada masyarakat mengenai paket-paket yang ada. Misalnya di hari senin ada pertunjukan lagu-lagu rock yang ditampilkan, kemudian berikutnya ada dangdut, keroncong dan segala macam,” jelasnya.

Diakhir, Pj Wali Kota Wahyu berharap agar masyarakat dapat menaati peraturan yang ada. Sehingga, dapat memberikan rasa kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan yang berkunjung di Kawasan Kayutangan Heritage. Pantauan di lapangan, selama kurang lebih hampir dua pekan terakhir, di kawasan tersebut nampak terlihat lebih rapi. Beberapa aktivitas di trotoar sudah tidak nampak. (rsy/sit)

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Batu, Eko Setiawan, mengatakan bahwa dari total anggaran Rp 23 miliar tersebut bersumber dari APBD 2023 Kota Batu. Jika dirinci, penggunaannya terbagi di beberapa titik. Antara lain, dilaksanakan dinasnya melanjutkan pelebaran jalan Bromo-Semeru dengan anggaran sebesar Rp 9 miliar.

“Tentunya, untuk lanjutan pelebaran Jalan Bromo-Semeru itu, satu paket dengan perbaikan drainase. Selain itu, juga revitalisasi trotoar sepanjang jalan itu. Maka, dianggarkan Rp 9 miliar,” terangnya, Rabu (03/01/2024) tadi.

Baca juga :

Kemudian, tambahnya, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk lanjutan revitalisasi trotoar di Jalan Panglima Sudirman sebesar Rp 7 miliar. Lalu, revitalisasi trotoar di Jalan Dewi Sartika Rp 1,3 miliar, revitalisasi trotoar di Jalan Patimura Rp 4,5 miliar dan Jalan Diponegoro sebesar Rp 1,2 miliar.

“Jadi, tahun ini dianggarkan totalnya Rp 23 miliar untuk lanjutan pelebaran jalan, perbaikan drainase dan revitalisasi trotoar. Anggaran ini belum termasuk proyek-proyek kecil seperti Pokir,” tuturnya.

Sedangkan mengenai wacana pembangunan Jurang Susuh yang berada di Desa Giripurno, dijelaskan sudah diusulkan dan tahap perencanaan. Sedangkan, untuk estimasi alokasi anggaran pembangunannya bernilai Rp 56 miliar bersumber dari APBN.

“Untuk pembangunan jembatan di Jurang Susuh, sudah kami usulkan. Sekarang masih perencanaan karena nanti juga ada pembebasan lahan milik warga. Estimasi anggaran yang dialokasikan, kami usulkan Rp 56 miliar yang bersumber dari APBN. Diasumsikan panjang 250 meter dan lebar 7 meter,” jelasnya. (put/gie)

Dijelaskannya, bahwa revitalisasi trotoar tersebut berlangsung sejak Oktober 2023. “Durasi pengerjaanya 80 hari. Ditargetkan 25 Desember 2023, harus selesai,” terangnya, Rabu (22/11/2023) sore.

Baca juga :

Saat ini, ujarnya, di lokasi sedang berlangsung pengerjaan pemasangan stamp concrete atau cetak beton. “Untuk revitalisasi trotoar ini tidak merubah dimensi. Dan, tidak dilakukan pelebaran jalan. Karena, ini adalah jalan milik provinsi. Jadi, tidak diizinkan untuk pelebaran,” tuturnya.

Eko menambahkan, di lokasi yang sama pada 2024, nantinya akan dilanjutkan dengan panjang sekitar 1,2 kilometer. Namun, rencana itu akan berjalan jika pengajuannya nanti disetujui.

“Revitalisasi trotoar Jalan Pangsud ini menjadi fokus utama, karena proyek ini menjadi salah satu dari Proyek Strategis Daerah (PSD),” ujarnya. (put/gie)

Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Batu, Achmad Supriyanto, mengatakan keberadaan kios yang ditertibkan atau dibersihkan itu, seharusnya dilakukan secara mandiri oleh pemiliknya. Namun, karena tidak dilakukan dan dikarenakan keberadaannya sudah tidak difungsikan lagi, maka kemudian dilakukan penertiban.

“Karena kios atau lokasi berjualan sudah tidak difungsikan lagi, maka penertiban pun dilakukan. Dengan langkah ini, diharapkan lokasi yang ada tidak digunakan oleh PKL liar untuk berjualan,” terangnya, Jumat (13/10/2023) tadi.

Baca juga :

Diuraikannya, bahwa langkah penertiban yang dilakukan dengan cara bergelombang. Jadi, sebelumnya penertiban serupa juga dilakukan pada Kamis (12/10/2023) kemarin. Hanya saja, untuk titiknya berbeda.

Dirinya juga menambahkan, bahwa bagian luar stadion yang awalnya digunakan PKL ber SK tidak dibongkar karena berkaitan dengan bidang aset. “Untuk Pasar Relokasi bagian dalam masih digunakan pedagang pasar pagi sambil menunggu tempat di Pasar Induk Kota Batu,” ujarnya.

