Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan, mengatakan bahwa di tahun 2019 lalu total ada aset tanah yang telah bersertifikat hanya sekitar 799 bidang atau sekitar 11 persen dari total aset yang dimiliki Pemkot Malang. Namun, saat ini sudah sekitar 4.600 an aset atau sekitar 53 persen dari total 8.264 bidang tanah.

“Percepatan sertifikasi tanah ini tidak lepas dari kolaborasi antara Pemkot Malang dengan Kementerian ATR/BPN serta Kantor Wilayah BPN Jawa Timur. Saat ini sudah 53 persen dari total 8.264 bidang tanah, kita terus untuk sertifikasi ini dan harapan saya tentunya juga bisa kelar semuanya,” jelas Subkhan, Kamis (11/06/2026) tadi.

Momentum itu, juga dimanfaatkan BKAD untuk melakukan pengamanan aset secara bertahap di seluruh wilayah Kota Malang. Terlebih, Subkhan berharap seluruh aset tanah milik Pemkot Malang dapat tersertifikasi sebelum dirinya memasuki masa purna tugas pada tahun depan.

Baca juga :

“Mudah-mudahan sebelum saya pensiun sudah selesai,” tambahnya.

Subkhan juga menjelaskan, seluruh aset yang disertifikasi merupakan tanah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A dan tersebar di lima kecamatan. Sertifikasi dinilai penting, untuk memperkuat status hukum aset sekaligus mengantisipasi potensi sengketa di kemudian hari.

“Pekerjaan Rumah (PR) Pemkot Malang masih cukup besar. Karena, ada sekitar 3.600 bidang tanah lainnya masih dalam proses penyelesaian sertifikasi,” tuturnya.

Lebih lanjut Subkhan menambahkan, bahwa penyelesaian seluruh aset tidak hanya bergantung pada BKAD. Proses tersebut, juga memerlukan dukungan dari Kantor Pertanahan yang menangani berbagai layanan sertifikasi masyarakat maupun lembaga lainnya.

“Kami tidak bisa memaksa karena yang dilayani pertanahan bukan hanya aset pemerintah, tetapi juga sertifikat masyarakat, yayasan, dan sebagainya. Namun selama ini kerja sama yang terjalin sangat baik,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan bahwa bantuan seragam gratis tahun ini tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa baru seperti tahun sebelumnya. Keterbatasan anggaran membuat program tersebut diprioritaskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Setelah proses penerimaan siswa baru selesai, orang tua akan kami kumpulkan di masing-masing sekolah. Nanti mereka kami minta mengisi formulir apakah mampu membeli seragam sendiri atau tidak,” ujar Suwarjana, Selasa (02/06/2026) tadi.

Ditambahkannya, melalui mekanisme tersebut, bantuan diharapkan bisa lebih tepat sasaran. Orang tua yang menyatakan tidak mampu membeli seragam, akan didata untuk mendapatkan bantuan, termasuk pendataan ukuran seragam yang dibutuhkan.

Baca juga :

“Kalau yang merasa tidak mampu membeli seragam, nanti akan kami data. Sekalian ukurannya juga, apakah S, M atau L,” tambahnya.

Untuk kuota seragam gratis yang disiapkan tahun ini mencapai sekitar 4.000 siswa. Jumlah tersebut terbagi masing-masing sekitar 2.000 siswa jenjang SD dan 2.000 siswa jenjang SMP. Jumlah penerima tersebut jauh lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya.

“Di tahun 2025 lalu, program seragam gratis diberikan kepada seluruh siswa baru dengan jumlah mencapai sekitar 13 ribu siswa SD dan 13 ribu siswa SMP,” katanya.

Meski begitu, Disdikbud Kota Malang memastikan program seragam gratis tetap berjalan sebagai bentuk dukungan bagi keluarga yang membutuhkan menjelang tahun ajaran baru. “Karena adanya efisiensi anggaran, maka bantuan kami prioritaskan kepada siswa yang secara ekonomi kurang beruntung,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi, mengatakan bahwa status administrasi bangunan yang belum tuntas, membuat upaya penataan masih terbatas. Karenanya, kini hanya dapat dilakukan perawatan ringan, seperti pemangkasan rumput di area velodrome.

“Tanahnya sudah tercatat di neraca aset Pemkot Malang dan dipastikan milik pemerintah daerah. Namun untuk bangunannya, masih perlu penelusuran administrasi lebih lanjut,” ujar Baihaqi, Jumat (15/05/2026) tadi.

Baca juga :

Dijelaskannya, bahwa Velodrome dibangun pada 1992 sebagai venue balap sepeda dalam rangka persiapan Pekan Olah Raga Nasional (PON). Dalam proses pembangunannya kala itu, melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta KONI Jawa Timur dengan total anggaran sekitar Rp 1,2 miliar.

