Kepala UPT Terminal Arjosari Malang, Mega Perwira Donowati, secara tegas menyampaikan bila dirinya belum bisa memastikan secara angka. Namun, untuk jumlahnya diperkirakan lebih rendah dibandingkan periode mudik tahun sebelumnya.

“Kalau prediksi penumpang untuk tahun ini, kami belum bisa mengestimasi secara pasti, tapi kemungkinan akan mengalami penurunan dari tahun lalu. Paling sekitar 4 ribu sampai 4.500 penumpang perhari,” ujar Mega, Jumat (12/03/2026) tadi.

Diuraikannya, pada periode mudik tahun lalu, jumlah penumpang di Terminal Arjosari sempat mencapai sekitar 6 ribu hingga 7 ribu orang perhari. Penurunan tahun ini, diperkirakan dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya jarak waktu antara momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan awal Ramadan.

“Kalau seperti Nataru kemarin, ketika sudah mulai ada pergerakan biasanya persentasenya juga naik. Tahun ini kemungkinan tidak sebesar tahun lalu,” ucapnya.

Baca juga :

Untuk arus mudik jarak dekat yang didominasi trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Mega memperkirakan lonjakan penumpang akan terjadi sekitar 17 hingga 18 Maret. Pada periode tersebut, pergerakan penumpang biasanya meningkat seiring mendekatnya masa cuti Lebaran.

“Kalau AKDP ini biasanya lonjakannya terasa sekali, karena banyak pekerja dari luar daerah yang bekerja di Malang lalu mudik ke daerah asalnya. Kalau untuk trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) pergerakan penumpang cenderung lebih stabil dan tidak mengalami lonjakan signifikan seperti AKDP,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurutnya Terminal Arjosari juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung bagi penumpang selama masa mudik Lebaran. Beberapa di antaranya adalah ruang tunggu yang lebih nyaman, kursi tambahan bagi penumpang, hingga tenda untuk mengantisipasi hujan saat penumpang menuju shelter keberangkatan.

“Kami juga menyiapkan kursi tambahan karena saat puncak penumpang kadang tidak kebagian tempat duduk. Selain itu kami siapkan tenda untuk mengantisipasi hujan ketika penumpang menuju shelter,” lanjutnya.

Untuk mendukung keamanan dan pelayanan, pihak terminal juga mendapat tambahan personel dari Jembatan Timbang Simpang Sari serta bantuan pengamanan dari TNI.

“Kami menyiapkan petugas yang standby 24 jam, termasuk bantuan personel untuk pengamanan dan pelayanan di dalam terminal,” imbuh Mega. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan prediksi penurunan juga terjadi di Kota Malang dengan estimasi rata-rata 1,75 persen untuk arus keluar-masuk kendaraan. “Secara nasional diprediksi 143,6 juta pergerakan. Di Kota Malang kami perkirakan juga ada penurunan sekitar 1,75 persen. Penurunan itu juga dikarenakan beberapa faktor, salah satunya cuaca,” ujar Jaya-sapaannya, usai melakukan Rakor bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Selasa (03/03/2026) tadi.

Jaya juga menjelaskan, bahwa persiapan pengamanan arus mudik merujuk pada hasil rapat koordinasi lintas sektoral nasional yang dipimpin Kapolri, serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perhubungan dan Kapolri terkait pembatasan angkutan berat.

Pembatasan tersebut diberlakukan untuk mendukung kelancaran arus mudik, terutama kendaraan logistik bertonase besar yang melintas di jalur-jalur utama.

Dishub Kota Malang memprediksi puncak arus mudik terjadi dalam dua gelombang. Gelombang pertama diperkirakan pada 13–15 Maret 2026, sedangkan gelombang kedua pada 18–19 Maret 2026.

Baca juga :

“Prediksinya karena berkaitan dengan momen Hari Nyepi yang berada di tengah periode mudik, sehingga ada dua tahap tingkat kenaikan arus mudiknya. Sementara untuk arus balik, masih akan memantau perkembangan timeline dan dinamika di lapangan,” katanya.

Bersama Polresta Malang Kota, Dishub Kota Malang telah menyiapkan tujuh pos yang terdiri dari Pos Pantau, Pos Pelayanan dan Pos Pengamanan. Rekayasa lalu lintas yang diterapkan bersifat situasional dan insidentil, menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Tidak harus penutupan jalan atau contraflow. Semua melihat kondisi dan kebutuhan di lapangan,” tegasnya.

Sebagai kota tujuan wisata sekaligus kota lintasan menuju Kota Batu, Kabupaten Malang dan Blitar, sejumlah titik diprediksi menjadi lokasi rawan kepadatan. Untuk kawasan perdagangan dan jasa, potensi kepadatan diperkirakan terjadi di beberapa Mal yang ada di Kota Malang, Pasar Besar Malang, hingga Pusat oleh-oleh.

“Sementara untuk jalur utama, titik rawan berada di ruas jalan nasional dan provinsi, di antaranya Jalan Raden Intan, Jalan Gatot Subroto, Jalan Ahmad Yani, Jalan Borobudur hingga Simpang Dinoyo dan Arah Sengkaling,” tambahnya.

Jaya menambahkan, berdasarkan evaluasi tahun-tahun sebelumnya, lonjakan kunjungan wisata ke Kota Malang justru diperkirakan terjadi setelah Lebaran, seiring meningkatnya mobilitas wisatawan pasca-Hari Raya.

“Biasanya setelah Lebaran justru ada peningkatan kunjungan wisata,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

“Alhamdulillah, perhari ini Semeru sudah lebih tenang. Tidak lagi mengeluarkan APG. Jika ada letupan, sifatnya kecil dan wajar,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Meski demikian, tambahnya, pemerintah tetap menekankan kewaspadaan. Status Semeru belum diturunkan secara resmi oleh otoritas vulkanologi, sehingga masyarakat di radius 15-20 kilometer dari puncak Semeru diminta tetap waspada.

“Waspada itu penting, tapi tidak perlu panik. Kami memastikan seluruh langkah pengamanan terus berjalan,” tambah Bunda Indah.

Baca juga :

Pemkab Lumajang, bersama TNI, Polri dan relawan, terus melakukan pemantauan 24 jam penuh. Sistem peringatan dini diperkuat, jalur evakuasi disiagakan dan posko pantau gunung tetap aktif untuk memastikan respons cepat jika kondisi berubah.

“Kami hadir di garda depan untuk memastikan masyarakat aman. Keamanan warga adalah prioritas utama kami,” tegas Bunda Indah.

Berita menenangkan ini, diperkuat oleh ketenangan masyarakat dan kedisiplinan mereka dalam mengikuti arahan petugas. Sinergi antara pemerintah dan warga menjadi kunci utama menjaga keselamatan dan ketertiban di wilayah terdampak.

Dengan Semeru yang mulai mereda, pengawasan yang diperketat dan masyarakat yang patuh, Pemkab Lumajang optimistis bahwa situasi akan kembali normal secara bertahap. “Kami akan terus berada di samping masyarakat, memastikan keselamatan dan ketenangan, sambil tetap memantau kondisi Semeru dengan cermat,” ujarnya.

Semeru yang mulai tenang bukan hanya membawa ketenangan fisik, tetapi juga semangat baru bagi warga Lumajang. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan, disiplin dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci dalam menghadapi tantangan alam. (kom/adi/gie)

Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudianto, mengatakan penurunan nilai pinjaman disebabkan keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Awalnya, Pemkab Trenggalek berencana meminjam Rp 106 miliar. Dengan rincian Rp 56 miliar dicairkan di Perubahan APBD 2025 dan Rp 50 miliar di APBD 2026. Namun, karena pinjaman itu gagal terealisasi pada 2025, rencana pencairan digabung menjadi satu di tahun 2026.

“Karena adanya berbagai permasalahan yang kita miliki, kekuatan anggaran tidak mencukupi untuk meminjam sampai Rp 100 miliar. Akhirnya, kita hanya bisa meminjam sekitar Rp 70 miliar,” ungkapnya, Kamis (13/11/2025) tadi.

Baca juga :

Wahyudi menambahkan, anggaran pinjaman dari PT SMI tersebut rencananya akan digunakan pada tahun 2026 nanti utamanya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah induk. “Dari total dana pinjaman senilai Rp 70 miliar, sebesar Rp 40 miliar diantaranya akan dialokasikan di Dinas PUPR kemudian Rp 4 miliar pada Dinas Perhubungan dan sisanya tersebar di semua OPD,” kata Wahyudianto.

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, rencana pinjaman daerah tersebut akan segera disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD agar bisa dieksekusi pada awal tahun anggaran 2026. “Kami berharap, proses pengesahan bisa segera rampung sehingga kegiatan pembangunan bisa langsung berjalan di awal tahun,” imbuhnya. (mil/gie)

Kepala Bagian Kesra Setda Kota Malang, Achmad Sholeh, mengatakan bahwa penurunan TKD tersebut akan berpengaruh pada bantuan hibah. Khususnya, bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

“Pasti akan berpengaruh. Sebab, Permendagri sendiri berbunyi bahwa hibah diberikan apabila urusan wajib dan urusan lainnya di pemerintahan sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, baru kita memikirkan hibah,” jelas Sholeh, Sabtu (11/10/2025) tadi.

Baca juga :

Disebutkannya, bahwa jumlah Ormas penerima hibah pada tahun 2025 ini tercatat ada sebanyak 18 organisasi. Jumlah tersebut, meningkat dibandingkan tahun 2024 dan 2023 yang masing-masing sebanyak 13 Ormas.

“Memang cenderung meningkat. Karena banyak masyarakat dan organisasi yang mengajukan permohonan hibah,” ujarnya.

Adapun nilai hibah yang diberikan pada tahun 2025 bervariasi. Beberapa di antaranya, Baznas Kota Malang sebesar Rp 600 juta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Rp 600 juta, PCNU Kota Malang Rp 300 juta, Muhammadiyah Rp 200 juta, dan Perhimpunan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Rp 200 juta. Selain itu, juga ada hibah untuk DMI Rp 200 juta, Masjid Jami’ Kota Malang Rp 150 juta, serta sejumlah lembaga keagamaan dan sosial lainnya dengan nilai bervariasi antara Rp 25 juta hingga Rp 150 juta.

Sementara untuk tahun 2026, Sholeh menegaskan, bahwa nominal hibah akan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. “Kalau memang proyeksi TKD menurun, maka bukan jumlah ormasnya yang dikurangi, tapi nilai nominal hibahnya yang akan disesuaikan dengan anggaran yang ada,” imbuh Sholeh. (rsy/sit)

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyampaikan bahwa keputusan mengenai hal itu akan diumumkan pada 20 atau 21 September 2025. “Kalau memang jadi dikurangi, maka nilainya hampir Rp 200 miliar. Karena itu kebijakan pusat, maka kami harus bisa melakukan harmonisasi dengan anggaran yang ada di Pemkot Malang. Kami juga akan koordinasi dengan DPRD untuk menyesuaikan semuanya,” kata Wawali Ali, Rabu (17/09/2025) tadi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menambahkan bahwa dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2026, terlihat adanya penurunan belanja dibanding Perubahan Anggaran 2025. “Dari Rp 2,7 triliun akan tinggal Rp 2,3 triliun, atau ada pengurangan Rp 300 miliar. Itu karena dua hal, turunnya TKD sekitar Rp 300 miliar dan menurunnya prediksi Silpa dari Rp 207 miliar di PAK 2025 menjadi Rp 104 miliar di KUA 2026,” jelas Trio.

Baca juga :

Ditambahkannya, kondisi ini menuntut Pemkot dan DPRD untuk melakukan penyesuaian belanja dengan memprioritaskan program yang paling penting. “Kami berharap TKD tidak turun sedrastis itu, karena akan menyulitkan kita,” tambahnya.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang relatif stabil di kisaran Rp 1,05 triliun, dengan pajak daerah mencapai Rp 800 miliar lebih. “PAD kita masih bagus, meskipun kami ingin ada peningkatan. Kemandirian keuangan daerah itu diukur dari seberapa besar rasio PAD dibanding dana transfer,” imbuh Trio. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Hj Oktafiani, mengatakan bahwa hasil kajian atau evaluasi ahli, menjelaskan jika ditemukan ada perbuatan melawan hukum. “Kami pastikan tidak akan lepas tangan. Kami akan terus mengawal, karena ini sebagai komitmen terhadap aspirasi rakyat,” tegasnya, Senin (25/08/2025) tadi.

Okta-sapaan Ketua DPRD menambahkan, temuan adanya perbuatan yang melawan hukum, mendasari kesimpulan ahli yang sebelumnya ditunjuk untuk melakukan kajian. Pelaksanaan kajian yang dilakukan, adalah hasil audiensi yang sebelumnya sudah dilakukan dengan melibatkan warga.

“Izinnya kurang lengkap dan dampak sosiologisnya masyarakat di situ banyak yang terdampak,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara saat dalam audiensi dengan melibatkan sejumlah OPD terkait, dirinya mendapat kesimpulan serupa. “Kami (DPRD, red) merekomendasikan ke pemerintah dan tembusan ke kepolisian, kodim, kejaksaan, beserta BPN, untuk menghentikan izin usahanya. Rekomendasi ini, diikuti dengan pengajuan pencabut izin usaha (HGU),” imbuhnya.

Okta menjelaskan, rekomendasi yang diberikan ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sehingga, semua akan diserahkan kepada pemerintah daerah.

“Kami melakukan ini tidak bisa semena-mena. Maka dari itu, kami libatkan ahli untuk mengkaji secara yuridis, normatif, sosiologis, ekonomi dan perundang-undangan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, bahwa DPRD akan mengawal pasca mengeluarkan rekomendasi mendasari hasil kajian atau evaluasi ahli, agar benar-benar ditindaklanjuti. Bahkan, pihaknya akan mencari penguat, terlebih akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan BPN.