Sementara, Kepala PKL Pasar Relokasi, Kinun Aurimak, mengatakan semua lapak kios warung sepanjang trotoar Jalan Sultan Agung ini telah dirobohkan. “Ya, ini tinggal pembersihan saja,” jelasnya. (put/gie)

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Batu, Eko Setiawan, mengatakan bahwa pengerjaan revitalisasi trotoar itu dimulai awal bulan Oktober 2023 ini. Di mana, durasi waktu pengerjaannya selama 80 hari.

“Iya benar, revitalisasi trotoar Pangsud mulai dikerjakan. Nantinya pengerjaan sepanjang 600 meter dan di sisi sebelah kiri jalan dari arah Timur. Ini nantinya diperkirakan berakhir di sekitar depan SPBU Lahor,” terangnya di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Kamis (12/10/2023) tadi.

Revitalisasi tersebut, menurutnya, pengerjaannya satu paket dengan rehabilitasi drainase yang posisinya di bawah trotoar. “Jadi, nilai pekerjaan setelah lelang atau penawaran Rp 2,870 miliar. Pelaksana pekerjaan nantinya tidak hanya mengerjakan trotoar. Tetapi, nilai tender itu satu paket dengan rehabilitasi drainase,” tambahnya.

Baca juga:

Terkait dengan pengerjaan, Eko berharap, proyek revitalisasi trotoar Pangsud sesuai tepat waktu. Ini dikarenakan, setelah kemarau panjang dikhawatirkan memasuki musim penghujan dengan kapasitas tinggi. Artinya, drainase yang juga diperbaiki otomatis juga selesai tepat waktu.

“Drainase yang diperbaiki itu saluran air yang cukup besar. Saat memasuki musim hujan, kami harap juga sudah rampung. Sehingga saat musim penghujan tidak ada banjir yang disebabkan dari drainase yang belum selesai diperbaiki airnya muntah ke jalan raya,” tegasnya. (put/sit)

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Batu, Eko Setyawan, mengatakan perlunya direvitalisasi trotoar itu karena secara fisik kondisi tegel (lantai) sudah rusak. Selain itu, saat musim hujan drainase yang ada sudah tidak bisa menampung lagi.

“DPUPR tahun ini menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar, untuk revitalisasi trotoar Jalan Panglima Sudirman,” terangnya, Kamis (14/09/2023) tadi.

Untuk teknis revitalisasi, tambahnya, dimensi lebar tidak akan dirubah. Sedangkan, untuk tahun ini pelaksanaan revitalisasi dikerjakan sepanjang 600 meter. “Tahun ini, kami kerjakan sepanjang 600 meter. Di mana, itu titiknya dari SPBU Lahor sampai gang Jalan Samadi. Ruas sebelah kiri dari arah timur,” tuturnya.

Baca juga:

Lebih dari itu, jelas Eko, revitalisasi ruas jalan itu tidak berhenti begitu saja tahun ini. Tetapi, dilanjutkan tahun 2024 di lokasi yang sama dengan penambahan panjang 1,2 kilometer.

“Revitalisasi trotoar Jalan Panglima Sudirman itu salah satu dari Proyek Strategis Daerah (PSD). Dan, September 2023 ini sudah penutupan lelang masuk tahap verifikasi. Sehingga, awal Oktober 2023, sudah bisa dilaksanakan kontrak kerja dengan pemenang tender,” paparnya. (put/sit)

Menanggapi itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika pihaknya akan melakukan penataan. Terlebih, trotoar tersebut dipergunakan oleh pejalan kaki dan bukan sebagai tempat parkir kendaraan.

“Kita sudah cek ke sana dan memang itu sebetulnya bantuan dari salah satu CSR perusahaan. Trotoar itu memang untuk pejalan kaki, namun tetapi ketika ada beban yang diatasnya, mengakibatkan trotoar jadi cepat rusak. Sementara, kenyataannya yang melintas itu bukan hanya motor. Bahkan, kadang ada mobil,” kata Wali Kota Sutiaji, Senin (05/06/2023) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan jika pihaknya akan melakukan penanganan sesuai dengan kewenangannya. “Selama itu masuk kewenangan kami, akan dilakukan penanganan untuk kenyamanan masyarakat. Tetapi, informasinya dahulu itu dari CSR perusahaan. Maka dari itu, akan kami telusuri,” ucapnya.

Ditambahkan Dandung, jika pihaknya juga sudah mengetahui kondisi kerusakan yang terjadi di trotoar. Jika nantinya ditemukan pelanggaran dari pemilik rumah di kawasan tersebut yang menyalahi aturan, maka pihaknya akan menindaklanjuti dan melakukan koordinasi bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Artinya, trotoar ini juga akses keluar masuk dari pemilik rumah di situ. Jadi, kalau masalah penindakan, itu nanti kami akan koordinasikan dengan OPD terkait. Baik dengan Dishub atau pun Satpol PP, itu akan kami koordinasikan,” imbuh Dandung. (rsy/sit)