“Berdasarkan dokumen Disporapar, pengelolaan velodrome sempat diserahkan dari KONI Jawa Timur kepada KONI Kota Malang, sebelum akhirnya dialihkan kepada Pemerintah Kota Malang. Namun, pencatatan aset pada masa itu belum tertib sehingga hingga kini bangunan velodrome belum masuk dalam daftar aset resmi daerah,” jelasnya.

Akibat kondisi tersebut, Pemkot Malang memilih berhati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari sebelum melakukan penataan maupun revitalisasi secara menyeluruh. (rsy/sit)

Tim gabungan mengecek kondisi gedung serta sarana dan prasarana penunjang, di setiap venue Porprov. Hasil peninjauan ini, menjadi dasar penentuan venue dan skala perbaikan fasilitas.

Tahap pertama sendiri, difokuskan pada aset Pemerintah Provinsi Jatim di sekitar Jalan Kertajaya. Beberapa venue yang ditinjau, antara lain Dojo Karate, Dojo Judo, GOR Tenis Meja, GOR Bulutangkis Sudirman, Lapangan Jatim Seger, Kolam Renang Dispora Jatim, serta GOR Kertajaya.

Salah satu anggota tim peninjau dari KONI Jatim, Jeffry Tagore, mengungkapkan bahwa secara umum venue pertandingan sudah layak. Namun, sejumlah detail kecil masih harus dibenahi.

“Memang venue ini rata-rata perlu perbaikan. Tidak menyeluruh, tetapi cukup banyak yang harus diperbaiki kecil-kecil. Misalnya, kamar mandi belum layak dan lantai pecah yang bisa mengganggu pertandingan,” jelas Jeffry, Kamis (07/05/2026) tadi.

Dirinya berharap, Surabaya selaku tuan rumah dan pemerintah sebagai pemilik aset, segera memperbaiki kekurangan tersebut. Dengan mengetahui kondisi venue lebih awal, persiapan dapat dilakukan dengan matang.

Baca juga :

“Mulai sekarang kita melihat venue agar tidak terkesan buru-buru. Jangan sampai menjelang gelaran masih ada kekurangan, apalagi Surabaya kota besar. Dengan persiapan awal ini, kita bisa lebih mantap menatap Porprov 2027,” tambahnya.

Sekretaris KONI Surabaya, Randika Asiani, mengatakan bahwa pihaknya bersama Disporapar Kota Surabaya tengah memetakan venue-venue yang akan dipersiapkan. Ada tiga klaster yang disiapkan, yakni aset Pemkot Surabaya, aset Pemprov Jatim, serta kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Universitas Negeri Surabaya, Universitas Hang Tuah dan Universitas Ciputra.

“Dari segi kesiapan, venue di area Kertajaya sudah cukup baik. Tinggal perbaikan sedikit saja untuk bisa dipakai di Porprov 2027,” ujar Randika.

Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan bersama technical delegate (TD) masing-masing cabang olah raga untuk menentukan venue pertandingan secara resmi. Kesiapan seluruh venue ini, ditargetkan tuntas pada tahun 2026.

“Amanat bapak wali kota, venue Porprov diusahakan selesai tahun 2026. Dengan begitu, tahun 2027 kita sudah siap fokus mempersiapkan atlet untuk Porprov,” imbuh Randika.

Dengan langkah awal ini, persiapan Porprov Surabaya diharapkan berjalan optimal. Pemkot, Pemprov, KONI dan Disporapar Surabaya terus berkoordinasi agar gelaran Porprov X 2027 sukses dan memberikan dampak positif bagi pembinaan olahraga Jawa Timur. (kom/sby/gie)

“Saya sudah sampaikan kepada Kapolres, agar ini (dugaan, red) dituntaskan. Ini menyangkut hak rakyat kecil,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, di sela kegiatannya, Sabtu (11/04/2026) tadi.

Menurutnya, LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan distribusi akan berdampak langsung pada ketersediaan dan harga di tingkat masyarakat.

“Kalau ini disalahgunakan, yang dirugikan bukan hanya negara, tapi warga kecil yang sangat bergantung pada gas ini,” tambahnya.

Sebagai bagian dari edukasi publik, Bupati Lumajang mengingatkan masyarakat untuk memahami ciri distribusi yang benar. LPG 3 kilogram seharusnya dibeli di pangkalan resmi dengan harga sesuai ketentuan, bukan melalui jalur tidak jelas atau dengan harga yang tidak wajar.

Selain itu, masyarakat juga diminta tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying, karena hal tersebut justru memperparah kelangkaan di lapangan. “Kalau membeli secukupnya, distribusi bisa merata. Tapi kalau berlebihan, yang lain tidak kebagian,” jelasnya.

