Dalam paripurna itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang mencatat realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 melampaui target, dengan capaian pendapatan daerah sebesar Rp 2,29 triliun atau 101,86 persen dari anggaran yang ditetapkan. Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa APBD berperan strategis dalam membangun keseimbangan ekonomi mikro dan makro daerah.

“APBD adalah motor penggerak pembangunan daerah. Pelaksanaannya harus mampu mencerminkan kemajuan ekonomi mikro di Lumajang yang sejalan dengan provinsi dan nasional,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Baca juga :

Dirinya juga melaporkan, bahwa pertumbuhan ekonomi Lumajang tahun 2024 mencapai 4,52 persen. Meskipun sedikit menurun dibandingkan 5 persen pada tahun sebelumnya, angka ini tetap menunjukkan tren positif, terutama dari sektor non-pertanian.

Tidak hanya itu, Pemkab Lumajang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah, prestasi yang telah diraih selama tujuh tahun berturut-turut. “Kita patut bangga atas capaian WTP yang berkelanjutan ini. Ke depan, semangat ini harus terus kita jaga,” tambah Bunda Indah.

Sementara itu, Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma, menambahkan bahwa pendapatan asli daerah menjadi salah satu penyumbang penting dalam total pendapatan, menunjukkan kemandirian fiskal yang semakin menguat. “Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini adalah wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik,” imbuhnya.

Melalui forum ini, Pemkab Lumajang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), menekan angka kemiskinan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur secara merata. (kom/adi/sit)

Diketahui, ada sebanyak 12 ruang kelas baru, yang akan segera dibangun sebagai langkah konkret mendukung transformasi mutu pendidikan vokasi di Lumajang. Fasilitas itu, diharapkan mampu menunjang proses pembelajaran yang lebih efektif, modern dan selaras dengan kebutuhan industri.

“Saya menjaga penuh komitmen ini, agar Polinema di Lumajang semakin berkembang. Banyak masyarakat belum tahu, bahwa sejak 2014 kampus ini sudah hadir di Lumajang. Prospek alumninya juga sangat bagus,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Langkah ini, ujarnya, sejalan dengan visi Pemkab Lumajang untuk menjadikan pendidikan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang, dengan fokus pada link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Polinema kampus Lumajang, dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing.

Kehadiran fasilitas baru, imbuhnya, diharapkan bukan hanya meningkatkan kenyamanan belajar. Namun, juga memperkuat reputasi Lumajang sebagai pusat pendidikan vokasi yang unggul di wilayah Tapal Kuda. Pemerintah daerah, pun terus mendorong sinergi antara kampus, pemerintah dan dunia usaha dalam memperluas peluang magang, pelatihan industri hingga kewirausahaan mahasiswa.

Dengan penguatan infrastruktur dan dukungan kebijakan yang konsisten, tambahnya, Polinema kampus Lumajang diharapkan mampu melahirkan generasi muda unggul, berdaya saing global dan menjadi motor penggerak pembangunan daerah. “Mahasiswa yang lulus dari sini punya kemampuan teknis tinggi dan siap pakai. Ini bukti bahwa kualitas Polinema Lumajang tidak kalah dengan kampus negeri lainnya,” ungkap Bunda Indah. (kom/adi/gie)

Data dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, mencatat bahwa produk-produk asal Banyuwangi telah menjangkau pangsa pasar di 80 negara yang tersebar di dunia. Mulai dari Asia, Afrika, Eropa, Amerika dan Australia.

“Alhamdulillah, total ekspor Banyuwangi setiap tahun terus mengalami kenaikan. Ini tren positif yang harus mendapatkan perhatian,” kata Ipuk Fiestiandani, Rabu (23/04/2025) tadi.

