Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Batu, Erfanudin, mengatakan bahwa selama ini 4 Dapil di Kota Batu berisikan Kecamatan Batu dengan Dapil 1 dan 2, kemudian Kecamatan Junrejo yang merupakan Dapil 3 dan Kecamatan Bumiaji yang merupakan Dapil 4.

“Nah, ini kemungkinan akan berubah apabila mengacu pada regulasi. Untuk Dapil 3, akan berada di Kecamatan Bumiaji dan dapil 4 diletakkan di Kecamatan Junrejo,” katanya, seusai menggelar acara uji publik tentang usulan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Batu tahun 2024, Selasa (13/12/2022) tadi.

Lebih lanjut didampaikan, perubahan urutan Dapil tersebut mengacu dari pasal 185 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan mengacu pada PKPU nomor 6 tentang penyusunan dapil. Sedangkan untuk alokasi kursi, dipastikan tidak terjadi perubahan karena menyesuaikan dengan UU Pemilu pasal 191 dengan penduduk jumlah 200-300 ribu harus berjumlah 30 kursi tetap.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Erfanudin pun juga memastikan, bahwa uji publik ini nantinya akan dirampungkan pada akhir Desember. Sehingga, bisa dikroscek oleh KPU RI apakah prinsipnya bisa terpenuhi apabila diterapkan pada Kota Batu.

“Kami juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta partai politik (parpol) agar tidak ada kebingungan terhadap nama dapil yang berubah,” imbuhnya.

Untuk uji publik sendiri, tambahnya, nantinya juga bisa dimanfaatkan para peserta Pemilu untuk merespon penataan itu karena sebelumnya peserta pemilu sudah memiliki basis suaranya masing- masing. “KPU Kota Batu hanya akan melakukan pergeseran nama atau desa dalam Dapil bukan melakukan pemecahan Dapil. Selain itu varian jumlah penduduk setiap desa yang berbeda juga harus dihitung dulu secara seksama. Baru nantinya keterwakilan penduduk seluruh desa juga bisa lebih maksimal. Untuk itu kita akan mencari rumusnya yang ideal dan tepat,” tuturnya.

Dirinya juga menegaskan, hal ini juga dimaksudkan untuk menekan tingginya kasus ketidak terwakili suara di Kota Batu, mengingat rata-rata ada sekitar 7 ribu orang perDapil berdasarkan dari pemilu pada tahun-tahun sebelumnya.(bir/sit)

Salah satu pertanyaan yang sempat disampaikan pada Uji Publik pertama di Indonesia itu untuk menentukan Sekda ini adalah skala prioritas antara loyalitas, profesionalitas, dan komitmen. Ketiganya, nampak memiliki jawaban yang berbeda satu sama lain.

Baca juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Handi Priyanto, mengatakan bahwa loyalitas menjadi urutan pertama. Disusul profesionalitas, baru yang ketiga adalah komitmen.

“Dalam kita melaksanakn tugas selaku Aparatur Sipil Negara (ASN), loyalitas pada institusilah yang utama. Itu menjadi roh nafas kita,” jelas Handi.

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) ini, dari loyalitas akan muncul rasa tumbuh kembang profesionalitas yang harus dilaksanakan.

“Bagaimana organisasi tempat kita bekerja bisa berjalan dengan baik, profesional, efektif, dan efisien. Dibreakdown lagi, maka itu perlu komitmen bersama,” tambahnya.

Setelah dua hal tersebut dilaksanakan maka yang ketiga adalah komitmen. “Sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini bisa berjalan baik, lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh kepala daerah,” jawabnya.

Sedikit berbeda, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Subkhan, menjabarkan bahwa loyalitas menjadi yang utama. Lalu komitmen, dan terakhir adalah profesionalitas.

“Bagi seorang birokrat, loyalitas jelas yang pertama mutlak dimiliki. Kedua ya komitmen untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dari situ, secara profesional akan melaksanakan tugasnya,” jelas Subkhan.

Lebih lanjut dirinya memaparkan, profesional artinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang mana jika memang tidak pada tempatnya, harus bersedia dipindah.

“Tapi sebenarnya itu kalau dibolak-balik, yang pertama jelas loyalitas. Yang kedua antara komitmen dengan profesionalitas barangkali itu akan berjalan seiringan,” Jawabnya dengan tegas.

Berbeda dengan 2 calon Sekda lainnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP), Erik Setyo Santoso, berujar bahwa yang pertama adalah komitmen. Kemudian di prioritas kedua ada loyalitas, terakhir adalah profesionalitas.

“Komitmen saya letakkan di pertama, karena niat atau integritas awal terhadap apa yang menjadi tugas kita itu penting. Bagaimana kita bisa mengabdi dengan baik, bagaimana kita niat berkarya dengan maksimal,” bebernya.

Oleh karena itulah komitmen diletakkan pria yang pernah menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika itu, paling atas.

“Kemudian yang kedua loyalitas pastinya kepada institusi. Jadi bagaimana kita bisa ‘Salam Satu Jiwa’ dan loyalitasnya ini bener-bener bisa terjiwai. Sehingga terjadi sinergitas dan komunikasi yang baik. Di situlah saya yakin profesionalitas akan mengikutinya,” terangnya. (mus/ed2)

Muarib mengatakan, “SP dan SOP mempunyai standar dalam menjalankannya, saat proses tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar prosedur maka akan fatal yang bisa merugikan orang lain.”

Dimana Standar Pelayanan, ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib ditetapkan sebagai SP. Begitu pula dengan pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan menertibkan pekerjaan, sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir

“Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,” jelasnya.

“Sesuai dengan Keputusan Kemenpan No 15 tahun 2014 menjadi acuan kualitas pelayanan dan acuan kualitas penilaian pelayanan sebagai kewajiaban penyelenggara terhadap masyarakat. dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah serta terjangkau dan terukur. Standar pelayanan ini yang menjadi hak bagi masyarakat untuk mengetahui informasi yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara,” paparnya.

Beberapa masukan dari beberapa Undangan yang hadir, akan dipergunakan sebagai bahan kajian penyempurnaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun sebelun nantinya ditetapkan dalam Keputusan Camat Blimbing. Diakhir kegiatan ini dilakukan penandatanganan Berita Acara Konsultasi Uji Publik oleh Camat Blimbing beserta Muspika serta perwakilan dari Lurah, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Dunia Usaha yang hadir.(*yan)

Dalam uji publik ini, dihadiri oleh DPRD, Tim Otoda UB, Otoda Kota Batu, PHRI, Bumdes dan ormas.

Menurut Andang Budiarsa Kabag Ekbang Setda Kota Batu konsep Raperda Kota Batu tentang penyertaan modal pada PDAM Among Tirto Kota Batu sangat bagus, makanya pihak pemkot wajib menseriusi supaya segera terwujud Raperda penyertaan Modal.

” Jika terwujud dipastikan PAD dari PDAM Kota Batu akan meningkat drastis, otomatis ekonomi bisa meningkat juga,” terang Andang dalam uji publik.

Kemudian acara dilanjutkan dengan paparan raperda dan sesi tanya jawab dengan narasumber dari Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah PP OTODA Ngesti D Prasetyo, Direktur PDAM Kota Batu Edi Sunaidi dan Tim Pansus Raperda DPRD Kota Batu Nur Rohman.

Ngesti D Prasetyo Ketua Pusat Pembangunan Otonomi Daerah PP Otoda mengatakan bahwa raperda sangat penting untuk pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat.