Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Subadianto, mengungkapkan bahwa rapat Banmus hari ini agendanya mengevaluasi progres kerja Pansus I, II dan III. Berdasarkan laporan pendamping, progres penyelesaian Ranperda di setiap Pansus masih perlu dipacu agar target rampung segera tercapai.

“Kami menuntut supaya di Juni dan Juli ini semua bisa selesai. Jika nanti Pansus III ternyata belum rampung, kami tetap berikan slot waktu tambahan di pada Agustus,” ucapnya, saat dikonfirmasi usai rapat, Jumat (29/05/2026) tadi.

Selain menuntaskan pembahasan Ranperda, Subadianto menegaskan bahwa agenda kedewanan akan sangat padat dalam 2 bulan ke depan. Pihaknya akan segera memulai pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Baca juga :

“Untuk yang kedua terkait dengan LPJ. Kita sampaikan dengan pembahasan LPJ tahun 2025 setelah itu di akhir Juni sampai Juli itu terkait dengan pembahasan KUA PPAS tahun 2027. Itu agenda yang kita bahas hari ini,” jelas Politisi PKS itu.

Selanjutnya, DPRD Trenggalek akan beralih pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2027. Pembahasan ini dijadwalkan berlangsung intensif mulai akhir Juni hingga Juli mendatang.

Meski fokus pada agenda legislasi dan penganggaran di kantor, Subadianto memastikan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) tetap berjalan meski porsinya tidak maksimal. Menurutnya, Kunker tetap krusial sebagai sarana studi banding dan mencari referensi tambahan.

“Agenda Kunker tetap ada meski tidak maksimal. Kami tetap memerlukan referensi luar daerah agar pembahasan LPJ maupun KUA-PPAS 2027 bisa lebih komprehensif dan akurat,” tambahnya. (mil/gie)

Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Subadianto, mengatakan dalam dua bulan terakhir tahun ini, seluruh unsur pimpinan dan anggota dewan akan fokus pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, kunjungan kerja, rapat komisi, hingga pembentukan enam rancangan peraturan daerah (Raperda). “Sudah dijadwalkan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 ke masing-masing komisi yang membidangi. Setelah itu, dibahas di Badan Anggaran (Banggar), dan persetujuan APBD TA 2026 akan dilakukan pada akhir November,” ungkap Subadianto, Kamis (23/10/2025) tadi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, pembahasan APBD membutuhkan waktu cukup panjang, karena harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah serta sinkronisasi program lintas sektor. Selain pembahasan anggaran, enam Ranperda juga masuk dalam agenda panas DPRD Trenggalek. Dari jumlah itu, lima Raperda merupakan inisiatif DPRD dan satu berasal dari usulan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

“Lima usulan dari DPRD berasal dari masing-masing komisi, sementara satu Raperda dari Pemkab berkaitan dengan ketentuan kerja,” imbuhnya.

Baca juga :

Subadianto juga menambahkan, untuk memastikan seluruh target dapat tercapai tepat waktu, rapat komisi dan panitia khusus (Pansus) akan digelar secara maraton sepanjang Oktober dan November. “Jadwalnya sangat padat, mulai bulan ini hingga bulan depan. Termasuk rapat paripurna yang akan digelar di penghujung November,” kata Subadianto.

Di tengah padatnya agenda, DPRD Trenggalek menegaskan fokus utama pembahasan kali ini adalah efisiensi anggaran dan realisasi program yang berdampak langsung pada masyarakat. DPRD juga memandang APBD 2026, sebagai momentum penting untuk menata ulang arah pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Subadianto menekankan, DPRD ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. “APBD bukan sekadar formalitas tahunan. Kami ingin memastikan setiap program pemerintah benar-benar efektif, efisien, dan menjawab kebutuhan masyarakat Trenggalek,” tuturnya.

Menjelang akhir tahun anggaran, DPRD menghadapi tantangan besar mengingat waktu yang terbatas dan beban kerja meningkat. Meski begitu, Subadianto menilai semangat kolektif antar anggota dewan menjadi modal utama untuk menuntaskan seluruh agenda tepat waktu.