Baca juga :

Bunda Indah juga mendorong masyarakat, untuk berani melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan. Seperti pangkalan yang menjual di atas harga atau aktivitas mencurigakan terkait pengoplosan LPG.

“Peran masyarakat penting. Kalau ada yang tidak wajar, segera laporkan. Ini bagian dari menjaga hak bersama,” imbuhnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum akan memperketat pengawasan distribusi. Pangkalan atau agen yang terbukti melanggar, tidak hanya akan dikenai sanksi administratif, tetapi juga berpotensi ditutup.

“Jangan ragu menindak. Kita harus melindungi masyarakat,” ujarnya.

Koordinasi juga terus dilakukan dengan Pertamina, untuk memastikan pasokan LPG tetap terjaga meskipun penindakan dilakukan. Langkah ini, menegaskan bahwa penanganan persoalan LPG tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum, tetapi juga pada kesadaran kolektif. Ketika distribusi dijaga bersama oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, maka subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak.

Dengan pendekatan ini, Lumajang tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga membangun pemahaman publik bahwa menjaga distribusi LPG adalah tanggung jawab bersama demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. (kom/adi/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa tema tersebut menjadi penegasan komitmen pemerintah daerah untuk terus membawa Kota Malang melangkah maju melalui inovasi, penyelesaian pembangunan, serta penguatan identitas kota. “Dengan tema ini mencerminkan semangat untuk menembus berbagai batas pembangunan sekaligus menghadirkan kota yang semakin berkelas,” kata Wali Kota Wahyu.

Dalam momentum HUT ke-112 ini, Wali Kota Wahyu menyampaikan rasa syukur atas berbagai penghargaan yang diterima Pemkot Malang. Namun, menurutnya penghargaan bukanlah tujuan utama pemerintahan.

Baca juga :

“Kami bersyukur banyak penghargaan yang diterima. Tetapi sejatinya bukan penghargaan yang kami harapkan, melainkan bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagai tanggung jawab Pemkot Malang untuk menyejahterakan warga,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait Pekerjaan Rumah (PR) di usia ke-112 Kota Malang, Wali Kota Wahyu menegaskan fokus utama pemerintah adalah kolaborasi dan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. “Melintas berarti kita tidak berjalan sendiri, tetapi harus berkolaborasi. Bergerak Tuntas artinya berbagai persoalan masyarakat harus segera diselesaikan. Ini menjadi tanggung jawab saya bersama Wakil Wali Kota,” tegasnya.

Dirinya berharap, karakter Mbois Berkelas dapat menjadi jati diri masyarakat Kota Malang yang keren, bertanggung jawab dan berwibawa, sekaligus selaras dengan visi-misi pemerintahan melalui lima program prioritas serta dasa bakti unggulan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ini sesuai dengan visi misi saya dengan Mas Wakil Wali Kota,” papar Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Plh DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, mengatakan bila seluruh pekerjaan fisik telah selesai sepenuhnya. Sehingga, tidak ada lagi pengerjaan konstruksi yang dilakukan di Kawasan Alun-Alun Merdeka.

“Pekerjaan revitalisasi sudah selesai 100 persen. Sekarang tinggal pembersihan dan perapian. Seperti perapian rumput, tanaman, serta pengecekan fasilitas,” ujar Raymond, saat ditemui di Alun-Alun Merdeka, Selasa (27/01/2026) tadi.

Selain itu, DLH juga melakukan perempesan di sejumlah pohon berdasarkan masukan masyarakat dan evaluasi teknis. Hal ini dilakukan, guna menjaga estetika dan keamanan para pengunjung.

“Ada pohon-pohon yang harus dirempesin atau dipotong, supaya rapi dan untuk keamanan juga,” katanya.

Ditambahkannya, bahwa DLH bersama dengan tim saat ini fokus pada persiapan teknis untuk mendukung rangkaian acara peresmian. Mulai dari penataan lokasi acara, pemasangan tenda, hingga pengecekan sarana pendukung.

Baca juga :

“Dijadwalkan, besok Bapak Wali Kota Malang menekan tombol dancing fountain, membuka pagar penutup kawasan alun-alun, serta meninjau fasilitas playground atau area bermain anak,” tambahnya.

Menurutnya, pemilihan waktu malam hari, itu karena arahan langsung dari Wali Kota Malang. Selain itu, agar masyarakat dapat menikmati tampilan air mancur yang eksotik dan lampu-lampu lama yang diperbaiki.

“Lampu-lampu lama diperbaiki dan dicat ulang, yang karatan diperbaiki kembali. Besok juga akan dites semua lampu-lampunya itu oleh Pak Wali Kota,” ujarnya.

