Memontum Surabaya – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) memberikan apresiasi gelar Doktor Honoris Causa (HC) kepada mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo di Gedung Sport Center UINSA, Rabu (28/3/2019). Dalam pidato ilmiahnya yang bertajuk “Rekonstruksi Pendidikan Diniyah Pesantren; Model Pendidikan Berbasis Spiritual,” Pakde Karwo mengakui jika dirinya belum khatam Alquran tetapi sudah mendapat gelar Doktor Causa.

“Saya ini santri yang belum khatam, tapi sudah dapat gelar Honoris Causa dari UIN Sunan Ampel. Tapi, santri yang belum khatam itu lebih tawadu pada Kiainya dari pada yang sudah khatam,” katanya sembari disambut dengan tepuk tangan audiens.

GELAR : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) memberikan apresiasi gelar Doktor Honoris Causa (HC) kepada mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo di Gedung Sport Center UINSA, Rabu (28/3)

Usai melakukan pidato ilmiah sekaligus pengukuhan gelarnya, Pakde Karwo menguraikan sedikit makna karya ilmiah yang ia tulis itu.

Bahwa, kata dia, pendekatan secara materialistis itu sangat tidak bagus. Ia menegaskan yang terpenting adalah substansinya. Menurutnya, spiritualitas itulah yang memberikan arah terhadap insan kamil untuk melangkah sesuatu dan didalamnya ada pembangunan yang konkrit.

“Amerika Serikat gagal dengan konsepnya. sekarang hampir semua, seperti Afrika Selatan dan sebagian di Amerika Selatan dengan konsep yang matrealistis baru kemudian diisi etik itu nggak ketemu,” nilainya.

Lantas Soekarwo berharap, jika dirinya ingin dunia pendidikan itu menjadi model pendidikan yang luar biasa. Karena ia beranggapan basis spiritual di Jatim sudah ada tinggal menambah sains dan teknologi dan kalau dua pengetahuan tersebut digabung, ia meyakini akan menjadi satu manifest sehari-hari yang sangat bagus.

Puluhan mahasiswa tersebut mempertanyakan kontribusi Soekarwo dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) di UINSA. Menurut koordinator lapangan (korlap) Eri Mahmudi, pemberian gelar tersebut cacat secara substanstif dan moralitas. Alih-alih gelar itu diduga ada muatan politis praktis dan pragmatis

“Kami meminta untuk membatalkan surat keputusan gelar Doktor Honoris Causa kepada Pakde Karwo. Kampus itu mimbar akademis bukan mimbar politis, matamu tertutup dengan uang dan jabatan politik,” teriaknya. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 65 Tahun 2016, pasal 3, seseorang yang mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa harus memiliki kualifikasi khusus.

“Kini pemberian gelar Doktor Honoris Causa justru diberikan dengan pertimbangan politis daripada pertimbangan akademik,” kata dia.

Eri juga mempertanyakan pemberian gelar pada Soekarwo ini jika pertimbangannya adalah program bantuan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN), menurutnya, program itu sama dengan bantuan-bantuan pemerintah daerah yang lain.

“Bayangkan jika setiap program bantuan dari pemerintah dijadikan alasan untuk pemberian gelar Honoris Causa, akan berapa banyak kampus harus memberikan gelar Honoris Causa kepada pejabat,” kata dia.

Mendatangkan Andreas Harsono Perwakilan Indonesia Human Righst Watch sejak 2008 dan juga seorang yang turut membantu mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Sapto Anggoro sosok pendiri Tirto.id sebagai narasumber di acara Talk Show. Saat acara berlangsung, Andreas pun menceritakan pengalamannya mengenai fake news.

“Jadi fake news itu tidak hanya memberitakan sebuah informasi saja, namun juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat akan sebuah berita,” ujarnya, Sabtu (22/12/2018). Seorang yang juga turut mendirikan AJI Jakarta juga mengatakan, jika menjadi seorang pembaca haruslah memilah berita dan media untuk mendapatkan berita yang nyata dan jelas.

“Verifikasi data itu penting, mulai transparan, jujur, tau urutan materi, dan berfikir terbuka. Jangan mengepost berita-berita atau kata-kata yang tidak benar dan tidak jelas sumbernya,” kata Andreas.

Andreas juga menyatakan, jika media itu tidak homogen. Jadi jangan pernah menyamakan media satu dengan media lain, sebab dalam suatu redaksi tak juga satu pemikiran.

“Maka dari itu harus independensi, seperti aliran juranlisme, netral tidaklah prinsip jurnalisme, posisi media memberitakan berita sesuai kebenaran fungsional, dengan melakukan verifikasi. Dan mengatasi hoaks dengan cara harus melawan dengan verifikasi, juga transparan, jujur,” jelasnya.

Sementara itu, mengenai independensi jurnalisme, menurut Sapto Anggoro cara mempertahankannya tergantung pada kebijakan media. Sebab, media itu sendiri lah yang akan mengarahkan harus kemana jurnalisme sendiri.

“Tidak apa-apa kalai independen, tapi sebenarnya jangan juga terlalu mendukung atau nerpihak ke Pemerintah. Independen bebas melakukan sesuatu, tetapi kadang kala juga harus berpihak,” pungkasnya. (est/yan)