“Kami optimistis bisa menyelesaikan semua pembahasan sesuai target. Kolaborasi dengan eksekutif dan komitmen dari setiap komisi menjadi kunci keberhasilan,” papar Subadianto. (mil/sit)

“Mari kita jadikan semangat kebangkitan nasional sebagai pemantik untuk membasmi kemiskinan hingga ke desa-desa, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk Banyuwangi yang semakin maju,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga mengatakan, bahwa semua tantangan tersebut hanya bisa dilalui dengan adanya semangat kebersamaan, kolaborasi dan bergotong royong. “Kita tidak boleh kalah oleh keadaan. Kita harus bangkit bersama-sama dengan bergotong royong untuk menuntaskan semua tantangan tersebut,” ujarnya.

Bupati Ipuk juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada segenap elemen masyarakat Banyuwangi, yang selama ini telah bekerja sama mendukung program pemerintah daerah. “Alhamdulillah, berkat kerja sama dari semua stakeholders meski waktu dan anggaran yang terbatas, Banyuwangi tetap on the track,” paparnya.

Baca juga :

Sementara itu, sejumlah capaian positif berhasil dicatatkan oleh Banyuwangi. Diantaranya, kemiskinan Banyuwangi turun dari 7,34 persen tahun 2023 menjadi 6,54 persen di tahun 2024. Begitu juga, kemiskinan ekstrem menurun dari 0,43 persen di 2023 menjadi 0,29 persen pada tahun 2024.

Kemudian untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi, meningkat dari 73,79 pada tahun 2023 menjadi sebesar 74,30 pada tahun 2024. Di tahun 2024, perekonomian Kabupaten Banyuwangi juga terus tumbuh positif sebesar 4,68 persen dengan peningkatan pendapatan perkapita dari Rp 58,08 juta di tahun 2023 menjadi Rp 62,09 juta pada tahun 2024.

“Capaian-capaian ini adalah untuk seluruh rakyat Banyuwangi dan buah dari kolaborasi serta doa seluruh masyarakat. Terima kasih untuk semua dukungannya,” imbuhnya.

Dalam upacara peringatan itu, turut hadir Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825, Letkol Arh Joko Sukoyo dan Danlanal, Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso. Termasuk, segenap elemen daerah mulai anggota TNI dan Polri, mahasiswa perguruan tinggi, veteran, anggota DPRD serta ASN Banyuwangi. (kom/bwi/gie)

Wali Kota Wahyu mengatakan, bahwa permasalahan kedua pasar tradisional tersebut telah terjadi bertahun-tahun dan menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar bagi Pemerintah Kota Malang. “Dari catatan itu, akan kami tindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi juga untuk tahun ini. Ini pertanggungjawaban yang harus kami tindaklanjuti,” kata Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, bahwa selama dirinya menjabat sebagai Pj Wali Kota pada tahun 2023-2024, penyelesaian dua pasar tersebut belum dapat diselesaikan secara tuntas. Namun, bersama Wakil Wali Kota, Ali Muthohirin, dirinya berkomitmen menjadikan penyelesaian proyek tersebut sebagai prioritas utama tahun ini.

“Penyelesaian dua pasar, Pasar Blimbing dan Pasar Gadang ini tidak bisa serta merta. Tapi, kami sudah bertemu dengan pihak ketiga. Ada tahapannya dan kami sudah beri waktu kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan,” tambahnya.

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu menegaskan, bahwa dirinya akan mengevaluasi progres dari pihak ketiga secara berkala. Apabila tidak ada perkembangan signifikan, Pemkot Malang siap menempuh langkah alternatif untuk mempercepat penyelesaian.

Baca juga :

“Di tahun 2025 ini akan kami tagih seperti apa tindak lanjutnya. Kalau memang tidak ada, kami akan ambil suatu langkah sebagai solusi lain,” tegasnya.