Produk yang diekspor, tambahnya, juga beragam. Yakni, terdiri dari 27 komoditas unggulan seperti ikan hias, batu apung, koral, ikan kaleng, olahan kayu jati, kopi, hingga pupuk cair. Salah satu capaian penting tahun ini, yaitu keberhasilan menembus pasar Kanada dengan produk ikan kaleng. Nilai ekspor untuk produk ini, mencapai 450 ribu dolar AS pada akhir tahun, menandai ekspansi pasar baru bagi komoditas perikanan Banyuwangi.

Baca juga :

Meski mencatat peningkatan ekspor, pelaku usaha Banyuwangi dihadapkan pada tantangan baru terkait rencana kenaikan tarif impor di Amerika Serikat. Pemerintah pusat menyampaikan, bahwa tarif masuk untuk sejumlah produk unggulan Indonesia ke AS bisa meningkat hingga 47 persen.

Bupati Ipuk mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan para eksportir lokal dan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Timur, serta pihak lainnya untuk mengantisipasi dampak kebijakan ini. “Kami terus berkoordinasi dengan Disperindag Jatim dan pihak terkait lain. Hingga saat ini, mereka menyampaikan bahwa belum ada perubahan tarif dan masih menggunakan ketentuan sebelumnya,” tambah Bupati Ipuk.

Kepala Diskopumdag Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, menambahkan bahwa saat ini pengiriman ke Amerika Serikat masih dilakukan berdasarkan kontrak lama. “Salah satu eksportir udang beku misalnya, masih mengirim sekitar 20 ton ke AS dan proses pengiriman berjalan lancar,” kata Nanin.

Selain udang, beberapa eksportir ikan hias dan terumbu karang dari Banyuwangi juga biasa mengirim ke pasar AS. Namun untuk tahun 2025 belum ada kontrak baru. (kom/bwi/gie)

Perlu diketahui, jalan-jalan yang ditinjau tersebut merupakan jalur vital dengan intensitas mobilitas masyarakat yang tinggi. Baik itu untuk aktivitas ekonomi, pendidikan maupun distribusi hasil pertanian.

Dalam tinjauannya, Bupati yang akrab disapa Bunda Indah, ini menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam atas kondisi tersebut. “Beberapa ruas akan kita dorong perbaikannya melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini. Namun untuk ruas jalan dengan kebutuhan anggaran yang besar dan tingkat kerusakan berat, akan dimasukkan dalam prioritas perbaikan tahun depan,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menambahkan bahwa kunjungan ini bukan hanya untuk melihat kondisi fisik jalan, tetapi juga mendengar langsung keluhan masyarakat. Termasuk, memastikan perencanaan perbaikannya sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Ini bentuk keseriusan kami, yaitu mendengar dan hadir untuk masyarakat. Infrastruktur yang layak, menjadi salah satu kunci peningkatan kesejahteraan warga,” kata Wabup Yudha.

Langkah cepat penanganan infrastruktur tersebut, tambahnya, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah di Lumajang, memperlancar aktivitas masyarakat, serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. (kom/adi/gie)

Sejumlah petani, kini cukup menunjukkan e-KTP saat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi, tanpa perlu melalui proses administrasi yang berbelit. Kebijakan yang dilakukan ini, merupakan bagian dari langkah reformasi pelayanan publik di sektor pertanian, khususnya dalam hal distribusi pupuk. Petani yang sudah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), secara otomatis bisa mengakses pupuk melalui sistem digital terintegrasi, yaitu aplikasi iPubers.

Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang, Eko Sugeng, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan kepada petani. “Kita ingin memastikan bahwa bantuan pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak. Dengan sistem ini, tidak hanya prosesnya lebih cepat, tapi juga lebih transparan dan akuntabel,” kata Eko, Sabtu (19/04/2025) tadi.

Baca juga :

Di tengah tantangan alokasi pupuk yang mengalami penyesuaian, yakni 28.877 ton urea, 27.253 ton NPK dan 3.491 ton pupuk organik untuk tahun 2025, DKPP Lumajang memastikan bahwa kebutuhan dasar petani tetap terpenuhi. Bahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan strategi pengawasan distribusi dan mendorong petani aktif memastikan data mereka tetap terdaftar dan valid dalam sistem e-RDKK.

