“Kita akan melakukan sesuai dengan Juknis anjuran pemerintah pusat. Sementara untuk sampai saat ini, juknisnya belum ada,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Sri Winarni, seusai mengisi acara di Terminal Madyopuro, kemarin (16/10) siang.

Ditambahkannya, terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi, sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020. Di dalam Perpres tersebut menjelaskan terkait siapa-siapa saja yang memberikan vaksin.

“Vaksin itu akan diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga lembaga-lembaga yang lain,” imbuhnya.

Ditambahkannya, bahwa pihaknya belum bisa menentukan skala prioritas pemberian vaksin virus Covid-19 di Kota Malang. Namun, pemerintah Pusat telah meminta data para Tenaga Kesehatan (Nakes) dari Pemkot Malang, sejak sebulan lalu.

“Sasarannya kepada siapa saja, nakes, atau tenaga pendidikan, belum diatur dalam Juknis ini. Tentu kita belum bisa merencanakan terkait hal itu. Jadi kami saat ini masih menyiapkan data-datanya saja,” tandasnya. (mg1/sit)