Wali Kota Wahyu juga menyampaikan, bahwa penyelesaian Pasar Induk Gadang diperkirakan bisa lebih cepat dibandingkan Pasar Blimbing. Meskipun, keduanya tetap membutuhkan proses karena terikat kontrak dengan pihak ketiga.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, turut menyoroti persoalan yang dinilainya telah berlangsung lintas periode pemerintahan. Dirinya berharap, di tahun 2025 menjadi momentum penyelesaian yang konkret.

“Kami berharap banyak, di tahun 2025 ini ada upaya-upaya untuk bisa menjadi solusi,” ujar Mia-sapaan Ketua DPRD Kota Malang.

Tidak hanya itu, Mia juga menyampaikan bahwa pihak legislatif mendorong percepatan penyelesaian. Minimal, diharapkan persoalan utama dapat dipersempit dan menyisakan tahapan administratif semata.

“Kalau target pastinya kami maunya cepat, ya. Tahun ini kami berharap bisa terselesaikan. Paling tidak dari keseluruhan permasalahan yang ada, sudah semakin bisa dikerucutkan dan tinggal step-step yang sifatnya mungkin tinggal administrasi saja,” imbuhnya. (rsy/sit)

Karena itu, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa dalam hal ini akan mengupayakan anggaran dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga, diharapkan dapat mendukung kedua persoalan tersebut.

“Salah satu hal yang menjadi prioritas adalah terkait Pasar Besar. Saat ini, kami sedang melakukan peninjauan detail engineering design (DED) dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat serta OPD terkait,” kata Pj Wali Kota Iwan, Senin (04/11/2024) tadi.

Untuk revitalisasi Pasar Besar, menurutnya masih dalam tahap pembahasan di Kementerian PUPR dan diharapkan mendapatkan alokasi anggaran dari kementerian pada tahun 2025. Sedangkan, untuk penanganan banjir di kawasan Suhat, telah terdaftar dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Timur dengan alokasi anggaran sekitar Rp 22 miliar untuk pembangunan drainase di Jalan Suhat.

Baca juga :

“Drainase ini akan difokuskan untuk mengatur aliran sudetan dan merapikan utilitas yang diperlukan demi mengatasi banjir. Eksekusi proyek ini direncanakan pada 2025,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai bahwa revitalisasi Pasar Besar memang mendesak. Namun, juga diingatkan bahwa APBD perlu berkontribusi, meskipun anggaran pusat diproyeksikan mencapai Rp 300 miliar.

“Tidak mungkin dari pusat dapat, lalu dilepas begitu saja. Tetap harus ada partisipasi dari APBD,” tegas Amithya.

Perempuan yang kerap disapa Mia ini, juga menekankan pentingnya persiapan relokasi bagi pedagang Pasar Besar agar proses revitalisasi tidak merugikan pihak mana pun. Sementara itu, terkait dengan penanganan banjir di kawasan Suhat, Mia juga menyambut baik alokasi anggaran dari Pemprov Jatim, sebagai solusi jangka panjang atas masalah banjir yang selama ini mengganggu aktivitas warga.

“Kemarin sempat diajukan ke pusat, tetapi ini sudah ada penganggaran dari provinsi yang sudah bisa turun. Nah ini salah satu yang membantu juga untuk mengatasi banjir,” imbuh Mia. (pro/rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan jika dua Ranperda inisiatif tersebut yaitu mengenai pengelolaan pondok pesantren dan kemajuan kebudayaan, serta Ranperda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Jadi dua Ranperda inisiatif ini sudah masuk dalam evaluasi provinsi. Sehingga disini saya minta Kabag Hukum dari Pemkot Malang dapat proaktif untuk menanyakan itu. Jangan sudah diserahkan kemudian ditinggal begitu saja,” tegas Made, Senin (15/04/2024) tadi.

Baca juga :

Made berharap, dalam hal ini Pemkot Malang dapat segera menindaklanjuti. Sehingga, segera dapat disahkan untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Minimal seminggu sekali lah ditanyakan. Karena pada saat melempar ke Provinsi itu bukan dari DPRD lagi, tapi dari Pemkot Malang dalam hal ini Kabag Hukum. Kami harapkan dapat segera selesai,” katanya.