Kebijakan ini, pun memunculkan optimisme dari kalangan petani. Salah satu petani asal Kecamatan Candipuro, Sukadi (45), mengaku bahwa kebijakan ini membuatnya lebih tenang menghadapi musim tanam. “Biasanya kami harus urus surat ini itu. Sekarang cukup bawa KTP, prosesnya lebih cepat dan tidak bikin pusing. Harapan kami ke depan, pupuk selalu tersedia saat dibutuhkan,” ujarnya.

Dengan kebijakan yang semakin berpihak pada kebutuhan di lapangan, paparnya, diharapkan produktivitas pertanian di Lumajang akan meningkat secara signifikan. Petani tak hanya merasa dimudahkan, tapi juga dilibatkan secara aktif dalam sistem yang lebih modern.

Pemerintah terus berkomitmen memberikan dukungan terbaik bagi petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan. Langkah-langkah seperti ini menjadi angin segar yang memberi semangat baru di tengah dinamika dunia pertanian. (kom/adi/sit)

Mas Yudha-panggilan akrab Wakil Bupati Lumajang, memastikan mengenai kondisi sekolah serta langkah-langkah pemulihan yang diperlukan. Sementara kunjungan ini dilakukan, adalah sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah terhadap dunia pendidikan, terutama bagi anak usia dini.

“Sesuai arahan Ibu Bupati, kami datang langsung ke sini untuk melihat kondisi bangunan dan mencarikan solusi terbaik agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan,” kata Mas Yudha.

Meski kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa karena terjadi pada hari Minggu, ujarnya, namun dampak kerusakan yang ditimbulkan cukup besar. Untuk itu, pemerintah daerah segera mengupayakan rehabilitasi bangunan melalui mekanisme dana hibah.

Baca juga :

“Kami akan berkoordinasi dengan BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah) dan berkonsultasi dengan DPRD terkait kemungkinan penggunaan dana jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) Dewan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dindikbud Lumajang, Nugraha Yudha Mudiarto, memastikan bahwa langkah cepat akan diambil agar pendidikan anak-anak tetap berlanjut. “Kami segera melakukan pendataan kerusakan secara detail dan mencari solusi sementara agar anak-anak tetap bisa belajar dengan nyaman,” ujarnya.

Kehadiran Mas Wabup dan Tim Dindikbud di lokasi kejadian, tidak hanya menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah. Tetapi juga memberi harapan bagi para guru, orang tua dan siswa. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan fasilitas pendidikan yang terdampak segera pulih. Sehingga, anak-anak bisa kembali belajar dengan aman dan nyaman.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Lumajang berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pendidikan dan memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak, meskipun dalam situasi darurat. (kom/adi/gie)

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa di triwulan ketiga itu sudah mencapai Rp 2,06 triliun. Angka itu, telah melebihi dari target Rp 1,4 triliun.

“Optimis hingga akhir Desember 2024 ini, nantinya bisa menyentuh Rp 2,3 triliun. Angka itu, pun merupakan perhitungan rasional dan tidak berlebihan,” kata Arif, Sabtu (30/11/2024) tadi.

Menurut Arif, sektor makanan seperti restoran, kedai dan kafe menjadi pendorong utama peningkatan investasi, disusul oleh sektor perumahan yang mulai bergeliat kembali. Hal ini, juga menjadikan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lebih dominan dibandingkan Penanaman Modal Asing (PMA), yang realisasinya masih di bawah Rp 1 miliar.

Baca juga :

“Selama setahun ini belum ada perusahaan asing yang langsung berinvestasi, kecuali hanya melalui penyertaan modal,” ujarnya.

Kendati demikian, Arif menegaskan bahwa pihaknya tetap berupaya mendorong investasi asing, khususnya di sektor perhotelan dan rumah makan, dengan memberikan kemudahan dalam proses perizinan.