“Saya berharap, warga untuk sama-sama mengawal dan memastikan jika rekomendasi telah dan ditindaklanjuti,” paparnya. (adi/sit)

Adalah Bupati Malang, HM Sanusi, yang memberikan motivasi sangat besar kepada kader. Yaitu, bupati juga menjanjikan kenaikan insentif sebesar 100 persen. Dengan catatan, jika angka stunting dari 18 persen di tahun 2024, bisa menjadi 9 persen. Termasuk, mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Baca juga :

“Menurut SSGI, angka stunting di Kabupaten Malang masih 18 persen. Kematian ibu di 28 dan kematian bayi 158. Jika angka stunting bisa diturunkan menjadi 9 persen, maka untuk tingkat kematian ibu dan anak semakin menurun. Sehingga, insentif akan saya naikan menjadi Rp 2 juta. Sanggup atau tidak? Ini untuk kepentingan kesehatan di Kabupaten Malang,” kata Bupati Sanusi, saat hadir bersama Ketua TP PKK Kabupaten Malang, di depan ribuan Kader Kesehatan yang hadir.

Motivasi dan target tersebut, pun sontak direspon positif Kader Kesehatan. Dengan pertimbangan, dalam bulan timbang yang dilakukan Dinkes, angka positif pun sangat bagus.

“Untuk bulan timbang, kabupaten (Malang, red) sangat bagus. Semoga saja, target itu bisa terealisasi. Karena, untuk total kader (kesehatan, red) sendiri, angkanya sekitar 25.705 orang,” kata Plt Kepala Dinas (Dinkes) Kabupaten Malang, dr Nur Syamsu Dhuha. (gie)

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa pengumuman rekomendasi tersebut akan terbagi menjadi tiga tahapan. Yakni, tahap pertama pada Rabu (14/08/2024) kemarin, tahap kedua, atau Minggu (18/08/2024) lusa dan tahap ketiga pada Minggu (25/08/2024) pekan depan.

“Mungkin wilayah Malang Raya, itu bagian dari dua tahapan yang belum itu. Bisa jadi, di tanggal 18 Agustus atau 25 Agustus 2024. Karena dari DPC PDI-Perjuangan Kota Malang masih belum ada calon yang fix,” kata Made, saat ditemui di Rumah Dinas DPRD Kota Malang, Kamis (15/08/2024) tadi.

Dalam hal ini, Made juga menegaskan bahwa PDI-Perjuangan Kota Malang telah melakukan survei mengenai nama-nama calon yang akan maju dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang. Yakni, diantaranya Ganis Rumpoko, Ahmad Wanedi, Wahyu Hidayat, Abah Anton, Heri Cahyono, Sutiaji, Sofyan Edi dan bahkan namanya sendiri.

“Ini menunjukkan, bahwa politik di Kota Malang masih cair kondisinya. Tapi harus diingat, survei itukan untuk perorangan. Masih ada mesin partai yang bergerak untuk menentukan keberhasilan seorang calon tersebut,” ujarnya.

Untuk survei yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan, ada dua cara. Yakni melalui survei internal pada rapat Pengurus Anak Cabang (PAC) ataupun ranting. Kemudian juga dilakukan melalui lembaga survei resmi.

Baca juga :

“Kalau dari lembaga survei, saya rasa sekarang di Kota Malang tidak ada satupun lembaga yang berani membuat hasil survei sesuai pesanan calon. Karena Malang ini kan banyak pembandingnya dan hasil dari semua lembaga survei juga hampir sama,” tegasnya.

Lebih lanjut, dikatakannya bahwa dalam Pilkada Kota Malang nantinya akan diserahkan sepenuhnya pada DPP. Untuk saat ini di Kota Malang sendiri juga tidak ada satu calon pun yang mengantongi rekomendasi, masih sebatas mendapatkan dukungan.

“Dari DPC PDI-Perjuangan Kota Malang juga belum memberikan surat tugas ke satu orangpun. Artinya, kalau surat tugas sudah diberikan, berarti sudah ada calon kuat yang akan diusung dalam Pilkada nanti. Di daerah lainkan seperti itu, di Kabupaten itu Pak Sanusi sudah mendapatkan surat tugas untuk mencari pasangan calon,” ujarnya.

Dalam hal ini PDI-Perjuangan Kota Malang juga telah melakukan komunikasi intens dengan beberapa partai yang masih belum mempunyai pasangan calon. Seperti, Demokrat, Golkar, PAN dan Nasdem. Diakuinya, bahwa PDIP Kota Malang mendapatkan arahan dari DPP untuk berkoalisi dengan beberapa Parpol.

“Kami sedang intens komunikasi dengan Golkar. Tapi karena di Golkar sedang ada gejolak internal, kami menunggu nanti seperti apa. Karena rekomendasi itu harus ditandatangani oleh Ketua Umum Definitif, bukan Plt. Sehingga, Golkar nanti seperti apa, kami belum tahu,” imbuh Made. (rsy/sit)