Selain itu, untuk di tahun 2024 ini ada delapn Ranperda wajib yang harus segera diselesaikan. Mulai dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), hingga Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

“Di tahun ini kita sebenarnya tidak akan membahas Perda baru, tapi menyelesaikan PR di tahun 2023. Di tahun ini ada delapan yang wajib dan harus kita selesaikan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Di lokasi, terpampang tulisan DPD Lira Kabupaten Probolinggo meminta KPK agar segera tuntaskan kasus gratifikasi dan TPPU Hasan Aminuddin-Tantriana Sari.

DPD LSM Lira Probolinggo, Samsuddin, mengatakan bahwa pihaknya meminta kepada KPK agar segera menuntaskan kasus gratifikasi dan TPPU yang diduga dilakukan oleh Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari. “Kami berharap KPK segera menyidangkan kasus ini agar segera tuntas. Karena menurut kajian kami sebagai pegiat anti korupsi, ini KPK terkesan lamban. Kasus yang sudah sekian tahun, masih belum dituntaskan bahkan sampai saat ini masih belum disidangkan,” katanya.

Baca juga:

Lebih lanjut Samsuddin mengatakan, meskipun pihak KPK masih sibuk dengan beberapa kasus lain, diharapkan untuk tidak lupa menindak lanjuti kasus yang ada terutama di Kabupaten Probolinggo. “Ya silahkan kalaupun masih sibuk dengan kasus yang baru-baru terkait dugaan tindak pidana korupsi. Tetapi itu juga harus segera menuntaskan kasus Hasan Aminuddin dan Tantri. Karena ini sudah sekitar tiga tahunan dan masih belum tuntas. Jadi harapan masyarakat, agar KPK segera menyidangkan dugaan kasus ini,” ujarnya.

Menurut Samsuddin, jika kasus tersebut dibiarkan, maka Kabupaten Probolinggo tidak akan bisa berkembang lebih maju dan tidak mampu bersaing dengan kota atau kabupaten lain. “Seperti contoh Pantai Bentar ini, seharusnya dapat dikembangkan oleh pemerintah. Sehingga dapat mengangkat otonomi daerah dan perekonomian masyarakat sekitar, tapi ini malah mangkrak. Jadi ini sebuah kerugian bagi masyarakat sendiri,” paparnya.

Pihaknya mendesak, agar KPK bergerak cepat dalam penanganan kasus ini. “Maka dari itu, kami meminta agar KPK segera menuntaskan dan juga ada efek jera terhadap oknum dan tidak terjadi korupsi yang menjamur di pemerintah. Kasus lama harus segera dituntaskan, agar tidak ada persepsi yang salah dari masyarakat,” tambahnya. (nun/pix/gie)

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan bahwa LP yang masuk di tahun 2023 naik drastis dibandingkan tahun 2022. Hal ini, disampaikannya saat rilis akhir tahun 2023 di Mapolresta Malang Kota, Jumat (29/12/2023) tadi.

“Di tahun 2022, sebanyak 951 kasus dilaporkan. Jumlah ini menunjukkan ada kenaikan LP di 2023 dengan persentase mencapai 40,27 persen. Di tahun 2022, kami berhasil mengungkap 1.076 perkara dari 951 LP, atau persentase pengungkapan mencapai 113 persen,” ujarnya.

Jika dibandingkan 2022, lanjutnya, ada kenaikan penyelesaian perkara di 2023. “Di tahun 2023 ini, kami mengungkap kasus 1.086 perkara dari 1.334 LP. Angka penyelesaian perkara, ada peningkatan sebesar 0,91 persen,” tegasnya.

Dijelaskannya, kenaikan jumlah LP ini dikarenakan ada pembatasan aktivitas masyarakat yang sudah lebih longgar. Sementara di tahun 2022 lalu, masih terjadi pandemi Covid-19 dan ada pembatasan pergerakan masyarakat.

Baca juga :

Adapun riancian dari Satreskrim jumlah LP yang masuk, telah mengamankan sebanyak 50 tersangka. Dengan rincian, 46 tersangka laki-laki dan empat orang tersangka perempuan. Dari Satresnarkoba ada 220 LP. Dari jumlah perkara yang terungkap, ada sebanyak 249 tersangka.