Dengan lonjakan investasi yang signifikan, Disnaker-PMPTSP berharap dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, Arif mengungkapkan pihaknya tengah menyusun Peta Investasi untuk tahun 2025, yang diharapkan dapat menarik lebih banyak investor dan meningkatkan nilai investasi di masa depan.

“Tahun depan, target minimalnya harus sama atau lebih tinggi. Kalau turun, artinya ada yang tidak beres, misalnya banyak pengusaha yang gulung tikar,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, kembali menunjukkan peran sentralnya sebagai pemimpin yang tegas dan visioner dalam menjaga jalannya sidang paripurna. Dalam suasana tersebut, sempat memanas akibat perdebatan antar fraksi. Namun, pimpinan sidang berhasil menjaga forum tetap kondusif.

Tidak hanya berperan sebagai penengah, namun Ketua DPRD Kota Kediri juga mengarahkan diskusi ke inti permasalahan. Yakni, memastikan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. “Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus tetap dalam bingkai solusi,” kata Ketua DPRD Firdaus, saat mendorong seluruh fraksi menyampaikan pandangan secara konstruktif.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, akan pentingnya transparansi dan keberpihakan pada rakyat dalam penyusunan APBD 2025. Di bawah kepemimpinannya, DPRD Kota Kediri mencatat berbagai kemajuan, termasuk peningkatan pengawasan anggaran dan optimalisasi program prioritas.

Dalam paripurna itu, Firdaus menekankan bahwa APBD 2025 harus mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan, dengan fokus utama pada sektor pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi lokal. Kemampuannya dalam menjembatani aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah, mendapat apresiasi luas.

Ketua DPRD Kota Kediri sendiri, juga dikenal selalu mengutamakan musyawarah dan kepentingan bersama dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini, menjadikannya sosok pemimpin yang dihormati dan dipercaya berbagai pihak.

Konsistensi Firdaus dalam menjalankan tugasnya di tengah berbagai tantangan, menunjukkan komitmennya sebagai penjaga demokrasi di Kota Kediri. Dengan integritas tinggi, dirinya diharapkan terus membawa Kota Kediri menuju masa depan yang lebih baik. (pan/gie)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemkot Singkawang yang memilih Kota Malang sebagai lokasi khusus (lokus) pembelajaran. “Kami sangat terbuka dan senang bisa berbagi pengalaman serta saling belajar untuk membangun kota masing-masing,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Ditambahkan Pj Wali Kota, bahwa Kota Malang memiliki Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) yang berperan dalam mendukung pembangunan melalui kontribusi sektor swasta. Hingga semester I tahun 2024, realisasi program TSP di Kota Malang mencapai Rp 5,09 miliar, yang digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, sosial, lingkungan dan pembangunan infrastruktur.

Baca juga :

“Saat ini kami sedang melakukan langkah-langkah dan diskusi konkret guna mengoptimalkan TSP untuk kontribusi pembangunan daerah. Ini sedang intens kita bahas dengan ketua forum TSP terkait pembangunan pada program-program strategis,” tambahnya.

Senada dengan itu, Pj Wali Kota Singkawang, Sumastro, mengapresiasi penyambutan dan penjelasan yang diberikan. Dirinya berharap, kunjungan tersebut dapat membawa inspirasi untuk diterapkan di Kota Singkawang.

“Kami merasa kunjungan ini sangat bermanfaat dan menjadi oleh-oleh penting untuk kemajuan Singkawang,” kata Pj Wali Kota Sumastro.

Sebagai informasi, selain membahas program TSP, Pj Wali Kota Iwan juga memperkenalkan berbagai proyek unggulan Kota Malang. Termasuk, kawasan Kayutangan Heritage, Malang Creative Center, Bus Malang City Tour dan kampung-kampung tematik yang dibangun dengan kolaborasi berbagai elemen termasuk peran perusahaan. (pro/rsy/sit)