Lebih lanjut Raymond berharap, setelah diresmikan, Alun-Alun Kota Malang dapat menjadi ruang publik yang nyaman dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Termasuk juga dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan fasilitas yang ada. Jangan membuang sampah di rumput, apalagi bekas makanan, karena juga akan menyebabkan kematian rumput-rumput tersebut,” lanjutnya.

Raymond juga mengimbau, agar para perokok dapat menggunakan area yang telah disediakan. Yakni, di empat titik di kawasan Alun-Alun Merdeka. Sehingga, diharapkan sudah tidak ada lagi merokok sambil berjalan, melainkan di lokasi-lokasi tempat duduk yang sudah dilengkapi dengan tempat sampah maupun tempat rokoknya.

“Karena di sini kebanyakan pengunjungnya adalah anak-anak, maka ini diharapkan benar-benar sehat. Sehat secara lingkungan maupun sehat lahir batin yang menikmati alun-alun ini,” imbuh Raymond. (rsy/sit)

Pria nomor satu di jajaran Pemkot Malang, itu memastikan bahwa seluruh penerima sudah memperoleh haknya hingga akhir Agustus 2025. Program tersebut juga menjadi salah satu visi misinya bersama Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, dalam masa kepemimpinannya.

“Seragam gratis inikan visi dan misi saya bersama Mas Wakil. Akhirnya, satu prioritas sudah tercukupi semua. Memang agak sedikit mundur karena penyediaannya terlambat, tapi sekarang sudah terpenuhi,” kata Wali Kota Wahyu, Jumat (05/09/2025) tadi.

Wali Kota Wahyu menyebut, keterlambatan distribusi tahun ini terjadi, karena pergeseran anggaran yang baru bisa dimasukkan pada APBD Perubahan. Meski begitu, dirinya memastikan di tahun depan distribusi akan dilakukan lebih awal agar seragam bisa diterima siswa tepat waktu.

Baca juga :

“Untuk 2026 akan kembali dianggarkan bagi siswa baru SD dan SMP. Insyaallah nanti pada saat mereka sudah diterima, seragamnya juga sudah siap,” ujarnya.

Nantinya, untuk seragam di tahun 2026, tetap diberikan dalam bentuk kain. Hal ini dilakukan, setelah evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan banyak seragam jahit jadi yang tidak terpakai karena ukuran tidak sesuai.

“Ada permintaan tambahan sepatu dan lainnya. Itu akan kita lihat dulu ketersediaan anggarannya dan tentu akan dibicarakan bersama DPRD. Apalagi tahun depan ada pengurangan dana transfer,” tambahnya.

Wali Kota Wahyu berharap, masyarakat bisa menyampaikan apabila masih ada kekurangan dalam distribusi. Dirinya juga menegaskan, komitmennya untuk terus mengevaluasi program prioritas ini agar manfaatnya lebih optimal bagi pelajar di Kota Malang. “Saya harapkan juga kalau ada yang kurang, atau sebagainya bisa disampaikan juga pada kami,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Pertemuan ini, dipimpin langsung Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar, bersama perwakilan HMI Lumajang. AKBP Alex Sandy menegaskan, bahwa pihaknya telah mengerahkan langkah-langkah penindakan tegas terhadap pelaku Curanmor, khususnya kasus yang dialami mahasiswa KKN Kolaboratif Universitas Jember.

“Alhamdulillah, kami mendapatkan dukungan penuh dari HMI Lumajang. Fenomena Curanmor di Ranuyoso dan Tempeh yang menimpa adik-adik mahasiswa KKN menjadi perhatian serius kami. Mohon doanya, pelaku segera tertangkap dan kasus ini terungkap,” ujar AKBP Alex Sandy.

Baca juga :

Kapolres juga menegaskan, pihaknya akan memperkuat patroli dan melakukan pengawasan di wilayah rawan, sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi aktif memberikan informasi terkait keberadaan pelaku.

Sementara itu, Ketua HMI Lumajang, Intan Nuryani, menyatakan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Polres Lumajang untuk mengusut tuntas kasus ini. “Kami dari HMI Lumajang mendukung penuh Kapolres untuk menindak tegas pelaku Curanmor yang telah mencuri motor mahasiswa KKN. Kami juga meminta agar proses penanganan dilakukan secara transparan, sehingga publik mengetahui langkah-langkah yang diambil,” tegas Intan.

Dirinya menambahkan, kasus Curanmor yang menimpa mahasiswa bukan sekadar persoalan kehilangan aset, melainkan juga menyangkut rasa aman dan kelancaran program pengabdian masyarakat. “Kami berharap ada pernyataan tegas dari Kapolres agar pelaku mengetahui bahwa kasus ini tidak main-main. Ini demi keamanan mahasiswa dan warga secara umum,” tambahnya. (adi/gie)