“Barang bukti yang berhasil kami amankan terdiri atas sabu seberat 3,087 kilogram, ganja seberat 48,06 kilogram, ekstasi (XTC) sebanyak 116 butir dan pil double L alias pil koplo sebanyak 100.892 butir,”jelasnya.

Dengan adanya pengungkapan ini, Polresta Malang Kota berhasil selamatkan ribuan jiwa dari bahaya Narkoba. Untuk sabu, bisa menyelamatkan 9.261 jiwa, ganja 48.060 jiwa, ekstasi 116 jiwa dan pil double L 50.446 jiwa.

Sementara itu, angka kecelakaan lalu lintas (Laka lantas) di Kota Malang selama tahun 2023 juga mengalami peningkatan. Tercatat ada 435 kejadian laka lantas di Kota Malang, dengan korban tewas mencapai 59 orang. Sementara itu, ada satu orang luka berat dan 567 orang luka ringan akibat laka lantas. Sementara itu, Sat Samapta Polresta Malang Kota juga melakukan penindakan hingga 73 perkara. Mulai dari kasus mabuk, peredaran minuman keras (Miras) dan kasus parkir. (gie)

“Tuntas sudah penyaluran BLT Tahap I dari dana DBHCHT bagi lima kecamatan sekota Probolinggo. Masing-masing kecamatan jumlah sasarannya berbeda dan disesuaikan dengan data yang ada. Ini adalah bentuk perhatian dan kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat,” kata Wali Kota Habib Hadi.

Sejumlah 1.986 sasaran se Kota Probolinggo, paparnya, meliputi masyarakat miskin, disabilitas, gepeng dan Anjal hingga anak yang mengalami stunting. Kemudian juga ada buruh pabrik rokok, tergantung wilayah masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Saat menyerahkan secara simbolis uang senilai Rp 1,5 juta kepada penerima manfaat, Wali Kota Habib Hadi sesekali berbincang dengan mereka. Salah satunya, peruntukan bantuan agar bisa dimaksimalkan oleh penerima manfaat.

Baca juga :

“Anaknya dibelikan susu ya, bu. Jangan diberi air gula. Jadi, supaya sehat dan perkembangan gizinya menjadi baik. Karena Desember mendatang saat penyaluran Tahap II, saya akan mengajak dokter untuk memantau kesehatan anaknya. Dengan begitu, terlihat ada manfaat dari bantuan yang diterima,” imbuh Wali Kota Habib Hadi, sembari mengajak bercanda warga penerima bantuan.

Selain perhatian pada anak stunting, Wali Kota Habib Hadi turut memberikan semangat pada warga disabilitas. “Kalau ada yang masih butuh bantuan untuk menunjang aktivitasnya, silahkan meminta bantuan. Kalau butuh kursi roda, kruk, egrang atau yang lain agar memudahkan bergerak, nanti kita bantu. Termasuk jika ingin membuka usaha bagi warga disabilitas, kita akan bantu juga,” paparnya.

Habib Hadi dalam kesempatan itu juga kembali mengingatkan, bahwa saat ini seluruh warga Kota Probolinggo tidak perlu mengkhawatirkan akses fasilitas kesehatan. Sebab jika membutuhkan penjemputan ambulans, tinggal menelepon Call Center 112.

“Kalau mau dirawat di rumah sakit, gratis dan cukup bawa KTP. Selama KTP-nya Kota Probolinggo, maka bisa menikmati fasilitas kesehatan gratis, termasuk jika dirujuk ke Malang, Jember atau Surabaya, maka disiapkan rumah singgah bagi pasien dan keluarga,” jelasnya.

Hadir dalam acara yang sama, Kepala Dinas Sosial, Rey Suwigtyo, Camat Kademangan, Ghafur Effendi, Camat Wonoasih, Deus Nawandi dan Camat Kedopok, Imam Cahyadi. (kom/pix/gie)